politiksaman.com-Musi Rawas (11/06), Berkas pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) saat ini telah berada ditangan gubernur Sumatera Selatan untuk segera ditindaklanjuti.
Rencananya selasa (15/06) berkas Muratara yang telah diparipurnakan oleh DPRD Kabupaten Musi Rawas akan dibahas di ruang tata praja Pemerintahan Provinsi Sumatra Selatan (pemrov), hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Mura, Kgs Effendy Fery malam ini (11/06).
" Saat ini saya bersama rombongan bapak Assiten I, Anuar Rasyid, Staff Ahli, Ahmad murtin dan lainnya termasuk dari pihak presidium Mura Utara telah berada di Palembang, untuk mengawal berkas Muratara ini," Ujar Ferry.
Menurutnya berkas tersebut setelah masuk ke pemerintahan Provinsi, bukan lagi hak dari pihaknya maupun Kabupaten Musi Rawas untuk memastikan berkas tersebut berjalan sesuai dengan harapan.
" Setelah berkas muratara masuk ke Pemrov dan akan di bahas diruang Tata Praja provinsi nanti akan membahas tentang semua unsur administratib yang ada. Namun insya Allah tidak ada halangan yang berarti, karena saya yakin berkas tersebut sudah lengkap. Dan hal tersebut bukan lagi hak kami untuk menindaklajutinyalagi," Ungkapnya.
Sebelumnya pihak presedium Muratara, Arjuna Jipri juga mengatakan hal yang serupa mengenai perkembangan dari berkas administrasi pemekaran kabupaten Musi Rawas ini, yang nantinya akan membelah Kabupaten Musi Rawas menjadi dua Kabupaten.
" Yang akan dibahas dipemerintahan Provinsi selain berkas administrasi, juga permasalahan singkronisasi bantuan pendaaan yang akan didapat untuk operasional pembentukan Muratara ini, karena hal ini sangat diperlukan agar tidak ada kesimpangsiuran tentang pengelolaan dana operasional tersebut," ujarnya.
Muratara dalam berkas administrasinya mengusulkan lebih dari 600.000 hektar untuk masuk kawasan pemerintahan mereka, dan mendapatkan bantuan dana operasional sebesar 5 Miliyar untuk penyelenggaraan pemerintahan selama dua tahun berturut-turut.
Selain itu untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, di berkas yang dibawa keprovinsi tersebut menganggarakan dana sebesar 5 Miliar untuk penyelenggaraan pilkada pertama kali didaerah ini. Bahkan mereka juga mengusulkan kebutuhan tenaga adaministrasi dan lainnya sebanyak 3000 orang PNS. (edo*)
0 komentar:
Post a Comment