Mahasiswa Aceh Sambut Baik Pembatalan UU BHP

politiksaman.com-Banda Aceh (03/04), Keputusan MA untuk membatalkan pemberlakuan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) karena bertentangan dengan UUD 1945, mendapat respon positif gerakan mahasiswa. Meskipun begitu, keputusan ini baru kemenangan kecil, karena bahaya neoliberalisme masih mengincar dunia pendidikan.

Hal itu disampaikan oleh puluhan mahasiswa Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH), merupakan gabungan dari Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR) dan beberapa BEM di kampus ini, Kamis (1/04).

Menurut Harizal Ade, salah seorang peserta aksi ini, keputusan MK ini harus segera ditindak-lanjuti oleh Mendiknas dan seluruh pimpinan perguruan tinggi di Indonesia, agar tidak lagi terjadi pemboikotan terhadap keputusan lembaga tinggi negara.

"Ini hanya akan menjadi isapan jempol belaka, kalau Mendiknas dan Pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia tidak segera menjalankannya," tegasnya.

Lebih jauh, lanjutnya, pihak Mendiknas dan pimpinan perguruan tinggi di Indonesia harus segera membatalkan berbagai bentuk peraturan kampus yang mengacu kepada UU BHP, termasuk berbagai praktik neoliberal yang saat ini sedang berjalan.

Untuk itu, mereka mengajak seluruh mahasiswa di Indonesia untuk segera menaikkan tingkat perjuangan menjadi perlawanan terhadap berbagai praktik neoliberalisme, tidak sebatas pada UU BHP. (Ulf)