politiksaman.com-Lubuklinggau (15/02), Aksi Mogok massal yang dilakukan oleh DPAK (dewan Pimpinan Angkutan Kota) yang terdiri dari Forum Sopir Angkot Megang (FSAM), Orpersta (Organisasi Persatuan Sopir Taba Pingin), Penguyuban Sopir Tugumulyo (PST), Ikatan Agen Angdes (IAA), Front Perlawanan Rakyat (FPR), Persatuan Taksi Watas (PTW), Persatuan Sopir Beliti (PSB) hari ini cukup membuat konstelasi politik Kota meninggi.
Aksi yang dimulai pukul 08. Wib,dimana FSAM dan IAA melakukan mobilisasi dengan start Point di GOR Megang, Dari Arah Watas dan Organda di Lapangan Merdeka, sedangkan dari Tugumulyo,Beliti dan Taba Pingin Mobilisasi diTerminal Kalimantan.
Pukul 09.00 Wib Seluruh elemen kumpul diterminal Kalimantan untuk melakukan Mogok bersama rakyat. Hampr seluruh angkot tidak melakukan operasi menarik penumpang hari ini hingga pukul 14.00 Wib.
Setelah puas melakukan orasi bergantianpad pukul 11.00 Wib korlap setiap elemen melakukan aksi solidaritas ke Polres Lubuklinggau atas ditangkapnya Ketua Orpersta, lalu mereka melanjutkan aksi massa kekantor DPRD Kota Lubuklingau.
Aksi besar-besaran ini merupakan bentuk dari program persama persatuan seluruh sopir angkot di bawah Bendera Front Perlawanan Rakyat (FPR) dalam halmenyikapi kinerja pemerintahan Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas serta Kapolres Lubuklinggau dan Musi RAwas dalam hal ini Polantas yang dianggap tidak mampu menertibkan terminal yang telah menghabiskan puluhan mililar uang rakyat.
Dalam Orasinya Kordinator FSAM Lisanudin dengan Korlapnya Mansur mengatakan bahwa aksi yang mereka lakukan ini bukan tidak mungkin akan mengarah kepad pengulingan kekuasaan, jika pemerintahan daerah menganggap hal ini enteng.
"Hari ini kita meminta agar ada sebuah kejelasan tentang batas trayek dan pemisahan antara pemerintahan Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas, dengan aktifnya 3 terminal sesuai tuntutan kita, maka angdes baik dari kabupaten dari arah manapun harus masuk terminal " ujar Masyur.
Pada Pukul 12.30 Wib seluruh anggota DPAK beranjak kekantor DPRD Kota Lubuklinggau, sekaligus melakukan sweeping terhadap angkutan yang masih beroperasi.
Edwar Antoni Ketua FPR dan koordinator DPAK dalam prolog dialognya dengan Unsur pimpinan DPRD Kota Lubuklinggau,KAdis Dishukominfo dan Kasat Lantas Polres Kota Lubuklingaumemaparkan semua problematika yang ada, termasuk akibat tidak aktifnya ketiga terminal tersebut membuat sopir angkot kehilangan mata pencariannya. Ketua FPR ini juga mengatakan dengan tidak aktifnya terminal ini mengakibatkan batas Kota dan Kabupaten serta daerah lain jadi tidak jelas,karena seluruh angkutan masuk ke Pusat kota Lubuklinggau. Hal ini menganggu keindahan dan pertumbuhan ekonomi msyarakat Kota Lubuklinggau yang berprofesi sebagai sopir angkot.
Dalam dialog dengan DPRD Kota Lubuklinggau yang dihadiri 18 orang Anggota Dewan dari 25 anggota DPRD ini, Hasbi ketua DPRD kota Lubuklinggau mengatakan bahwa seluruh DPRD Kota Lubuklinggau sepakat dan mendukung aksi DPAK. Bahkan Wakil Ketua dari PKS Morismon mengatakan sudah semestinya ketiga terminal itu aktif. Hal serupa juga diutarakan oleh ketua Komisi II Chaidir Syam, Sekretaris komisi II Raden Syailendra, SEjustru lebih keras," Kawan-kawan Dewan sekalian dulu 6 tahun yang lalu mereka para sopir angkot ini adalah saya,dan saya ikut dalam semua kegiatan mereka hingga saat dapat menjadi anggota DPRD saat ini tak lepas dari dukungan mereka. Tuntutan Mereka tak ngoyo-ngoyo cuma aktifkan terminal yang selama ini tak pernah serius dilakukan. " Ujar politisi dai Partai Indonesia Sejahtera (PIS) ini yang juag sebagai ketua Fraksi Kebersamaan.
Dari dialog tersebut menghasilkan beberapa point yaitu, mulai besok Kasat Lantas bersama Dishubkominfo akan mulai melakukan pengaktifan dan menindak semua angdes yang masuk kekota. Kedua untuk masalah anggaran pengaktifan tersebut DPRD Kota Lubuklinggau menjamin akan dianggarakan di ABT dan karena emergency diharapkan Dishukominfo dapat melakukan pengunaan dana anggaran yang ada sementara dan akan diganti oleh pemerintahan. Ketiga, Terminal tipe A yang masih sengketa akan tetap menampung seluruh angdes dari Selatan, dan masalah pengolaan terminal tersebut pihak DPRD Kota Lubuklinggau dan Pemkot akan melakukan negosiasi.
Pukul 14.00 Wib dialog dibubarkan dan seluruh peserta aksi kembali keposko masing-masing. Aksi AHri ini adalah pelajaran penting bagi pemerintahan daerah saat inimenurut Hendi Budiono dari PBB sebagai ketua Komisi III.
(edo)
0 komentar:
Post a Comment