politiksaman.com-Musi Rawas (14/05), Komsi IV memdesak Dinas PU Bina Marga untuk prodisional dan trasparan terkait pengelolaan dana pemeliharaan rutun jalan yang ada di kabupaten Musi Rawas.
Beberapa waktu lalu Komisi IV DPRD kabupaten Musi Rawas menilai PU BM dalam pemiliharaan jalan masih belum transparan sehingga masyarakat tidak bisa mengetahui tentang jumlah jalan yang masuk dalam program pemeliharaan rutin dan jumlah dana yang digunakan untuk program tersebut.
“Pihak dinas harus transparan mengenai proyek pemeliharaan jalan yang rutin dilakukan setipa tahun, karena hingga saait pengawasan terhadap program pemeliharaan jalan ini minim diketahui oleh masyarakat,” kata Ismun Yahya Sekterataris Komisi IV DPRD Mura
Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, setiap tahun anggaran selalu ada dana yang khusus dialaokasikan untuk proyek pemeliharaan jalan yang disebut proyek pemeliharaan rutin yang dibagi kedalam zona – zona wilayah dengan menelan anggaran hamper lima miliar setiap tahunnnya. Pihaknya hanya mengetahui sejauh ini proyek tersebut dijalankan namun yang nampak hanya pembersihan dipinggir – pinggir jalan tertentu sehingga untuk perbaikan jalan sendiri masih dinilai kurang dinikmati oleh masyarakat.
“Setiap tahun ada anggaran rutin yang diperuntukan bagi pemeliharaan jalan secara rutin, namun masyarakat mayarakat selalu saja mengeluhkan tetang kerusakan jalan dimana – mana, inidikasi inilah yang harus dijelaskan oleh pihak terkait dalam hal ini PU bina Marga selaku leading sectornya,” jelasnya
Hal serupa juga dipertanyakan oleh anggota DPRD dari PKPB A. Bastari Ibrahim diruang paripurana pada LKPJ (laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Akhir Massa Jabatan Bupati Musi Rawas, Sabtu lalu (08/05),
" Dizona III, Rawas ditempat kediaman saya, setiap tahun jalan tersebut dibangun, namun hanya bisa dipakai dua bulan saja. Dan yang borong itu-itu saja, mestinya kualitas jalan tersebut diperhatikan. Jangan sampai proyek yang ada dalam pembangunan infrastruktur hanya memperkaya kontraktor saja, dan bila kendaraan perusahaan yang merusak mestinya harusa ada tindakan," ujarnya.
Beliau juga meminta kepada kepala dinas PU Bina Marga Crisdanarto untuk segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak, seperti halnya dibeberapa daerah yang rusak akibat bencana banjir beberapa waktu lalu.
Selain masalah pemeliharaan jalan ini pihak dewan juga mendesak pihak PUBM untuk memeberikan pengawasan yang ketat bagi rekanan yang mengerjakan proyek pemerintah tersebut. Dalam sorotan banyak pihak bukan hanya dewan pihak pemerintah hanya bisa membangun jalan namun untuk tingkatan kwalitas masih dinilai kurang akibatnya jalan yang dibangun dengan dana rakyat yang jumlahnya tidak sedikit tidak bertahan lama dan cepat terjadi kerusakan.
Sementara, disisi lain kerusakan jalan yang terjadi dai wilayah kabupaten Musi Rawas disebabkan kendaraan investor yang melewati jalan kabupaten dengan melibihi tonase. Kerasakan jalan yang disebabkan oleh hal tersebut diniliai menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Menanggapi hal ini pihak dewan juga meminta kepada pihak eksekutif untuk bertindak tegas kepada pihak perusahaan tertentu yang menjadi penyebab kerusakan jalan diwilayah kerja perusahaan.
Hal yang sama juga di ungkapkan Angota DPRD Azandri, yang menuturkan dalam pemeliharaan jalan di tiga zona yang menelan dana miliaran rupiah tersebut harus jelas dan hendaknya di kerjakan sesuai spek yang telah di tetapkan dan patut mendapat pengawasan karena selama ini terlihat tidak ada kejelasan terkait pemeliharaan rutin jalan di kabupaten Musi Rawas.(Edo*)
0 komentar:
Post a Comment