politiksaman.com-Lubuklinggau (13/08), Tak jelasnya penetapan pelantikkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Membuat Komisi I Dpewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)angkat bicara.
Ketua Komisi I DPRD Mura, Alamsyah A Manan, meminta eksekutif dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk tidak menunda-nunda pelantikan komisi ini, sebab pihaknya telah merekomendasikan proses ini kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura sekitar Maret 2010 lalu.
“"Perlu diingat keberadaan KPAID di tengah masyarakat sangat dibutuhkan. Apalagi saat ini banyak ditemukan peristiwa yang menimpa anak-anak di Kabupaten Mura yang perlu penangganan. Jadi jangan sampai hal ini menjadi sebuah penilaian buruk oleh masyarakat ” ungkap legislator Partai Indonesia Sejahtera (PIS), kamis (12/8.
Komisi Negara ini dibentuk berdasarkan amanat Keppres 77 tahun 2003 dan pasal 74 UU Nomor 23 Tahun 2002, karena itu dikhawatirkan dengan adanya ketidak jelasan masalah ini, masyarakat berpikir ada pihak yang coba bermain dan mendulang emas diantara ketidak jelasan ini.
Ditampat berbeda Beberapa waktu lalu, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) Kabupaten Mura Yuselina, merencanakan pelantikan anggota KPAID akan dilakukan, akhir Juli. Namun, kenyataannya hingga memasuki Agustus, pelantikan belum juga dilaksanakan.
“Sekarang ini suratnya sudah ada di meja Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mura. Dan tinggal menunggu proses pelantikan, namun kami belum bisa memastikan kapan waktunya karena banyaknya agenda kerja yang ada di Pemkab Mura,” terang Kepala KPP Kabupaten Mura, Yuselina, beberapa waktu lalu.
Menanggapi Ketua Devisi Pemuda dan Hubungan Antar Lembaga, Front Perlawanan Rakyat (FPR), Tomy Mafinal beranggapan lambannya pelantikan KPAID adalah wajah dari pemerintahan daerah yang tidak pernah tegas dalam mengambil sikap, dan wajar jika dibalik ketidak tegasan ini muncul asumsi-asumsi negatif yang berkembang, seperti kasak kusuk tim seleksi dan pejabat daerah yang memiliki jagoan di KPAID dan sebagainya.
" Jika kita melihat lambannya kinerka KPP membuat kita melihat secara nyata wajah dari pemerintahan daerah kita yang lamban dalam menentukan kebijakan, KPAID sendiri baik proses dan seleksinya hingga saat hampir 6 bulan lebih, apakah perlu ditambahkan lagi menjdi 1 tahun agar semakin tak jelas saja kinerja pemerintahan daerah, " Ungkap Tommy.
Hingga saat ini belum ada kepastian baik dari sekda, maupun KPP sendiri kapan jadwal pelantikan KPAID ini. (edo*)
0 komentar:
Post a Comment