politiksaman.com-Musi Rawas (22/03), jika sebelumnya masyarakat Trans HTI kecamatan Muara Lakitan yang terdiri dari enam desa ini mengancam untuk tidak memilih pada pilkada Musi Rawas, karena janji untuk mendatangkan Pokja tak kunjung datang.
Hari ini (22/03) para kades yang pernah dikatakan ileggal oleh salah satu direktur Dirjen Kehutanan dan masyarakatnya dapat bernafas lega. Kedatangan dua pokja Depertemen Kehutanan dan Transmigrasi dijadwalkan akan datang pada tanggal 26 Maret 2010 nanti.
Informasi ini disampaikan langsung ketua Komisi I Alamsyah A Manan, yang menjabarkan bahwa pada tanggal 26 maret ini pokja yang bertugas untuk memperjelas permasalahan warga 6 desa trans HTI ini dipastikan akan datang ke Musi Rawas.
" Kami telah berkordinasi, Dua Pokja dari Departemen Kehutanan dan Transmigrasi akan datang pada tanggal 26 Maret ini dan akan langsung disambut bapak Bupati, " Jelasnya.
hal ini juga diperkuat oleh beberapa kades trans HTI dan perangkat desa yang telah mendapatkan undangan resmi dari pemerintah daerah untuk berdialog dan melakukan investigasi kelapangan nantinya dengan kedua Pokja ini.
Salah satunya adalah Kades Bumi Makmur (Sp 6) dan Krisyanto KAdes SP 10, Menurut yanto panggilan kades Sp 10 yang masih menjabat Plt ini membenarkan kabar tersebut.
" Kami sudah mengantongi undangan dari pemerintahan Kabupaten, semoga dengan kehadiran dua pokja ini dapat menghasilkan penyelesaian masalah kami, dan tidak sia-sia perjuangan kami hingga ke Jakarta dan kami amat berterima kasih kepada Serikat Tani Nasional (STN) dan pendamping kami yang terus berjuang untuk penyelesaian masalah ini, " ungkap yanto.
Ketua FPR (front Perlawanan Rakyat), Edwar Antoni selaku pendamping Trans HTI ini mengatakan bahwa kabar tersebut benar adanya, dan ia langsung dihubungi oleh ketua Komisi I. Menurutnya ini adalah langkah maju yang diambil Bupati Musi Rawas, Ridwan Mukti.
" Saya selaku pimpinan pendampingan warga Trans HTI ini berharap kesempatan ini harus dimamfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Agar semua persoalan tentang status lahan dan batas wilayah desa mereka jelas secara hukum, dan dapat menjalani kehidupan ekonomi lebih baik. Dan saya secara pribadi meminta niat baik pemerintahan daerah ini jangan dikaitkan dengan pilkada Mura, " Ujar Edwar.
Sedangkan beberapa pimpinan warga Trans HTI yang tergabung dalam organisasi sayap FPR yaitu FRM (Forum Rakyat Menguggat) berencana akan melakukan pertemuan dengan para perangkat desa di Kantor FPR dalam waktu dekat ini, guna mempersiapkan pertemuan dengan dua departemen ini. (edo*)
0 komentar:
Post a Comment