Politiksaman.com-Musi Rawas (16/12), hari ini DPRD Musi Rawas melakukan rapat meraton menyelesaikan agenda untuk RAPBD 2010 setelah lama tertunda oleh polemik penetapan ketua DPRD Kab. Musi Rawas periode 2009-2014.
Ancaman pemotongan 25 persen Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2010 DPRD Mura terus dikebut.
Hal ini sejalan dengan pelaksanaan rapat paripurna agenda mendengarkan penyampaian nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2010 Bupati Musi Rawas Ridwan Mukti serta rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pandangan akhir fraksi-fraksi diselesaikan dalam satu hari (16/12).
Ridwan Mukti dalam nota keuangan dan Raperda APBD 2010 menjelaskan, jika pada tahun 2010 mendatang pendapatan daerah direncanakan mengalami kenaikan sebesar Rp 1.072.283.831 yang berarti terdapat kenaikan sebesar Rp 236.325.745 atau 28.27% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp Rp. 838.958.085.
“Kenaikan tersebut berasal dari pendapatan asli daerah yang direncanakan sebesar Rp 60 Miliar dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan dana perimbangan yang direncanakan sebesar Rp 981 Miliar seperti bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus serta pendapatan daerah lain-lain yang sah sejumlah Rp 31 Miliar yang berasal dari dana hibah dan dana bagi hasil pajak propinsi,” jelasnya.
Selain itu, pada tahun 2010 mendatang Pemkab Mura bakal memperoleh dana hibah untuk perpanjangan landasan Silampari sebesar Rp 5 Miliar dari Kabupaten Empat Lawang dan Kota Lubuklinggau.
“Sedangkan untuk belanja daerah tahun 2010 mendatang direncanakan sebesar Rp 1.154 Trilyun, berarti mengalami kenaikan sebesar Rp 162 Miliar atau 16.38% dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 992 Miliar, dengan rincian belanja tidak langsung yang direncanakan sebesar Rp 401 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp 70 Miliar atau 21.27%,” ungkapnya.
Sedangkan untuk enggaran belanja langsung direncanakan sebesar Rp 752 M yang berarti mengalami kenaikan sebesar rp 91 Miliar atau naik 13.92% dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 660 M. Dana belabja langsung ini digunakan untuk membiayai program dan kegiatan, baik fisik maupun non fisik.
“Dari rencana pendapatan dan belanja daerah tersebut, terdapat deficit anggaran sebesar Rp 82 M sebagai selisih antara rencana pendapatan sebesar Rp 1.072 Trilyun dan rencana belanja sebesar Rp 1.154 Trilyun. Deficit anggaran tersebut direncanakan ditutup dari penerimaan pembiayaan yang berupa Silpa 2009 yang diestimasikan sebesar rp 82 Mliar,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Mura Sementara Sonny Rahmad Widodo mengungkapkan jika untuk memaksimalkan proses pembahasan, maka pelaksanaan rapat paripurna dengan mendengarkan agenda pandangan akhir fraksi-fraksi akan dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB.
DPRD Mura Pecah Kongsi Cuma Isu
Setelah kemarin (15/12) paripurna penetapan ketua definitif berjalan mulus tanpa ada masalah akhirnya isu pecah kongsi seperti yang lansir beberapa media tidak terbukti. Para Dewan yang akan menetapkan Wakil dahulu yang disetujui yang diusung group Sonny dengan usulan voting tertutup tidak terbukti, bahkan puluhan anggota DPRD Kab. Musi Rawas yang diindikasikan berpihak pada Sonny tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut, termasuk Sonny sendiri dengan memberikan rekomendasi kepada wakil DPRD Sementara Suryadi dari Fraksi Golkar untuk memimpin sidang.
Secara keseluruhan tuntutan versi Sri yang menginginkan segera ditetapkan semua unsur pimpinan definitif akhirnya disepakati.
Anehnya baik Sonny maupun Sri yang sama-sama dari PDI-P tidak hadir dalam rapat tersebut, hal ini menimbulkan rumor bahwa sudah ada islah keduanya. Perlu diketahui dalam perseteruan ini dimana Sonny digadang-gadang oleh sejumlah elemen dan masyarakat dan Sri dari versi rekomendasi DPP PDI-P menelan korban dengan digesernya Joko S sebagai sekretaris DPC PDI-P Kab. Musi Rawas.
Menurut CC-FMM (Forum Masyarakat Miskin) M. Tawap selaku ketua FMM Musi Rawas-Lubuklinggau berkomentar ‘’ kekalahan pihak Sonny merupakan bagian sejarah daerah ini, kegigihannya memperjuangkan tuntutan masyarakat Musi Rawas adalah bukti bahwa ia adalah anak ideologis Bpk. Syueb Tamat mantan Bupati Musi Rawas. Keberaniannya melakukan penundaan beberapa waktu lalu menghentakkan diri kami, masih ada putra daerah yang matang. Kalah dan menang bukan masalah karena ini adalah sejarah ‘’, ujarnya.
Paripurna paparan RAPBD 2010 akan dilanjutkan besok (17/12) oleh DPRD Kab. Musi Rawas.
Edo
0 komentar:
Post a Comment