politiksaman.com-Lubuklinggau (13/04), Paripurna singkat dalam LKPJ Walikota Lubuklinggau kemarin menunai kritik dari beberapa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Mereka beranggapan DPRD Kota Lubuklinggau mulai kehilangan karakternya.
Paripurna senin kemarin (12/04) yang dihadiri hampir seluruh SKPD dan Anggota DPRD Kota Lubuklinggau berlangsung dari kisaran pukul 09.00 Wib sampai dengan 10.50 Wib, menjelaskan beberapa item keberhasilan pemerintahan Kota Lubulinggau pada penyerapan anggaran APBD 2009 dan kinerja lainnya, diantaranya naiknya IPM (indek Pembangunan Manusia) Kota Lubuklinggau, dan menurunya pengangguran.
Namun hal tersebut tetap mendapat kritikan dari beberapa elemen yaitu Front Perlawanan Rakyat (FPR) dan Forum MAsyarakat Miskin (FMM).
Front Perlawanan Rakyat (FPR) melalui koordinator Divisi Hukum dan HAM, Andre Novanto yang juga mantan Ketua Senat Universitas Tridinanti Palembang ini mengatakan bahwa singkatnya paripurna tersebut menunjukkan bahwa jiwa kritisme dalam tubuh lembaga DPRD Kota Lubuklinggau mulai layu, dan ia menyayangkan bahwa dalam paripurna penyampaian LKPJ tersebut yang dibacakan Wawako Lubuklinggau SN Prana Sohe, DPRD Kota Lubuklinggau menerima semuanya tanpa ada kritikan dan saran yang jelas atas penyampaian LKPJ tersebut.
" Jika kita melihat dimedia hari ini (13/04) semuanya memuat tetang keberhasilan pemerintahan Kota Lubuklinggau mulai dari berhasilnya menekan dana silpa yang terserat efektif hingga kinerja yang lain seperti mengurangi pengganguran. Namun realitasnya masih banyak permasalah sosial, seperti honor para tetua RT (Rukun Tetangga) yang minim atau gaji buruh pertokoan yang amat minim dibawah standar upah minimum regional tak disentuh sama sekali, artinya ini doktrinis. " Ujar Andre.
Lain halnya dengan FMM (Forum Masyarakat Miskin), M Tawaf menyampaikan bahwa permasalahan IPM yang katanya menjadi indikator dari makin majunya manusia kota lubuklinggau dibidang pembangunan dan kesehatan, mesti harus dikaji lagi. Menurutnya pelayanan terhadap kesehatan rakyat miskin amat memprihatinkan, dan juga perlindungan hukum untuk rakyat miskin tak pernah diperhatikan sama sekali.
" Naiknya Indek Pemabangunan Manusia (IPM) menurut bapak wawako Nanan, mungkin bisa saja benar, namun realitas dibawah dengan kasat mata pelayan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit amat memilukan, dan banyak anggota kami yang dirugikan dengan banykanya bebean biaya padahal katanya Gratis. begitu juga dengan pelayanan pelindungan hukum yang katanya rakyat miskin mendapat bantuan hukum gratis. Buktinya banyak rakyat miskin yang menjalankan persidangan tanpa didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum karena tak ada biaya, jadi dimana program itu. kenapa tak dimasukan dalam laporan LKPJ Walikota tahun 2009 kemarin. Dan DPRD kota Lubuklinggau sepertinya terhipnotis atau ada apa ?, " keluhnya.
Dalam paripurna kemarin wawako SN Prana Sohe pun tak menutup adanya kritik yang membangun dalam hal ini. Semoga saja kritik beberapa elemen tersebut mendapat kajian yang baik, dan DPRD Kota Lubuklinggau dapat lebih jeli melihat permasalahan sosial yang berkembang.
Mansyur ketua Forum Sopir Angkot Megang (FSAM), justru lebih keras lagi menurutnya. Tak ada yang bisa dibanggakan dengan LKPJ Walikota Lubuklinggau Tahun 2009, ia mengatakan indikator itu dilihat bagaimana bobroknya Sumber Daya Manusia didalam pemerintahan Kota Lubuklinggau karena untuk mengaktifkan 3 (tiga) Terminal di Kota Lubuklinggau pun merekap tak mampu menurut mereka.
" Kami amat kecewa DPRD Kota Lubuklinggau hanya jadi pendengar radio saja, tak ada suara untuk kepentingan kami. Padahal kami telah berkali-kali aksi meminta penertiban dan pengoperasian terminal dikota Lubuklinggau. Bahkan telah berdarah-darah, justru tak kedengan suara DPRD kota Lubuklinggau nmenyambungkan lidah kami", " Ujar Mansyur. (Edo*)
0 komentar:
Post a Comment