Politiksaman.com-Palembang (17/11), setelah hamper 2 tahun para deklarator Partai Rakyat Sumatera Selatan (PRS) sibuk dengan pembangunan jaringan untuk melegalkan partai local yang merupakan solusi dari ketimpangan pembangunan dan pembagian hasil migas, beberapa hari lalu (15/11) para deklarator bertemu dan kembali membahas langkah-langkah kongret untuk mengkampanyekan keberadaanya sebagai alat perjuangan politik.
Menurut undangan yang hadir, Eka Subakti, SE yang merupakan tokoh gerakan kiri Sumatera Selatan disela-sela membahas Situasi Nasional di Kantor PB. Frabam mengatakan “ PRS mungkin bisa menjawab kebuntuan apatisme masyarakat terhadap partai politik dan peran sertanya dalam melaksanakan hak politiknya, dan bisa saja gerakan ini menjadi solusi dari permasalahan daerah yang buntu ditingkatan nasional tentang pembagian hasil Migas serta nasionalisasi pertambangan, namun tentunya hal ini harus berkesinambungan dan memiliki jaringan Nasional pula “ paparnya dalam diskusi ini.
Edwar Antoni yang biasa di sapa Edo pun menuturkan hal yang sama, menurutnya “ PRS adalah sebuah strategi dan taktik yang coba kita tawarkan kepada kawan-kawan dan rakyat Sumatera Selatan. Dan bukan berarti kita anti partai nasional, karena kita sadar bahwa hanya sebuah Front persatuan dan jaringan yang luaslah yang mampu membuat membuat perubahan secara signifikan. Karena itu masih menurut Edo, kami gerakan prodemokrasi untuk menyikapi Situasi Nasional ini yang berkembang akan kembali merapikan infrasturuktur PRS hingga mencapai Kongres atau Kepanitiaan menuju kepengurusan yang Definitif sebagai penyeimbang dari partai-partai nasional terutama dalam intervensi isu-isu PILKADA para kandidat didaerah-daerah. Dan jika memungkinkan kita akan ikut dalam pertarungan PILKADA dari jalur Independen.
Perlu diingat beberapa tahun lau PRS dideklarasikan di Palembang dan mendapat respon yang positive dari berbagai kalangan dan diulas oleh beberapa media local baik itu radio, Koran dan sebagainya. Hal ini pun mendapat tanggapan dari tokoh dan ahli-hali politik nasional yang dimuat di harian Kompas pada tanggal 20 Agustus 2007.
Edo)
PARTAI RAKYAT SUMATERA SELATAN
(PRS)
MANIFESTO PARTAI RAKYAT SUMATERA SELATAN (PRS)
“ Kami putra daerah yang galau diantara keangkuhan kapitalisme yang mengeksploitasi sumber daya alam (hutan, perkebunan, Migas dan pertambangan) milik warisan leluhur kami. Kami akan bangkit dengan satu kekuatan perlawanan baru, Partai Rakyat Sumatera Selatan (PRS) adalah wadah merebut kembali kedaulatan tanah leluhur kami untuk masa depan anak cucu kami “ (edwar antoni)
A. SITUASI DAERAH
Hutan-hutan, pertambangan dan sumur-sumur migas yang selama ini merupakan tabungan leluhur kami untuk kelangsungan hidup secara ekonomi dan politik rakyat Sumatera Selatan (16 Kab/kota) ini telah dirampas oleh pemerintahan pusat yang bersekongkol dengan kapitalisme kafir, sehingga peninggalan nenek moyang kami berupa hutan dan Migas menjadi jualan murahan dipasar Kapitalisme, dijual tanpa kompromi oleh penguasa-penguasa yang sibuk menjajakan harta titipan anak cucu kita ke muka-muka Kapitalis (Investor Asing). Sebuah kenaifan melipat gandakan kekayaan sekelompok orang (Kapitalisme/Pemilik Modal), disisi lain melipat gandakan kesengsaraan dan kemelaratan rakyat Sumatera Selatan.
Hampir 7 juta penduduk Sumatera Selatan saat ini lebih dari separuhnya berada dibawah garis kemiskinan dan digusur dari tanah-tanah adapt mereka yang merupakan warisan nenek moyang kami, sebuah hal yang bertolak belakang dengan reputasi daerah yang dikoar-koarkan pemerintah daerah yang menikmati hasil penjualan Migas dan Hutan warisan anak cucunya dengan jumawa mengkampanyekan Sumatera Selatan merupakan Provinsi terkaya di urutan ke-5 dalam hal Hutan dan Migas (Sumber Daya Alam). Sebuah kamuflase politik bagi kami, karena kekayaan itu tak pernah kami nikmati. Kesenjangan pembagunan ada dimana-mana, kesenjangan infrastuktur dan teknologi ada dimana-mana diseluruh penjuru negeri yang dinamakan Sriwijaya ini (Sumatera Selatan). Sedangkan kekayaan peninggalan nenek moyang kami sebagai titipan untuk warisan anak cucunya berupaka kekayaan alam Hutan, kekayaan yang tersimpan dalam perut bumi kami berupa Minyak, Gas, dan Batu Bara telak dikeruk tanpa ampun, dan semuanya diambil dari negeri kami sedangkan pembagian hasil dan bahkan hasil penjualan harta peninggalan Nenek moyang kami tak kembali ke Negeri kami. Siapapun pimpinan Negara ini (NKRI) ataupun negeri ini (Sumatera Selatan), jika hanya berjualan dan menjajakan Sumber Daya Alam kami untuk mendapatkan hutang dari Negara lain dengan nama apapun adalah mengingkari sejarah. Bahwa tidak ada satu pun pemimpin borjuis nasional ataupun daerah yang berhak menjual dan menjajahkan harta peninggalan nenek moyang kami, dan kami mengkutuk hal itu, kami menuntut dengan tegas tentang pembagian hasil Migas dan menuntut perjanjian ulang tentang UU pembagian hasil Migas.
Saat ini dibeberapa daerah elit-elit politik daerah tengah bermanis muka dan menjual janji-janji semu kepada rakyat diberbagai daerah Tingkat II Sumatera Selatan setelah selama lima tahun ini membiarkan dan tidak berbuat apa-apa atas hak-hak rakyat Sumatera Selatan dikangkangi sebagai rakyat yang berdaulat dan hanya melihat tanpa melakukan perlawanan sedikitpun ketika harta warisan nenek moyangnya (Sumber daya Alam-nya) dihisap oleh kapitalisme nasional dan asing. Selama ini rakyat Sumatera Selatan tak lebih sebagai objek belaka yang hanya di-ikut sertakan sebagai stempel legalitas kepentingan elit Nasional pada pemilu dan kepentingan Elit Lokal dalam PIL-KADAL yang tidak ada relevansinya dengan kepentingan kesejahteraan Rakyat Sumatera Selatan secara universal dan niat baik sebagai penerus leluhur menjaga warisannya berupa sumber daya alam dan Migas yang mestinya dikelola oleh pemerintahan Daerah untuk mempersiapkan ketahanan ekonomi rakyat Sumatera Selatan dan menyiapkan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Tidak seperti saat ini, dimana semua perkembunan yang merusak ke indahan dan kebanggaan nenek moyang kita dikelola oleh tenaga-tenaga daerah lain yang tidak ada sangkut paut budaya dan tanggun jawab moralnya, karena tak ada hubungan dengan nenek moyang kita. Karena itu sebuah keharusan bagi kami pewaris tanah Sriwijaya yang mardhika bahwa seluruh perusahaan perkebunan dan pabrik yang didirikan di tanah nenek moyang kami mestipun sejengkal harus mayoritas anak-anak negeri ini sebagai pekerjanya dan pengelolanya dan ini adalah mutlak dan tidak ada kompromi bagi kami anak-anak Sriwijaya.
Elit-elit politik daerah yang mencari simpati serta dukungan dengan tameng-tameng kekeluargaan seperti pemberian gelar-gelar adapt dari tokoh masyarakat setempat dan mendirikan organisasi kedaerahan yang bersifat sempit, dengan tidak memberikan solusi apapun dalam maksud melestarikan harta peninggalan Leluhur (hutan dan kekayaan Migas) adalah sebuah kesalahan yang tidak mendidik yang akan melahirkan sebuah gerakan SARA dan memecah bela persatuan anak-anak negeri Sriwijaya dan kami mengutuk itu. Jika sebuah alat perjuangan digunakan untuk legitimasi elit politik dalam PILKADAL namun tidak ada komitmen nyata melalui kontrak-kontrak politik untuk berani memperjuangkan kedaulatan rakyat Sumatera Selatan dengan menuntut bagi hasil Migas dan pengolaan Perkebunan untuk anak-anak Sriwijaya. Siapapun elit politik daerah yang tidak mengkedepankan program perjuangan dalan pencalonannya baik dalam level Bupati, Walikota hingga Gubernur tentang pembagian Hasil Migas 80 % untuk Sumatera Selatan adalah pecundang dan penghianat negeri ini yang durhaka kepada nenek moyang mereka. Karena saat sekarang kita berkata lantang SELURUH SUMBER DAYA ALAM DIBUMI SRIWIJAYA ADALAH MILIH NENEK MOYANG KAMI DAN HARUS DIKELOLAH UNTUK KESEJAHTERAAN ANAK CUCUNYA. TIDAK ADA KOMPROMI DEMI KELANGSUNGAN HIDUP DAN KEDAULATAN RAKYAT SUMATERA SELATAN.
Kenapa demikian rakyat Sumatera Selatan melihat dengan telanjang bahwa selama kekuasaan berjuis Nasional mapun borjuis Lokal yang ingkar sejarah dan durhaka dengan nenek moyang-nya, bahwa selama berkuasa mereka begitu banyak merampas tanah rakyat dan tidak ada perubahan kehidupan rakyat kearah yang lebih baik. Harga pupuk mahal, teknologi pertanian masih rendah serta biaya kesehatan dan pendidikan yang semakin mahal, meski katanya pendidikan gratis dan berobat gratis sudah dijalankan. Tidak ada sikap yang jelas dari elit-elit politik daerah ketika elit Nasional (SBY-JK dulu, SBY-Boediono sekarang) menaikkan BBM 100 %, menaikkan harga Sembako dan memaksakan perusahaan-perusahaan perdagangan Internasional masuk kedesa-desa kita yang kemudian merusak mata pencarian dan kestabilan ekonomi rakyat kita.
Perilaku korupsi dilingkaran birokrasi dipusat dan didaerah semakin memperparah kemiskinan rakyat yang saat ini dimiskinkan secara sistematis oleh pemerintahan pusat (SBY-JK dulu, SBY-Boediono saat ini) yang pro neoliberalisme dan merupakan juru kampanye penjualan hak-hak ulayat kita. Elit-elit politik daerah semakin beringas dan bernafsu untuk memperkaya diri mereka sendiri tanpa peduli dengan kekayaan ulayat yang semakin tipis serta memilukan kondisinya baik dari azas kepentingan dan kegunaanya bagi kemaslatan rakyat. Mereka sibuk memanipulasi anggaran APBD, kasak kusuk mengoptimalkan kerja-kerja proyek fisik untuk mendapatkan fee dari kontraktor yang merupakan lingkaran setan kolusi dan nepotisme dinasti mereka, tanpa peduli dengan kualitas proyek faedah nya bagi rakyat. Anggaran provinsi yang triliyunan rupiah lebih banyak digunakan untuk program-program birokrasi semata sehingga melahirkan benua korupsi dan penyalah gunaan anggaran.
Apa yang mesti kita lakukan dengan kondisi negeri kita saat ini, dan sebuah kenaifan bagi seluruh keturunan Sriwijaya yang ketika berjaya memiliki luas Negara hingga ke Madaskar harus berpangku tangan dengan semua ketimpangan ini. Tangis pilu nenek moyang kita melihat harta warisan mereka yang terus dibawah kenegeri-negeri kapitalis dan hutan-hutan ulayat telah berubah menjadi perkebunan yang mengajak atau menerima anak-anak Sriwijaya untuk untuk bekerja pun tidak, cukup sudah ketimpangan ini mulai dari pengolaan MIGAS, HUTAN HINGGA INFRASTRUKTUR yang timpang, anak-anak Sriwijaya yang mayoritas adalah anak-anak petani dan pegawai rendahan harus bersatu dalam sebuah alat perjuangan politik yang lahir dari kesadarannya sendiri untuk lepas dari belengu ketimpangan dan kemiskinan ini. Karena ini mari kita kembalikan kejayaan Sriwijaya dalam persatuan NKRI ini menjadi bagian Negara yang makmur dan berdaulat melalui PRS (Partai Rakyat Sumatera Selatan).
B. PARTAI RAKAY SUMATERA SELATAN (PRS) ADALAH SOLUSI BAGI RAKYAT DAN ANAK CUCU SRIWIJAYA
Ketika partai-partai nasional dengan berbagai ideology dan haluan hanya sibuk dengan memanipulasi kesadaran rakyat demi kepentingan pemilu semata, maka PRS harus menjadi sebuah alat poltik alternative yang mengusung nilai-nilai perjuangan yang mengkedepankan kemaslatan rakyat Sumatera Selatan. Padahal petinggi-petinggi partai Nasional didaerah ini yang duduk di Legislativ tidak sejengkal pun memperjuangkan tanah leluhur mereka yang dihisap dan diangkut kenegeri orang oleh para kapitalisme kafir. Sumur-sumur bor ada disamping rumah didesa-desa kita, ditenggah-tenggah dusun tanpa memperdulikan kesejahteraan kita.
Ketika semua spectrum elit politik daerah dan nasional sibuk dengan perdebatan pembagian kue kekuasaan untuk kepentingan individualnya demi memuaskan nafsu kekuasan ekonomi pribadinya, maka sebuah keharusan bagi kami, anak-anak keturunan Sriwijaya yang berdaulat untuk kembali memberikan jalan terang bagi Rakyat Sumatera Selatan mencapai kembali kejayaan dan kesejahteraan yang selama ini dititipkan dalam mimpi dan harapan mereka pada setiap putaran pemilu.
Dan sebuah kewajiban bagi rakyat untuk mandiri serta berjuang bersama mensejahterakan dirinya sendiri dan merebut kembali Perimbangan Hasil Migas untuk kesejahteraan rakyat sebagai konpensasi dari pengerukan harta peninggalan nenek moyang kami Minyak dan Gas di Musi Rawas (Mura), Musi Banyuasin (MUBA), Lahat, Banyuasin, Ogan Komering Ilir (OKI), Muara Enim, Ogan ilir (OI), Prabumulih dan daerah-daerah tingkat II lainnya dengan semena-mena oleh kapitalisme Kafir yang tidak sedikit pun menyisakan hasil peruntungan dari ekploistasi hasil bumi rakyat Sumatera Selatan untuk kemaslatan rakyat. Bahkan program CD dan bantuan untuk desa Ring satu dari pengelolaan migas pun diingkari oleh mereka padahal telah diatur dalam UU.
Menyikapi hal diatas maka Rakyat Sumatera Selatan harus berdaulat dan berhak atas setiap jengkal tanah yang dimilikinya, rakyat Sumatera Selatan tidak boleh diam atas seluruh kesewenangan yang telah terjadi. Kita tidak boleh diam dan menjadi kuli diatas tanah nenek moyang kita sendiri, sungai Hutan, gunung, Sawah dan Kebun serta seluruh kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah milik kita dan akan kita pertahankan sampai titik darah yang terakhir.
Dan secara terbuka dan dengan hati yang lugas sebagai bentuk napak tilas perjuangan kami, dengan besar hati dan rasa hormat yang tinggi atas kejayaan nenek Moyang kita para pendiri SRIWIJAYA, PRS meminta Restu seluruh Roh nenek Moyang anak-anak Sriwijaya diseluruh penjuru negeri ini untuk perjuangan panjang PRS. Kami yang terdiri dari anak-anak Muda keturunan Sriwijaya dan yang bersimpati dengan perjuangan ini meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa dan para leluhur Sriwijaya untuk Iringi kami, lindungi perjuangan kami dalam menegakkan Jurai dan ADAT ISTIADAT serta MEREBUT HAK-HAK ULAYAT YANG KALIAN TINGGALKAN.
DENGAN BERKAT RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA, KAMI YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI YAKIN HANYA PARTAI RAKYAT SUMATERA SELATAN (PRS) SEBAGAI SOLUSI YANG TEPAT SEBAGAI WADAH PERJUANGAN ALTERNATIF YANG BERSIFAT TERBUKA DAN BERWATAK SOSIAL DEMOKRAT.
Palembang, 19 Agustus 2007
BADAN PERSIAPAN PARTAI RAKYAT SUMATERA SELATAN
(BP – PRS)
DEKLARATOR
1. Keny S Balada ( Kota Palembang)
2. Wahisun Wais Wahid, SE (Kab. Musi Rawas)
3. Sobri, SH (Kab. OKU Induk)
4. Apriyanto, SH ( Kab. 4 Lawang)
5. Edwar Antoni (kota Lubuklinggau)
6. Pipin, Sj (Kota Pagar Alam)
7. Firdaus, ST (kab. Lahat)
8. Santoso (Kota Prabumulih)
9. Rahmad Sandy (Kab. Banyuasin)
10. Budiman AMR (Kab. OKI)
11. Dodi Penalosa (Kab. OKU Selatan)
12. Joni GUswara (Kab. OKU Timur)
13. Darul Hadi (Kab. OI )
14. HUsein, SE (Kab. MUBA)
15 years ago
0 komentar:
Post a Comment