politiksaman.com-Musi Rawas (07/07), Munculnya berbagai persoalan dan sengketa lahan efek dari banyaknya investor yang masuk ke kabupaten Musi Rawas menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mura. Pihak DPRD meminta kepada pihak eksekutif untuk agar dewan dilibatkan dalam setiap pembahasan terkait dengan kedatangan investor.
Hal ini ditegaskan oleh Ketua Komisi II DPRD Mura, Toyeb Rakembang meminta kepada eksekutif agar kedepan melibatkan DPRD Mura jika ada investor yang berminat untuk menanmkan investasinya di kabuaten Musi Rawas. Hal ini dibutuhkan agar DPRD juga memahami dan mengetahui informasi secara menyeluruh tentang perusahaan pemodal tersebut.
"Jangan setelah ada guggatan masyarakat baru dewan dilibatkan, namun jika investor masuk untuk menanamkan modalnya dewan tak pernah diajak untuk duduk bersama membahas hal tersebut, ini dibutuhkan untuk meminimalisir permasalahan terkait dengan keberadaaan investor tersebut,” tegasnya
Selain Hal ini, Dia mengungkapkan bukan hanya informasi berkaitan dengan investor tetapi juga dewan bias memberikan masukan berkaitan dengan hak – hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pihak investor apabila mereka berinvestasi di Musi Rawas. Hal ini perlu guna menjaga harmonisasi invetor dengan masyarakat sekitar perusahaan mereka beroperasi.
“Dengan minim permasalahan maka akan berpengruh juga dengan tingkat produksi dan kodusifitas investasi di Musi Rawas,” urainya
Dia mencontohkan sebagaimana yang terjadi permasalahan masyarakat Rawas Ilir dengan PT. Indo consult yang bergerak di sektor Perkebunan Sawit, menurut data DPRD Mura tersebut memiliki 3000 Hektar lahan dibeberapa kecamatan dikabupaten Mura, seperti Kecamatan Rawas ilir, Nibung, Karang Dapo, Muara Lakitan dan Muara Kelinggi ini tidak memiliki izin prinsip serta tak terdata dalam daftar perusahaan yang memiliki izin di Dinas Perkebunan Mura.
Ia juga menambahkan bahwa keberadaan perusahaan tersebut juga cukup meresahkan pemerintahan daerah, karena sulit untuk dipantau aktivitasnya. Hal ini disebabkan perusahaan tersebut juga tak jelas alamat kantornya.
Sementara Mewakili Masyarakat Peduli Pembangunan Musi Rawas, Kurniawan Azhari berpendapat kedepan ada benarnya kalau setiap ada investor yang akan berinvestasi di Musi Rawas, pihak eksekutif harus melibatkan dewan dalam pembahasan segala sesuatunya. Keterlibatan pihak dewan ini selain bias membantu memberikan informasi tentang hak – hak masyarakat juga bias mendapatkan informasi yang cukup terkait dengan keberdaan investor.
“Saya kita sinergisitas antara eksekutif dana legislative dalam pembahasan masalah investor yang akan masuk ke daerah ini memang dibutuhkan, hal ini diperlukan untuk meminimalisir permasalahan yang timbul dimasyarakat terkait dengan keberadaan investor tersebut,”tamndasnya. (TG)
0 komentar:
Post a Comment