Subhan IV Mura Vs Muba Memanas

politiksaman.com-Musi Rawas (14/02),Masalah sengketa batas wilayah yang terjadi antara dua kabupaten bertetangga yaitu Kaupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin sepertinya belum akan berakhir. Pangkal sengketa ini yaitu perebutan penguasaan sumur migas Suban empat yang diklaim masing – masing masuk dalam wilayah dua kabupaten tersebut. Pemkab Musi Rawas menuding Pemkab Musi Banyuasin mengingkari kesepakatan yang suda diambil pada tahun 2002 yang lalu.

Menurut Kepala Tata Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Ali Sadikin pangkal dari sengketa tapal batas kedua daerah ini terjadi karena Pemkab Musi Banyuasin tidak konsisten atas kesepakatan yang sudah diambil. Kalu saja pemkab Muba Konsisten dengan kesepakatan yang dilakukan pada tahun 2002lalu tentu saja persoalan ini tidak akan terjadi. Dalam kesepakatan tersebut bahwa dalam menentukan batas wilayah kedua daerah sepakat menggunakan peta topografi tahun 1926 dan penentuan titik koordinat menggunakan Global Positioning Syistem (GPS) namun pada kenyataannya hal ini di ingkari oleh Pemkab Muba.

“Untuk titi satu samapi enam pemkab Muba masih sepakat namun untuk titik selanjutnya mereka mengingkari sebab pada titik selanjutnya mengandung potensi ekonomi seperti adnya sumur suban 4 dan yang lainnya,” katanya di hadapan wartawan sabtu (13/2)

Ali menambahkan pada tanggak 11 Februari yang lalu Tim Penegasan Batas Daerah (TPBD) pusat dari kementerian dalam negeri dan TPBD Provinsi Sumatera selatan mengecek langsung ke lokasi yang disegketakan dengan didampingi TPBD kedua daerah yang bersengketa. Pada saat pengambilan titik koordinat pada posisi didepan pintu masuk Sumur Migas Suban 4 didapati titik koordinat yang sama dengan milik Musi Rawas, hal yang sama juga dengan pengambilan titik koordinat pada patok delapan.

“Penjelasan dari TPBD pusat pihaknya hanya mengambil data yang selanjutnya akan dianalisa oleh tim tingkat pusat,” ujarnya

Ali menambahkan kegiatan pengambilan data oleh TPBD baik tingkat pusat maupun tingkat Provnsi terkesan tidak serius sebab tidak ada koordinasi, petunjuk maupun komunikasi yang jelas sebelum dan sesudh peninjauan patok 6 sampai dengan 10. Sealanjutnya juga tidak ada pertemuan atau pembahasan bersama sebelum TPBD meninjau batas wilayah tersebut.

“Bukti kurang seriusnya kegiatan yang dilakukan tersebut yaitu berdasarkan telex dari kementerian dalam negeri nomor 136/253/SJ tanggal 29 Januari 2010 yang lalu bahwa tim akan meninjau patok 6 – 10 selama 3 hari sedangkan faktanya peninjauan lokasi hanya dilakukan beberap jam saja dan kebanyak waktu dihabiskan dalam perjalanan,” paparnya

Selain itu juga fakta dilapangan yang semula kegitan direncanakan akan meninjau patok 6 – 10 pada pelaksanaannya dilapangan hal tersebutut tidak dilakukan sebab hanya dua titik yaitu koordinat pintu masuk suban 4 dan titik koordinat patok 8.

Sementara Kepala Bagian Humas Setda Musi Rawas Suryadi ikut dalam tim penegasan batas daerah mengtakan sangat minim sekali komukasi yang dilakukan dilapangan pada saat kegiatan peninjauan lokasi tersebut kalaupun ada komunikasi antar tim itu bukan terkait substansi permasalahan namun menyangkut pembicaraan ringan diluar kegiatan yang dilakukan.

“Sangat minim terjadi komunikasi dilapangan pada saat kegiatan tersebut dilakukan, kemungkinan untuk tim dari Pusat maupun Provinsi menjaga independen tapi yang jelasa sepengetahuan kita pada saat datang kelokasi mereka datang secara bersamaan,” tandasnya

Baik Ali Sadikin maupun Suryadi menegaskan bahwa pihak Pemkab Musi Rawas meminta Muba untuk kembali kepada kesepakatan yang sudah ditandatangani bersama dan diketahui oleh tim baik provinsi maupun dari pusat. Selain itu juga Pemkab Mura mengingatkan bahwa keputusan yang akan diamabil haruslah objektif berdasarkan fakta baik historis, sosiologis maupun administratif.

TG