Fraksi Golkar Minta Resuffle DPU BM

*2 Tahun Belum Tunjukan Hasil Maksimal*

politiksaman.com-Lahat (13/07), Keseriusan para Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat dalam tanggapan akhir Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2009 Bupati Lahat, terus disorot kinerja beberapa dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seperti salah satunya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Pengairan.

“Berdasarkan, pengamatan Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), selama 2 tahun terakhir, PU tidak menunjukan kinerja yang baik serta profesionalisme dalam mengakomodir kepentingan publik, dan cenderung hanya pribadi semata,” ungkap juru bicara Fraksi Partai Golkar, H Hendri Sucipta SE Msi dalam tanggapan di sidang Paripurna kemarin (13/07).

Dimana menurut Hendri, belakangan masih banyak sekali surat yang masuk ke meja wakil rakyat, yang rata-rata menyatakan komplain serta keluhan, terlebih lagi dalam pengadaan proyek yang di laksanakan pihak PU sendiri. Sementara laporan itu sendiri terus mempersoalkan masalah proyek termasuk birokrasi yang ada.

“Keluhan, saat ini terus masuk kemeja DPR. Sedangkan, Mereka tidak memperhatikan kontraktor yang notabene mencari mata pencaharian dari pegadaan proyek tersebut, tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Yang semestinya menjadi perhatian lebih serius bagi kita semua.” Tambah Hendri.

Lebih parahnya lagi, sambung Hendri, pada proses pelelangan tender, birokrasi yang ada masih berbelit-belit, dan jaminan pemeliharaan sebesar 5 % yang dikenakan kepada kontraktor cenderung dijadikan ajang pemerasan yang dilakukan oknum-oknum di PU sendiri, sebagaimana surat yang masuk ke meja DPRD Lahat selama ini.

“Padahal, kita ketahui persoalan tender dan birokrasi dijajaran PU BM merupakan pekerjaan rutin dan bukannya barang baru. Untuk itu, fraksi Partai Golkar mendesak kepada Bupati Lahat untuk mengkaji ulang susunan jajaran PU BM saat ini,” tegas Hendri.

Sementara itu, kritik dan saran lainnya rata-rata juga masih di kemukakan pihak Fraksi lainnya, seperti Fraksi Hanura, dan juga Fraksi gabungan VI. Dimana intinya mereka menyarankan agar kiranya Pemkab Lahat kedepannya tetap mempertahankan kinerja beberapa program yang ada, seperti program penghijauan yang ada, dimana hendaknya hal ini bisa di lanjutkan hingga ke tingkat pedesaan. Karena di beberapa pedesaan, kondisi hutan yang ada belakangan ini sudah berangsur parah alias gundul, dan membutuhkan perhatian khusus.

“Jajaran Pemkab Lahat, melalui instansi, badan, dan dinas yang terkait hendaknya bisa terus memantau secara langsung kondisi di lapangannya. Sehingga kedepan, pembangunan yang ada bisa benar-benar merata dan menyeluruh hingga ke tingkat desa sekalipun,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Lahat H Saifudin Aswari Rivai SE mengatakan, pihaknya akan secepat mungkin meninjau kembali struktur organisasi yang ada di beberapa SKPD yang ada, terutama di PU sendiri, dan memperbaiki sistem kinerja yang ada di instansi tersebut.

“Insya Allah, dalam waktu dekat kita akan mempertimbangkan dengan cepat apa yang menjadi persoalan selama ini,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Pengairan sendiri, yaitu Ir Lodik Sitompul MM saat di mintai keterangannya mengatakan, untuk merombak susunan struktur dari dinas yang dipimpin tergantung dari kepala daerah yang ada. Yang jelas, kita bekerja sudah maksimal selama ini, tinggal bagaimana Bupati yang menilainya, dan rekan-rekan anggota dewan dalam memberikan masukan dan kebijakan yang baik.

“Kami sudah bekerja semaksimal mungkin, tinggal bagaimana Bupati yang mengambil kebijakannya kedepan, dalam apa yang menjadi persoalan sibahas oleh wakil rakyat tadi atau dipersidangan ini.” Imbuh Lodik ketika dibincangi wartawan kemarin. (firdaus*)