Petinggi DPRD Lahat Bungkam Terkait Dana Perjalanan Dewan

*Dana Bintek Dan Paripurna Dipertanyakan*

politiksaman.com-Lahat (17/08), Hingga saat ini sejumlah pejabat terkait dilingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan masih bungkam ketika ditanya oleh wartawan masalah dana perjalanan para wakil rakyat.

Pasalnya, selama enam bulan terakhir, Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Lahat, melakukan sedikitnya tiga perjalanan Bimbingan tekhnis (bintek). Bukan hanya bintek saja, anggota DPRD itu juga melakukan perjalananan dalam rangka sidang paripurna, kebeberapa daerah diantaranya, Jakarta, Bandung, dan Bali. Disini, terlihat tidak sedikit uang Negara harus dikeluarkan dalam perjalanan mereka.

Namun sayangnya, sejumlah pejabat DPRD Lahat ketika dimintai keterangan terkait jadwal keberangkatan sejumlah anggota DPRD itu enggan memberikan keterangan. Apalagi, ketika wartawan mempertanyakan besarnya dana yang dikeluarkan untuk setiap anggota yang ikut berangkat.?

Berdasarkan Informasi, yang berhasil dihimpun Sentral Pos menyebutkan, keberangkatan bintek anggota DPRD keluar kota berlangsung selama lima hari kerja dengan tujuan Bandung, Jakarta dan Bali. Dimana, setiap kali mereka berangkat di satu ibu kota memakan waktu selama lima hari. Sementara, hasil dari keberangkatan para Dewan ini sudah sejauh mana penerapan terhadap masyarakat dan apa hasil dari keberangkatan selama ini.?

Terlebih parahnya, saat wartawan menayakan serta meminta dana yang lebih kongkrim beberapa pejabat terkait dilingkungan DPRD Lahat, terkesan saling lempar batu sembunyi tangan dengan alas an tidak memegang data yang ditanya oleh wartawan saat itu.

“Kalau yang bintek, anggota DPRD baru tiga kali berangkat tahun ini. Selebihnya keberangkatan mereka bukan bintek akan tetapi dalam rangka sidang paripurna dan sejumlah kegiatan pansus lainnya,” ungkap sekwan DPRD Lahat Mulayadi Marik melalui kabag risalah M Syafrani SH belum lama ini diruang kerjanya.

Dijelaskan Syafrani, keberangkatan anggota DPRD itu masih akan berlanjut dengan sejumlah agenda yang kemungkinan akan mereka bahas keluar kota. Seperti yang telah mereka lakukan baru-baru ini yakni mengunjungi depdagri dan DPRD kota cilegon dalam rangka kosultasi dan pembahasan sejumlah permasalahan.

“Biasanya keberangkatan Anggota DPRD itu jika bukan bintek, mereka akan melakukan pembahasan RKUA dan PPAS, termasuk sejumlah kegiatan pansus lainnya.” Tambah Syafrani.

Dalam pembahasan RKUA itu kata dia, Anggota DPRD membahas tentang sikroniasi antara kebijakan pusat dengan daerah selain itu, jadwal penetapan anggaran juga dibahas dalam RKUA dan PPAS itu.

“Maklum saja dek, anggota dewan itu kan semuanya baru, jadi kalau mereka tidak banyak-banyak belajar, bagaimana mereka mau melakukan tugas mereka,” terangnya.

Jika ngggota DPRD itu tidak melakukan kunjungan dan bintek setra konsultasi ke luar daerah, maka tidak menutup kemungkinan sejumlah anggota DPRD yang baru saja dilantik itu, tidak akan mengetahui apa yang akan mereka lakukan dalam tugas mereka masing-masing.

“Lain halnya jika anggota DPRD itu sudah mengetahui tugas mereka, mereka tidak perlu melakukan kunjungan kemana-mana, namun ini berbeda.” Katanya.

Sementara ketika ditanya besaran dana dalam setiap perjalanan anggota DPRD baik bintek maupun kunjungan, Syafrani enggan memberi komentar,.

“Saya tidak memiliki data tersebut,” katanya.

Sementara Kalamudin Kasubag tekhnis mengatakan dalam satu tahun sidang paripurna sudah diagendakan beberapa kali seperti siding istimewa dan siding pembahasan APBD.

“yang harus dilakukan di dalam daerah adalah sidang paripurna istimewa seperti HUT Lahat dan mendengarkan pidato sejumlah pejabat. Namun bagi anggota yang ingin membahas APBD di luar daerah, sah-sah saja tergantung kesepakatan para anggota DPRD itu,” ungkapnya.

Namun Kamaludin menolak menjawab ketika ditanya sejumlah wartawan besaran jumlah anggaran dana yang digunakan setiap keberangkatan anggota DPRD itu.

“Untuk soal dana, terus terang saya tidak tau. Silakan langsung menghubungi atasan kami saja, karena saya tidak berkompeten memberikan itu.” Pungkas Kamaludin. (firdaus *)