Elemen Demokrasi dan Mahasiswa Merespon pidato politik SBY dengan Kecewa

Politiksaman.com-Jakarta (24/11), merespon pidato presiden SBY tentang kasus Bibit-Chandra beberapa elemen mengeluarkan pandangan poltik dan statement yang merupakan bentuk respon dari kebijakan yang dilahirkan dari Pidato SBY semalam (23/11) setidaknya ada beberapa elemen yang mengirimkan respon tersebut kemeja redaksi Media Perubahan-Politiksaman.blogspot.com, seperti dari Jakarta kawan-kawan Partai Rakyat Demokratik (PRD), FNPBI, SRMI, JAKER, didaerah-daerah tingkat I dan II juga melakukan hal yang sama misalnya Partai Rakyat Sumatera Selatan (PRS), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND)-Palembang, Pengurus Besar Front Anak Bangsa Menggugat (PB.FRABAM), Front Perlawanan Rakyat (FPR) - Musi Rawas-Lubuklinggau, Comitte Centra Forum Masyarakat Miskin (CC-FMM) memiliki pandangan yang sama dan berencana akan merespon lewat aksi bersama diseluruh penjuru Indonesia, adapun bunyi dari Statemen Elemen Demokrasi dan Mahasiswa atas Respon Pidato Presiden SBY semalam sebagai berikut :
SBY Salah Langkah, Rakyat Ingin Indonesia Baru Tanpa Korupsi
Sudah ditunggu-tunggu, ternyata lagi-lagi Presiden salah langkah. Meskipun sangat sulit menemukan keburukan di permukaannya, kami sangat menyesalkan semangat yang antiklimaks dalam pidato klarifikasi Presiden SBY semalam (23/11/2009). Bukannya menjawab keresahan, presiden malah menganggap sepi rasa keadilan masyarakat, dengan berkata:
Khusus untuk menyukseskan gerakan Pemberantasan Mafia Hukum, saya sedang mempersiapkan untuk membentuk Satuan Tugas di bawah Unit Kerja Presiden yang selama 2 tahun kedepan akan saya tugasi untuk melakukan upaya Pemberantasan Mafia Hukum.
Perlukah Ibu Minah di Purwakarta diminta menunggu 2 tahun lagi untuk melihat Indonesia Baru Tanpa Korupsi ? Perlu diketahui, sudah 22 hari teman-teman dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) melakukan Kemping Pemberantasan Korupsi (KPK) di pelataran Gedung KPK sebagai simbolisasi dukungan seluruh rakyat juga untuk Program 100 Hari Pemerintahan SBY di bidang penegakan hukum. Kami memandang, bahwa Skandal Century adalah kunci dari seluruh persoalan, maka harus segera dobongkar agar terang benderang bagi masyarakat. Kami juga menegaskan: waktu 2 tahun terlalu lama untuk memberantas mafia hukum! Bapak SBY harus ingat, periode 2009-2014 adalah masa kedua bapak memimpin negeri ini, seharusnya sudah terang di benak bapak apa saja borok birokrasi penegak hukum selama ini. Kami, mewakili masyarakat luas mendesak:
1. Presiden memimpin Pemberantasan Mafia Hukum dalam 100 hari! Bukan 2 tahun. Tidak perlu membentuk satgas atau apaun yang memperlambat (buying time), Presiden cukup menahan Anggodo Widjoyo, Abdul Hakim Ritonga, dan Susno Duadji, serta mencopot Kapolri maupun Kejaksaan Agung. Kami berdoa agar Presiden dapat menemukan profil Kapolri dan Jaksa Agung yang lebih proper dari kedua korps tersebut untuk meneruskan cita-cita Reformasi Hukum. Jujur, di hati kami sangat rindu profil Kapolri Hoegeng dan Jaksa Agung Baharuddin Lopa.
2. Wapres Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar dinonaktifkan dari jabatannya sampai Skandal Bank Century menjadi terang benderang. Presiden tidak perlu pasang badan untuk skandal ini.
3. Presiden segera mengeluarkan Perpu untuk mengganti UU PPATK agar data aliran dana dapat juga diakses oleh KPK, tidak hanya oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Kami ingin KPK-lah yang membongkar Skandal Bank Century dalam 100 hari (selama Polri dan Kejaksaan melakukan reformasi diri) karena kami sangat percaya terhadap lembaga yang dilahirkan Reformasi ini.
Karena itu kami menyerukan kepada seluruh masyarakat pembayar pajak: kaum pekerja, petani, mahasiswa, pedagang, pembantu rumah tangga, sopir, pelajar, seniman, cendekiawan, dan pengusaha nasional untuk bersama-sama turun kejalan mendatangi Istana Negara, kantor Gubernur dan kantor Bupati di seluruh tanah air pada HARI ANTI KORUPSI INTERNASIONAL, 9 Desember 2009, dengan menuntut agar presiden SBY menyelesaikan tiga tuntutan diatas di 100 hari masa kerjanya.
Gerakan kita adalah gerakan damai, kami menyerukan untuk menggunakan pita hitam sebagai simbol keprihatinan terhadap nasib bangsa Indonesia, kita akan menggunakan pita hitam dilengan kiri sampai tiga tuntutan diatas dipenuhi.
Korupsi adalah penyakit (jika tidak ingin dikatakan sebagai dosa) peradaban dan koruptor adalah sampah masyarakat, dan semuanya eksis di sekitar kita (peringkat korupsi Indonesia adalah 128 di antara 180 negara).
Kita memihak kebenaran, kita ingin Indonesia Baru Tanpa Korupsi. Suara rakyat adalah suara Tuhan.
Vox Populi Vox Dei
Jadwal Aksi Bersama Hari ini di Jakarta dan Daerah-daerah lain (24/11):Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Serikat Tani Nasional (STN), Seniman Jalanan Jakarta (Senja), Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat (JAKER), Partai Rakyat Demokratik (PRD).

edo