politiksaman.com-Musi Rawas (27/03), Jika kemarin dalam rapat kordinasi Bupati Musi Rawas dengan lantang mengatakan bahwa seluruh SKPD terkait harus proaktif dalam kasus Trans HTI, Bahkan meminta asissten I untuk segera membuat risalah rapat kordinasi tersebut untuk disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan dan Menteri Kehutanan dan Transmigrasi.
Bahkan saking semangatnya Bupati juga sempat memarahi perwakilan Kehutanan pusat yang mengatakan tidak ada masalah dalam hal ini, dan begitu juga Dinas Kehutanan provinsi tak pelak kena semprot karena menurut beliau permintaan data dari Dinas Kehutanan Provinsi amat terlalu sering dan sering juga hilang. Sehingga beliau meminta dalam jangka waktu 14 hari semua data yang dibutuhkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan Pusat segera dipenuhi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas dan dibantu oleh dinas terkait lainnya.
" Jika memang masalahnya dana, kita siap support dan selama ini saya terlalu sering memberikan data kepada provinsi. Jadi apa kerjanya jika selalu meminta-minta data, " ujar Bupati.
Bupati juga meminta seluruh SKPD terkait untuk membantu Pokja Dua menteri yang akan turun ke Trans HTI pukul 14.00 Wib kemarin (26/03) setelah sholat Jumat bersama Komisi I dan FPR (Front Perlawan Rakyat) guna melakukan investigasi dan pengumpulan data dalam rangka penyelesaian masalah ini secepat mungkin.
Tapi kritik pedas dan saran tersebut tak bearti apa-apa hari ini (27/03), Pokja Dua Departemen yang turun bersama Ketua Komisi I DPRD Mura Alamsyah A Manan, dan FPR yang diwakili oleh Koordinatornya Wahisun Wais Wahid dan Andre Novanto dari Devisi Hukum dan Ham FPR hari ini merasa amat kecewa dengan apa yang mereka lakukan hari ini.
Karena apa yang dipaparkan Bupati Musi Rawas kemarin (26/03) dalam rapat koordinasi sebelum turun kelapangan tak ada bukti sama sekali. Dari pencarian data, Camat dan Unsur Muspida bahkan yang lebih parah lagi 5 kades dari 6 kades yang mempermasalahkan lahan ini tak terlihat batang hidungnya setelah pertemuan kemarin.
Hal ini menjadi pertanyaan, padahal Bupati sudah mengintruksikan SKDP dan jajarannya mendukung pengumpulan data dan Investigasi yang dilakukan oleh Pokja dan Komisi I. Ketua Komisi I Alamsyah A Manan amat kecewa dengan kenyataan ini.
Bahkan menurut andre Novanto Ketua Devisi Hukum dan Ham FPR yang ikut turun kelapangan mengatakan bahwa penyataan Bupati kemarin di Pendopo hanya kamuflase saja dan sandiwara yang piawai dan ia mengakui memang buapti Musi Rawa adalah Aktor politik yang hebat dalam hal mengelabui kepentingan rakyat.
" Lihat hari ini semua kata-kata dan saran yang keluar dari mulut Bupati Musi Rawas yang katanya politisi Nasional saya akui dalam hal untuk mengelabui rakyat, hari ini dalam proses pengumpulan data Dinas Kehutanan, Transmigrasi dan Bappeda tidak kooperatif dan tidak mendukung kerja Bupati. Jadi mereka anggap apa saran dan penyataan Bupati kemarin yang sempat memarahi dinas Provinsi dan Pusat, padahal jajaran SKPD Bupati sendiri yang tak bekerja dan tidak memiliki etos kerja yang baik. Atau mungkin itu disengaja Bupati agar SKPD tak perlu proaktif menuntaskan masalah Trans HTI, " Ungkap Andre. (edo*)
0 komentar:
Post a Comment