politiksaman.com-Lahat (15/09), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan melalui ketuanya Herliansyah SH, berencana akan memanggil PT Baniah Rahmat Utama (BRU), karena tak mengantongi surat izin resmi dari pemerintah daerah (Pemda).
Hal ini disampaikannya beberapa waktu lalu didampingi Wakil Ketua II, Drs Farhan Berza MM MBA menegaskan, dalam waktu dekat, tepatnya setelah lebaran Idul Fitri ini, pihaknya akan meminta klarifikasi pihak PT BRU.
“Kalau tidak ada halangan PT BRU akan kita (DPRD Lahat, red) guna membahas apa yang sebenarnya terjadi belakangan ini, dan siapa dibalik layar ini semua,” Tuturnya belum lama ini kepada sejumlah wartawan.
Dengan pemanggilan tersebut, tentunya akan dapat diketahui persoalan sebenarnya, supaya setiap komisi dewan yang terlibat dapat mengambil tindakan selanjutnya, agar kedepan Kabupaten Lahat ini tidak dirugikan dari segi pendapatan asli daerah (PAD).
“Pada akhirnya akan bermuara pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Lahat setiap tahunnya. Untuk itulah secepatnya dewan akan mengundang manajemen PT BRU,” ujar Herliansyah menambahkan.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD, H Niko Pransisko SH menuturkan, tentunya semuanya akan dipersiapkan oleh dewan dalam memberikan pertanyaan kepada PT BRU mengapa ini semua bisa terjadi, setelah sekian lama beroperasi.
“Semua telah kita persiapkan, dalam memberikan pertanyaan kepada mereka serta mendengarkan penjelasan yang riil, supaya masa depan Lahat ini dapat ditentukan dengan baik dan lancar,” ungkapnya.
Selain itu, diakui Niko, kehadiran PT BRU nantinya akan melakukan lintas komisi, dimana setiap komisi saling berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di PT BRU tersebut. “Baik Komisi I untuk perijinanannya, Komisi II tambang, dan Komisi III dalam PADnya, semuanya akan kita libatkan,” tegas Niko.
Senada, Ketua Komisi III DPRD, Halipan Matsohan SSi menegaskan, dirinya berserta anggota komisi lainnya, akan mempertanyakan kemana selama ini dana yang ada, apakah masuk di PAD atau bagaimana.
“Sebab, otomatis semuanya akan jelas, apakah manajemen PT BRU akan mempengaruhi pemasukan kas daerah, dan tentunya akan meningkat atau tidaknya APBD kurun waktu satu tahun terakhir.” Ungkap Halipan dengan tegas. (Firdaus*)
0 komentar:
Post a Comment