Komisi II Nilai DBLH Mandul

politiksaman.com-Lahat (06/07), Kerusakan lingkungan akibat banyaknya perusahaan yang menambang Batubara khususnya di Kabupaten Lahat, hingga saat ini terus meningkat. Hal ini, disebabkan lemahnya pengawasan terhadap Dinas terkait. Terutama Dinas Badan Lingkungan Hidup (BLH). Dimana, dinas tersebut terkesan dinilai Mandul.

Hal ini diungkapkan oleh, Algun Asdianto selaku Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat. Dimana dirinya menilai Dinas Badan Lingkungan Hidup (BLH) Lahat, belum bekerja secara oftimal. Lebih parahnya lagi, BLH dinilai atas keberadaannya serta kinerjanya selama ini Nol Besar. Pasalnya, kata Algun, seiring banyaknya perusahan tambang yang ada dilahat maka kerusakan public servis (fasilitas public), terus meningkat. Sebab menurut Algun, kerusakan semua itu disebabkan banyaknya pertambangan batubara terutama di wilayah merapi dan sekitarnya.

“Tidak bias, kita pungkiri lagi kerusakan lingkungan selama ini disebabkan banyaknya penambang batubara, sementara itu, dinas BLH sendiri memberikan izin terhadap perusahaan tersebut. Tidak lagi, memikirkan serta menganalisa kemungkinan-kemungkinan akan adanya kerusakan lingkungan. Kalau hal ini hingga terjadi siapa yang dirugikan jelaskan masyarakat.” Tanya Algun secara serius kemarin ketika dibincangi wartawan.

Lebih disayangkan lagi, hingga saat ini sambung Algun, Pihak BLH selama ini hanya memberikan izin saja, tidak pernah melakukan turun kelapangan secara langsung melihat ekosistem alam yang ada disekitar tambang. Selain itu, Pihak tersebut tidak terlebih dahulu koordinasi khususnya warga sekitar tambang. Mereka, hanya menerima laporan dari masyarakat.

“Oleh sebab, itu kita menilai kinerja BLH mandul, selain tidak pernah turun kelapangan, pihaknya baru bertindak setelah adanya keluhan dari masyarakat. Sementara, ratusan hektar hutan diwilayah merapi kini rusak parah yang hingga saat ini belum kunjung adanya perbaikan. Terlebih parah sejumlah Infrastruktur juga mengalami kerusakan.” Ujarnya.

Diungkapkan Algun, seharusnya dinas BLH sebelum memberikan izin terhadap perusahaan yang akan menambang batubara, ditinjau lebih dulu sebab dari hasil peninjauan nantinya akan terlihat dampak-dampak kemudian harinya apabila perusahaan itu dipaksakan menambang diwilayah itu. Namun, sebaliknya, BLH hanya memberikan izin secara langsung tanpa melakukan peninjauan kelapangan lebih dulu. Sebab, dirinya mengatakan, kerusakan ekosistem alam akibat sejumlah pertambangan batubara dan pertambangan galian C, yang terus menjadi sorotan bagi Komisi II DPR.

“Kita dari komisi II DPR, akan terus mengawasi serta menyoroti kinerja Pihak BLH. Karena, izin yang selama ini diberikan tidak dilakukannya peninjauan lebih dulu.contohnya saja pertambangan yang kita temukan beberapa waktu lalu yang banyak merusak sawah warga. Jikasaja sebelum diberi izin, diteliti terlebih dahulu, masyarakat kecil yang memang sudah miskin saya rasa tidak akan dirugikan,” keluhnya seraya berharap BLH Lahat dapat melakukan peninjauan ulang terkait perizinan pertambangan di Lahat.

Sementara itu, Kepala BLH Lahat Ir H Erwan Roni MM ketika di konfirmasi menolak dengan tegas jika Komisi II menilai BLH tidak bekerja, bahkan kata dia, Adipura yang diraih Kabupaten Lahat beberapa waktu lalu, merupakan upaya dan kerja keras dari BLH. Akan tetapi diakui Erwan, apabila kerja Pihaknya selama ini masih kurang, kedepan akan berusaha lebih mengoktimalkan lagi.

“Terima Kasih kritisannya,. Namun kita juga menilai dari segi apa komisi II memberikan stetmen bahwasaannya BLH tidak berufngsi. Mereka semestinya melihat kondisi dilapangan. Dalam forum beberapa waktu lalu BLH tidak disoroti,” ujar erwan singkat seraya mengatakan dirinya saat ini sedang berada di luar daerah. Pungkasnya. (firdaus)