politiksaman.com-Lubuklinggau (27/08), Forum Kontraktor Musi Rawas-Lubuklinggau (FKML) Menilai proyek Multiyears yang membebani Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Lubuklinggau, yang akan dianggarakan 80 miliar pada tahun 2011 dikhawatirkan membuat keuangan daerah kolap.
Hal ini diutarakan oleh Bendahara FKML, Fery Irawan, SE, menurutnya dana yang diperuntukan guna membiayai multiyears menyerap habis dana untuk program kesejahteran rakyat, selain itu proyek mercusuar ini juga membuat para kontraktor kecil dan menengah di Kota Lubuklinggau tak mendapatkan bagian pekerjaan, sebab semuanya telah teralokasi ke pembiayaan Multiyear yang setiap tahunnya terus mengerogoti kuangan daerah. Dan bukan tak mungkin akumulasi anggaran ini yang mencapai 80 miliar akan membuat buruk keuangan daerah.
" Multiyear menelan hampir 3 kali lipat dari dana PAD Kota Lubuklinggau yang berkisar rata-rata 19-21 miliar, dan jika tanpa dana pendamping seperti DAK dan Hibah serta bagi hasil dari pusat dan provinsi Kota Lubuklinggau akan kolap, karena beban Multiyears ini, " kata Feri kamis (26/08).
Selain itu menurut Feri, dana silva dari anggaran multiyears ini yang tidak terserap oleh penganggaran kegiatan ini yang mencapai 5 miliar setiap tahunnya, disinyalir digunakan untuk kegiatan lain. Yang tentunya menyalahi aturan dari point penetapan pemgunaan anggaran yang telah disetujui oleh Dewan.
" Saya menduga ada kisaran 5 miliar dana kelebihan dari penganggaran multiyears ini pada tahun 2009 dan 2010 yang mestinya masuk laporan silpa, justru digunakan untuk membiayai kegiatan lain. Sebab proyek Multiyears ini baru masuk pada tahapan perencanaan pada tahun 2009. Bukankah perubahan item kegiatan APBD harus melalui persetujuan Dewan, karena hal itu telah di Perdakan," Paparnya.
Feri juga beranggapan bahwa proyek multiyears disinyalir penuh dengan kepentingan kelompok untuk memonopoli menjadi rekanan pemerintahan daerah, sehingga kontaktor lokal dengan klasifikasi kecil dan menengah serta yang baru tumbuh tak mendapatkan kesempatan, diakibatkan tak memiliki dana dan kurang dalam "Servis lobi".
"Kita hitung saja secara acak berapa kontraktor lokal yang perusahaannya mendapatkan pekerjaan dari PU Kota atau dinas lain dibanding pada tahun 2008 atau 2007. Penurunya cukup siginifkan." ungkap.
Feri juga memeberikan contoh seperti proyek Pembuatan Shelter Bukit Sulap, mungkinkah akan berlanjut, sebab jika melihat master plannya akan bertabrakan dengan Hutan TNKS dan mungkinkah akan mendapatkan izin dari kementerian Kehutanan RI. (polsaman)
0 komentar:
Post a Comment