politiksaman.com-Musi Rawas (05/07), Keberadaan dan aktivitas PT. Indoconsult di Kabupaten Musi Rawas dinyatakan illegal, hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (PMPPT), Syaiful Ibna didepan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas.
Perusahaan Indoconsult yang bergerak di sektor Perkebunan Sawit menurut data DPRD Mura telah memiliki 3000 Hektar lahan dibeberapa kecamatan dikabupaten Mura, seperti Kecamatan Rawas ilir, Nibung, Karang Dapo, Muara Lakitan dan Muara Kelinggi ini tidak memiliki izin prinsip serta tak terdata dalam daftar perusahaan yang memiliki izin di Dinas Perkebunan Mura.
" Perusahaan Indoconsult itu illegal, dan tidak memiliki izin prinsip sebagai perusahaan perkebunan Sawit yang beraktivitas di Kabupaten Musi Rawas, " Ujar Syaiful Ibna saat rapat bersama DPRD Mura di ruang paripurna hari ini (05/07) terkait kasus gugatan masyarakat Kecamatan Rawas Ilir yang meminta PT. Lonsum mengembalikan plasma milik mereka.
Ia juga menambahkan bahwa keberadaan perusahaan tersebut juga cukup meresahkan pemerintahan daerah, karena sulit untuk dipantau aktivitasnya. Hal ini disebabkan perusahaan tersebut juga tak jelas alamat kantornya.
DPRD Mura menanggapi hal ini memberikan waktu selama satu bulan kepada eksekutif untuk membentuk TIM dan melakukan penelusuran keberadaan PT Indoconsult serta mencari celah hukum baik pidana maupun perdana agar pemerintahan daerah dapat melakukan gugatan terhadap perusahaan tersebut yang dianggap DPRD Mura telah melakukan pelanggaran. Hal tersebut dinyatakan Herman Mawiek Wakil Ketua DPRD Mura dari Partai Golkar.
" Rapat dengar pendapat hari ini, antara DPRD, Masyarakat Rawas Ilir dan Eksekutif menyimpulkan bahwa kami DPRD Mura memberikan limit waktu satu bulan kepada Eksekutif untuk menyelesaikan permasalahan keberadaan PT. Indoconsult, " Ujarnya.
Sedangkan Ketua Komisi II DPRD Mura, Toyib Rakembang meminta kepada eksekutif agar kedepan melibatkan DPRD Mura jika ada investasi yang masuk ke kabuaten Musi Rawas.
" Jangan ketika getahnya seperti sekarang ada guggatan masyarakat baru dewan dilibatkan, namun jika investor masuk untuk menanamkan Investasi Dewan tak pernah diajak untuk duduk bersama membahas hal tersebut, " Keluhnya. (edo)
0 komentar:
Post a Comment