Mahasiswa Desak KPUD OI Usut Dugaan Ijazah Palsu

politiksaman.com-Indralaya/OI (02/04), Sekitar Puluhan Pemuda yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Pemantau Pemilu Ogan Ilir ( AMPP OI) Sabtu (2/4) kemarin sekitar Pukul 09.00 wib berunjuk rasa di depan Kantor KPUD setempat, Mereka mendesak agar
pihak panitia Pilkada tersebut agar menindaklanjuti atau mengusut tuntas terhadap dugaan ijasah palsu milik salah satu calon Bupati, IrH Mawardi Yahya.

Namun tidak seperti demo damai biasanya, para mahasiswa yang datang itu ternyata tidak berhasil mengungkapkan aspresiasinya langsung ke pihak KPUD OI, karena saat itu para anggota diduga sedang libur kerja,sehingga Mahasiswa hanya mampu meneriakkan
yel-yel ataupun membentangkan poster-poster tuntutannya di depan kantor KPUD yang kosong.

Menurut Kordinator Aksi, Zainul Rifoi Al Badwi mengatakan bahwa sebelum Mawardi menjabat sebagai bupati OI tahun 2004 lalu.

" Kasus ijasah palsu tersebut sudah menguap, namun hingga di lantik sebagai Bupati OI, kasus tersebut hilang seperti di telan bumi padahal laporan dan sejumlah buktinya telah diselidiki langsung oleh Polda Sumsel.“ ujar Zainul

Ia juga menambahkan, AMPP OI juga merasa kecewa dengan ketidak hadiran perwakilan dari KPUD OI di saat –saat menjelang masa-masa penetapan calon yang mengikuti Pilkada OI.

“ Seharusnya di masa-masa menjelang Pilkada OI yang akan segera berlangsung ini, Kantor KPUD OI seharusnya sudah mulai Sibuk, bukannya bersantai-santai saja di rumah, terbukti baru hari Sabtu, kantor sudah kosong, untuk itu kami kecewa dengan kinerja mereka yang masih bersantai padahal nasib OI kedepannya berada di tangan mereka “ jelas Zainul.

Sementara itu menurut Feri selaku Kordinator Lapangan AMPP OI mengatakan, mereka mendesak agar KPUD dan Panwaslu OI dapat bersikap netral dan menjalankan tugasnya sesuai dengan UU berlaku.

“ Kami meminta juga KPUD dan Panwaslu OI agar segera memverifikasi adanya indikasi calon bupati OI yang memakai ijazah Palsu, selain itu kami juga berharap para pihak terkait dapat menindak tegas terhadap PNS dan para Abdi Negara yang secara langsung menyatakan dukungannya atau terlibat sebagai Tim Sukses salah satu kandidat Pilkada “
pungkasnya. (wA*)