Tolak Hasil Kaltim Summit 2010

politiksaman.com-Nasional (10/01), Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP)Komite Kota Samarinda Tolak Hasil Kaltim Summit 2010, hal ini disampaikan oleh ketuanya Andi Manurung dan pjs. sekretarisnya, castro beberapa hari lalu " kita harus Bangun Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Indsutrialisasi Manufaktur " tegas aktivis kawakan ini.

Organisasi yang beralamatkan diJ ln. Swandi 5/IV No 72 Samarinda. Menilai Kaltim Summit 2010 Bukan Solusi Kesejahteraan, khususnya Rakyat Kaltim. Karena itu PRP Kaltim meminya untuk Stop Ilusi Proyek Mercusuar, dan mendesak pemerintahan Kaltim untuk membangun Industri Manufaktur untuk Kemandirian Daerah.

menurut mereka Catatan rapuhnya industri di Kaltim selama tahun 2009 ini, ditandai dengan terjadinya PHK massal di perusahaan di PT. Kalamour, dan perumahan buruh di PT. ITCHI, dan PT. Kertas Nusantara. Sayangnya, kondisi ini tidak dibarengi dengan langkah penyelamatan terhadap indsutri (khususnya perkayuan) yang sebenarnya terancam kehancuran. Pemerintahan terkesan membiarkan dan lepas tangan dalam menyikapi rontoknya industri Daerah. Terlebih lagi, di sector industry hilir, khususnya manufaktur, pemerintah sendiri tidak memiliki upaya untuk melakukan pengembangan. Sehingga dapat dipastikan bahwa Daerah Kalimantan Timur tetap akan mengalami ketergantungan terhadap komoditas manufaktur dari luar. Coba saja lihat, bagaimana produk seperti makanan dan minimum dari Malaysia dan Singapura, begitu mendominasi di Kaltim. Ini menandakan bahwa kemandirian Daerah masih sangat jauh dari harapan.

Awang Farouk Ishak – Farid Wadjidi sendiri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dari proses pilkada langsung di tahun 2009, tidak menjadikan penyelamatan industri lokal sebagai prioritas program 5 tahunannya. Langkah penyelamatan industri pemerintah bersifat parsial dan masih menyandarkan pada program yang telah direncanakan oleh pemerintahan sebelumnya misalnya dengan mengembangkan indsutri perkebunan kelapa sawit dan industri pertambangan batu bara sebagai cara untuk menekan meledaknya angka pengangguran akibat PHK. Pada hal kedua sector ini tergolong industry padat modal, yang tentu saja tidak akan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar. Celakanya lagi, prioritas kebijakan pemerintah saat ini lebih diarahkan untuk membangun berbagai macam infrastruktur yang tentu saja tidak berhubungan langsung dengan persoalan pokok didaerah. Pembangunan Free Way, jembatan, dan pelabuhan bukan didasarkan pada kebutuhan rakyat kaltim. Logika pembangunan infrastruktur hanya mengakomodasi kepentingan para pemodal (pengusaha), lagi pula pembangunan ini, bertumpu dan menggantungkan pembiayaanya pada investasi modal asing.

Ajang pertemuan Kaltim Summit 2010, yang diselenggarakan pada tanggal 7 Januari 2010 yang lalu, tidaklah memberikan solusi tegas Pemerintah dalam menjawab permasalah industry serta serapan kerja masyarakat. Bahkan dari 15 program yang dibahas dalam forum tersebut, lebih didominasi oleh grand plan proyek mercusuar Kaltim, yakni Pembangunan infrastruktur (Trans Kalimantan, jalan dan jembatan, Free way, pelabuhan laut dan pelabuhan udara). Namun pada kenyataannya, proyek mercusuar ini tidaklah mampu menjawab permasalah industry local Kaltim yang lemah di sector manufaktur. Padalah sector inilah yang seharusnya mampu men-suplay kebutuhan pokok masyarakat Kaltim.

Lebih lanjut, Kaltim Summit tersebut juga hanya memprioritaskan 2 klaster industry daerah, yaitu, pengembangan kelompok industri migas kondensat dan pertanian oleokimia. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah 2 klaster industry ini merupakan kebutuhan pokok atau mendasar dari Rakyat Kalimantan Timur? Tidak sama sekali. 2 klaster industry terebut tidak lebih dari trajektori kepentingan modal asing untuk semakin menancapkan kukunya terhadap kekayaan alam Kalimantan Timur.

Oleh karena itu, Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) kota samarinda menyatakan sikap, sebagai berikut berdasarkan paparan dan geopolitik Kaltim:

1. Menyatakan sikap secara tegas bahwa Mega proyek mercusuar Pemerintah Provinsi (Free Way, Trans Kalimantan, pelabuhan laut, Pelabuhan udara, dll) adalah adalah proyek ekonomi yang hanya menguntungkan modal asing dengan mengorbankan Rakyat Kalimantan Timur.

2. Menolak seluruh hasil-hasil Kaltim Summit 2010 yang hanya memprioritaskan 2 klaster indsutri, yakni industry migas kondensat dan pertanian oleokimian. Sebab hal tersebut merupakan pengembangan indsutri yang tidak berbasis kebutuhan pokok masyarakat Kalimantan Timur.

3. Memberikan jalan keluar pembangunan kemandirian ekonomi Daerah Kalimantan Timur dengan mendorong Industrialisasi manufaktur yang berbasis kebutuhan pokok rakyat, sebagai jawaban atas terpuruknya industri daerah. Disamping itu, industri manufaktur juga akan lebih mampu melepaskan ketergantungan daerah terhadap produk luar.

4. Menyerukan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, untuk menyatukan kekuatan dan mendesak Pemerintah untuk segera mengambil alih asset-aset perusahaan pertambangan yang selama ini merampok dan menjarah kekayaan alam Kalimantan Timur.

edo.