Politiksaman.com-Musi Rawas (05/04), Mulai berjalannya kinerja Panwaslu Kabupaten Musi Rawas setelah terjadi polemic yang panjang tentang status Panwas, kini roda organisasi yang diharapkan rakyat dapat menjadi penyeimbang penyelenggaraan Pilkada Musi Rawas oleh KPU mulai berjalan.
Hendri Akbar ketua Pawaslu Kabupaten Musi Rawas ketika ditemui siang ini (05/04) diruang kerjanya di Jalan Kelabat mengatakan bahwa saat ini Pawaslu sedang focus dengan prosesi pelantikan Panwaslu kecamatan yang akan dilakukan dibawah tanggal 10 April ini.
Ia juga mengatakan bahwa Pawaslu serius dalam mengawasi tahapan Pilkada 5 Juni mendatang. Saat ditanya tentang langkah apa yang dilakukan oleh Panwaslu Mura menyikapi kerjasama dengan KPK yang dilakukan oleh Banwaslu, beliau mengatakan hal tersebut akan dikaji lagi oleh pihaknya.
“ Kita belum mendapatkan pentunjuk tentang apa langkah strategis untuk turunan kerjasama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam konteks pilkada Musi Rawas, Namun yang jelas pangunaan anggaran di Sekretariat KPU pun akan kita awasi. Jika ada pelanggaran kita akan laporkan hal tersebut di Dewan Kehormatan, “ Tegas Hendri.
Sedang Divisi Hukum KPU Musi Rawas Kenny menanggapi hal ini, secara diplomatis mengatakan silakan saja. Sesuai dengan atuaran yang ada, karena menurutnya hal tersebut ada Tupoksinya masing-masing. Yang penting adalah prosesi Pilkada 5 Juni mendatang harus sukses.
“ Itu hak Panwaslu, namun ingat harus sesuai dengan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) yang ada di Panwaslu, “ Tutur Kenny.
Sedangkan Andre Novanto Divisi Hukum dan HAM FPR (Front Perlawanan Rakyat), beranggapan pernyataan Panwaslu terlalu berlebihan, sebab anggaran di KPU Musi Rawas sudah ada yang memantau dan mengawasinya yaitu BPK, BPKP dan Inspektorat KPU Pusat.
“ Yang mesti dilakukan oleh Panwaslu adalah pengunaaan anggaran APBD Daerah dan Fasilitas Daerah yang kemungkinan besar digunakan oleh peserta pilkada, misalnya dalam kegiatan-kegiatan social yang dilakukan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas yang bisa saja dimamfaatkan oleh salah satu kandidat atau Money Politik sesuai dengan Nota Kesepahaman Di Pleno KPU Musi Rawas Kemarin (03/04). Itu lebih penting daripada persoalan lain, “ Tukas Fanto.
Sekedar mengingat Banwaslu pusat pernah mengekspos adanya kerjasama antara Banwaslu dengan KPK, dan PPATK. (edo*)
0 komentar:
Post a Comment