politiksaman.com-Musi Rawas (01/03), Benang Kusut permasalahan enam Desa Trans HTI, Bumi Makmur, Trianggun Jaya, Mukti Karya, Harapan Makmur, Pian Raya, Sindang Laya yang berharap segera mendapatkan pelepasan lahan untuk mendapatkan batas wilayah Desa mereka sebagai desa definitif kini harus kembali menunggu.
Hal ini disampaikan oleh komisi 1 DPRD Musi Rawas lewat ketua-nya Alamsyah A Manan saat pertemuan dengan salah satu kepala desa Trans HTI Sugiarto dari Desa Bumi Makmur (Sp 6) bahwa sudah masuk faksimili ke DPRD Kabupaten Musi Rawas yang isi Faksimilinya meminta agar pemerintahan Kabupaten Musi Rawas untuk segera membuat undangan resmi mengenai hal ini.
Masih menurut ketua komisi 1 bahwa, dua pokja tersebut pada prinsip siap untuk datang, hanya saja mereka meminta adanya komunikasi antara pemerintahan daerah dan provinsi untuk mengundang mereka, agar semuanya dapat terjalankan sesuai dengan mekanisme yang ada.
Kades Bumi Makmur, Sugiarto dalam pertemuan tersebut berharap komisi ! dapat menjembatani hal ini, supaya kedatangan tim pokja ini banr-benar terrealisi dan warga tidak lagi bertanya-tanya.
" Kami sangat berharap adanya penyelesaian tentang kejelasan batas wilayah yuridis desa kami, karena amat janggal desa kami yang sudah dikategorikan sebagai desa definitif namun tak memiliki batas wilayah yang jelas. Bahkan dijakrata di Tuduh oleh Dapertemen Kehutanan sebagai desa ilegal " Keluah Sugiarto.
Alamsyah A Manan, berjanji besok (02/03) ia akan langsung menemui assisten 1 untuk membahas hal ini dan kemudian menemui Bupati Musi Rawas untuk menyampaikan hal-hal tersebut.
" Saya konsen dan serius tentang kasus ini, dan saya akan jemput bola menemui Bupati langsung jika perlu agar undangan resmi untuk kedua Pokja ini segera disampaikan kepada mereka, " ujar Alamsyah A Manan ketua Komisi 1.
Sedangkan FPR melalui ketuanya mengatakan bahwa, hal ini harus segera selesai karena sudah begitu lama menjadi PR (pekerjaan Rumah) pemerintahan Kabupaten Musi Rawas. Dan tentunya rakyat tidak memahami tentang tata cara penyelesaian ini. Jika terus berlarut-larut Edwar Antoni, ketua FPR takut adanya persepsi lain tentang pemerintahan Ridwan Mukti selaku leader Ship daerah ini.
" Kita Beharap Bupati Musi Rawas, Bapak Ridwan Mukti dapat membantu kejelasan persoalan ini dan hal ini merupakan sebuah harapan rakyat dari 6 desa di Trans HTI. Kita tak ingin adanya persepsi lain yang kemudian merugikan pemerintahan yang dipimpin bapak Ridwan Mukti ini karena rendahnya etos kerja bawahannya, " pungkas Edwar.
(edo)
0 komentar:
Post a Comment