politiksaman.com-Lubuklinggau (02/08), Pemerintah Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan, akan menerima calon pegawai negeri sipil (CPNSD) pada formasi 2010. hal ini disampaikan Badan kepegawaian daerah (BKD) Lubuklinggau. Terkait hal tersebut Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau, meminta proses penerimaan CPNSD ini dapat berlangsung dengan fear dan transparan.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris komisi II dan juga sebagai ketua Fraksi Kebersamaan, Raden Syailendra, beliau menghimbau BKD Kota Lubuklinggau untuk dapat memberikan kinerja terbaiknya. Sebab permasalahan penerimaan CPNSD tersebut cukup mendapat perhatian lebih dari semua golongan, karena itu ia berharap penerimaan CPNSD formasi 2010 ini tidak mengalami polemik seperti beberapa tahun belakangan.
"setiap penerimaan CPNSD di kota Lubuklinggau selalu mendapat perhatian dari kalangan pers dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), karena itu kita berharap dalam penyelanggaraan kali ini tidak lagi terjadi polemik, dan BKD harus memberikan formula baru yang lebih transparan dan fear, tolong proritaskan putra daerah sesuai dengan UU Nomor 32 tentang otonomi daerah. Siapa lagi yang akan membangun daerah ini, kalau bukan kita putra daerah yaitu warga yang benar-benar telah lama menetap di Kota Lubuklinggau" Katanya.
Selain itu beliau juga berharap, masyarakat dapat memberikan support kepada pemerintahan daerah, karena dengan adanya penerimaan CPNSD ini, peluang kerja terbuka untuk putra daerah. Dan ia meminta agar jika ada kejanggalan dalam penjaringan penerimaan CPNSD ini, segera laporkan kepada Dewan.
" meskipun jadwal penerimaan formasi 2010 ini belum jelas, namun kabar tersebut memberikan peluang bagi putra daerah dan masyarakat untuk mendapatkan peluang kerja, dan hal ini harus kita support bersama. Jika ada kejanggalan segera laporkan, karena tugas kami adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif,"
Sedangkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Lubuklinggau, Sunardi mengatakan (01/08)pihaknya mengusulkan menerima CPNSD 700 orang, namun yang dikabulkan hanya 242 orang. Untuk itu formasi yang bakal diterima yang paling banyak tenaga tehnis jumlahnya mencapai 118 orang. Sedangkan guru hanya 50 orang, tenaga kesehatan 74 orang.
“Pemkot Lubuklinggau masih kekurangan tenaga teknis sehingga yang diusulkan paling banyak untuk tenaga teknis,” akunya.
Untuk tenaga guru, lanjut Surnadi, masih cukup memadai hanya beberapa bidang studi yang dirasa masih kurang, seperti guru bimbingan konseling dan guru olaraga.
“Berdasarkan laporan dari Dinas Pendidikan (Disdik) hanya guru mata pelajaran tertentu yang dirasa masih kurang. Guru pelajaran lainnya dirasa masih memadahi jumlahnya walaupun dalam tahun ini ada 40 guru yang pensiun. Yang pensiun kebanyakan guru SD ,” ungkapnya.
Ia mengaku, belum dapat memastikan kapan pelaksanaan penerimaan CPNSD dilakukan. “Saya belum tahu kapan dilaksanakan. Kami masih menunggu kabar dari BKN Regional VII, Palembang,” ucap Sunardi.
Mengenai honorer yang berpeluang diangkat menjadi CPNSD pihaknya masih melakukan pendataan. “Honorer yang bisa atau berpeluang untuk diangkat menjadi CPNSD adalah honorer yang menerima gaji terhitung Januari 2005, baik yang dibayar melalui APBN maupun APBD mulai dari honorer guru maupun honorer di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kentuan tersebut berdasarkan surat edaran dari Men-PAN,” sebutnya.
Berdasrkan data sementara honorer guru yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi CPNSD lebih kurang sekitar 232 orang.
“Namun data tersebut belum valid kami masih melakukan pendataan. Kalau honorer non guru belum tahu jumlahnya karena masih menungguh laporan dari SKPD,” paparnya.
Menurut Surnadi, pengangkatan honorer menajdi CPNSD masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 48 tahun 2005 junto PP No. 23 tahun 2007. “Dasar hukumnya masih mengacu ke PP tersebut. Dalam PP tersebut jelas mengatur honorer yang diangkat jadi CPNSD adalah honorer yang memiliki SK 2005. Dengan demikian honorer angkatan diatas 2005 belum ada dasar hukumnya untuk diangkat menjadi CPNSD,” jelasnya.
“Menentukan jumlah penerimaan pegawai kewenangan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Men-PAN). Dan hal itu berkaitan dengan APBDN 2011, karena untuk membayar gaji CPNS dan PNS dari APBD yang diterima pemerintah daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU),” ungkapnya.
Ditempat Terpisah Pemerintahan kabupaten Musi Rawas (Mura), Sumatera mendapatkan jatah 257 orang. Dari hasil rapat di BKD Provinsi Sumsel, baru-baru ini, diketahui 257 orang terdiri dari guru 116, kesehatan 77 orang, dan teknis 64 orang. Untuk formasi guru SD lebih mendominasi dibandingkan formasi lainnya. (edo*)
0 komentar:
Post a Comment