politiksaman.com-Musi Rawas (08/07), Sweeping pedangang kaki lima (PKL) yang dilakukan Pemerintahan Kota (Pemkot) Lubuklinggau, di kawasan ruko Kelurahan Jawa Kanan Kecamatan Lubuklinggau Timur II hari ini (08/07) mendapat protes dari sejumlah pedagang.
Sweeping rutin yang dilakukan oleh pihak Kecamatan ini melibatkan 5 (lima) orang personil ketentraman dan ketertiban (Trantib) serta Lurah Kelurahan Dempo.
Camat Lubuklinggau Timur II, Ahmad Topan sebagai penanggung jawab penertiban mengungkapkan, kegiatan ini dilakukan sebagai realisasi intruksi Walikota Lubuklinggau Riduan Effendi untuk menjaga keindahan Kota Lubuklinggau.
"Penertiban ini kami lakukan secara rutin dan merupakan intruksi langsung dari bapak Walikota. Kita juga sudah memberikan peringatan satu kali kepada mereka (PKL Red), selain itu para pedagang sudah disiapkan 26 lapak di pasar atas untuk mereka berjualan. Sedangkan lokasi mereka yang lama (tempat berjualan sekarang) sudah dilarang oleh Pemkot Lubuklinggau, karena menganggu keindahan kota,"ujarnya.
Hal Senada juga diungkapkan oleh Lurah Kelurahan Dempo, Elmawaty. Dia mengungkapkan, penertiban tersebut merupakan bentuk dari kegiatan rutin seluruh lurah di Kecamatan Lubuklinggau Timur.
"Biasanya kita melakukan pantauan keliling atau sweeping setiap pukul 15.00 Wib hingga menjelang magrib, "katanya.
Sementara itu, Alek (45) salah satu pedagang pempek yang biasa berdagang di lokasi tersebut mengaku, dirinya kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh Pemkot Lubuklinggayu dalam hal ini Camat Lubuklinggau Timur II.
Pasalnya, selain penertiban tersebut dilakukan dengan cara – cara intimidasi, dirinya juga terus diusir, sedangkan rekan seprofesinya yang lain tak kunjung diperingatkan. Namun dia mengaku bersedia untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemkot Lubuklinggau asalkan seluruh hal itu dilakukan tanpa tebang pilih.
"Saya hanya kecewa, kok pak camat hanya ngotot kepada saya, padahal yang lain juga sama seperti saya, berjualan disekitar lokasi yang dilarang . Namun jika memang ada pemindahan, asalkan bukan saya sendiri dan semua kawan-kawan, saya siap ikut. Saya bukan minta dikasihani pak, cuma minta keadilan. Saya ini bapak dari 4 orang anak yang masih kecil-kecil, perlu makan dan biaya sekolah, jika tak berjualan anak saya makan apa,” keluhnya.
Kepala Trantib Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Abdi W membantah, pihaknya melakukan tebang pilih dalam menertibkan para pedagang yang berdagang di lokasi yang dilarang tersebut, hanya saja karena beberapa pedagang melakukan gelar dagangannya lebih awal, maka mereka lebih dulu diperingatkan.
"Kami hanya menjalankan tugas dan kami selalu mendahulukan tindakan persuasif, tanpa melakukan kekerasan. Namun jika memang mereka masih membandel, maka kami akan lebih sering melakukan sweeping dan melibatkan Pol PP dari Pemkot," tegasnya.
Terpisah, Koordinator Front Perlawan Rakyat (FPR) Propinsi Sumatera Selatan, Wahisun Wais Wahid yang merupakan organisasi yang sering melakukan advokasi terhadap PKL meminta kepada Walikota Lubuklinggau agar selalu bersikap persuasif dalam melakukan penertipan dan sweeping terhadap PKL. Dia juga mengingatkan jika pihak pemkot cara kekerasan dalam melakukan penertiban, maka akan menimbulkan konflik yang lebih luas.
"Kita meminta kepada Walikota Lubulinggau untuk lebih mengkedapankan cara-cara kekeluargaan dan persuasif, karena kita khawatir konflik ini akan meluas. Sebab solidaritas pedagang cukup tinggi didaerah ini. Kita tidak ingin pertumbuhan dan peningkatan investasi sektor jasa dan perdagangan yang maju pesat di Kota Lubuklinggau akan terganggu oleh pihak-pihak yang akan memanfaatkan situasi tersebut. Jadi, lebih baik berlahan, namun tetap terjalankan, "tegas anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas ini. (edo)
0 komentar:
Post a Comment