poltiksaman.com-Musi Rawas (03/03),Ada yang cukup membuat perhatian publik kali dengan adanya sebuah terobosan Banwaslu (Badan Pengawas Pemilu) untuk mengontrol perhelatan pemilu kepala daerah.
Perlunya peran dari fungsi KPK ini amat diharapkan beberapa tokoh daerah seperti kalangan LSM maupun akademisi, karena berdasarkan beberapa pengalaman banyaknya sekali indikasi pelanggaran dalam hal Money politik hingga pengunaan anggaran APBD yang dibalut sebagai kegiatan sosial namun bermuatan sosialisasi atau kampaye terselubung oleh kandidat yang memiliki peluang untuk itu.
Seperti Pilkada Musi Rawas yang banyak sekali dari kalangan birokrasi dan Incumbent yang berpotensi mengunakan anggaran APBD untuk kepentingan meningkatkan rating populeritas mereka. Seperti Ridwan Mukti yang sekarang masih menjabat Buapti Musi Rawas dan berpasangan dengan Hendra Gunawan sebagai Kepala Bappeda Musi Rawas, atau Ratnawati Ibnu Amin selaku Wakil Bupati yang katanya akan berpasangan dengan tokoh muda Fauzi Amro, atau juga Senen Singadilaga yang masih menjabat Sekretaris daerah kabupaten Musi Rawas yang berpasangan dengan Sudirman Marsuli yang juga masih menjabat PNS di Kabupaten Musi Rawas.
Bila melihat posisi dan jabatan para kandidat ini ada kemungkinan pengunaan anggaran APBD untuk membiayai sosialisasi atau kegiatan lainnya amat memungkinkan. Jadi peran Panwaslu amat diperlukan agar semuanya dapat diakses oleh KPK. Hal ini tentunya perlu komitmen dari segala pihak.
Novriansyah devisi Teknis KPU Musi Rawas mengatakan amat setuju akan hal ini, kerja sama Banwaslu dengan KPK jika hal ini benar-benar tersosialisasi hingga kedaerah, dan benar-benar komit tentunya akan membuat pilkada disemua daerah berkualitas.
" Pada Dasarnya saya amat setuju dalam rangka meningkatkan mutu pilkada kita, jika memang kerjasama Banwaslu tersebut terakumulasi hingga kedaerah proses demokrasi akan benar-benar matang, " ujar Novri diruangan kerjanya ketika dikonfirmasi.
Tokoh Intlektual Musi Rawas, Edwar Antoni pun berpendapat kerjasama Banwaslu dengan KPK amat diperlukan untuk mengawasi adanya kecurangan dalam proses pemilihan nanti, dan permasalahan disetiap daerah adalah adanya money politik dan pengunaan uang APBD yang bertentangan dengan UU namun menguap karena tidak adanya ruang bagi rakyat atau Panwaslu untuk mengakumulasi masalah tersebut hingga ke rana Hukum.
" Sebuah Langkah maju bagi lembaga penyelenggara pemilu kita terutama Banwaslu yang berani mengandeng KPK untuk ikut mengawasi pemilu kepala daerah diseluruh Indonesia, dan ini Warning bagi kandidat yang akan maju didaerah kita, agar berhati-hati jangan kebablasan, " ujarnya. (ed0*)
0 komentar:
Post a Comment