politiksaman.com-Palembang (09/02), hari ini puluhan massa dari Partai Rakyat Demokratik (PRD),LMND, PB. FRABAM,SRMI dan puluhan mahasiswa lainnya dari KAMMI melakukan aksi penghadangan kedatangan SBY dalam penutupan PORWANAS.
Menurut Jeki Andesva ketua PB FRABAM Sumatera Selatan dan Eka Subakti, SE aksi yang dilakukan mereka merupakan sebuah tindak lanjut dari sikap politik mereka yang meminta pemerintahan SBY untuk menghentikan semua program pemerintahanya yang pro terhadap modal asing dan NEoliberalisme.
Aksi yang dimulai pada pukul 09.00 Wib ini dimulai di Kampus IAIN Raden Fatah Palembang menuju Bundaran Air MAncur Palembang. Ketatnya penjagaan membuat mereka tak bisa bergerak kemana-mana karena aksi mereka yang bertujuan menuju Jaka Baring tempat acara SBY tak kesampaian, akhirnya puluhan prodemokrasi ini mengalihkan rute aksi.
Demostran mendatangi kantor Sumatera Ekspress untuk menyerahkan Spanduk dan Statement yang berisi Bersama PErs Hentikan Neoliberalisme, Tuntut transparansi Anggaran APBN dan APBD Sumatera Selatan.
Sedangkan puluhan Aktivis Kammi melakukan aksi di sekitar Fly Over, dan menurut koordinator Aksi,satu peserta aksi dari Kammi diaman kepolisian.
edo
Siaran Pers Bersama,
BERSAMA PERS, HENTIKAN NEOLIBERALISME !!
BERSAMA PERS, WUJUDKAN TRANSPARANSI ANGGARAN PEMBANGUNAN !
Kami sengaja mencantumkan judul di atas dalam rangka turut serta bersuka cita pada Hari Pers Nasional tahun 2010 ini sekaligus mempertegas sikap kami terhadap Neoliberalisme yang di usung SBY – Boediono. Bahwa secara ideologi dapat kita lihat dari kebijakan-kebijakannya seperti penerapan pasar bebas, pemotongan bea masuk barang, privatisasi BUMN, pengurangan subsidi social (pendidikan , kesehatan dll). Kebijakan – kebijakan Neoliberalisme tersebut telah menjadi pukulan telak bagi pembayar pajak kaum buruh, tani, pelajar, mahasiswa dan keberlangsungan industri nasional, bukan nya jaminan kesejahteraan, dan perlindungan yang di berikan tapi justru ketidakpastian pendapatan, ancaman kebangkrutan industri nasional. Negeri kita secara sengaja di paksa hanya menjadi sumber bahan baku (terutama bahan tambang; batubara, gas), sumber tenaga kerja murah dan pasar yang menggiurkan bagi produk asing!
“Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga” rakyat sang pemilik sah bumi dan air beserta isi nya di jauh kan dari ANGGARAN. Rakyat tidak pernah tahu penyusunan dan pengalokasian anggaran sehingga control rakyat terhadap uang mereka sangat lemah. APBN/APBD adalah dokumen uang yang berisikan uraian alokasi, pelaksanaan, keuangan. Salah satu sumber dana yang tercover dalam APBN/APBD tersebut adalah bersumber dari uang rakyat berupa pajak - pajak. Di era ”demokrasi” sekarang ini, keterbukaan informasi publik adalah merupakan kewajiban yang mesti disampaikan oleh Pemerintah dan hak bagi rakyat untuk mengetahuinya. Pers sebagai bagian dari garda demokrasi dituntut berperan maksimal dalam membuka dan menyampaikan rincian APBN/APBD (DIPA) kepada rakyat agar menjadi terang benderang agar rakyat dapar berpartisipasi langsung dalam mengontrol anggaran.
Terkait kedatangan kedatangan presiden SBY perlu kami sampaikan bahwa pemerintahan nya GAGAL mempraktek kan Transparansi Anggaran untuk rakyat dan mensejahterakan rakyat untuk itu jika ia (SBY) belum juga yakin atas apa yang kami sampaikan silahkan tanya langsung rakyat di perkampungan kumuh di Palembang ini !!
Dengan uraian diatas, hari ini pada Hari Pers Nasional, kami menyatakan:
1. Jika SBY-Boediono tidak segera banting stir dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang memperkuat kemandirian bangsa, dalam berbagai aspeknya, maka dapat dipastikan Pemerintah SBY-Boediono akan membawa Republik Indonesia ke jurang kehancuran. Indonesia hanya akan menjadi negara sasaran empuk penjarahan kekayaaan sumber daya alam sekaligus pasar bagi produk-produk asing.
2. Jika SBY-Boediono tidak merelakan diri menjadi pimpinan bangsa yang bermartabat, sebagaimana di atas, maka otomatis resistensi dari berbagai golongan masyarakat Indonesia akan menguat. Dengan demikian, upaya pemakzulan (melalui jalan parlemen) atau perlawanan ekstra-parlementer akan akumulatif dan berpotensi menggulingkan kekuasaan sebelum tahun 2014. Kecenderungan itu merupakan konsekwensi logis yang diciptakan sendiri oleh SBY-Boediono karena Kehendak rakyat bukanlah angka-angka statis dengan ukuran tunggal, yaitu Pemilu 2009.
3. PERS sebagai bagian dari unsure demokratik bersama – sama rakyat berpartisipasi mendorong Transparansi Anggaran di tiap level mulai pusat (APBN) sampai daerah (APBD).
4. Untuk menghindari kehancuran Indonesia yang lebih mendalam, kami berpendapat bahwa kebutuhan strategis dari berbagai komponen rakyat: para politisi (parlemen & non parlemen), kaum buruh, kaum tani, mahasiswa/akademisi, para prajurit yang prihatin dan anti-nekolim, pengusaha domestik yang semakin dipinggirkan, dan lain-lain; untuk merapatkan barisan, tidak boleh ditunda-tunda lagi. Karena itu, mengokohkan PERSATUAN yang lebih luas untuk menyelamatkan republik dari gempuran kapitalisme global (imperialisme neoliberal/neokolonialisme) serta korupsi adalah suatu keharusan sejarah.
Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk Indonesia Bersih, Demokratis, Kerakyatan, Merdeka/Mandiri, Modern, serta Internasionalis. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai perjuangan kita.
Kibarkan Tripanji Persatuan Pembebasan Nasional:
Nasionalisasi Industri Pertambangan, Penghapusan Utang Luar Negeri, dan Industrialisasi Nasional (Bangun Pabrik) untuk Kesejahteraan Rakyat;
Palembang, 9 Februari 2010
Disampaikan pada Aksi Bersama yang diselenggarakan oleh:
Partai Rakyat Demokratik (PRD)---Cp: Eka Subakti, SE (085273703100)
Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI)---Cp: Eka Syahrudin (081273399111)
Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND)---Cp: Sibawaihi (07118437005)
PB. Front Anak Bangsa Menggugat (PB. FRABAM)---Cp: Jeki A (081278904460)
0 komentar:
Post a Comment