7.900 Guru Ditempatkan Tak Merata

politiksaman.com-Musi Rawas (05/05), Jika sebelumnya guru korban politik ditugaskan kepelosok-pelosok, namun pad kondisi realnya penempatan guru ini di Musi Rawas menjadi polemik yang akut. Hal ini selain karena ada indikasi pengaruh politik,juga dimungkinkan Diknas Kabupaten Musi Rawas dalam penempatan Guru tidak profesional.

Penempatan guru di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatra Selatan, saat ini masih belum merata, kendati jumlah guru baik PNS dan guru tenaga honorer mulai dari TK hingga SMA di daerah itu sudah mencapai 7.900 orang.

"Kita akui saat ini penempatan guru masih belum merata, walaupun jumlah guru saat ini sudaha mencukupi tapi sejumlah sekolah yang beraa di daerah pedalaman masih banyak yang kekurangan guru khususnya guru bidang study olahraga, kesenian, keterampilan dan bidang study lainnya," kata Kepala Bidang Statistik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, Hartoyo, Senin.

Ia mengatakan, penumpukkan tenaga pengajar tersebut terjadi di kecamatan yang berdekatan dengan Kota Lubuklinggau diantaranya Kecamatan Tugumulyo, Muara Beliti, Sumberharta dan Kecamatan Purwodadi. Sedangkan daerah-daerah yang mengalami kekurangan guru antara lain Kecamatan Rawas Ilir, Ulu Rawas dan beberapa kecamatan lainnya.

Adanya penumpukkan dan kekurangan guru tersebut sudah mereka sampaikan kepada pihak Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPP) setempat, agar kedepannya penempatan guru baik yang sudah lama maupun yang baru diangkat agar diutamakan kepada daerah-daerah yang masih kekurangan dan menyetop penempatan di daerah daerah yang sudah kelebihan guru.

Sementara itu ketua komisi IV DPRD Kabupaten Musi Rawas Ngadi menuturkan, penumpukkan tenaga pengajar tersebut sebenar sudah terjadi sejak lima tahun belakangan, namun setiap tahunnya selalu dilakukan penambahan maupun guru yang sengaja pindah dari daerah pelosok ke beberapa kecamatan terdekat dari wilayah kota, akibatnya masalah ini tidak pernah teratasi.

Untuk itu pihaknya sudah menyurati dan memanggil dan menyurati pihak BKPP daerah itu, agar memerhatikan permasalahan tersebut dan meminta agar sejumlah kecamatan yang sudah kelebihan guru supaya tidak dilakukan penempatan atau penambahan guru baru. (edo*)