Politiksaman.com-Musi Rawas (03/02), lebih kurang 2 minggu kepemimpinan Humas baru Kab. Musi Rawas para pengiat Media dan Jurnalis mengeluh dengan adanya kebijakan yang merugikan perusahaan media baik itu local, harian, mingguan atau bulan yang beredar di lingkup kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuklinggau.
Hal ini dipicu dengan tidak adilnya dalam pelaksanaan penerimaan rekanan dan penawaran iklan, society dan adventorial. Bahkan kesan diskriminasi ini semakin menguat dengan tidak seluruh media dan jurnalis difasilitasi dalam memback up kegiatan kepala daerah Kab. Musi Rawas, salah satunya adalah kegiatan pengoperasian Bandara Silampari beberapa hari lalu.
Dimana hanya media dan jurnalis tertentu saja yang dapat mengakses berita tentang pengoperasian Bandara tersebut dan hanya media-media tertentu yang mungkin lebih dekat dengan oknum Humas yang boleh meliput Adventorial, society dan hal-hal yang berbau dengan sosialisasi luas keberhasilan program pemerintah ini.
Tentunya hal ini amat bertolak belakang dengan kebijakan Humas Pemerintahan Kab. Musi Rawas yang lalu, yang lebih terbuka, fleksibel, dan bersahabat dengan seluruh kalangan pengiat pers. Hingga semua pengiat media memiliki akses yang luas dalam mensosialisasikan program pembangunan dan kegiatan pemerintahan kab. Musi Rawas.
Menurut ketua IPJI (Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia) Kab. Musi Rawas, Edy Suryadi “ Humas baru ini BOBROK, tidak bisa mengakomodir aspirasi wartawan. Dan tentunya hal ini akan merugikan pemerintahan Kab. Musi Rawas, jika dibiarkan berlarut bukan tidak mungkin seluruh Wartawan akan melakukan perlawanan sebagai bentuk solidaritas dengan rekan seprofesinya yang kemungkinan besar diremehkan oleh oknum dan petinggi Humas Kab. Musi Rawas. Saya meminta Kepada Bupati Musi Rawas untuk mengkaji posisi Kabag Humas saat ini, dan jika perlu dipecat dari jabatannya. “ tegas ketua IPJI kab. Musi Rawas ini.
Edi Suryadi, sebagai ketua IPJI dan wartawan senior dilingkup kab. Musi Rawas dan kota Lubuklinggau ini menghimbau kepada seluruh wartawan dan pimpinan perusahaan media untuk tidak meliput seluruh kegiatan Bupati Musi Rawas dan berita-berita pembangunan di Kabupaten Musi Rawas ini sebagai bentuk perlawanan dari tindakan arogansi Humas Kab. Musi Rawas ini.
Sedangkan Wahisun Wais Wahid, SE dari Komisi III mengatakan bahwa anggaran untuk sosialisasi dan peliputan atau untuk social itu sudah dianggarkan. Bahkan untuk bagian Humas mencapai 5 Milyar. “ Saya selaku Komisi III dan pribadi berharap kabag Humas dapat bekerja dengan baik, jangan buat polemic yang nanti bisa merugikan pemerintahan Kabupaten Musi Rawas, keberhasilan pemerintahan ini tidak akan ter-expos tanpa peran dari wartwan dan perusahaan media. Karena itu jadikan mereka mitra kita agar semua program pemerintah dapat dilihat dan disosialisasikan kepada rakyat, atau Bagian Humas mau keliling seperti saya dulu buat selebaran tentang kegiatan Bupati dan pembangunan di Daerah ini hingga kepolosok desa, biar mereka tau sulitnya, “ Ujar bapak tiga anak ini.
Wahisun menambahkan bahwa wartawan dan pimpinan perusahaan media harus objektif ini kesalahan individu orang-orang di Humas yang tidak memahami tupoksi kerjanya, jadi jangan dihubung-hubungkan dengan kebijakan Bupati Musi Rawas saat ini, saya yakin ini bukan arahan atau pesan dari Bupati selaku kepala daerah, tapi kerja oknum-oknum di Humas yang tidak produktif yang bisa saja bersifat provokatif. Jadi saya minta sekali lagi jangan disambung-sambungkan atau dihubung-hubungkan dengan Bupati, “ tambah wahisun.
Suryadi Kabag Humas ketika dikonfirmasikan tidak ditempat, dan ditelpon melalui HP tak diangkat meski nada sambungnya ada, bahkan SMS yang dikirim ke Nomor HP-nya yang berisikan menanyakan “ apakah benar pihak Humas Kabupaten Musi Rawas tidak menerima order Iklan, Banner, society dan adventorial tentang program kegiatan Bupati dan pembangunan serta pencitraan daerah ?” sms inipun tak dibalas.
Begitu pun Kasubag Humas Yan Hanafiah yang biasa di panggil Evi ini ketika dihubungi via ponsel sekitar pukul 15.00 Wib lebih, ponselnya tidak aktif. Yan Hanafiah atau Evi ini memiliki peran dominan dalam memutuskan diterima atau tidaknya sebuah order dari pihak perusahaan media.
Agus Kurniawan Sekretaris Forsip (Forum Solidaritas Insane Pers) wadah para wartawan sebagai organisasi yang paling eksis saat ini mengakomodir sapirasi Wartawan di Kabupaten Musi Rawas dan Lubuklinggau menanggapi hal ini, menuturkan bahwa “ saya telah banyak mendengar keluhan kawan-kawan wartawan yang merasa diberlakukan tidak adil oleh pihak Humas Kab. Musi Rawas, mungkin hal ini akan kita tindak lanjuti dalam rapat Forsip. Setelah itu akan kita ambil langkah-langkah strategis lanjutanya. Saya harap semuanya tetap bersatu dan satu dalam tindakan “ tegas agus.
Devisi hokum dan Ham Front Perlawanan Rakyat (FPR), Andre Novanto menanggapi hal ini mengatakan bahwa, apa yang dilakukan oleh Humas dengan melakukan Tebang pilih adalah bentuk Provokasi, “ saat ini kabupaten Musi Rawas sedang dalam persiapan untuk melakukan Pilkada secara langsung untuk yang kedua kali, jangan rusak suasana. Jika pihak media atau wartawan diberlakukan tidak adil, nanti berita pilkada ini siapa yang akan meliput, siapa yang akan mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Saya takut ini tindakan provokatif, kenapa media dibeda-bedakan, semuanyakan punya hak yang sama, kenapa Humas lama bisa menjalin hubungan harmonis dengan pengiat Jurnalis, kok yang baru tidak ada apa ?, pungkas dedengkot FPR ini.
edo
0 komentar:
Post a Comment