Sisa Anggaran Sekretariat DPRD Mura 1,0858 Miliar, Kenapa Kadis DPPKAD hanya 800 Juta ?

politiksaman.com-Musi Rawas (13/01), beberapa waktu lalu dalam berita politiksaman yang juga dimuat dibeberapa media Kadis DPPKAD, Gotri Suyatno menyampaikan kesekretariatan DPRD Kab. Musi Rawas dana yang dianggarakan pada APBD lalu sebesar 34,6 Milyar dan teralisasi sesuai SP2D 33, 8 Milyar atau 97, 6 persen. Artinya dana Kesekretariatan DPRD kab. Musi Rawas memiliki sisa anggaran yang tersimpan dikas negara sebesar 2, 4 persen atau dengan nominal berkisar 800 jutaan per 31 desember 2009. Setelah per 31 desember uang tersebut tidak dapat dicairkan.

Hal berbeda disampaikan oleh Marzuki Syamsu, S.Sos selaku Bendahara Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas, menurutnya dana yang terserap di lingkup DPRD Kab. Musi Rawas bukan 97, 6 persen, tapi sebesar 94,64 persen dari anggaran 34,6 Miliar. atau sisa sebesar 1,058 Miliar bukan 800 juta yang disampaikan Kadis DPPKAD, H Gotri Suyatno beberapa waktu lalu kepada politiksaman. Hal ini ditegaskannya dengan menyodorkan rekap hitungan stafnya kepada politiksaman.

Sekwan DPRD Kab. Musi Rawas Isa Sigit ketika diminta tanggapannya (13/01) tentang adanya selisih berkisar 1,058 Miliar dalam hitungan BAndaharanya Marzuki Syamsu dengan Hitungan Kadis DPPKAD Musi Rawas, H Gotri Suyatno. Sekwan mengatakan. " Jika yang dikatakan Bendahara kita sebesar itu, itu lah yang benar. Karena keuangan yang ada di DPRD Mura beliau yang bertanggung jawab, dan masalah keterangan kadis DPPKAD mungkin saja ada yang keliru " ujarnya

Sedangkan Anggota DPRD dari APrtai Barnas, selaku Komisi III Leo Adonora mengatakan ia belum menerima laporan dari kesekretariatan tentang dana lebih atau silpa dilingkup DPRD Musi Rawas. " kita akan cek hal ini jika diperlukan nanti, " tanggapnya disela-sela rapat paripurna Pansus Asset kemarin (12/01).

M. Ruslan, SE dari PArtai Demokrat mengatkan lain, " Hal tersebut bisa saja terjadi, bukan permasalahan adanya selisih tapi item-item yang harus kit akoreksi bersama apakah itu benar, namun semuanya harus memiliki bukti yang kuat. Sehingga selisih atau perbedaan penghitungan antara Bendahara DPRD Kab. Musi Rawas dan Kadis DPPKAD bisa terjawab. Dan kita tak boleh negatif dulu dalam memandang hal ini " ujar pria yang memiliki notasi kata yang tegas ini.

Mereview pernyataan Kadis DPPKAD Kab. Musi Rawas, Gotri Suyatno lalu, kenapa anggaran yang terkandung dalam APBD 2009 lalu tidak semua terserap karena 1. masalah efisiensi SKPD dan 2. Kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan, karena waktu atau hal lain.

Ditempat terpisah, Ketua Devisi Hukum dan HAM FPR(front Perlawanan Rakyat), Andre Novanto meminta selisih dana silpa atau anggaran ini dikalirifikasikan oleh pihak terkait, agar tak ada persepsi negatif dikalangan rakyat.

Ketua PB FRABAM, Jeki Andesva Mahasiswa IAIN Raden Fatah Palembang ini berpendapat tentang dana selisih ini, bisa jadi merupakan bukti indikasi adanya kecurangan dan bisa jadi merupakan modus baru korupsi, karena itu semua pihak mesti jeli menanggapi hal ini. Dan masih menurutnya semua itu harus di Investigasi dulu lebih detail, atau ada kemungkinan salah pencatatan.

edo