Wabup : Tak Ada Data Honorer Disusupi Timses

Politiksaman.com-Musi Rawas (21/09), Wakil Bupati (Wabup) kabupaten Musi Rawas (mura), Sumatera Selatan, Hendra Gunawan memastikan data Validasi Honorer dari jalur APBN dan APBD serta Non APBD tidak disusupi oleh tim sukses.

“ Tidak mungkin bisa menyusupi data base honorer dan validasi yang dilakukan BKD, sebab hal itu dilakukan dengan cermat, dan saya pastikan tidak ada timses yang masuk menyusupi, “ ujarnya usai menghadiri acara halal bihalal dengan anggota DPRD Mura.

Hendra Gunawan juga mengungkapkan bahwa pihaknya yang baru saja memenangkan pilkada Mura, tidak akan melakukan hal tersebut.

Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Mura, Hj Rita Mardiah usai pelantikan PNS formasi 2008 di Auditorium Pemkab Mura selasa (21/09).

“ Saya pastikan tidak ada data honorer yang disusupi oleh timses, seperti yang dikhawatirkan BKN. Sebab resikonya adalah penjara, jika coba-coba mempermaikan data validasi honorer pembiayaan APBN-APBD maupun non APBN-APBD, “ tegas.

Ia juga menyakinkan kepada semua pihak bahwa tak perlu khawatir dengan hasil validasi yang mereka lakukan, sebab saat ini hal tersebut telah rampung dilaksanakan dan tingal menunggu petunjuk dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Sebelumnya Direktur Pengolahan Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) Iwan Hermanto mengungkapkan, pendataan honorer masih diwarnai kepentingan politik. Kepala daerah tetap turut campur dalam pendataan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

"Ini kita sayangkan karena ada laporan, dalam pendataan masih diintervensi kepala daerahnya," kata Iwan, minggu (19/9).

Intervensi ini terjadi di daerah-daerah yang baru selesai melaksanakan pilkada. Karena merasa berhutang budi pada tim suksesnya, kepala daerahnya memasukkan nama-nama honorer tim pendukungnya.

"Iya kalau layak, kalau tidak kan kasihan honorer yang sebenarnya berhak masuk," sesalnya. Menghadapi masalah ini, menurut Iwan, tim verifikasi dan validasi yang akan turun ke daerah awal Oktober mendatang bakal memperketat pendataan. Data yang masuk, akan di-cross ceck kebenarannya. "Saya yakin, dari data yang ada hanya separuh saja yang sesuai aturan," ujarnya.

Seperti yang sudah diberitakan, jumlah honorer tertinggal atau tercecer untuk kategori pertama (yang dibiayai APBN/APBD) mencapai 131.484 orang. Hanya saja selain jumlah honorer yang dimasukkan BKD ke BKN per 31 Agustus tersebut, masih ada data susulan lainnya hingga 15 September. Penambahannya cukup fantastis yaitu 5.692 orang. Sehingga kalau ditotal data honorer yang masuk per 31 Agustus dan 15 September maka jumlahnya menjadi 137.176 orang. (polsaman)