politiksaman.com-Lubuklinggau (01/09), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan melalui komisi II melakukan hearing bersama sejumlah assosiasi guna membahas banyaknya program pembangunan yang tak melibatkan mereka.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris komisi II, Raden Syailendra, menurutnya selain membahas hal diatas mereka juga menampung usulan dari sejumlah pimpinan assosiasi yang mereka keberatan dengan banyaknya premanisme dalam proses pendaftaran tender dan tidak berjalannya komunikasi dengan pemerintahan daerah.
" Mereka merasa keberatan dengan seringnya pengunanaan premanisme dalam proses tenderisasi oleh sejumlah SKPD, hal ini tentunya membuat mereka sulit untuk memperoleh pekerjaan yang mereka minati, " kata Raden.
Selain itu menurut Raden para pimpinan assosiasi ini mengkritik proyek multiyears yang menurut mereka tak melibatkan para kontraktor lokal baik sebagai subkontraktor juga mengakibatkan minimnya pekerjaan yang ada di SKPD lainnya akibat dana anggaran APBD Lubuklinggau terkonsentrasi di pembiayaan Multiyears.
Semestinya pelaksana pekerjaan proyek multiyears ini yang menelan dana hingga kisaran Rp. 146 Miliarnya harus melibatkan para kontraktor lokal yang bernaung di sejumlah Assosiasi untuk menjadi subkontraktor agar tidak terkesan dimonopli yang bertentangan dengan Keppres 80.
Sedangkan para assosiassi dari Gapeksindo, Gapeknas serta lainnya merasa tak pernah dilibatkan dan mendapat perhatiaan dari pemrintahan daerah. Sebab menurut mereka mestinya dalam hal ini peran pemerintahan daerah sebagai pembina masyarakat kontruksi Lubuklinggau menjadi mediator untuk memberikan peluang terhadap apra kontraktor lokal untuk juga ikut andil dalam mengerjakan proyek besar yang didominasi para perusahaan besar yang notebenenya kebanyakan bukan berasal dari Lubuklinggau, seperti PT PP, PT BCK, Bania dan sebagainya.
Komisi II menilai dari pertemuan ini mereka akan mencoba memberikan masukan kepada pemerintahan kota, agar pada setiap penganggaran paket serta hal lainya untuk emilabtakan assosiasi lokal sebagai aset daerah yang mesti diberikan peluang lebih luas untuk membantu pembangunan daerah. (polsaman)
0 komentar:
Post a Comment