Lubuklinggau-plitiksaman. polemic agenda pembahasan APBD 2010 oleh anggota Legislatif periode 2004-2009 semakin memanas, saling lempar opini antara para legislative lama dengan para calon anggota Legislatif 2009-2014 yang akan dilantik pada tanggal 28 september 2009 nanti semakin menarik untuk di kupas.
Pertanyaannya adalah apakah konsekuensinya, jika DPRD lama yang diberi amanat hanya sampai 2009 oleh Undang-undang dan rakyat, juga membahas dan mungkin akan mengesahkan APBD Kota Lubuklinggau 2010 ? adakah sanksi hokum dan apakah tidak akan kontra produktif atau hanya sebuah degelan politik untuk mencari untung dimasa jabatan, lalu kenapa Eksekutif juga ngotot untuk melakukan pembahasa ini. Mari kita lihat beberapa pendapat dari mereka.
Dalam hal ini Pemerintahan Kota Lubuklinggau, bapak walikota Lubuklinggau menjelaskan ini tidak akan menjadi polemic, karena ini kebutuhan. Jika tidak dibahas sekarang setelah pembahasan ABT maka nanti tidak selesai untuk disahkan, karena jika tidak memenuhi tenggat waktu yang diberikan oleh pemerintahan pusat, tentunya dana DAK, DAu dan perimbangan akan terancam. Seperti dana perimbangan mungkin, kita akan kena penalty 25 %. Begitu menurutnya, hal senada juga dikatakan beberapa kepala dinas di pemerintahan kota lubuklinggau, seperti Kadis PU dan sebagainya.
Sedangkan para menurut beberapa anggota legislative lama yang sebentar lagi berakhir jabatannya dimedia-media lokal, mengambil kesimpulan bahwa pembahasan APBD 2010 yang mereka lakukan sah-sah saja menurut hokum sesuai kebutuhan, dan jika tidak selesai dapat dilanjutkan oleh mereka yang akan dilantik. Namun hal yang menjadi pertanyaan, sebuah pernyataan salah satu legislative dari Partai Golkar, ibu Lilian Mardalena dimedia local mengatakan bahwa APBD 2010 tidak membahas hal ikwal dana tentang kelengkapan dan infrastuktur kelengkapan dewan yang diamanatkan oleh SUSDUK baru 2009. Lalu dari sumber apakah dana untuk kebutuhan ini akan diambil nantinya, dan apakah tidak akan menghambat kinerja Legislator baru nanti ? atau hal ini disengaja untuk menjadi alas an pembenaran pembahasan APBD 2010 ini diujung masa jabatan legislator lama.
Menurut Calon legislator dari PIS (Partai Indonesia Sejahtera) Raden Syailendra SE, bersama rekan-rekanya sesame unsure Calon Legislator dari PAN, PBB, PPDI, dan PPPI menyatakan keberatan tentang pembahasan APBD 2010 ini oleh Legislator lama periode 2004-2010. Menurut mereka, hal ini bukan lagi wewenang mereka, karena jelas-jelas masa bhakti mereka hanya sampai pada APBD dan APBD-Perubahan 2009 selain itu bukan wewenang mereka lagi. Jika APBD 2010 masih dibahas legislator lama dan eksekutif dalam hal ini pemerintahan Kota Lubuklinggau tentunya hebat dong. Mereka memecahkan rekor mungkin, hanya di Lubuklinggau ada legislator yang masa bhaktinya sampai 2009 juga membahas APBD 2010, siapa yang akan bertanggung jawab jika hal ini kelak bermasalah dalam penyerapannya, dan kami beranggapan mereka benar-benar tidak simpati dan beretika, “ ujar para calon Legislator yang sebentar lagi dilantik ini.
Sedangkan dikalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) dan Ormas berpendapat hal ini hanya sebuah degelan politik local yang memalukan. Karena menurut salah satu dedengkot LSM terkemuka di Lubuklinggau yang tidak mau disebutkan namanya, berpendapat hal ini bias jadi anti klimaks dari akal-akal legislator dan Eksekutif untuk mengelabui uang purna bhakti Legislator lama yang tidak dianggarkan lagi dan eksekutif mengingginkan tiket murah untuk meng-gol-kan APBD 2010. Agar nanti mungkin akan mempermudah mereka dalam pembagian kue-kue ekonomi.
Sedangkan pada malam ini, sabtu 28 Agustus 2009 pembahasan persetujuan dan pengesahan APBD 2010 ini masih alot dibahas oleh eksekutif dan legislator periode 2004-2009 disebuah hotel mewah dan ternama dikota Lubuklinggau yang sudah di sewa oleh Pemkot hal ini didapat dari beberapa sumber yang kita himpun, selain itu pembahasan APBD 2010 tersebut harus kelar maksimal tanggal 17 September 2009 ini.
Pertanyaannya adalah apakah konsekuensinya, jika DPRD lama yang diberi amanat hanya sampai 2009 oleh Undang-undang dan rakyat, juga membahas dan mungkin akan mengesahkan APBD Kota Lubuklinggau 2010 ? adakah sanksi hokum dan apakah tidak akan kontra produktif atau hanya sebuah degelan politik untuk mencari untung dimasa jabatan, lalu kenapa Eksekutif juga ngotot untuk melakukan pembahasa ini. Mari kita lihat beberapa pendapat dari mereka.
Dalam hal ini Pemerintahan Kota Lubuklinggau, bapak walikota Lubuklinggau menjelaskan ini tidak akan menjadi polemic, karena ini kebutuhan. Jika tidak dibahas sekarang setelah pembahasan ABT maka nanti tidak selesai untuk disahkan, karena jika tidak memenuhi tenggat waktu yang diberikan oleh pemerintahan pusat, tentunya dana DAK, DAu dan perimbangan akan terancam. Seperti dana perimbangan mungkin, kita akan kena penalty 25 %. Begitu menurutnya, hal senada juga dikatakan beberapa kepala dinas di pemerintahan kota lubuklinggau, seperti Kadis PU dan sebagainya.
Sedangkan para menurut beberapa anggota legislative lama yang sebentar lagi berakhir jabatannya dimedia-media lokal, mengambil kesimpulan bahwa pembahasan APBD 2010 yang mereka lakukan sah-sah saja menurut hokum sesuai kebutuhan, dan jika tidak selesai dapat dilanjutkan oleh mereka yang akan dilantik. Namun hal yang menjadi pertanyaan, sebuah pernyataan salah satu legislative dari Partai Golkar, ibu Lilian Mardalena dimedia local mengatakan bahwa APBD 2010 tidak membahas hal ikwal dana tentang kelengkapan dan infrastuktur kelengkapan dewan yang diamanatkan oleh SUSDUK baru 2009. Lalu dari sumber apakah dana untuk kebutuhan ini akan diambil nantinya, dan apakah tidak akan menghambat kinerja Legislator baru nanti ? atau hal ini disengaja untuk menjadi alas an pembenaran pembahasan APBD 2010 ini diujung masa jabatan legislator lama.
Menurut Calon legislator dari PIS (Partai Indonesia Sejahtera) Raden Syailendra SE, bersama rekan-rekanya sesame unsure Calon Legislator dari PAN, PBB, PPDI, dan PPPI menyatakan keberatan tentang pembahasan APBD 2010 ini oleh Legislator lama periode 2004-2010. Menurut mereka, hal ini bukan lagi wewenang mereka, karena jelas-jelas masa bhakti mereka hanya sampai pada APBD dan APBD-Perubahan 2009 selain itu bukan wewenang mereka lagi. Jika APBD 2010 masih dibahas legislator lama dan eksekutif dalam hal ini pemerintahan Kota Lubuklinggau tentunya hebat dong. Mereka memecahkan rekor mungkin, hanya di Lubuklinggau ada legislator yang masa bhaktinya sampai 2009 juga membahas APBD 2010, siapa yang akan bertanggung jawab jika hal ini kelak bermasalah dalam penyerapannya, dan kami beranggapan mereka benar-benar tidak simpati dan beretika, “ ujar para calon Legislator yang sebentar lagi dilantik ini.
Sedangkan dikalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) dan Ormas berpendapat hal ini hanya sebuah degelan politik local yang memalukan. Karena menurut salah satu dedengkot LSM terkemuka di Lubuklinggau yang tidak mau disebutkan namanya, berpendapat hal ini bias jadi anti klimaks dari akal-akal legislator dan Eksekutif untuk mengelabui uang purna bhakti Legislator lama yang tidak dianggarkan lagi dan eksekutif mengingginkan tiket murah untuk meng-gol-kan APBD 2010. Agar nanti mungkin akan mempermudah mereka dalam pembagian kue-kue ekonomi.
Sedangkan pada malam ini, sabtu 28 Agustus 2009 pembahasan persetujuan dan pengesahan APBD 2010 ini masih alot dibahas oleh eksekutif dan legislator periode 2004-2009 disebuah hotel mewah dan ternama dikota Lubuklinggau yang sudah di sewa oleh Pemkot hal ini didapat dari beberapa sumber yang kita himpun, selain itu pembahasan APBD 2010 tersebut harus kelar maksimal tanggal 17 September 2009 ini.
0 komentar:
Post a Comment