politiksaman.com-Musi Rawas (01/03), Permasalahan skandal Bank Century rakyat merasa kecewa dengan beberapa partai yang tidak konsisten dalam mengungkap hal tersebut. Ketidak beranian beberapa partai dalam menyebut nama-nama pejabat yang terlibat, membuktikan tidak adanya itikad baik dari pansus untuk menyelesaikan masalah tersebut.
kasak-kusuk lobi yang dibangun oleh orang-orang dekat Presiden SBY menurut para aktivis prodemokrasi daerah merupakan bentuk dari sebuah sandiwara politik belaka. Hal ini diungkapkan oleh Front Perlawanan Rakyat (FPR) Sumatera Selatan, menurut Edwar Antoni ketua FPR, Pansus Bank Century merupakan barometer dari penegakkan hukum dineagra ini, meskipun DPR-RI bukan lembaga hukum. Namun pembongkaran kasus ini harus dibawah ke rana hukum agar rakyat yang telah menunggu lama tentang akhir dari sinetron ini dapat mendapatkan jawaban jelas, agar tak menjadi degelan politik belaka.
SUU (Sumpah Undang-Undang) yang juga fokus dengan masalah ini di Kabupaten Musi Rawas berencana akan memberikan hadiah air coberan kepada anggota pansus bila besok pad rapat paripurna DPR-RI tetap saja tidak memberikan kejelasan tentang Skandal Bank Century ini.
Hal senada juga secara keras disampaikan Oleh Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) melalui Siaran Persnya Nomor: 202 /PS/KP-PRP/e/II/10 pada tanggal 27 Febuari 2010 lalu yang mengatakan Pansus Skandal Bank Century hanya dagelan politik.
Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP-PRP), Ketua Nasional Anwar Ma'ruf dan Sekretaris Jenderalnya Rendro Prayogo menyampaikan bahwa Episode skandal Bank Century yang ditangani oleh DPR semakin menyita perhatian masyarakat. Hasil kesimpulan akhir Pansus Bank Century yang mengerucut pada dua nama pejabat Negara, Sri Mulyani Indrawati dan Boediono, dianggap sebagai sebuah keberpihakan DPR terhadap nasib rakyat.
Namun yang harus diwaspadai adalah upaya partai-partai politik di parlemen yang hanya akan mengaitkan kedua nama pejabat Negara itu saja yang paling bertanggungjawab dalam skandal Bank Century. Memang benar, bahwa Boediono dan Sri Mulyani merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam skandal Bank Century, namun SBY sebagai presiden RI ketika itu, tentunya patut dimintai pertanggungjawaban atas skandal tersebut. Karena jelas SBY sebagai presiden RI bertanggungjawab akan berjalannya penyelenggaraan pemerintah ini dan yang dilakukan oleh bawahan-bawahannya, apalagi ketika terkait dengan upaya penyelesaian krisis ekonomi.
Aliran dana Bank Century yang misterius itu pun diindikasikan menyebar ke berbagai partai politik untuk mendanai kampanye-kampanye partai politik pada Pemilu 2009. Hal ini mengakibatkan tawar menawar politik dalam hal siapa yang akan dikorbankan dalam skandal Bank Century semakin santer terdengar. Boediono dan Sri Mulyani Indrawati, yang bukan merupakan anggota partai politik apapun di parlemen, tentunya menjadi sasaran yang empuk untuk menimpakan seluruh kesalahan dari operasi politik borjuasi yang berjalan di Indonesia. Sementara anggota-anggota partai politik yang terlibat, termasuk SBY, sudah dipersiapkan jalur penyelamatan agar tidak terseret dalam skandal Bank Century tersebut.
Sudah sejak awal, Pansus Skandal Bank Century dicurigai hanya akan menjadi renegosiasi politik atau kocok ulang posisi kursi kabinet dari partai-partai politik di parlemen. Perubahan komposisi suara di pansus dan rapuhnya koalisi partai pendukung rejim Neoliberal menunjukan bahwa seluruh partai politik di parlemen serta elit-elitnya berupaya unutk merebut kue kekuasaan. Di benak mereka, tidak pernah terpikir bahwa apa yang mereka lakukan untuk kepentingan rakyat Indonesia.
Akibat dari munculnya skandal Bank Century, beberapa persoalan yang lain kemudian muncul ke permukaan dan akhirnya diketahui oleh rakyat. Sebut saja misalnya beberapa kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota-anggota partai politik dan kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Aburizal Bakrie. Namun munculnya beberapa kasus tersebut sebenarnya dilatarbelakangi oleh upaya pembungkaman atau tawar menawar agar skandal Bank Century ini tidak merembet kemana-mana. Munculnya beberapa kasus tersebut, sebenarnya menunjukkan kebobrokan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh rejim Neoliberal. Kebobrokan tersebut tentunya juga menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan ini tidak diperuntukan bagi kepentingan rakyat, namun hanya untuk memenuhi kepentingan para pemilik modal dan elit-elit politik.
Hal ini bisa terjadi dikarenakan seluruh kebijakan ekonomi politik di Indonesia ditentukan oleh elit-elit politik yang tunduk kepada rejim Neoliberalisme. Kepentingan rakyat hanya dijadikan jargon tidak berguna, dan tentunya lebih mementingkan kepentingan para pemilik modal dan elit politik borjuasi. Tidak adanya kekuatan politik alternatif atau oposisi di parlemen tentunya akan melanggengkan cengkeraman Neoliberalisme di Indonesia.
Maka dari itu, Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap :1. Keputusan yang akan dihasilkan dalam Sidang Paripurna DPR pada tanggal 2 Maret hanyalah dagelan politik baru dari politik borjuasi. 2. Bangun kekuatan oposisi rakyat untuk melawan rejim Neoliberal 3. Kapitalisme-Neoliberalisme terbukti gagal untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.
Demikian setidaknya pernyataan sikap organisasi yang menyatakan dirinya oposisi ini, besok adalah hari yang akan terasa panjang bagi para pejabat yang disebutkan nama-nama oleh beberapa partai dan akan menjadi sebuah sejarah baru bagi, jika hal benar-benar untuk mengungkap sebuah kebenarannya.
(edo)
0 komentar:
Post a Comment