Massa Bakar Fasilitas PT MHP

politiksaman.com-Musi Rawas (11/10), Ratusan massa dari Desa Trianggun Jaya dan Bumi Makmur Trans HTI Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan membakar kantor dan Mess karyawan milik perusahaan perkebunan PT. MHP.

" Massasudah kumpul sekitar pukul 7 malam, awalnya massa dari Suban ulu Muara Enim dan SP 6 bumi Makmur datang ke SP 5 Desa Trianggun Jaya, karena mendengar ada lahan warga Sp 5 seluar 1/4 hektar digusur PT. MHP, lahan itu yang dianggap Status quo berdasarkan kesepakatan dan surat keputusan Bupati Mura. Lalu massa mulai tak terkendali membakar Came (Mess karyawan-Red) di Sp5 " ujar Indra Warga Sp 5.

Menurutnya setelah itu jam 8 pagi camat Muara lakitan masuk ke Sp 5 Desa Trianggun Jaya dan warga 3 desa ini bergerak menuju Came (Mess karyawan) unit 9. Karena negosiasi warga dan PT MHP gagal, massa tak puas dan kembali melakukkan pembakaran Came di unit 9 sekitar pukul 10 pagi. Masih belum puas massa kembali bergerak ke daerah Kemang Kantor PT. MHP. Namun massa tak berhasil melakukan niatnya untuk membakar kantor tersebut, sebab beberapa tokoh masyarakat mulai turun dan meminta massa untuk mundur.

Sebelumnya menurut Indra yang juga tokoh pemuda dari Forum Rakyat Menguggat (FRM) yang sempat mendampingi masyarakat HTI dalam kasus sengketa lahan ini mengatakan hal ini sebetulnya merupakan akumulasi dari keputus asa-an warga karena masalah sengketa lahan dan batas wilayah Desa yang tak kunjung selesai oleh Pemerintahan daerah, serta arogansi PT MHP yang selalu meneror warga dengan ancaman pengusuran. Padahal sudah ada kesepakatan bersama antara warga dari Sp 5,6,9,10,11 dan PT MHP yang difasilitasi Pemkab Mura untuk tidak mengusur lahan diarea status quo dan warga tak boleh menambah lahan garapan. Namun PT MHP selalu saja melakukan pelanggaran atas hal tersebut. Ia juga menjelaskan, jika sengketa ini tak kunjung selesai, bisa saja hal ini akan terulang lagi.

Sementara itu Wakil Bupati Musi Rawas, Hendra Gunawan meminta kepada pemerintahan kecamatan dan Desa untuk melakukan pemantuan dan melakukan pencegahan hal seperti ini terulang lagi dengan memamfaatkan potensi aparatur yang ada didesam serta bekerjasama dengan unsur Tripika.

" Kita mestinya dapat meminimalis kejadian-kejadian seperti itu, termasuk juga masalah teroris dan gangguan keamanan lainnya dengan bekerja sama dengan unsur Tripika, mengaktifkan kembali poskampling dan memberlakukan tamu wajib lapor selama 1x24 jam secara konsisten. Dan yang terpenting adalah membangun jaringan intelejen desa yang berguna untuk meredam gejolak yang ada, " katanya dalam rapat koordinasi perangkat daerah di kantor Kesbang Linmas, Senin (11/10).

Sedangkan kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnakertrans), Achmad Murtin menyayangkan tidak adanya koordinasi yang dilakukan pihak PT MHP dalam menyelesaikan sengketa lahan dan melakukan penggusuran diwilayah yang menjadi bagian dari tanggung jawab Dinasnya.

" Mestinyakan PT MHP jika akan melakukan kegiatan apakah itu pengusuran harus berkordinasi dulu dengan pihak terkait, jangan asal maunya saja. Jika terjadi hal seperti ini, kan semua ikut repot. Padahal mereka tahu sejarahnya daerah ini amat sensitif karana sengketa lahan ini telah lama terjadi antara masyarakat Trans HTI dan PT MHP, tahun lalu juga terjadi Bentrok yang menelan korban sekitar 45 orang polisi Muara Enim luka-luka dengan modus yang sama, kok diulangi lagi " tegasnya.

Hal ini menurut ia adalah pelajaran yang berharga bagi pemerintahan daerah, dan sduah semestinya permasalahan didaerah tersebut diselesaikan, karena akan terus menjadi api didalam sekam.

Info terakhir pasukan Brimob dari Kabupaten Muara Enim yang masuk kedaerah Sp 5 Desa Trianggun Jaya tersebut telah ditarik mundur digantikan kepolisian dari Polres Mura masuk yang langsung dipimpin oleh Kasat Intelkam Mura. (polsaman)