Politiksaman.com-Lubuklinggau (29/10), harapan untuk semakin mempersempit tafsiran UU dan susduk dalam materi pembahasan Tatib dipansus DPRD Lubuklinggau semakin tak terbukti. Kenapa tidak dalam beberapa entri point pembahasan perpasal, ternyata masih terlihat tendensi tentang titipan kepentingan. Hal ini tentunya akan menghilangkan makna tentang keberadaan Legislatif dengan 3 fungsinya.
Tatib yang ditawarkan sekwan kebanyakan hanya disetujui tanpa ada sebuah perdebatan rasionalisasi dan ketika ada pertanyaan hal itu justru harus memenuhi keinginan Ketua Sementara Hasbi Asadiki, setidaknya demikian menurut beberapa anggota legislative. Contoh hal adalah tentang adanya dalam RPJK pemilihan ketua, wakil DPRD dan sebagainya, lalu tentang pemanggilan SKPD yang hboleh diwakilkan namun tidak diperjelas criteria yang akan mewakili, biasa saja nanti ajudan Kadis atau pol PP cetus beberapa dewan yang enggan di sebutkan namanya.
Carut marut ini pun termasuk tentang LPJK Walikota yang juga dapat diwakilkan, namun dikejar siapa yang mesti mewakili jika Wako berhalangan, Hasbi Asidiki sebagai ketua terus ngotot tidak perlu diperjelas, padahal hal ini amat sensitive. Bagaimana klo bukan Wawako yang mewakili atau Sekda bisakan diterima LPJK tersebut ?
Ini adalah bentuk tarik menarik kepentingan yang mulai terlihat dalam pembahasan pansus pertama DPRD Lubuklinggau. Kami ditertawakan jika kinerja kawan-kawan seperti ini, lihat ketika kami Kunker ke Tangerang DPRD kita diketawai karena seluruh Indonesia Cuma DPRD Kota Lubuklinggau yang tidak membahas APBD 2010. lalu mau dikemanakan muka legislative ini kesah para DPRD ini.hari ini juga kita akan menghadapi pansus kedatangan 13 anggota DPRD Kota Pagar Alam dalam rangkan Kungker.
edo
0 komentar:
Post a Comment