Masalah Subhan IV DPRD Mura Berang Di Katakan Tak Mendukung Bupati

politiksaman.com-Musi Rawas (11/01), DPRD Kab. Musi Rawas merasa kecewa atas adanya opini yang berkembang tentang tidak seriusnya mereka mendukung Bupati Musi Rawas dalam polemik Subhan IV dengan Pemkab. Musi Banyuasin.

Hal ini dinyatakan oleh Leo Adonora dan Ketua Komisi I Alamsyah A Manan, menurut Anggota DPRD dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS) ini dukungan itu telah dilakukan dalam bentuk politis.

Dimana Komisi I telah menyurati Mendagri melalui Ketua DPRD Kab. Musi Rawas tentang Batas Kab. Musi Rawas dengan Kab. Musi Banyuasin. Surat yang mereka sampaikan tersebut bernomor 170/896/DPRD/2009 pada bulan nopermber 2009 lalu yang ditanda tangani oleh ketua sementara waktu itu atas nama Ir. Sonny Rahmad Widodo.

Surat ini merupakan tindak lanjut dari surat tembusan Pemerintahan Kab. Musi Rawas bernomor 140/810/I/2009 kepada mendagri perihal batas wilayah Kab. Musi Rawas dan Kab. Musi Banyuasin.

" kita serius tentang Subhan IV, dan hal itu tertuang dalam rekomendasi komisi I yang saya tanda tangani bersama sekretaris bapak H. Mustopa Kamal, Bsc " Ujar Alamsyah A Manan.

Polemik Subhan IV ini menurut Leo Adonora anggota DPRD Muras dari partai Barnas, Wilayah subhan IV harus sepenuhnya milik Kab. Musi Rawas dan tidak ada wing-wing solusi yang ditawarkan oleh Gubernur Sumatera Selatan. Dan hal ini didukung oleh semua fraksi katanya.

Mengenai polemik yang berkembang dengan adanya pemberitaan dari salah satu media tentang telah keluarnya permendagri beberapa waktu lalu yang merugikan Kab. Musi Rawas, rencananya Pemkab Musi Rawas akan mengeluarkan Buku yang menjelaskan tentang merentas sejarah Subhan IV.

Berkenaan dengan hal tersebut Anggota DPRD Mura meminta kepada Bupati Musi Rawas untuk dilibatkan dalam hal memperjuangkan polemik perbatasan dengan Kab. Musi Rawas ini, dan mereka berharap bukan hanya tentang soal mendukung atau tidaknya DPRD Kab. Musi Rawas dalam hal ini, tapi bentuk perjuangan dan jalannya perjuangan tersebut mestinya melibatkan mereka agar tidak ada miss komunikasi dan salah persepsi yang difahami masyarakat.

edo