Asset Yang Terbengkalai Tanggung Jawab SKPD

politiksaman.com-Musi Rawas (07/04), Tingginya APBD Kabupaten Musi Rawas dibawah pemerintahan Ridwan Mukti tak pelak juga mengakibatkan sebuah polemic baru yang merupakan ekses dari kebijakan pembangunan fisik dan penggunaan anggaran yang tidak begitu cermat.

Beberapa temuan banyaknya asset yang dibangun dengan dana ratusan juta rupiah hingga puluhan milyar banyak yang tidak produktif. Jangankan menghasilkan pendapatan bagi daerah, justru penyusutan karena tidak adanya pengoperasian aset tersebut semakin hari semakin parah kondisi fisik bangunan tersebut.

Sebut saja Pool Penampungan karet di Terawas, Terimanl Tipe A Simpang priok dan beberapa aset lain dibeberapa kecamatan tak terurus dan difungsikan. Padahal pembangunan proyek tersebut tidak sedikit anggaran APBD yang diserap.

Timbul sebuah pertanyaan, untuk apa dibangun dan dianggarkan dalam item pembangunan fisik di APBD yang kemudian dijadika proyek, namun setelah selesai bangunan fisik tersebut hanya menjadi rumah bagi hewan atau perdu.

Terkait hal tersebut Gotri Suyatno Kadis DPPKAD yang juga berwenang tentang hal ini menerangkan bahwa pihaknya hanya mendata jumlah aset daerah yang ada. Sedangkan masalagh pengoperasian dan pengelolaan itu adalah tugas SKPD masing-masing.

“ Seperti terminal atau pool karet itu pengelolaannya adalah kewajiban dari SKPD terkait. Terminal Tipe A itu tanggung jawab Dishubkomninfo dan pool karet itu tugas Dinas perkebunan. Jadi kalau menanyakan kenapa tidak difungsikan atau mubazir, tanyakan kepada Pimpinan SKPD-nya, “ Tegas Gotri.

Gotri juga menerangkan bahwa SKPD juga menganggarkan dana perawatan masalah aset-aset yang ada di satuan kerja (Saker) mereka masing-masing, hanya saja ia tak menjelaskan rinci apakah Aset-aset yang terbengkalai juga dianggarkan perawatannya.

Hanya saja ia menegaskan aset yang terbengkalai itu tanggung jawab SKPD masing-masing. Dan mestinya hal tersebut tak boleh terjadi, karena sebelum pembangunan proyek-proyek fisik yang diusulkan di APBD telah melalui Musrenbang dan survey dari pihak SKPD tersebut. Jadi mestinya jika mengacu pada hal tersebut, tentunya tidak akan ada Aset yang terbengkalai atau Mubazir. (Edo*)