politiksaman.com-Palembang (02/05), pilkada yang dilakukan serentak di 5 daerah di Sumatera Selatan, Musi Rawas, OI (ogan Ilir), Oku Selatan, Oku Timur, Oku Induk mendapat perhatian beberapa Aktivis Mahasiswa dan Lsm.
Beberapa pimpinan LSM dan Mahasiswa FPR (Front Perlawan Rakyat0, PB. Frabam (Front Anak Bangsa Menggugat), LSM Trap (Transparansi Akuntabilitas Publik), dalam sebuah diskusi politik menyimpulkan bahwa Incumbent memiliki potensi amat besar memanipulasi anggaran rutin dan SKPD untuk kepentingan kampanyenya.
Pipin Juniar dari LSM Trap mengatakan dalam diskusi bertajuk peran Gerakan Mahasiswa dan Lsm untuk Demokrasi pada Minggu, 2 Mei 2010 di Kantor PB Frabam Sumatera Selatan menjabarkan bahwa, potensi menipulasi dan penyalahgunaan anggaran biasa dilakukan dengan modus bantuan atau Hibah yang difokuskan pada perangkat pemerintahan daerah.
" Biasanya Kesra, Perlengkapan, Bagian umum, dan DPPKAD merupakan bagian yang memiliki potensi terbesar untuk memanipulasi anggaran kegiatan untuk suksesi pilkada Incumbent. Hal ini kami lihat dibeberapa study kasus pilkada dibeberapa daerah, polanya biasa bantuan untuk Masjid, tunjangan atau insentif dan sebagainya, " Ujar pipin dengan semangat.
Edwar Antoni ketua Harian Front Perlawanan Rakyat (FPR), memebenarkan potensi tersebut, karena indikasi itu terlihat dibeberapa daerah, salah satunya bisa jadi kegiatan MTQ atau kegiatan lainnya di Musi Rawas memiliki potensi seperti yang di jelaskan LSM Trap, seperti juga di OI intimidasi dari beberapa kadis, dan bantuan insentif juga memiliki indikasi seperti yang dimaksud.
" Bisa jadi modus dan pola yang dipaparkan LSM Trap mendekati kebenaran, karena dana hibah atau bantuan dari Kabag Kesra, Perlenngkapan dan Umum dimasa pilkada ini begitu masif, jadi bisa jadi itu modusnya untuk kembali menjadikan incumbent memenangkan pilkada." papar Edwar.
Sedangkan beberapa Mahasiswa dari IAIN Raden Fatah Palembang yang tergabung dalam Pengurus Besar Front Anak Bangsa Menggugat (FRABAM), menambahkan bahwa peran serta pengawasan yang dilakukan oleh pihak oposisi, mahasiswa dan LSM bekerja sama dengan masyarakat memiliki kemungkinan untuk membongkar kebusukan kecurangan pilkada yang terjadi didaerah-daerah.
Ketua PB FRABAM, Jeki Andesva menuturkan bahwa sebetulnya dipilkada yang diselenggarakan di lima daerah Sumatera Selatan secara serentak sebetulanya baik dari sisi aturan hukum maupun keuangan amat menguntungkan Incumbent. Hal ini dilihat dari aturan yang mengharuskan Buapti yang ikut pilkada cuti hanya pada saat kampanye, hal itu membuat peluang besar bagi incumbent untuk memaksimalkan kinerja mesin pemerintahan daerah hingga seluruh sektor untuk berpihak kepadanya. Termasuk konsesi anggaran dan arahan bantuan pemerintahan daerah, namun mengunakan atas nama pribadi.
" Sudah menjadi rahasia umum, klo incumbent itu sering mengunakan dana-dana pemerintahan dearah, hanya saja pada tahap pembuktian hukumnya kita masih memerlukan waktu. Panwaslu dibeberapa daerah kebanyak manut alias mandul. karena memiliki korelasi mereka juga mendapatkan tekanan dan etika politik balas jasa, karena anggaran dana Hibah untuk kegiatan mereka dikeluarkan oleh pemda setempat, " ungkap jeki.
Diskusi yang dilakukan beberapa LSM dan gerakan mahasiswa ini berkaitan dengan hari HArdiknas dan respon pilkada yang dilakukan beberada daerah di Sumatera Selatan.(Edo*)
0 komentar:
Post a Comment