Tokoh Mura Utara, Saling Klaim

politiksaman.com-Musi Rawas (10/05), Meskipun pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara masih dalam proses, namun sejumlah tokoh yang berada didalamnya mulai terpecah.

Permasalahan tersebut terjadi lantaran adanya kecurigaan diantara para tokoh yang tergabung dalam Badan Komunikasi Masyarakat Muratara terhadap Presidium Muratara terkait kinerja dan tranparansi dana.

Puncaknya, Badan Komunikasi Masyarakat Muratara yang dimotori Abdul Hamid melaksanakan Kongres Nasional Rakyat Muratara I, Sabtu (8/5) lalu, namun kegiatan tersebut tidak dihadiri Presedium Muratara.

Humas Presidium Muratara, Abdul Hamid mengungkapkan, pihaknya tidak menghadiri kongres tersebut karena mereka menilai kegiatan tersebut segaja dilaksanakan pembohongan publik dan merusak citra Presidium Murata yang saat ini sedang bekerja keras mewujudkan pembentukan Kabupaten Muratara.

“Disaat kita sedang bekerja keras mewujudkan pembentukan Kabupatem Muratara yang hingga saat ini tahapannya telah sampai di tingkat pembahasan DPR RI dan Mentri Dalam Negeri (Mendagri), tiba-tiba muncul isu jika Presidium Muratara tidak bekerja secara maksimal dan transparan dalam hal penggunaan dana,” ungkapnya kemarin di Sekretariat Presidium Muratara.

Dia menjelakan, pihaknya bersedia menjelaskan sudah sejauh mana kinerja dan penggunaan dana bantuan dari Pemkab Musi Rawas sebesar Rp 225 juta kepada forum resmi seperti DPRD dan bukan kepada forum yang dibentuk oleh perorangan.

“Hingga saat ini bantuan yang kita terima baru dari Pemkab Mura melalui dana hibah dan tidak benar ada bantuan dari Bupati Empat Lawang, Walikota Bengkulu maupun Bupati Sorulangun Jambi. Itu merupakan fitnah dan bentuk provokasi,” ungkapnya.

Dia menegaskan, jika tudingan tersebut merih tetap dilakukan maka pihaknya tidak akan segan-segan membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Karena pihaknya menganggap hal itu sudah keterlaluan dan kelewatan.

Sebelumnya dimedia lokal Syarkowi Wijaya mengungkapkan, tujuan dilakukannya kongres tersebut untuk melakukan evaluasi terhadap Presidium Muratara selama ini. Evaluasi tersebut terkait kinerja, penggunaan dana dan melakukan perombakan terhadap Presidiun Muratara.

"Saya mendengarkan banyak bantuan, namun kemana dana itu sampai ini tidak ada informasinya, kemudian sudah sampai mana kerja Presedium Muratara, apakah Muratara masuk dalam grand design yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat,” ungkap mantan anggota DPRD Sumsel ini.

Selain itu lanjut dia, dari hasil kongres itu dibentuk Tim 15, yang anggotanya terdiri dari dua orang perwakilan dari tujuh kecamatan plus seorang tokoh masyarakat untuk membuat rekomendasi – rekomendasi kepada pemkab Mura dan lainnya. (tim)