Politiksaman.com-Musi Rawas (08/01), Anggaran APBD Kab. Musi Rawas yang awalnya mencapai 1,064 Triliun ketika APBD Perubahan pada bulan oktober 2009 lalu berubah menjadi 992,3 Milyar. Hal ini merupakan hasil dari penyerapan anggaran berdasarkan perhitungan sementara. Realisasi SP2D per 31 Desember penyerapan anggaran APBD Musi Rawas mencapai 93,44 % dari nilai 992,3 Milyar atau sisa anggaran sementara yang masih di Kas Negara sebesar 65,1 Milyar atau sebesar 6,65 persen.
Adapun menurut H. Gotri Suyatno Kepala Dinas DPPKAD (Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) hitungan sementara tersebut didapat dari hasil Belanja Langsung yang ditargetkan berkisar 660 Milyar terealisasi hanya 618, 7 Milyar atau sebesar 93,62 %. Hal ini meliputi kegiatan fisik dan non fisik, termasuk proyek yang ada dilingkup Kab. Musi Rawas. Selain itu Belanja tidak langsung ditargetkan akan menyerap anggaran sebesar 331, 5 Milyar, ternyata hanya teralisasi 308,5 Milyar atau sebesar 93,8 milyar. Bagian ini meliputi gaji, hiba dan dan sosial serta bantuan.
Berdasarkan rekap sebelum audit BPK, sesuai permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan permendagri no. 59 tahun 2007, rekap yang berdasarkan SP2D tersebut yang dikeluarkan per 31 Desember 2009, hitungan anggaran akan diperhitungan sesuai anggaran SPJ yang dilaporkan SKPD-SKPD.
Namun menurut KADIS DPPKAD Kab. Musi Rawas ini hambatan tersebut sering terjadi kebanyakan karena permintaan pembayaran kegiatan fisik (proyek) banyak diajukan pada akhir tahun, sehingga mereka kesulitan untuk mengatur cash flaw-nya.
Dalam periode anggaran APBD 2009 ini sesuai amanat Perda Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas menargetkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) per 2009, 40 Milyar, teralisasi hanya 38,1 Milyar atau berkisar 95,5 persen saja. PAD ini didapat dari jenis pajak daerah meliputi 1.. Restoran 2. Hiburan, 3. Reklame, 4. Pajak Penerangan Jalan (PLN) 5. pajak Gol. C 6. Parkir ditargetkan mencapai 13, 5 juta yang teralisasi sebesar 19, 89 Juta sebesar 148 %, 7. Pajak Sarang Walet 12, 5 Juta teralisasi 15, 4 Juta atau sebesar 123 %. Total target yang diharapkan dari pajak ini 5,6 Milyar namun yang teralisasi hanya 5,3 Milyar sebesar 94 persen saja.
Selain itu target restribusi 7, 179 Milyar realisasinya 7, 177 Milyar atau sebesar 99,9 persen. Laba perusahaan daerah ditargetkan mencapai 4,9 Milyar namun apa daya yang tercapai melampaui target yaitu 5,6 Milyar atau mencapai 126 %.
Lain-lain sektor yang didapat untuk PAD yang sah antara lain penjualan hasil pertanian, penerimaan dari SKPD diluar pajak dan retribusi ditargetkan 22, 8 Milyar realisasinya 20,1 Milyar atau hanya 88,3 % saja.
Total bagi Hasil terdiri dari 1. Bagi hasil pajak ditargetkan 315, 7 Milyar teralisasi hanya 289, 6 Milyar atau mendekati 91, 7 persen. 2. bagi hasil bukan pajak (termasuk PBB Migas dan SDA Migas) ditargetkan mencapai 213, 7 Milyar realisasi hanya mencapai 175, 3 Milyar atau sesuai dengan 82 persen saja yang didapat. Point ini terdiri dari SDA (sumber Daya Alam) Minyak yang ditargetkan 60, 9 milyar realisasinya hanya 54, 4 Milyar atau setara dengan 89 %. SDA Gas Bumi ditargetkan mencapai 145, 2 namun hanya terkumpul 109, 7 Milyar hanya 75 persen dari target..
Ada juga pendapatasn yang didapat dari non SDA Migas meliputi SDA pertambangan umum dan PSDH (provisi Sumber daya hutan) hal ini masih menunggu laporan dari SKPD. Perhitungan ini ditegaskan oleh H. Gotri Suyatno selaku Kadis DPPKAD merupakan hitungan sementara sebelum diaudit BPK dan diharapakan rampung pada bulan Febuari 2010 nanti.
Saat ini menurutnya perhitungan penyerapan anggaran APBD Kab. Musi Rawas masuk pada tahapan penghimpunan data-data dari SKPD (dinas/Saker) yang diharapkan data-data tersebut kelar dalam pertengahan Januari ini. Dan berdasarkan pengalaman selama ini menurut kadis ini rata-rata SKPD mematuhi mekanisme yang ada, jika masih saja ada SKPD yang mengalami masalah maka Kadis DPPKAD ini akan melakukan jemput bola.
Selain itu untuk kesekretariatan DPRD Kab. Musi Rawas dana yang dianggarakan pada APBD lalu sebesar 34,6 Milyar dan teralisasi sesuai SP2D 33, 8 Milyar atau 97, 6 persen. Artinya dana Kesekretariatan DPRD kab. Musi Rawas memiliki sisa anggaran yang tersimpan dikas negara sebesar 2, 4 persen atau dengan nominal berkisar 800 jutaan per 31 desember 2009. Setelah per 31 desember uang tersebut tidak dapat dicairkan.
Menurut Gotri Suyatno kenapa anggaran yang terkandung dalam APBD 2009 lalu tidak semua terserap karena 1. masalah efisiensi SKPD dan 2. Kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan, karena waktu atau hal lain.
Ditanya adakah penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh SKPD atau Dinas-Dinas yang ada, H. Gotri Suyatno mengatakan “ kita menunggu audit BPK bulan Febuari nanti, isu dan rumor tentang adanya kegiatan yang belum 100 % sudah dicairkan atau ada proyek fiktif dan sebagainya. Hal itu akan menjadi terang dan akan dibuktikan dalam audit BPK nanti, hanya hanya bertugas menghimpun data-data penyerapan dana APBD saja berdasarkan SP2D dan nanti akan makin jelas dari laporan SPJ setiap Saker “ ujarnya.
Sedangkan dilain tempat Front Perlawanan Rakyat (FPR) mengkritisi penyerapan dan pendapatan PAD Kab. Musi Rawas kedepan perlu dikaji ulang, Edwar Antoni Ketua AHrian FPR berpendapat " lemahnya pendapatan di sektor SDA Gas bumi dalam laporan perhitungan sementara Kab. Musi Rawas semakin membuktikan betapa lemahnya pemerintahan kita dalam hal mengoptimalkan Gas Bumi daerah ini, semestinya kita harus menargetkan lebih dari 145 Milyar dari bagi hasil bukan pajak ini. FPR mengajak rakyat untuk bersama mendorong pemerintahan KAb. Musi Rawas Kedepan lebih berani dalam meminta bagi hasil migas ini. karena daerah ini memiliki potensi SDA yang cukup besar, jika bagi hasil yang kecil ini bagaimana mungkin kesejahteraan akan didapat masyarakat Musi Rawas " paparnya.
Edo.
0 komentar:
Post a Comment