Koalisi Masyarakat Musi Rawas dan Kader PDI-P Mura Akan Kepung DPRD Mura

politiksaman.com-Musi Rawas (28/11), keresahan masyarakat dan kalangan tokoh-tokoh pemuka masyarakat tentang kisruh penetapan ketua DPRD Musi Rawas makin memanas. Bahkan didalam Internal DPC PDI-P pun mengalami perpecahan dengan membuat Statemen Mosi tidak percaya terhadap ketua DPC PDI-P Musi Rawas H. Ratnawati Ibnu Amin.

Mosi tidak percaya ini selain karena pengusulan calon ketua DPRD yang tidak menjalankan amanat SK DPP, juga karena tidak melalui rapat pleno DPC. salah seorang dari 7 punggawa pengurus DPC PDI-P yang enggan disebutkan namanya mengatakan, bahwa keputusan Sri sebagai ketua merupakan usulan sepihak ketua DPC PDI-P tanpa melalui rapat. PDI-P bukan milik beliau ujarnya, PDI-P ada mekanisme yang harus dijalankan dan mengacu pada AD/ART. bukan berdasarkan senang atau tidak senang sesuai mood ketua, kita minta beliau ketua DPC PDI-P baca lagi AD/ART dan belajar tentang mekanisme.

disisi lain 6 PAC PDI-P dipelopori oleh PAC PDI-P Rawas Ilir menyatakan terang-terangan mendukung gerakan Mosi tidak percaya. Menurut mereka bukan hanya masalah mekanisme mereka juga minta audit keuangan DPC PDI-P Kab. Musi Rawas. Dan menurut sumber dari PDI-P akan ada aksi besar-besaran yang akan dilakukan oleh kader PDI-P se-Kab. Musi Rawas bersama tokoh Masyarakat, Mahasiswa dan simpatisan PDI-P pada hari senin tanggal 30 November 2009.

Menurut Barak, salah satu tokoh masyarakat mengatakan, " aksi yang akan dilakukan bertepatan dengan Paripurna penetapan ketua DPRD Kab. Musi Rawas itu mengangkat isu tentang Mosi tidak percaya terhadap ketua DPC PDI-P dan meminta penundaan penetapan ketua DPRD dengan alasan keputusan yang diajukan PDI-P tidak mengkedepankan unsur SDM (sumber Daya Manusia) karena Sri tidak ada pengalaman organisasi, 2. karena kami meragukan kemapuannya memahami karakteristik masyarakat Musi Rawas, 3. penetapan tersebut kami curigakan hanya untuk kepentingan ketua DPC PDI-P secara individu menjelang suksesi Pilbub 2010 nanti ". ujarnya

ketika ditanyakan tentang penetapan itu adalah hak PDI-P, beberpa tokoh seperti Robert menjawab senada dengan barak. Bahwa benar itu hak PDI-P tapi unsur kepentingan Rakyat Musi Rawas harus didahulukan ketimbang ego partai atau hal-hal lain.

Koalisi Masyarakat Musi Rawas (KMMR) yang berisikan kader-kader PDI-P dan pengurus PAC se-Kab. Musi Rawas serta DPC PDI-P ditambah gerakan Mahasiswa dan Tokoh Masyarakat mengancam akan turun kejalan dengan ribuan massa yang akan dimobilisasi dari setiap kecamatan.

edo