politiksaman.com-Musi Rawas (21/03), banyaknya pasangan kandidat yang maju berlabel pejabat teras pemerintahan Kabupaten Musi Rawas mendapat perhatian kalangan LSM dan gerakan pro demokrasi Musi Rawas dan Lubuklinggau.
Kemungkinan pengunaan kekuasaan mereka sebagai penjabat Musi Rawas untuk kepentingan pencalonan mereka dianggap memiliki peluang amat besar terutama dalam pengunaan Anggaran APBD, Tunjangan Jabatan dan mobilisasi PNS. Karena itu salah satu Ormas yang getol mengkritisi kebijakan public dan korupsi FPR (Front Perlawanan Rakyat) angkat bicara.
Menurut Ketuanya, Edwar Antoni para Balon harus fear dan proporsional dalam pencalonan ini. Karena akan menciderai hati rakyat jika uang mereka digunakan untuk kepentingan pribadi para bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka memuluskan keinginan mereka dalam mengikuti pilkada.
“ Kami akan memantau kemungkinan adanya kandidat yang sengaja mengunakan uang rakyat yang dianggarkan di APBD untuk kepentingan kampanye atau menaikkan rating mereka alias untuk kepentingan pribadi. Ini namanya tidak fear dan harus diberikan sangsi hokum, dan rakyat jangan memilih kandidat tersebut. Karena belum jadi saja udah salah mengunakan kekuasaanya atau kata kasarnya korupsi “ tanggapnya.
Beliau juga bersama para pimpinan Ormas ini mengharapkan rakyat harus jeli dan peka terhadap kemungkinan penyalah gunaan uang rakyat ini. Dan berharap Panwas yang telah clear masalahnya dapat segera beraktivitas mengawasi tahapan pilkada dan pelanggaran yang mungkin terjadi.
Selain itu dia juga berharap kepada kandidat yang note bene-nya pejabat teras dan berkuasa terhadap pencarian dana APBD tidak aji mumpung dan berusaha mengunakan uang rakyat. (edo*).
0 komentar:
Post a Comment