politiksaman.com-Palembang (26/09), Memperingati Hari Tani Nasional 24 September 2010, puluhan aktivis Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Sumatera Selatan mendatangi kantor Gubernur Sumatera Selatan, tanyakan komitemen realisasi program Berobat Gratis Pemerintahan Provinsi (Pemprov).
Puluhan aktivis DKR Sumsel ini mendatangi kantor Sumatera Selatan guna menyuarakan tentang betapa pentingnya Kesehatan kaum tani di Sumatera Selatan sebagai pahlawan pangan Indonesia yang saat ini belum sepenuhnya ter-realisasi di tengah program pengobatan gratis Pemerintah Sumatera Selatan.
Aksi ini di pimpin oleh Avir sebagai koordinator lapangan dan Mulyadi sebagai koordinator aksi, mereka membawa spanduk yang bertuliskan "Rakyat Sehat Negara Kuat" dan beberapa kartun yang berisikan tuntutan-tuntutan diantara "Pertahankan Jamkesmas dan Jamsoskes semesta","pertahankan perda No 9 tahun 2009 tentang kesehatan gratis untuk rakyat miskin" dan "Berantas para koruptor di bidang Kesehatan.
Dalam orasinya Mulyadi meminta kepada Gubenur Sumatera Selatan untuk melakukan evaluasi dalam bidang kesehatan khususnya tentang pelaksanaan berobat gratis untuk rakyat miskin dan meminta agar dibangun Fasilitas Rumah Sakit - Rumah Sakit di kabupaten/kota serta RSMH Palembang serta pelayanan yang meng-internasional terhadap pasien berobat Gratis.
"Kita tidak membutuhkan RS Internasional tetapi kita membutuhkan RS-RS yang mempunyai pelayanan dan fasilitas yang meng-internasional," Tegasnya.
Aksi puluhan aktivis DKR Sumatera Selatan ini disambut secara langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan Eddy Yusuf yang mendapatkan pengawalan ketat polisi dan Sat Pol PP Sumatera Selatan.
Menanggapi aksi ini Wagub Eddy Yusuf mengganturkan ucapan terima kasih atas aspirasi-aspirasi rakyat yang disampaikan oleh puluhan aktivis DKR Sumsel ke Pemerintah Sumatera Selatan,
"saya mengucapkan terima kasih kepada aktivis DKR Sumsel atas inspirasi rakyat yang telah disampaikan dalam rangkah mengontrol berjalannya program Kesehatan Gratis yang kami usung dalam pemilukada 2 tahun yang lalu, dan kami menyadari betul bahwa masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan berobat gratis yang pemerintrah Sumsel jalankan ini dan kami berjanji bahwa tidak akan ada perubahan pada perda No. 9 Tahun 2009,yang jelas dalam pengobatan gratis itu masyarakat tidak dikenakan biaya se-senpun" ungkapnya.
Ditambahkannya bahwa pemerintah Sumsel menyadari betul bahwa perlunya kontrol-kontrol dari masyarakat dan organisasi-organisasi yang perduli tentang kesehatan dalam mengawal terlaksananya pengobatan gratis sesuai harapan rakyat dan pemerintah Sumatera Selatan,
" Pelaksanaan setiap program yang dijalankan diperlukannya kontrol yang baik khususnya oleh lembaga-lembaga Independen seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan DKR Sumsel ini sehingga pelaksana program ini dapat maksimal, karena jelas ada kontrol yang dilakukan, pemerintah Sumsel akan melakukan tindakan tegas bila ada yang melakukan korupsi dalam pelaksanaan program berobat gratis ini," tambahnya.
Akhirnya tepat jam 11.20 Wib puluhan aktivis DKR Sumsel membubarkan aksi dengan komitmen bahwa DKR akan selalu mengawal program kesehatan (berobat gratis-red) sampai ke desa-desa.
Sebelumnya Anggota DPRD Porpinsi Dapil 7 mengatakan bahwa dua program pemerintahan provinsi tentang kesehatan gratis dan sekolah gratis berjalan ditempat,hal ini diungkapkan mereka saat melakukan reses di Kapupaten Musi Rawas pada rabu (22/09), anggota DPRD propinsi tersebut diantaranya, Rogayati Baidjuri (P Demokrat), Darmadi jupri (PDI-P), Tukul (PKS), Japris Irwansyah (Golkar), Zulkarnain Ibrahim (PAN) dan Lily Madari (Golkar-tidak hadir). (polsaman)
0 komentar:
Post a Comment