politiksaman.com-Musi Rawas (21/08), Aktivitas pengangkutan hasil produksi minyak PT Seralaya di Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas (Mura), Sumatera Selatan distop pemerintahan daerah, hal ini dikarenakan tak adanya niat baik dari pigak perusahaan untuk memperbaiki jalan yang mereka gunakan selama ini.
Hal ini sampaikan Sekretaris Daerah (Sekkda) Mura, Sulaiman Kohar, beliau cukup terkejut dengan tak adanya niat baik dari perusahaan tersebut dalam hal meningkatkan infrastruktur daerah seperti jalan yang mereka juga gunakan untuk beraktivitas.
" Kita Lihat sekarang pengangkutan hasil minyak PT Seralaya kita minta dihentikan sebelum ada titik temu tentang kontribusi mereka kepada pemerintahan daerah dan masyarakat setempat, dan itu tak bisa ditawar-tawar, "ujar Sekda tegas.
Selain itu menurut Sekda PT Seralaya tak perlu membawa petinggi dari pusat, karena masalahnya cukup sederhana, dan tak perlu lapor sana-sini jika merasa salah. Karena pemerintahan daerah tidak akan menghambat investor, asalkan mereka mematuhi aturan yang ada dan berlaku di Kabupaten Musi Rawas.
"Sudah banyak Investor yang ada di Musi Rawas, tak ada masalah tentang hal semacam itu. Dan pihak PT Seralaya ini kita cukup heran, dia yang salah kok ngoto membawa para petinggi. Bukan mau berkomitmen bersama pemerintah daerah membangun daerah, malah seolah mau marah, " Tambahnya saat ditanya polsaman setelah rapat penetapan pelantikan Bupati Mura terpilih.
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Ari Narsa mengatakan bahwa pihak PT Seralaya tersebut mengunakan jalan milik kebupaten Musi Rawas didaerah operasional mereka dalam hal pengangkutan hasil produksi minyak dari pengeboran mereka. Dan kondisi jalan tersebut rusak parah seperti di desa Belani Kecamatan Rawas Ilir dan Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu.
"Jalan yang dilalui oleh PT Seralaya sepanjang 120 Kilometer, dan beberapa titik mengalami rusak berat seperti di kecamatan Rawas Ilir, BTS Ulu dan Tuah Negeri, " katanya.
Beliau juga mengatakan bahwa akibat teguran yang disampaikan oleh pihak pemerintahan daerah, ia dilaporkan oleh PT Seralaya ke Dirjenhub dengan tuduhan pemortalan dan hal itu tak terbukti. Dan beberapa waktu lalu saat dicegat tim dari pemkab Mura untuk menghentikan operasi kendaraan pengangkutan minyak ini, PT Seralaya melakukan intimidasi dengan mengunakan Polisi BRIMOB yang diduga dari Polda gunakan mengagalkan tindakan pemerintahan daerah. Dan hal ini menurut Ari Narsa merupakan sebuah tindakan yang tak simpati bagi pemerintahan daerah.
Lain halnya Komisi I DPRD Mura melalui ketuanya, Alamsyah A Manan mengatakan pihaknya mendukung tindakan yang dilakukan eksekutif untuk menghentikan operasi kendaraan pengangkutan perusahaan minyak tersebut selama tak mau berkomitmen dengan pemerintahan daerah. Dan ia meminta kepada pihak perusahaan untuk tidak terlalu arogan dengan membawa banyak petinggi dipusat untuk mengintervensi kebijakan daerah, sebab menurut Alamsyah hal ini cukup sederhana, hanya saja pihak PT Seralaya terkesan Arogan.
" Kenapa kita mesti mengadu kesana, kesini mengajak petinggi sini, sana dan sebagainya. Padahal masalahnya sepele, pemkab hanya minta kewajiban perusahaan Seralaya kepada pemda dan rakyat dipenuhi, cuma itu kan cukup sederhana. Karena itu saya dukung sikap yang diambil eksekutif terkait hal ini, " Jelas Alamsyah.
Alamsyah yang juga politisi dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Ini juga meminta PT Seralaya untuk menghormati peraturan yang ada, menurutnya dimana bumi dipijak disana langit dijunjung tinggi, karena itu tak perlu arogan sebab nanti konflik ini akan melebar dan melibatkan rakyat tentunya semua pihak akan dirugikan.
Pada Jumat lalu pertemuan antara pemkab Mura dan PT Seralaya tak menemukan titik temu terkait permintaan pemda agar pihak perusahaan tersebut membantu pemerintah daerah melakukan perbaikan dan perawatan jalan yang digunakan mereka, serta kewajiban mereka pada masyarakat setempat yang belum dilakukan oleh perusahaan ini, seperti program CSR dan lainnya.
Bahkan pada pertemuan di op room Mura tersebut pihak PT Seralaya membawa Staff Ahli Dedagri, Kornelis Unarti, BP Migas Sumbagsel, BP Migas Pusat dan dari pihak Universitas Sriwijaya (Unsri) Serta pejabat lainnya. Terang saja ini membuat kalangan LSM dan masyarakat geram, sebab tindakah tersebut dinilai oleh mereka sebagai upaya pihak PT Seralaya untuk mengintervensi dan merusak kewibawaan pemerintahan daerah. (polsaman)
0 komentar:
Post a Comment