politiksaman.com-Musi Rawas (12/03), Janji pemerintahan Kabupaten Musi Rawas yang berkoar akan memfasilitasi pertemuan dengan dua departemen Transmigrasi dan Kehutanan, hingga saat ini belum terlaksana. Janji Tim Pokja dua Departemen ini dalam rangkah penyelesaian status lahan warga enam Desa Trans HTI Kecamatan Muara Lakitan.
Padahal janji kedatangan tim pokja ini setelah aksi FPR dan Warga Trans HTI pada tanggal 28 Januari 2010 lalu di Jakarta lalu. Telah 2 kali dijadwalkan dan keduanya gagal.
Komisi I DPRD Musi Rawas telah merekomendasikan pemerintahan daerah untuk segera mengirimkan surat undangan kepada dua departemen kementerian tersebut sesuai permintaan Tim Pokja pada faksimilinya ke DPRD Musi Rawas agar mengundang mereka secara resmi melalui Bupati Musi Rawas pada tanggal 15 Febuari lalu, dan Tim Pokja siap datang awal Maret 2010 asalkan ada undangan resmi atas nama Bupati Musi Rawas.
Menurut Alamsyah A Manan, ketika ditanyai kemarin (11/03) ia menjelaskan bahwa beliau sedang bersama salah satu anggota FPR untuk menemui kedua departemen tersebut, dan Tim Pokja mengatakan mereka telah menyiapkan segala sesuatunya. Namun hingga saat ini kedua departemen ini belum menerima surat undangan Bupati Musi Rawas sebagai dasar untuk keberangkatan mereka.
Karena belum ada surat undangan resmi dari Pemkab Musi Rawas, mereka tak berani untuk langsung datang ke kabupaten Musi Rawas, karena demikian mekanismenya menurut mereka. Hal ini tentunya membuat ketua Komisi I DPRD Musi Rawas berang.
" Saya tak mengerti kinerja dari pemerintahan daerah, padahan surat rekomendasi untuk mengundang kedua departemen ini telah saya sampaikan. Namun alasan assisten I karena Dinas Kehutan belum mengeluarkan surat tersebut. Saya curiga ada apa ini," ujar Alamsyah A Manan.
Sedangkan Indra ketua FRM (Forum Rakyat Menggugat) ketika dikonfirmasikan mengatakan bahwa biang kerok semua ini adalh dinas kehutanan yang tidak resfek dengan masalah ini. " Kami akan melakukan aksi massa dalam waktu dekat ini ke Pemkab Musi Rawas,Kami merasa dipermainkan oleh pemerintah. Saya minta Bupati segera copot Kadis Kehutanan Mura atau kami Trans HTI yang terdiri dari 6 Desa akan boikot Pilkada," Tegas Indra.
Rencana aksi dan boikot ini juga diamini ketua BPD desa Bumi Makmur dan tokoh masyarakat lainnya di Trans HTI Kecamatan Muara Lakitan. (edo*)
0 komentar:
Post a Comment