politiksaman.com-Musi Rawas (05/02), Guna mempersiapkan segala sesuatu dalam menyambut kedatangan Kelompok Kerja (pokja) Menteri Kehutanan dan Menteri Transmigrasi pada tanggal 15 febuari 2010 nanti Komisi I DPRD Kab. Musi Rawas mengadakan rapat bersama dengan Unsur Muspida.
Rapat diruang Komisi I DPRD Mura ini merupakan respon dari konfirmasi 2 kementerian tersebut yang kemungkinan besar akan datang sesuai dengan jadwal yang disepakati dalam pertemuan antara Komisi I DPRD Mura, Kades 3 Desa Trans HTI dan BPD, FRM (Forum Rakyat Menggugat), FPR dan Serikat Tani Nasional (STN) beberapa waktu lalu di Jakarta.
Dalam pertemuan ini yang berkisar pukul 09.00 WIB diruang komisi I dihadiri oleh pihak Tapem, PU Cipta Karya, Tata Ruang, Dinas Kehutanan. Depnakertrans dan Bappeda. Dalam pertemuan ini Komisi I menegaskan bahwa permasalahan batas Wilayah dan Status Ileggal 6 Desa Trans ini harus diselesaikan dengan segera, sehingga dapat membantu pencitraan pemerintahan daerah.
" Jika hal ini berlanjut bukan hanya masyarakat Trans HTI dan 6 desa didalamnya yang rugi, tapi pemerintahan Kabupaten Musi Rawas ini juga ikut rugi, hal ini akibat tidak terbangunnya infrastruktur di 6 desa tersebut yang nantinya juga bedampak dengan tidak berjalannya roda ekonomi didaerah tersebut. Dan bukan Hal tidak mungkin akan menjadi ekstrim baik itu secara ekonomi, sosial dan budaya sehingga berbahaya bagi pencitraan daerah ini " Ungkap Alamsyah Selaku ketua Komisi I.
salah satu anggota Komisi I menambahkan, menurut Nurdin M Jen dari partai PKPB, tawaran solusi Revisi Tata Ruang yang ditawarkan harus dimamfaatkan secara maksimal.
" Solusi yang ditawarkan melalui revisi Tata Ruang oleh dua Dirjen di Dua Kementerian tersebut harus disambut baik, dan harus disiapkan segala bentuk administrasi dan data pendukungnya. Sebab tim Pokja dua Dirjen Kementerian tersebut selain mencari dan menginventarisir data dilapangan, pihak pemkab Musi Rawas juga harus menyiapkan data dan bahan-bahan yang ada agar kasus ini lebih cepat selesai " tambahnya.
Dalam rapat ini sempat terjadi ketegangan antara Ketua Komisi I Alamsyah A Manan dengan Pihak Dinas Kehutanan yang dianggap oleh komisi I bertendensi berpihak kepada perusahaan. Dan dengan Tegas Komisi I menolak semua Fasilitas yang ditawarkan pihak PT. MHP seperti kendaraan dan sebagainya.
" Saya berharap Tim dan pihak terkait Independent dalam penyelesaian ini, kita akan gunakan fasilitas negara bukan fasilitas perusahaan manapun " tegas Alamsyah A Manan. Dengan pernyataan tegas Komisi I ini akhirnya pihak Tapem menawarkan mengunakan fasilitas mereka untuk turun kelapangan dan itu disepakati oleh forum.
edo
0 komentar:
Post a Comment