politiksaman.com-Musi Rawas (14/07), Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Musi Rawas (Mura), Sumatera Selatan kecewa masih minimnya target pendapatan asli daerah (PAD) yang hanya 60 miliar pada tahun 2010 ini.
Hal ini terungkap pada rapat koordinasi danc evaluasi triwulan antara komisi III dan 6 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten Mura. Dalam kesempatan tersebut Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Pendapatan (DPPKAD) menjelaskan target PAD Musi Rawas untuk tahun 2010 mencapai 60 miliar.
"Mestinya PAD Mura semestinya bias melampaui PAD Kabupaten dan Kota lainnya di kabupaten Musi Rawas,” kata leo Adonora, anggota komisi III.
Dilanjutkannya, Dari SKPD yang Potensial meraup PAD mesti bekerja keras untuk mencapai PAD yang ditargetkan hanya 60 miliar tersebut. Selain itu juga komisi III berharap pada tahun angaran mendatang diharapkan Eksekutif dapat meningkatkan PAD karena potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Mura cukp signifikan, Seperti perkebunan Karet, Sawit bahkan Migas serta Sarang Burung Walet (SBW) sangat potensial.
Dilihat dari sektor perkebunan karet untuk pajak penghasilan kebun serta pajak lainnya dalam setahun, PAD yang di dapat mancapai 35 miliar.
" Kita kolkulasikan saja jika satu hari Mura mampu memproduksi 100 ton karet dikalikan dengan harga berkisar 9.000-11.000, dengan 0,5 persen untuk pajak dikalikan 365 hari dalam setahun, tentunya dana kisaran 35 miliar dapat kita dapatkan sebagai PAD, " Tambahnya.
Sementara itu Marwan Candra anggota Komisi III menuturkan dalam hal penerapan pajak Sarang Burung Walet (SBW), menurutnya amat janggal. Dari 20 penangkaran SBW di Mura, PAD yang dihasilkan dari SBW tersebut amat rendah hanya 15 juta pertahun.
" SBW perlu dikaji lebih lanjut lagi, untuk itu perlu Perda yang mengatur tentang hal ini, agar PAD yang masuk dari sektor ini lebih maksimal dan produktif. Selain itu juga masalah retribusi parkir, pajak reklame dan pajak PBB perusahaan perkebunan dan migas masih cukup rendah, " Ujarnya.
Ditambahkan Ketua Komisi III, Wahisun Wais Wahid pihaknya saat ini telah meminta 6 SKPD untuk melakukan kajian ulang target PAD dan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Mura, terutama masalah payung hukum dan penerapannya untuk lebih memproduktifkan hasil pendapatan PAD.
" Saya meminta kepada 6 SKPD tersebut untuk lebih jeli mencari peluang pendapatan PAD Mura, jangan hanya copy paste dari program pimpinan SKPD yang lama, jangan monoton. Kita harus kreatif sesuai dengan program Bupati Mura tentang Pintu Investasi Sektor Barat dan Agroplitan Center yang artinya kita harus menjadi salah satu daerah yang memiliki PAD terbesar di Sumsl jika perlu, " tegas wahisun.
Ditambahkanya, pihaknya secara tegas meminta Eksekutif untuk dapat meningkatkan PAD, terutama pajak PBB dan pajak pendapatan baik dalam bidang perkebunan maupun migas, untuk itu pihaknya meminta Disbun dan Kantor penanaman modal mendata ulang jumlah luas lahan HGU semua perusahaan perkebunan sawit yang berjumlah 20 perusahaan dan 6 perusahaan sektor migas di Mura.
" Saya amat yakin ada permasalahan dalam penerimaan pajak PBB dan Penghasilan dari sektor perkebunan dan migas, karena amat minim,” katanya
menurutnya berdasarkan investigasi serta laporan masyarakat disinyalir ada permainan tentang manipulasi luas lahan yang dilakukan perusahaan perkebunan dan migas yang di sinyalir bekerjasama dengan oknum pemerintah.
“ Untuk itu Eksekutif dalam penerapan Perda PAD harus tegas dengan menegakkan hukum yang ada,” katanya.
Enam SKPD yang melakukan rapat tersebut diantanya yaitu Disbun, Dishub, Umum, DPPKAD, Pertambangan, dan Assiten pemkab Mura. (edo*)
0 komentar:
Post a Comment