MEDIA PERUBAHAN

PT. SRMD Setor Rp. 8,535 Miliar ke Pemkab Mura

2012-01-30T23:05:00.002+07:00

MUSIRAWAS: Selama 2010 hingga 2011 sejak adanya nota kesepahaman pemerintahan Kabupaten Musirawas, Sumateraselatan dengan perusahaan Minyak PT Serelaya Merangin Dua (SRMD) perusahaan tersebut setor dana konpensasi pengunaan jalan daerah ke Kas negara mencapai Rp. 8.535.000.000 hingga akhir tahun 2011.

Hal ini disampaikan oleh kepala dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kabupaten Musi Rawas H. Gotri Suyanto, sebelumnya perusahaan tersebut pada perjanjian awal bulan september 2010 hanya menyetor konpensasi pengunaan jalan daerah sebesar Rp. 250.000.000/perbulan. Namun setelah diperbarui maka ditahun 2011 lalu konpensasi perusahaan tersebut dihitung berdasarkan jumlah banyaknya minyak yang diangkut PT SRMD setiap bulannya. Dan setoran terbesar terjadi pada tanggal 22 september 2011 yang mencapai RP.802.000.000,-

“ Jumlah dana yang disetorkan PT SRMD ke kas negara rata-rata perbulanya mencapai RP. 600 juta selama 14 kali penyetoran, Sedangkan untuk setoran kontribusi bulan Oktober dan Nopember dicatat secara akumulasi dibulan September dengan jumlah RP. 313.000.000,- setoran tersebut digunakan untuk melakukan perbaikan dan perawatan jalan yang dilewati oleh PT SRMD, “ Ujar Gotri Senin (30/1/2012).

Ditambahkanya untuk mengetahui jumlah kubikasi barel minyak yang diangkut oleh PT SRMD di catat oleh pihak perusahaan tersebut yang disetorkan ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Musirawas.

Sedangkan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Musirawas, Ari Narsa JS membenarkan jumlah setoran PT SRMD ke pemkab musirawas selama adanya perjanjian konpensasi dana yang setorkan mencapai RP. Rp. 8.535.000.000,-

“ Dana konpensasi yang di setor oleh PT SRMD selama durasi 2010 hingga 2011 cukup besar, dan yang merekap adalah DPPKAD, “ Tegasnya.

Dilain pihak Ketua Komisi I DPRD, Al Imron Harun dari partai Gerindra meminta pemerintah daerah transparans tentang realisasi pengunaan setoran kontribusi PT SRMD tersebut, dan mereka meminta agar dinas terkait dapat memberikan informasi yang lebih detil terkait setoran tersebut.

“ Hingga saat kita belum menerima detil pengunaan setoran dana kontribusi yang di berikan oleh PT SRMD tersebut, bahkan kita juga masih meraba-raba apa daar payung hukum konpensasi tersebut. Sebab setahu kami bagi hasil migas itu diatur oleh pusat, “ Paparnya. (edosaman)

25 Kepala Desa Dipilih Selama 2011

2012-01-11T17:16:00.000+07:00

MUSIRAWAS: Selama periode tahun 2011 pemerintahan Kabupaten Musirawas, Sumateraselatan telah melakukan pemilihan kepala desa di 25 Desa yang tersebar di 21 kecamatan dari 256 Desa dan 19 kelurahan didaerah tersebut..

Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Musirawas, Ali Sadikin, pada tahun 2011 lalu pihaknya sebetulnya mengagendakan 28 desa yang dilakukan pemilihan kepala desa (pilkades) karena telah habis masa jabatannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, PP 72 tahun 2007 dan Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Musirawas nomor 2 tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

" Seharusnya pada tahun 2011 pemerintah daerah menyelenggarakan 28 pilkades, namun ternyata hingga desember tahun lalu hanya terlaksana 25 pilkades. Dan sisanya kita adakan pada bulan Januari 2012. Sedangkan pada tahun 2012 ini berdasarkan agenda BPMD setidaknya akan ada 20 pilkades yang akan diselenggarakan, " Ujarnya kamis siang (11/1/2012).

Ditambahkanya dari 28 desa tersebut pilkades 3 desa tertunda karena karena permasalahan administrasi diselenggarakan pada januari 2012 sedangkan verifikasi data dimulai pada tanggal 13 desember 2011 lalu, desa tersebut adalah desa Batu Gane kecamatan Selangit pada tangga; 5 januari 2012, Desa Embacang Baru kecamatan Karang Jaya hari ini 11 Januari 2012 dan terakhir Desa Jaya Tunggal kecamatan Tuah Negeri diakhir bulan Januari, sedangkan tanggal pelaksanaan sedang digodok oleh tim panitia pilkades desa tersebut. (Edosaman/Dedi Suhendra)

Daftar Desa yang telah Menyelenggarakan pilkades 2011
1. Mandi Angin (Rawas ilir)
2. Tanjung Raja (Rawas ilir)
3. Belani (Rawas ilir)
4. Beringin Sakti (Rawas Ilir)
5. Beringin Makmur I (Rawas Ilir)
6. Pauh (Rawas Ilir)
7. Bamasco (Tuah Negeri)
8. Jaya bhakti (tuah Negeri
9. Bina Karya (Karang dapo)
10. Kertasari (Karangdapo)
11.Karang Anyar (Rupit)
12. Maur Lama (Rupit)
13. Sungai Jernih (Rupit)
14. Kuto Tanjung (Ulu Rawas)
15. Muara Kuis (Ulu Rawas)
16. Muara Megang I (Megang Sakti)
17. Mulyo Sari (Megang Sakti)
18. Tri sakti (Megang Sakti)
19. Teladas (Rawas ulu)
20. Taba Tengah (Selangit)
21. Muara Kati Baru II (Tiang Pumpung Kepungut)
22. Rantau Alih ((Suka Karya)
23. Kosgoro (STL Ulu Terawas)
24. Jadi Mulya I (Nibung)
25. Batu Kucing (Rawas ilir)

Sumber data : *BPMD Kabupaten Musirawas

Hingga 2011 Musirawas keluarkan Izin lokasi Perkebunan Seluas 238.332 Hektare

2012-01-10T17:03:00.002+07:00

MUSIRAWAS: Dinas perkebunan kabupaten Musirawas, Sumateraselatan mencatat hingga tahun 2011 lalu izin lokasi perkebunan di daerah tersebut luasnya mencapai 238.332 hektare tersebar di 21 kecamatan yang ada.

Dijelaskan oleh Kepala Seksi Perizinan Dinas Perkebunan kabupaten Musirawas, Aldar lahan izin lokasi perkebunan seluas 238.332 hektare tersebut diberikan kepada 22 perusahaan perkebunan, 3 pabrik karet dan 1 buah pabrik CPO (Crude Palm Oil). Sedangkan untuk izin lokasi perkebunan terbesar dimiliki oleh PT Lonsum (London Sumatera) seluas 49.000 Hektare yang tersebar di 6 kecamatan yaitu kecamatan Rawas Ilir, Karangdapo, Nibung, BKL Ulu Terawas, dan Muara Kelingi. Lalu yang terkecil luas izin lokasi perkebunan dimilki oleh PT Aruma Amin seluas 200 Hektare berlokasi di kecamatan Muara Beliti.

" Izin lokasi lahan perkebunan tidak dapat kita keluarkan lagi saat ini, kecuali ada perusahaan perkebunan yang habis masa izin lokasinya atau lahan yang telah diberikan tidak produktif atau tidak diolah sesuai peruntukkannya. Kita juga menghimbau agar perusahaan perkebunan yang mendapatkan izin lokasi untuk segera mengelola lahan mereka, sebab berdasarkan pantauan kami masih banyak perusahaan perkebunan yang belum mengelola lokasi perkebunannya. Seperti PT Lonsum dari luas izin lokasi 49.000 Hektare, yang produktif atau dikelola baru 46.000 hektare sisanya belum dikelolah, ' Jelas Aldar (10/1/12).

Ditambahknya dari 22 perusahaan perkebunan tersebut izin lokasinya yang sudah mengelola lahan mereka ada 6 yaitu PT. Lonsum, lokasi lahan dikecamatan Rawas Ilir, Karangdapo, Nibung, BKL Ulu Terawas, dan Muara Kelingi. PT Dwiraksa lokasi di kecamatan Muara Lakitan, BKL Ulu Terawas, dan beberapa tempat lain, PT Dendy Marker lokasi lahan kecamatan Rupit, PT Bina Saint lokasi kecamatan lakitan dan beberapa kecamatan lain, PT PHML lokasi lahan di Muara kelingi dan Kecamatan BTS Ulu Cecar, dan terakhir PT Djuanda Sawit di kecamatan Muara Lakitan.

Lalu sisa perusahaan lainnya berjumlah 16 perusahaan belum ada kegiatan dikarenakan belum selesainya ganti rugi lahan kepada kemasyarakat, dan pihaknya takut jika permasalahan ganti rugi tersebut menjadi berlarut-larut akan membuat perusahaan atau investor yang telah memiliki izin lokasi terancam dicabut. Dan permasalahan ganti rugi ini menjadi salah satu faktor dominan konflik diarea izin lokasi lahan termasuk juga 6 perusahaan besar yang telah mengelola sebagian lahannya.

Selain itu menurut Sulendro Sekretaris Dinas Perkebunan Musirawas, mulai dari tahun 2010 lalu pihaknya tidak lagi mengeluarkan izin lokasi lahan perkebunan untuk perusahaan atau investor, hal ini dikarenakan tidak ada lagi lahan yang diperuntukkan untuk lokasi perkebunan.

" dari tahun 2010 hingga 2011 lalu, Dinas perkebunan tidak lagi mengeluarkan izin lokasi lahan perkebunan untuk perusahaan, " Tegasnya(edosaman/Dedi Suhendra)

KPUD Lubuklinggau Akan Rekrut 3488 Perangkat Pilkada

2012-01-05T15:11:00.001+07:00

LUBUKLINGGAU : Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Lubuklinggau, Sumateraselatan berencana akan melakukan rekrutmen perangkat pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebanyak 3488 orang.

Dijelaskan oleh Devisi Teknis KPUD Lubuklinggau, Topandri jumlah adalah jumlah keseluruhan perangkat yang akan digunakan dalam tahapan pilkada daerah tersebut nantinya, dimana rinciannya adalah untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) KPUD membutuhkan 40 orang yang direkrut setiap kecamatan sebanyak 5 orang dari 8 kecamatan yang ada, untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan direkrut sebanyak 3 orang setiap kelurahnya dengan total 216 orang. Lalu KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ) sebanyak 7 orang setiap TPS (temapat Pemungutan Suara) yang berjumlah 400 TPS dengan total perangkat sebanyak 2800 orang yang akan direkrut.

" KPUD Lubuklinggau akan melakukan rekrutmen sebanyak 3488 orang perangkat pemilu yang terdiri dari PPK, PPS, KPPS serta perangkat lainnya dan akan dilakukan pada bulan Maret mendatang hingga akhir April 2012, dan kita harap agenda ini tidak ada halangan apapun. Sebab saat ini KPUD masih menunggu pencairan dana Hibah dari pemerintah daerah, " Ujar Topandri kamis (5/1/2012)

Selain itu untuk PPDP (Panitia Pemutahiran data Pemilih) pihaknya juga akan melakukan rekrutmen sebanyak 3 orang disetiap kelurahan yang ada, sehingga totalnya mencapai 216 dari 72 kelurahan, dan untuk memverifikasi data calon independen yang akan ikut mencalonkan diri KPUD menyiapkan Panitia Pemutahiran Factual Calon Independen (PPFCI) yang setiap kelurahnya akan direkrut sebanyak 3 orang.

Sedangkan ketua KPUD Lubuklinggau, Umar Zipin Marbe menambahkan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan konsoloidasi internal untuk menghadapi tahapan Pilkada daerah tersebut dan akan dimulai pihaknya pada bulan Maret mendatang. Ditambahknya untuk sementara data pemilih Lubuklinggau diestimasi sebanyak 180 ribu mata pilih dari jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 210 ribu jiwa.

" Saat ini kita sedang dalam tahapan konsoloidasi internal untuk menghadapi tahapan Pilkada ini, dan bulan Maret nanti merupakan jadwal rekrutmen kita untuk semua perangkat yang akan kita gunakan pada Pilkada kota Lubuklingau Mendatang, " Paparnya. (edosaman)

Nasib Guru Honorer Belum Jelas

2011-11-23T19:50:00.003+07:00

MUSIRAWAS : PEMERINTAHAN daerah kabupaten Musirawas, Sumateraselatan hingga saat ini belum dapat memastikan kapan agenda pengangkatan 227 guru Honorer (CPNSD) yang dibiayai oleh Anggaran Pengeluaran, Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah ( APBD) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) didaerah itu.

Menurut Bidang Pengadaan dan Penempatan Pegawai Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Musirawas, Andjar Sudisman, penerimaan dan pengangangkatan guru honorer kategori I yang dibiayai oleh APBN dan APBD yang berjumlah 227 orang serta kategori II yang merupakan honorer tidak dibiaya oleh APBN dan APBD yang terdata berjumlah 1426 orang serta penerimaan CPNS jalur umum belum dapat dilakukan karena pihaknya hingga pertenggahan bulan Novemver 2011 ini belum mendapatkan petunjuk dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat tentang hal tersebut.

" Hingga saat ini pemerintahan daerah belum mendapatkan petunjuk dari pusat untuk penerimaan CPNSD termasuk pengangkatan guru Honorer Kategori I maupun II serta jalu umum, namun kita berharap dalam waktu dekat ada kejelasan tentang hal tersebut sebab pemerintahan daerah masih berharap ada kemungkinan penerimaan CPNSD tahun ini" Ujarnya Rabu (23/11).

Ditambahkanya bahwa saat ini pemerintahan daerah sebelum ada keputusan dari pemerintahan pusat untuk penerimaan CPNS, pihaknya masih berpedoman pada keputusan bersama tiga menteri yaitu MENPAN (Menteri Pemberdayaaan Aparatur Negara), MENDAGRI (menteri Dalam Negeri), dan MENKEU (menteri Keuangan) nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 8000-632/2011 dan nomor : 141/PMK.01/2011 tentang Penundaan Sementara penerimaan CPNS tertanggal 24 Agustus 2011 lalu.

Pengurangan Jatah Jatah Penyebab Antrian BBM

2011-11-12T19:32:00.002+07:00

LUBUKLINGGAU : ANTRIAN pengisan bahan bakar minyak (BBM) diseluruh SPBU (singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di Kota Lubuklinggau, Sumateraselatan semakin panjang hal ini disebabkan karena pengurangan jatah oleh pihak PT Pertamina.

Pihak Disperindag ( Dinas Perindustrian dan Perdagangan) melalui Kabid Perdagangan Abu Hanifah membenarkan penyebab antrian pengisian BBM selama 1 pekan terakhir dikarenakan adanya pengurangan jatah BBM terhadap SPBU di kota tersebut terutama jenis bensin yang hingga saat ini untuk dua bulan yaitu bulan November dan Oktober tahun ini tingga menyisakan 4944 kl yang akan dibagikan ke 4 SPBU yang ada. Sehingga jatah rata-rata 26.000 ton setiap harinya dikurangi menjai 16.000 ton perhari untuk setiap SPBU yang ada.

" Antrian panjang yang ada merupakan imbas dari pengurangan stok BBM yang ada di Pertamina, sehingga jatah 26.000 ton setiap SPBU yang ada menjadi jadi 16.000 ton atau dikurangi rata-rata 10.000 ton. Namun yang kita takutkan adalah stok untuk hari natal dan tahun baru dikarenakan Kota Lubuklinggau merupakan daerah perlintasan, sehingga jika kondisi tersebut dibiarkan akan terjadi kekosongan stok BBM didaerah ini, " Ujarnya Sabtu (11/11) siang.

Ditambahnyanya untuk mengatasi hal tersebut pihaknya tetap melakukan pengawasan dengan menerjunkan pihak Pol PP ke setiap SPBU guna memantau penyuplaian BBM tersebut dan mengantisipasi spekulan agar tidak melakukan pembelian BBM jenis Bensin berulang-ulang. Dijelaskannya bahwa pembatasan yang dilalukan selama ini tetap dilakukan untuk sepeda motor dijatah hanya 5 liter, kendaraan roda 4 (empat) Rp. 100.000 atau sekitar 22,2 liter sedangkan untuk pengecer hanya diberikan sebanyak 25 liter dengan menyertakan surat keterangan usaha dari pihak berwenang setembat. Namun langkah kongret yang dilakukan pihak Disperindag untuk mengatasi masalah ini pihaknya telah mengajukan ke pusat untuk penambahan kuota jatah BBM di Kota Lubuklinggau.

Hal tersebut menurut Abu dilakukan dengan dasar keperluan komsumsi masyarakat untuk menghadapi hari Natal dan Tahun baru, selian karena sebagai daerah perlintasan dan transit, juga dikarenakan kebutuhan tersebut merupakan hal yang pokok. Karena itu ia berharap pihak pengelola SPBU dan Masyarakat untuk sama-sama memantau penyaluran BBM yang ada, dan dapat menghemat disebabkan kouto normal jatah daerah tersebut yang kian menipis.

Sedangkan Pihak SPBU Yondes (27) pegawai SPBU di kelurahan Megang kecamatan Utara II mengatakan antrian BBM saat ini bukan hanya untuk kendaraan bahan bakar bensin, namun jenis solar juga mengalami antrian yang cukup panjang. Hal itu terjadi satu pekan terakhir dan hingga saat ini antrian masih terus berlangsu.

" Yang kami tahu jenis bensin mengalami pengurangan jatah dari 260000 ton menjadi 16000 ton, sedangkan antrian kendaraan bahan bakar solar kami rasa terjadi karena takut dan kepanikan saja, sebab jatahnya masih tetap tidak ada pengurangan, ' Ujarnya Sabtu siang. (edosaman)

10 Jam Kota Lubuklinggau Tanpa Aliran Listrik

2011-11-12T19:31:00.001+07:00

LUBUKLINGGAU : SEPULUH jam seluruh wilayah Kota Lubuklinggau dan enam kecamatan diwilayah Kabupaten Musirawas, Sumateraselatan tanpa aliran listrik akibat pemeliharaan Gardu induk milik PLN ranting Lubuklinggau dilokasi Kelurahan Petanang kecamatan Lubuklinggau Utara I daerah itu.

Manajer PT PLN rayon Lubuklinggau Hasyim Asghari menyatakan, pihaknya telah memberitahukan hal ini kepada masyarakat melalui media untuk pemadaman tersebut dikarenakan rabu (9/11) dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib pihaknya melakukan pemeliharaan Gardu Induk Petanang yang memiliki kekuatan 340 MVA, sehingga hari rabu 9 November 2011 seluruh wilayah Kota Lubuklinggau yang berjumlah 6 kecamatan, 72 kelurahan dan 7kecamatan di kabupaten Musirawas diantaranya kecamatan Karangjaya, Karangdapo, Muararupit, dan Rawasulu,

" Hari ini seluruh kota Lubuklinggau dan 7 kecamatan dikabupaten Musirawas yang penyaluran aliran listriknya melalui gardu Induk petanang kami matikan, hal itu guna kegiatan pemeliharaan tahunan yang kami lakukan, jumlah pelanggan yang mengalami pemadaman tersebut berjumlah 55 ribu pelanggan. Ibarat kendaraan bermotor, kita harus mengadakan perawatan dan ganti oli agar alat yang kita miliki tetap awet, " Ujarnya Rabu (9/11) petang.

Ditambahkannya bahwa perbaikan Gardu Induk tersebut dilakukan oleh pihak P3B Sumatera (Penyalur dan Pusat Pengaturan Beban Sumatera) sebagai unit transmisi yang bertanggung jawab untuk memelihara Gardu Induk milik PLN setiap tahunnya. Dengan adanya pemeliharaan tersebut, diharapkanya pelayanan yang dilakukan oleh pihaknya kedepan dapat lebih baik.

Selain itu ia juga menjelaskan bahwa keluhan masyarakat yang sering terjadi selama ini terkait byarpet atau pemadaman listrik secara tiba-tiba dikota Lubuklinggau akhir-akhir ini kebanyakan disebabkan oleh faktor alam, seperti jaringan yang tertimpa kayu roboh dan karena angin. Namun ia mengakui bahwa secara teknis pihaknya memang belum memberikan pelayan yang cukup memuaskan, sebab itu pihaknya berjanji untuk meminimalisir kejadian tersebut dengan terus melakukan perbaikan jaringan dan pelayanan.

Ditempat yang berbeda, Iyut (34) salah seorang ibu rumah tangga Warga kota Lubuklinggau kelurahan Ceremeh Taba, kecamatan Lubuklinggau Timur II mengeluh pemadaman listrik yang dilakukan oleh PLN Ranting Lubuklinggau itu berakibat air untuk kebutuhan MCK (Mandi Cuci Kakus) mereka tidak terpenuhi, selain itu usaha rumah tangga mereka pun terhambat.

" Susah bener hidup di Kota Lubuklinggau, setiap hari selalu terjai mati lampu bagaimana unit usaha masyarakat akan maju dengan keadaan seperti ini. Setiap hari setidaknya lebih dari 2-3 kali byarpet, hal ini cukup memprihatinkan bagi kami yang baru akan memulai usaha, " keluhnya rabu (9/11) siang.

Ia berharap permasalahan ini tidak dibiarkan begitu saja oleh pemerintah daerah, sebab jika terus terjadi pemadaman listrik setiap harinya didaerah tersebut akan membuat perekonomian daerah akan mengalami penurunan drastis. Dan hal itu akan berakibat disemua sektor usaha dan kehidupan sosial masyarakat. (edosaman)

Bibit Ikan Gurami Langkah

2011-11-12T19:24:00.002+07:00

MUSIRAWAS: DALAM tiga bulan terakhir sejak bulan Agustus bibit ikan gurami di kabupaten Musirawas, Sumateraselatan mengalami kelangkaan hal ini disebabkan kurangnya minta baik dari petani ikan maupun pemerintah untuk membudidayakan jenis ikan tersebut.

Menurut Paimin (36) salah seorang petani ikan warga Desa Tanah Periuk Dusun 3 (tiga) Kecamatan Muarabeliti yang juga menjual dan menerima pesanan bibit ikan Gurami tersebut kelangkaan bibit ikan gurami terjadi sejak bulan September lalu, hingga saat ini pun permintaan bibit jenis ikan ini cukup banyak. Namun karena pihaknya harus mengambil dulu dari rekanan di Palembang permintaan untuk bibit ini sulit untuk dipenuhi, bahkan saat ini pun bibit ikan dari Kota Palembang juga mengalami kelangkaan.

" Jenis ikan gurami ini memang agak sulit didapat, selain karena tidak adanya pembibitan didaerah yang dilakukan secara berkelanjutan juga kurangnya nilai ekonomis bagi petani kebanyakan, disebabkan oleh lamanya waktu diperlukan untuk memanen ikan ini untuk siap jual, juga karena hanya dikomsumsi oleh kalangan tertentu sebab harga ikan ini setelah diolah cukup mahal." Ujarnya Sabtu Siang.

Ditambahnya pembibitan dan peternakan jenis ikan itu tidak dimintai oleh petani ikan kolam air deras. Hal ini juga yang menjadi penyebab mahalnya harga bibit ikan ini, yang bisa memesan biasanya untuk kebutuhan rumah tangga sekedar hobi atau petani ikan yang sudah memiliki relasi untuk penampungan jenis ikan ini. Harga ikan ini perkilo bisa mencapai Rp. 150 ribu jenis super, dan butuh waktu tahunan untuk mencapai bobot itu. Sedangkan untuk bibit ikan gurami ini dipasaran saat ini relatid mahal untuk 2,5 inc Rp.2.000,00 -, ukuran 2 inc Rp.1.500,00-, ukuran 1 inc Rp.1.000,00,-.sedangkan ukuran 0,5 inc berkisar Rp. 500,00,-

Terpisah Misman (37) pegawai kolam Seberoyot dua Warga Desa Tanah Periuk Dusun 1 (satu) Kecamatan Muarabeliti mengatakan hal yang sama kelangkaan ikan gurami disebabkan karena selain karena membutuhkan waktu 1-2 tahun untuk memanen, juga dikarenakan harganya perawatannya cukup tinggi sehingga petani ikan lebih memilih nila. Namun ia juga mengakui bahwa banyak juga masyarakat yang meminta bibit jenis ini untuk dibudidayakan.

" Selain Mahal jenis ikan ini memerlukan perawatan ekstra, dan untuk membudidayakannya cukup sulit dengan waktu 1-2 tahun baru bisa panen dianggap tidak ekonomis dan cenderung diabaikan pembibitannya, " Jelasnya.

Sedangkan Apran (40) warga kelurahan Watervang kecamatan Lubuklinggau Timur I yang biasa membeli bibit ikan Gurami di daerah kabupaten Musirawas mengatakan ia memilih ikan gurami dikarenakan selain tahan dengan segala penyakit juga daya tahanya terhadap kondisi air yang tidak mengalir cuku tinggi, namun saat ini ia mengalami kesulitan untuk mendapatkan bibit gurami untuk kembali mengisi kolam ikan miliknya dipekarangang rumahnya.

" Saya sudah dari bulan sepmtember kemarin mencari bibit ikan gurami, tapi hingga saat ini belum dapat. Biasanya setiap setahun sekali ikan gurami yang beratnya o,5 kilogram kita panen untuk dimakan sendiri dan ada beberapa keluarga yang memiliki usaha rumah makan membeli ikan tersebut. Dari 1000 bibit yang saya masukan dengan ukuran 2 inc dalam jangka 1 tahun bisa mencapai bobot 0,5 kilogram dijual dengan harga kisaran Rp.40.000,-00 dan biasanya dari seribu itu hanya 750 bibit yang bertahan." Paparnya.

Menurutnya bibit ikan gurami ini cocok untuk usaha sampingan rumah tangga, jika di budidayakan secara benar dari modal Rp. 1.5000.000,- untuk 1000 bibit gurami ukuran 2 inchi dalam satu tahun seperti pengalamannya dengan yang bertahan 750 bibit bisa menghasilkan Rp.30.000.000,- dengan bobot berat 0,5 kilogram dan dari hitungan biaya pakan dan perawatan dan faktor lainnya keuntungan bersih mencapai Rp.15.000.000,-.

H-2 Penumpang KA Eksekutif Sepi

2011-09-04T20:48:00.001+07:00

LUBUKLINGGAU : DUA hari menjelang idul fitri, stasiun kereta api kota Lubuklinggau, Sumateraselatan mengalami penurun penumpang, baik kereta siang selero maupun kereta malam sindang.

Dijelaskannya kereta selero siang tak seperti tahun sebelumnya mampu memberangkatkan penumpang rata-rata 1100 orang penumpang dan paling sedikit mampu memberangkatkan 900 penumpang. Namun tahun ini menjelang h-2 lebaran pihaknya hanya mampu memberangkatkan 850 penumpang padahal tarif ekonomi tidak mengalami kenaikkan.

" Biasanya H-2 ini kereta siang selero mampu mengangkut hingga 1100 penumpang, tapi siang tadi hanya 850 orang untuk Lubuklinggau-Palembang, sedangkan untuk malam ini jika memang kuaotanya penuh kita mampu mengangkut 570 penumpang, namun bisa dilihat hal itu sulit dicapai karena tak ada lonjakan penumpang. Gerbong eksekutif hingga pukul 20.30 baru terisi 100 kursi " Ujarnya minggu (28/8) malam.

Ditambahkannya bahwa dari h-4 hingga h-2 peminat kereta eksekutif kurang peminat, hal itu bisa jadi dikarenakan oleh harga tiket yang naik cukup tinggi dari RP.110.000,- menjadi RP.200.000,-, sedangkan untuk kereta bisnis peningkatannya tak terlalu tinggi karena pihaknya hanya menyiap 1 gerbong bisnis untuk kereta malam. Sedangkan untuk kereta ekonomi malam disiapkan 3 gerbong dengan jumlah kursi 100 kursi setiap gerbongnya dan 2 kursi eksekutif 90 kursi dan 90 kursi bisnis.

Selain itu untuk antrian tiket dan kondisi stasiun hingga H-2 tidak terjadi antrian yang panjang, hal ini dikarenakan kebanyakan penumpang memamfaatkan agen-agen yang ada dan memesan via telpon, sehingga antrian tidak terjadi terlalu panjang. Namun pihaknya tetap menghimbau agar berhati-hati terhadap barang yang bawaan penumpang, untuk dijaga dengan baik agar terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan. (edosaman)

Kadispora Musirawas : Gaung Sea Games Belum Sampai Kedesa

2011-09-04T20:47:00.001+07:00

MUSIRAWAS : PERHELATAN Sea Games yang akan diikuti oleh 11 negara yang akan diselenggarakan di Kota Palembang ibukota provinsi Sumateraselatan bulan oktober mendatang gaungnya belum sampai ke desa-desa di Kabupaten Musirawas.

Hal ini disampaikan oleh kepala dinas pemuda dan olahraga (Dispora) Musirawas, Heriyanto. Menurutnya dalam pidato pembukaan acara sosialisasi dan promosi Sea Games di Hotel Hazma Taba mengatakan bahwa penyelenggaraan acara ini bukan hanya untuk instansi pemerintah saja, namun peran masyarakat amat penting. Namun amat disayangkan menurutnya Gaung acara itu belum sampai kedesa-desa, terkhusus didaerah Musirawas.

" Gaung Sea Games belum sampai kedesa-desa, sebab itu saya meminta pihak provinsi menambah distribusi bendera-bendera peserta Sea Games untuk di kibarkan minimal di 21 ibukota kecamatan yang ada, " Jelasnya pada pidato pembukaan acara sosialisasi Sea Games, kamis (25/8) sore.

Selain itu agar gaungnya dapat terasa di semua wilayah dan desa, ia menyarankan agar pemprov juga melibatkan media Radio yang memiliki jangkauan keseluruh pelosok desa di Musirawas, terutama Radio-radio yang memiliki program lagu-lagu daerah yang digandrungi masyarakat pedesaan.

Serta untuk memaksimalkan sosialisasi itu, peran pengurus cabang (Pengcab) olahraga juga harus dimaksimalkan dengan memberikan fasilitas untuk bersosialisasi, seperti baju seragam Sea Games dan atribut lainnya untuk menjadi sarana promosi perhelatan tersebut. (edosaman)

DPRD kota Lubuklinggau Ajak Anak Yatim Buber

2011-09-04T20:45:00.002+07:00

LUBUKLINGGAU: DPRD kota Lubuklinggau, Sumateraselatan ajak anak yatim buka bareng dengan seluruh keluarga besar mereka di kantornya sebagai rangkaian kegiatan safari ramadhan.

Menurut salah satu anggota DPRD, Yulius dari partai PPDI kegiatan tersebutn tujuan untuk menigkatkan tali silaturahmi mereka serta meningkatkan kembali kepedulian dengan sesama anggota dan keluarga besar mereka, Menurutnya program sepert ini sangat penting apalagi dibulan suci ini, untuk menambah keyakinan dan kesempurnaan dalam menjalankan ibadah puasa.

" Hari ini untuk menyempurnakan kegiatan kita dibulan suci ramadhan ini dan meningkatkan ukhuwah islamiah kita melalukan buka bersama dengan mengajak anak-anak yatim piatu berbuka bersama kita, " Ujarnya rabu (25/8).

Ditambahnya dengan kepedulian terhadap anak-anak yatim piatu dan pondok pesantren, selain itu bentuk-bentuk kepedulian ini seharusnya bukan saja pada bulan romadhon bisa saja kita melakukannya pada bulan-bulan yang lain, agar kita tdak saja hanya berkutat pada urusan politik dengan sejumlah aktivitas yang pada, tapi urusan agama juga lebih penting katanya.

Ariyanto (11) salah seorang peserta undangan dari pondok pesanteren Hubbulaitam Lubukkupang kecamatan Lubuklinggau Selatan I, mengatakan dirinya hadir bersama teman-temannya berjumlah 40 orang dengan jumlah perempuan 20 dan laki-laki 20, yang kesemuanya berasalan dari pon-pes Hubbulaitam Lubukkupang.

" Kami sangat senang di undang berbuka bersama anggota dewan, karena kami belum pernah masuk kedalam gedung ini, dan saya berharap tahun berikutnya kami diundang lagi oleh pak dewan, " Katanya.

Sebelum melakukan buka bersama, keluarga besar ibu-ibu anggota dewan kota Lubuklinggau, memberikan sumbangan dan membagi sembako ke panti asuhan Al-Amin kelurahan Watervang, kecamatan Lubuklinggau Timur I. (edosaman/Indahprayogo)

Menjelang Lebaran Minuman Kaleng Susah Didapat

2011-09-04T20:43:00.002+07:00

LUBUKLINGGAU : MINUMAN kaleng berbagai merek di kota Lubuklinggau, Sumateraselatan susah didapat menjelang H-4 lebaran idul Fitri tahun ini.

Menurut Yani pemilik toko Langganan di kelurahan Linggau Ilir kecamatan Barat I mengatakan bahwa menjelang lebaran minuman kaleng menjadi pavorit masyarakat untuk di beli, bahkan mini market miliknya persediaan untuk minuman kaleng sperti cocacola dan sprit dan Sarang walet perharinya bisa mencapai 20 dus laku terjual, dan untuk H-4 ini banyak pelanggannya yang tidak dapat dilayani karena stoknya tidak ada.

" Harga minuman kaleng ini cukup tinggi berkisar RP. 75 ribu untuk minuman jenis sarang walet dan RP. 90 ribu untuk cocacola, meski demikian permintaan juga cukup banyak hal ini terbukti setiap stok yang ada selalu kekurangan, " Ujarnya jumat (26/8) siang.

Hal serupa juga diterjadi dibeberapa toko di pasar muara dan inpres Kota Lubuklinggau, kebanyakan stok minuman kaleng yang ada di toko mereka merupakan pesanan dari rekanan mereka, seperti kantor pemerintahan dan juga instansi-instansi lainnya. Jumlah yang mereka pesan juga cukup besar hingga ratusan dus.

Hal ini membuat masyarakat mengalami kesulitan utuk dapat membeli minuman kaleng guna persiapan lebaran tahun ini, selain harganya tinggi, juga susah didapat. Hal ini diungkapkan Farozi (42) warga kelurahan Batu Urip Taba kecamatan Lubuklinggau Timur I, menurutnya dirinya amat kesulitan untuk membeli minuman kaleng tersebut, bahkan ia harus memasuki beberapa toko untuk mendapatkan 2 dus minuman sarang walet untuk persiapan lebaran nanti.

" Susah mencari minuman kaleng sekarang, setidaknya harus berkeliling keberapa toko manisan dulu baru kita bisa mendapatkannya. Meski ditoko mereka ada minuman kaleng tapi semunya sudah ada pemiliknya. Seperti Toko Manisan Mas Bambang di dekat RSU Sobirin, stok mereka rata-rata sudah ada pemiliknya, jadi terpaksa kita harus ketoko-toko kecil dengan harga yang juga berbeda sedikit lebih mahal ketimbang toko Agen seperti Toko Mas Bambang atau minimarket dan Swalayan, " Ujarnya. Edosaman)

Dekopin Mura Kenalkan Pupuk Herbal

2011-09-04T20:32:00.003+07:00

MUSIRAWAS: Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kabupaten Musirawas, Sumateraselatan akan kembangkan produk pupuk herbal yang ramah terhadap lingkungan.

Hal ini disampaikan Ketua Jaringan Usaha Koperasi (JUK), Novriansyah, menurutnya pada Rapat Koordinasi 22 agustus 2011 lalu mengenalkan
produk HERBAFARM dari PT. Sidomuncul dalam acara Temu Usaha Koperasi yang juga diikuti oleh seluruh Pengurus Dekopinda Musirawas, Dekopinda Kota Lubuklinggau, DEKOPINWIL Sumatera Selatan, Dinas Koperasi dan UKM Kab Mura serta oleh Koperasi yang ada di Wilayah Kabupaten Musi Rawas.

" Acara Temu Usaha yang diprakarsai oleh Jaringan Usaha Koperasi Daerah (JUK DA) Dekopinda Musirawas ini, merupakan pengenalan terhadap produk pupuk herbal PT Sido Muncul yang mencoba memberikan solusi atas kelangkaan pupuk didaerah. Pupuk Herbal ini dapat digunakan untuk seluruh tanaman, dengan harga yang cukup terjangkau RP. 65 ribu perliter " Jelasnya rabu (25/8) malam.

Ditambahknya kelebihan pupuk ini terbuat dari sisa pembuatan jamu di Sido Muncul, sehingga aman bagi manusia termasuk jika dipersawahan kalau airnya untuk digunakan cuci dan minum. Selain itu bahan-bahan yang terkandung didalam pupuk sangat berguna bagi tumbuhan termasuk mengembalikan unsur yang dibutuhkan tanah, jadi tanahnya tetap subur.

Program ini dikatanya juga mendapat dukungan dari pihak Dewan Koperasi Wilayah Sumateraselatan,karena dari 15 daerah di Sumsel hanya 5 kab/kota yang Dekopinnya aktif dan dengan pengenalan pupuk herbal kepada masyarakat ini membuktikan bahwa Dekopin juga mampu membantu pemerintah dalam mencari solusi kelangkaan pupuk dengan memberikan alternatif. (edosaman)

Lintas Sumatera Mulai Ramai Kendaraan Pemudik

2011-09-04T20:27:00.001+07:00

MUSIRAWAS : JALAN Lintas Sumatera di kabupaten Musirawas dan Kota Lubuklinggau, Sumateraselatan pada h-4 mulai ramai kendaraan pemudik dari daerah pulau Jawa.

Menurut Kasat lantas, Kepolisian Resot Musirawas, AKP Syafruddin lalu lalang kendaraan pemudik hari ini mulai terasa, dari jalan poros muara beliti dan pantauan diposko ops ketupat disimpang 4 komplek perkantoran pemerintahan Musirawas kendaraan pemudik masih didominasi oleh kendaraan pribadi yang datang dari pulau jawa.

" Arus lalulintas pemudik yang melewati jalur lintas Sumatera sudah cukup ramai, bahkan dari kita pun saat ini banyak yang ngak bisa mudik, " Ujarnya jumat (26/8) malam.

Sedangkan dibeberapa ruas jalan poros di Kota Lubuklinggau berdasarkan pantauan dilapangan seperti di jalan Yos Sudarso kepadatan ini sudah amat terasa, di titik jalan poros seperti simpang tiga lintas pukul 13.45 Wib mengalami kemacetan hingga ratusan kilometer sampai di Jalan Ceremeh. Kemacetan ini pun diperparah dengan aktivitas kendaraan masyarakat yang mulai ramai untuk membeli keperluan persialan Idul Fitri.

" Hari ini baru terasa macetnya, biasanya macet di area ceremeh hingga simpang lintas, sedangkan dipasar mulai terminal lama hingga simpang tiga lama apotik Musirawas, jadi kalau sudah seperti ini pemerintah harus mensosialisasikan jalan alternatif biar macet tidak sepanjang ini, " Keluh Ryan (37) Warga kelurahan Tabajemekeh kecamatan Lubuklinggau Timur I.

Kemacetan tersebut katanya juga diperparah dengan banyaknya bus daik dari arah medan maupun dari arah pulau jawa yang memberhentikan kendaraannya di jalan poros, hal itu dikarenakan banyak kantor agen-agen perwakilan mereka berada di jalan poros. Dia berharap agar kelancaran lalu lintas dijalan poros dapat berjalan baik, pihak dishub maupun kepolisian harus lebih proaktif. Jika tidak selain kemacetan panjang, kecelakaan lalu lintas juga rentan terjadi dengan kondisi seperti ini.

Dilain pihak Loket bus Rhema Abadi melalui staff operasionalnya Crhistian Hadi Purna mengatakan bahwa kemacetan dijalan sekitar loket mereka dikarenakan selain oleh adanya lalulalang angkutan pergudangan, juga dikarenakan oleh aktivitas Winexpo Swalayan.

" Kemacetan yang terjadi dijalan Yos Sudarso, bukan karena kendaraan bus diloket-loket, sebab arus penumpang tahun ini menurun cukup tinggi hingga mencapai 35 % dari tahun sebelumnya yang rata-rata perhari mencapai45 penumpang arah lampung dan jawa. Tapi tahun ini paling tinggi hanya 35 penumpang, jadi untuk memenuhi kuota satu bus saja kita sulit, jadi tidak ada bus yang mangkal yang dapat menggangu arus lalu linta, " katanya jumat malam.

Ia juga menjelaskan bahwa untuk arus mudik mengunakan bus sebenarnya puncaknya pada H-5 kemarin untuk arah Lampung dan pulau jawa, dimana rata-rata setiap loket mampu memberangkatkan satu bus, untuk arus balik dikatanya akan terjadi kepadatan pada H+7 dan H+8, sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

Penurunan penumpang pada arus mudik kali ini menurut pihaknya selain karena armada yang kurang, juga dikarenakan ongkos Tusla mengalami kenaikkan mencapai 50 % yaitu saat ini seharga RP 350.000 untuk rute Jawatengah dan RP.300.000,- untuk rute Jakarta. (edosaman)

Wisma Atlit Sea Games Standar Hotel Bintang Tiga

2011-09-04T20:26:00.001+07:00

LUBUKLINGGAU : WISMA atlit SEA Games XXVI di Palembang, Sumatera Selatan direncanakan memiliki fasilitas yang sama dengan fasilitas hotel bintang tiga.

Menurut Irhamdi, kepala bidang pemberdayaan olahraga dinas pemuda dan olehraga (Dispora) Provinsi Sumela, letak Wisma Atlit ini berada ditengah-tengah Venues yang ada di kawasan Jakabaring dengan memiliki 3 group bangunan dan 4 lantai. Dengan kamar masing-masing group ada 123 kamar dengan total keseluruhan ada 369 kamar di wisma tersebut dengan fasilitas mewah, sedangkan daya tampung wisma ini sebanyak 2600 orang.

" Semua pernak-pernik dan interior wisma ini sesuai dengan petunjuk kementerian Olahraga, semuanya sama standarnya dengan apa yang dimiliki oleh interior hotel yang dikalisifikasikan bintang tiga. Dana yang digelontorkan untuk wisma itu cukup besar RP. 200 Miliar, dan saya yakin masyarakat Indonesia cukup mengenal gedung ini sebab tak bisa dilepaskan dengan sosok Nazaruddin yang sedang jadi sorotan publik. Padahal dalam pembangunan fisik wisma atlit ini provinsi tidak mendapatkan apa-apa, bahkan biaya operasional pun kita tak dapat" Ujarnya kamis (25/8) saat sosialisasi dan promosi Sea Games di Hotel Hazmas Taba Lubuklinggau.

Ditambahkannya bahwa untuk interior dan pernak-pernik dan moubilier yang ada didalam wisma seperti tempat tidur, sofa dan sebagainya tahun ini di ajukan anggarakan sebesar RP.30 Miliar, namun hanya disetujui kementerian Olahraga sebesar RP. 20 Miliar. Sedangkan untuk semua proses tenderisasi moubiler itu serta pengurusan fasilitas dilakukan langsung oleh kementerian Olahraga.

Ditambahkannya untuk ruang serba guna diwisma Atlit tersebut mampu menampung sebanyak 2500 orang, sehingga ruangan tersebut direncanakan digunakan sebagai tempat komsumsi dan ruang makan para atlit yang bertanding nantinya di Event SEA Games ini. Dan hingga saat ini pembagunan fisik kesemua wisma Atlit tersebut sudah mulai rampung hingga mencapai 80 % lebih. (edosaman)

Dewan Minta Pemkot dan Aparat Kepolisian Tingkatkan Keamanan

2011-09-04T20:24:00.001+07:00

LUBUKLINGGAU : TINGGINYA kerawanan sosial dan tindakan kejahatan akhir-akhir ini membuat anggota DPRD Kota Lubuklinggau, Sumateraselatan gerah, dan meminta pihak pemerintah dan aparat meningkatkan keamanan.

Raden Syailendra salah satu anggota DPRD daerah tersebut dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS) mengatakan bahwa tingginga kerawanan sosisal dan tindakan kejahatan perlu disikapi, sebab menurutnya hal itu akan membuat keresahan dikalangan masyarakat dan membuat image daerah diluar memburuk. Menjelang idul Fitri tahun ini katanya keluhan masyarakat tentang tindakan kejahatan, pencurian dengan kekerasan mulai meningkat, seperti tindakan perampokan baru-baru ini menjadi perhatian masyarakat atas kinerja pemerintahan daerah dan instansi vertikal.

" Saya berharap dengan tingginya kerawanan sosial dikalangan masyarakat pemerintah daerah dan aparat kepolisan haru proaktif menyikapi ini serta melakukan antisipasi sedini mungkin, apalagi menjelang hari raya idul fitri biasanya kejahatan dan tindak kriminal akan meningkat. Sebab itu saya berharap kepolisian dapat melakukan patroli hingga ke gang dan daerah-daerah yang sulit dijangkau, agar dapat menekan hal tersebut, " Katanya rabu (25/8) malam.

Selain itu dikatanya keamanan tersebut memang bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat kepolisian, juga tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. karena itu dikatanya Walikota Lubuklinggau harus mengeluarkan surat himbauan atau edaran kepada instansi dibawahnya untuk mengaktifkan kembali poskamling. Namun hal itu juga selain melibatkan tingkat pemerintahan terkecil seperti RT dan Lurah, elemen lain seperti karang taruna dan Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) juga harus ikut dilibatkan.

Dijelaskannya bahwa untuk konsep sebuah daerah yang menitik beratkan konsep pemerintahannya pada perdagangan dan jasa faktor keamanan merupakan hal yang pokok yang harus dijaga dan dipelihara, sebab hal itu akan membuat pada investor dapat merasa nyaman menanamkan modal mereka didaerah guna mempercepat laku pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Tanpa jaminan keamanan dan tingginya tindakan kejahatan tentunya akan membuat siapapun datang kedaerah tersebut was-was dan tidak tertarik untuk menanamkan modal mereka. Hal ini artinya slogan daerah sebagai daerah yang kondusif untuk berinvestasi sebagai kota barang dan jasa, harus dibuktikan dengan meningkatkan standar keamanan daerah. (edosaman)

SKPD Harus Bayar Gaji PNS 26 September 2011

2011-09-04T20:22:00.002+07:00

MUSIRAWAS: MENUYUSUL dikeluarkannya Peraturan Menteri keuangan Republik Indoensia (RI) Nomor : 138/PMK-05/2011 tanggal 22 Agustus 2011 lalu, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Pendapatan (DPPKAD) Musirawas, Sumateraselayan, Gotri Suyatno meminta seluruh SKPD untuk membayar gaji PNS didaerah itu pada tanggal 26 September 2011 mendatang.

" SKPD harus konsisten membayar gaji pegawainya pada tanggal 26 nanti, sebab isi PermenKeu tersebut telah mengatur tentang petunjuk pelaksanaan pembayaran gaji PNS dan pensiun tahun ini dan dibayar pada tanggal 26 september nanti, " Jelasnya rabu (25/8) siang.

Ditambahkannya dengan demikian ia berharap beban PNS untuk menghadapi cuti bersama dan idul fitri tahun ini dapat diringankan, sebab sebelum ada petunjuk dari Permenkeu tersebut tentu gaji akan dibayar pada tanggal 1 dengan effektifnya tanggal 5 september. Sebab itu saya mengharapkan dengan kebijakan ini, PNS dapat memberikan kinerja yang lebih baik dan dapat menikmati cuti bersama dan idul fitri bersama keluarga dengan nyaman.

Diakuinya bahwa jika kebijakan tersebut tidak ada, kalangan PNS cukup merasa kesulitan untuk merayakan lebaran dan cuti bersama tahun ini, sebab hanya gaji yang mereka harapkan untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka untuk merayakan idul fitri, dikarenakan harapan untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada mereka tidak dapat dilakukan karena tidak ada payung hukumnya. Namun hal itu, jika ada SKPD yang memberikan sah-sah saja sebagai bentuk penghargaan kepada pegawainya atas kerja-kerja selama tahun ini. (edosaman)

Pertandingan Sea Games Hanya Dua Tempat Dalam Satu Kota

2011-09-04T20:19:00.002+07:00

MUSIRAWAS:PELAKSANAAN SEA Games XXVI 2011 dikota Palembang, Sumateraselatan hanya akan mengunakan 2 tempat untuk 22 cabang olah raga yang akan dipertandingkan yaitu Area Sport Center Jaka Baring dan Kampus.

Hal ini disampaikan oleh kepala bidang pemberdayaan olah raga dina pemuda dan olah raga (Dispora) Sumaterselatan, Irhamdi menurutnya event internasional itu yang akan dikuti oleh 4500 atlit dan 2500 official tidak akan melakukan pertanding diluar kota Palembang yang membutuhkan banyak waktu, sebab tempat pertandingan semua cabang olah raga pada Sea Games ini hanya dilakukan di area Jaka Baring dan Kampus, dimana dari 22 cabang olehraga yang dipertandingkan ada 16 venues di area Jaka Baring dan sisanya ada area kampus.

" Untuk menyukseskan acara Sea Games ini, kita memberikan pelayanan fasilitas yang cukup baik kepada peserta, sebab mereka tak perlu takut lagi akan kondisi fisik atlit mereka, karena tempat pertandingan tidak dilakukan lintas daerah. Hanya di Kota Palembang. Dan agar lebih maksimal lagi pemerintah membangun 13 gedung venues baru yang menghabiskan anggaran RP. 1,6 Triliun untuk pembagunan fasilitas olah raga standar internasional yang kesemuanya dari anggaran APBN," paparnya kamis (25/8) sore saat sosialisasi dan promosi Sea Games di Hotel Hazmas Taba yang diadakan oleh pemkab Musirawas.

Ditambahkannya bahwa untuk area Jaka Baring pemerintahan provinsi memiliki lahan 700 hektar yang 350 hektarnya telah diperuntukan pembangunan sarana dan prasana olahraga, didaerah itu ada 16 venues pertandingan dimana antara satu tempat pertandingan cabang dengan cabang lain dapat ditempuh dengan berjalan kaki.

Dan saat ini sedang dibangun 8 venues baru yang dianggarkan dari APBD provinsi yaitu diantaranya pembagunan Venues Kolam Renang yang dibuat untuk 10 lintasan yang terbaik kedua setelah negara China, lalu Venues Baseball, Soft ball, Panjat Tebing, Sky Air, Petanque dan lainnya. (edosaman)

Ketua Dewan Minta Pemkot Awasi Harga Sembako

2011-08-20T01:05:00.001+07:00

LUBUKLINGGAU : KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau, Sumateraselatan, Hasbi Assadiki meminta pemerintah daerah bersama-sama pihaknya awasi kemungkinan terjadinya kelonjakan harga sembako dan daging menjelang Idul Fitri 1432 H.

Menurutnya sudah menjadi ritual saat menjelang hari raya sembako dan daging serta barang-barang lainny seperti bahan dapur mengalami kelonjakan harga. Hal itu dikarenakan selain karena permintaan yang tinggi, juga dikarenakan jalur distribusi barang itu sendiri yang kadang terkendala baik dari agen maupun dari produsennya. Hal itu diperlukan antisipasi bersama-sama antara pemerintah daerah dan legilatif serta masyarakat agar tidak terjadi kelonjakan harga yang diluar ambang batas.

" Kita berharap lebaran kali ini, harga sembako dan daging serta bahan dapur tidak mengalami kenaikkan signifikan, karena itu pengawasan dari leading sektor dalam hal ini pemkot dan komisi II dari legislatif amat diperlukan, guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan spekulasi pasar yang diluar ambang batas. Tentu masyarakat akan keberatan jika harga daging misalnya menembus harga RP.150.000,-/kilogramnnya, sebab itu kita juga berencana akan melalukan pemantauan langsung kepasar-pasar bersama komisi II, " Ujarnya Senin (15/8).

Selain itu dirinya juga berharap hasil pantauan yang dilakukan Dinas Perdagangan, Industri dan koperasi (Disperindagkop) kesejumlah pasar swalayan dan tempat lain tentang barang kadaluarsa dapat secara jujur di informasikan kepada masyarakat, sebab hal itu disaat menjelang idul fitri ketika stok barang yang dibutuhkan masyarakat tak tersedia, biasanya spekulan dan toko-toko sering mengeluarkan barang-barang yang kadaluarsa.

Sedangkan Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop, melalui staffnya Dedy Aprian mengatakan memang pihaknya telah melakukan sidak ke beberapa toko dan supermarket di daaerah itu diantara SM Swalayan, Sinar Baru, Ceria dan beberapa toko lainnya pada minggu lalu tidak ditemukan barang-barang yang kadaluarsa dan rusak.

" Memang kita sudah melakukan kunjungan ke supermarket-supermarket untuk pengawasan barang-barang yang kadaluarsa, namun kita tidak menemukan itu, " Terangnya Senin (15/8) siang.(edosaman)

Hasbi Asadiki : Tak Bisa Melarang Mobil Dinas Dibawa Mudik

2011-08-20T01:03:00.002+07:00

LUBUKLINGGAU: KEBIASAAN pejabat daerah dan jajarannya di Kota Lubuklinggau, Sumateraselatan mengunakan mobil dinas untuk mudik kekampung halaman tidak bisa dilarang karena himbauan dan larangan yang dikeluarkan tidak pernah di patuhi.

Hal ini disampaikan oleh ketua DPRD Kota Lubuklinggau, Hasbi Asadiki menurutnya pelarangan mengunakan mobil dinas untuk mudik oleh kepala dinas, dan jajarannya tak perlu dilakukan, sebab selama ini himbauan sudah pernah dilakukan namun tetap saja hal itu dilakukan. Namun semestinya kendaraan dinas yang digunakan untuk mudik jangan disalah gunakan untuk kepentingan lainnya yang negative.

" Kita tak bisa melarang, cuma ita berharap kendaraan itu digunakan hanya untuk mudik saja. Jangan sampai kelonggaran yang diberikan disalah artikan dengan memamfaatkan kendaraan dinas untuk kepentingan lain, dan saya berharap Walikota dapat memberikan penjelasan tentang pengunaan mobil dinas tersebut kepada bawahannya, " Jelasnya Senin (15/8) pagi.

Ditambahkannya bahwa secara manusiawi pelarangan itu juga tak bijak untuk mereka yang ingin mudik lebaran bersama namun tidak mempunyai kendaraan, ada baiknya juga menurutnya kendaraan dinas itu digunakan mereka. Hal itu sebagai bentuk apresiasi kerja mereka selama 1 tahun, karena hari raya idul Fitri hanya satu kali dirayakan.

Dilain pihak salah satu tokoh pemuda dan seniman Silampari yang pernah bersekolah di STIE Mura tamat 2010 lalu, Moehamadien Binarno ia berpendapat kendaraan dinas tidak boleh dibawa mudik, tidak ada satu alasan pun yang dibenarkan memakai kendaraan dinas selain untuk kepentingan dinas ( negara ), dengan alasan bahwa mudik adalah aktivitas pribadi yang bukanlah bagian dari kedinasan.

" Jadilah pejabat yg bermental Pejuang jangan jadi yang bermental Pecundang. Pejuang adalah yg berani mengorbankan kepentingan diri pribadi untuk negara dan rakyatnya, sedangkan Pecundang adalah yg selalu mengorbankan kepentingan negara untuk kepentingan pribadinya." Tegasnya Senin (15/8) siang. (Edosaman)

Stok Darah Musirawas Kosong

2011-08-20T01:00:00.002+07:00

MUSIRAWAS : Stok darah yang tersedia di Palang Merah Indonesia cabang Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, saat ini mengalami kekosongan sudah hampir sepekan.

"Stok darh golongan A, golongan AB, dan Golongan O kosong. Kita hanya ada 10 kantung lagi darah yang merupakan pesanan untuk keadaan darurat. Karena itu kita berharap kepada para pendonor yang bersedia menyumbangkan darahnya untuk segera mendatangi sumah sakit atau kekantor PMI" kata Kepala Unit Transfusi Darah pada PMI Cabang Musi Rawas dan Lubuklinggau, Tusan selasa (15/8).

Stok yang tersimpan di bank darah RS dr Sobirin tersebut kata dia diterima dari kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Ia berharap dalam waktu dekat ini akan mendapat tambahan darah dari kegiatan serupa. Karena jika tidak terjadi menurutnya kemungkinan persedian untuk antisipasi mudik menjelang Idul Fitri akan mengalami kendala.

Kegiatan donor darah pada tahun 2011 ini kata dia tidak mengalami peningkatan meski sering instansi pemerintah yang melaksanakan kegiatan sosial, diharapkan kegiatan-kegiatan seperti ini nantinya akan diarahkan juga pada kegiatan sosial mendonorkan darah sehingga pemenuhan kebutuhan darah bagi pasien yang akan menjalani operasi di kedua daerah dapat terpenuhi. (edosaman)

Sumur Warga Mulai Kering

2011-08-20T00:57:00.002+07:00

LUBUKLINGGAU: DAMPAK kemarau tahun ini mulai dirasakan warga Kota Lubuklinggau, Sumateraselatan dibeberapa kelurahan kekeringan sumur warga mulai terjadi.

Menurut Ali Hanafiah (40) Warga kelurahan Batu Urip RT 05 kecamatan Lubuklinggau Timur I kekeringan sumur mereka terjadi sepekan ini, dan untuk mandi serta cuci mereka terpaksa harus berjalan jauh mengunakan air sunga Kelingi. Selama ini menurutnya air sumur milik mereka jarang mengalami kekeringan, dan hal tersebut cukup menghambat ibadah mereka untuk kegiatan berbuka dan sahur.

" Agak repot minggu-minggu ini, di RT kelurahan Batu Urip ini banyak yang mandi dan cuci ke sungai kelingi, sebab air sumur sudah ngak ada lagi. Kalau pun ada keruh dan sulit untuk digunakan untuk mencuci, " Ujar selasa (15/8).

Hal Senada diutarakan Dedi Hardianto (29), Warga Kelurahan Kaliserayu RT 05 kecamatan Lubuklinggau Utara II, air sumur yang biasa mereka gunakan saat ini kondisinya amat buruk dan keruh . Bahkan dibeberapa rumah tetangga ada yang mengalami kekeringan sama sekali.

" Airnya keruh, tak bisa kita gunakan untuk menucuci piring, makanan ataupun untuk mandi. Namun karena tidak ada solusi lain, terpaksa kita mendiami airnya hingga lumpur dan tanahnya turun baru bisa kita gunakan untuk mandi, sedangkan untuk cuci kita harus merendamnya hingga 1 hari, " Katanya.

Sedangkan menurut kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau, Johan Imam Sitepu kekeringan yang dialami beberapa kelurahan diwilayah daerah itu dikarenakan berkurangnya daerah resapan air yang ada saat ini, juga dikarenakan tingginga pembangunan ruko dan pengembangan tempat usaha. Hal tersebut membuat terjadinya perubahan pola iklim di kota Lubuklinggau.

" Kita belum mendeteksi adanya kekeringan yang akut sementara waktu, namun kekeringan sumur warga bisa jadi dikarenakan oleh musim kemarau, juga dikarenakan tingginya pembangunan ruko dan tempat usaha, sehingga ruang untuk resapan air berkurang. Hal lain dikarenakan berkurangnya pepohonan rindang , dan keenganan dari pemilik ruko dan tempat usaha menanam pohon untuk menjaga sirkulasi iklim, " Paparnya Selasa (15/8).

Pihaknya berharap kedepan ruko dan tempat usaha agar menyiapkan lokasi untuk penanam pohon meski tak boleh rimbun setidaknya mampu menyerap karbondioksida yang ada, sebab menurutnya perubahan iklim yang terjadi dikota Lubuklinggau seperti kekeringan sumur-sumur warga yang merupakan tanggung jawab bersama. Jadi katanya alangkah bijaknya jika semua pelaku usaha, dan masyarakat saling menginggatkan dan bahu-membahu menjaga lingkungan, agar sirkulasi iklim dapat terjaga. (Edosaman).

WWarga Watervang Pawai Obor sambut HUT RI ke 66

2011-08-20T00:53:00.001+07:00

LUBUKLINGGAU: MENYAMBUT HUT RI ke 66 Ratusan Warga Kelurahan Watervang kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumateraselatan lakukan pawai obor

Menurut Ahad Burniat, salah satu panitia acara tersebut mengatakan bahwa acara pawai ini diikuti oleh ratusan warga yang dipusatkan di area di Masjid Baiturahman
Kelurahan Watervang. Rute Pawai ini dimulai Masjid Baiturrahman dan berkeliling kampung yaitu menuju Jalan Duku 2 Menuju , lalu Lorong Pakjo, Masjid Al-Ikhlas kembali Ke Baiturahman.

" Acara ini dilakukan untuk memperingati 17 Agustus dan momen proklamasi kemerdekaan 45 yang juga bertepatan dengan 17 Ramadhon, acara dimulai saat pulang sholat teraweh. Suksesnya acara ini juga berkat dukunga 7 RT sekelurahan watervang, setidaknya ada sekitar 300 Anak Anak dan remaja di dukung masyarakat dan sekitarnya antusias mengikuti pawai ini yang kita mulai pukul 20.45 WIB hingga pukul 10 25 Wib, " Ujarnya Selasa malam (16/8).

Dijelaskanya bahwa acara tersebut dipimpin oleh ketua Panitia Supriono, dirinya dan tokoh karang taruna setempat Dwi Hartanto. Pawai itu sendiri langsung dilepas oleh lurah kelurahan watervang, Irwan DP Siregar,

Disamping itu untuk memperingati HUT RI tersebut, panitia dan karang taruna kelurahan Watervang bukan hanya melakukan pawai obor saja, namun berbagai cabang lomba lainya juga akan dilakukan seperti hari minggu dan senin kemarin yaitu :
untuk tingkat anak-anak 4-7 tahun diadakan lomba
1. mewarnai
2. Do'a Sehari Hari
3. Hafalan Surat Pendek

Tingkat TPA 7-12 tahun
1. puisi islami
2.Pildacil
3.Cerdas Cermat
4. Hafalan Surat Pendek
5.Doa Sehari Hari

Tingkat Remaja
1. MC
Tilaawah
3. Pidato

Bengkel AC Butuh Bantuan Modal

2011-08-20T00:34:00.003+07:00

LUBUKLINGGAU: BENGKEL servis AC kendaraan roda emapat milik Herman yang telah beroperasi hampir empat tahun dibilangan jalan Yos Sudarso kelurahan Tabajemeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I, kota Lubuklinggau, Sumateraselatan butuh suntikan modal.

" Setiap hari konsumen yang datang cukup lumayan, paling sedikit satu harinya 2 hingga 3 mobil dihari-hari biasa. Sebab lebih dari 5 kendaraan perhari kita tidak dapat melayani, selain tempat yang kecil, juga tenaga teknisnya juga tak ada. Saya hanya punya satu kenek, sebab keterbatasan modal, " Ujarnya jumat sore (19/8).

Modal yang dibutuhkan bengkelnya rencananya untuk melengkapi alat-alat bengkel yang ada masih kurang memadai. Dengan penghasilan rata-rata RP.200.000, hingga RP.400.000,- kotor perhari, menurutnya tak dapat menjalankan usahanya secara maksimal. Meski diakuinya dibulan Ramadhan menjelang Idul Fitri peningkatan kendaraan meminta jasa bengkelnya untuk mengisi Freon dan servis AC cukup meningkat hingga 50 % dari rata-rata dua hingga tiga kendaran perhari menjadi lima hingga 7 kendaran.

Ditambahkannya konsumen yang datang kebengkelnya biasanya bukan hanya ingin mengisi Freon AC kendaraan mereka, terkadang mereka meminta cek seluruh kondisi AC kendaraannya. Hal ini membutuhkan waktu paling sedikit setengah jam, sesuai dengan kondisi kerusakannya, namun hingga saat ini menurutnya pelanggan yang dimilikinya cukup lumayan. Hal ini disebabkan dirinya selalu memberikan pelayanan ekstra kepada pelanggannya. Seperti saat mengisi Freon, pihaknya juga memberikan pelayan gratis untuk pengecekan kondisi AC kendaraan secara keseluruhan.

Ia berharap jika ada program pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah dirinya sangat berharap diberikan pinjaman modal untuk memajukan usahanya, sebab dari beberapa tahun lalu ia berusaha mencari dukungan modal atau bapak angkat hingga saat ini belum didapatinya.(edosaman)

Pembekalan Petugas Teknis Revbun

2011-08-17T00:02:00.002+07:00

DINAS perkebunan kabupaten musirawas propinsi sumateraselatan mengadakan pembekalan untuk tenaga teknis lapangan bidang revbun tahap II,bertempat di ball room hotel hakmaz taba syariah senin(13/6),

acara pelatihan pembelakan tenaga teknis lapangan revbun tersebut resmi di buka oleh kepala dinas perkebunan kab musirawas Ir. H. Ramdani, M.Si, dengan narasumber sebanyak dua orang yaitu Nugraha Pangarso dan mustopa dari jakarta,

Dalam sambutannya ia berharap dengan adanya pelatihan ini dapat meningkatkan kvabilitas dan kualitas tenaga teknis revbu dilapangan sehingga dapat menguatkan kelembagaan kelompok tani dan petani yang ada di pedesaan,

"saya berharap acara ini dapat meningkatkan kvabilitas dan kualitas petugas teknis revbun dilapangan" katanya "sehingga mereka dapat menguatkan kelembagaan kelompok tani dan menyiapkan petani yang prima hingga dapat diantarkan ke pihak Bank"lanjutnya.

karena selama ini program revbun yang diajukan ke pihak bank banyak yang tidak di setujui, itu semua dikarenakan pengetahuan kelompok tani dan petani yang ada masih kurang tentang persayratan program revbun itu sendiri.

selain itu juga ia berharap petugas yang sudah mengikuti pembekalan ini dapat menerapkan pengetahuan yang ia peroleh ke kelompok tani dan petani sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pihak bank.(Ariyansyah)

Bengkel, Tune Up Mulai Mulai Ramai Order

2011-08-16T23:42:00.001+07:00

SEMAKIN dekatnya mudik hari raya IdulFitri 1432 H bengkel kendaraan dan Tune Up di wilayah Kota Lubuklinggau, Sumateraselatan mulai kebanjiran order.

Hal ini disampaikan Eko (35) pemilik bengkel Tune Up dan Ganti oli di bilangan Jalan Yos Sudarso kelurahan Batu Urip Taba Kecamatan Lubuklinggau timur I, menurutnya kondisi menjelang hari raya lebaran ini pihaknya mengalami peningkatan konsumen hingga mencapai 30 persen lebih. Biasanya mereka yang datang kebanyakan untuk melakukan pengecekan kendaraan mereka untuk berangkat mudik.

" Minggu kedua Ramadhan ini belum terlalu ramai, cuma dibandingkan dengan hari-hari biasa kita mengalami peningkatan konsumen. Kalau seharinya biasanya yang datang hanya berkisar 3-4 kendaraan, sekarang menjadi 5-7 kendaraan perhari. Dan biasanya sepekan menjelang lebaran seperti tahun sebelumnya bisa sehari ada 10 -15 kendaraan yang datang meminta perawatan tune up, ganti oli , " Ujarnya selasa (15/8).

Hal itu merupakan rezeki tahunan yang juga dinanti oleh setiap pelaku bisnis, bukan hanya pengusaha perbengkelan atau Tune Up tapi juga pelaku usaha lainnya. Ia juga menyarankan bahwa untuk pemudik yang mengunakan kendaraan roda empat agar melalukan pengecekan secara menyeluruh kendaraan mereka, meski agak repot namun menurutnya hal itu lebih baik ketimbang ada permasalahan diperjalanan. Apalagi biasanya saat mudik, pengendara biasanya membawa serta keluarga dengan demikian sebaiknya sedini mungkin meminimalisir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di perjalanan.

Sedangkan Yanto (46) pemilik bengkel ketok dan cat kelurahan Batu Urip di kecamatan Lubuklinggau Timur I mengatakan bahwa menjelang lebaran tahun ini kebayakan pelanggan yang datang ke tempatnya untuk meminta pengecatan kendaraan dan menservis body kendaraan mereka untuk dibawa mudik.

" Kebanyakan konsumen yang datang hanya meminta menservis bodi kendaraan mereka, dan mengecat tempat-tempat di body kendaraan mereka yang lecet atau penyot, alasan mereka supaya enak dilihat saat mudik nanti, " paparnya selasa (15/8). (edosaman)

13 Kecamatan Terima Dana PNPM 2010

2010-10-12T16:57:00.002+07:00

politiksaman.com-Musi Rawas (12/10), 13 kecamatan dari 21 kecamatan di Kabupaten Musi Rawas,Sumatera Selatan mendapatkan kucuran dana Hibah dari world Bank dalam kerjasama pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri-Perdesaaan (PNPM-MP) APBN Tahun Anggaran 2010 sebesar 24,6 Miliar yang merupakan Bantuan Langsung Kemasyarakat (BLM).

"Hal ini merupakan kerjasama pemerintahan pusat dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat di pedesaaan, " ujar Ali Sadikin Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Selasa (12/10).

Selain itu menurutnya penyertaan penguatan dana (BLM) dari APBD Musi Rawas untuk ke 13 kecamatan tersebut mencapai 6,150 miliar dimana jika di totalkan dana PNPM-MP dari BLM APBN dan APBD Mura mencapai 30,750 Milar.

13 kecamatan tersebut diantaranya Kecamatan Tugumulyo mendapatkan total BLM sebesar 1,5 Miliar, Muara Kelingi 3 miliar, Ulu Rawas 3 Miliar, Rupit 3 miliar, Bts Ulu 3 Miliar, Muara Beliti 2 Miliar, Karang Jaya 3 Miliar, Nibung 2 Miliar, Muara Lakitan 2,250 Miliar, Rawas Ulu 2,250 Miliar, Jayaloka 1,250 Miliar, STL Ulu Rawas 2,250 Miliar dan Megang Sakti 2,250 Miliar.

Dana PNPM tersebut selain untuk pembangunan infrastruktur berupa fisik juga berupa dana simpan pinjam perempuan (SPP) dan Tahun 2009 lalu program PNPM ini berhasil membangun 4 jembatan di Desa Muara Kulam Kecamatan Ulu Rawas. (polsaman)

Kadis DTPH Mura Bantah Tudingan LSM

2010-10-11T22:51:00.001+07:00

politiksaman.com-Musi Rawas (11/10), Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (DTPH) Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Hendy UP membatah tuduhan telah melakukan proses tenderisasi pengadaan 100 unit Hand Tractor senilai Rp. 3,3 lebih di Dinasnya yang dituding rekanan dan LSM Sumpah Undang-undang (SUU) telah di tenderkan dan dipaksakan.

" Saat ini kita belum melakukan tenderisasi, karena hal itu tentu melanggar Keppres 80 tahun 2003. Namun pengumuman tentang kegiatan tersebut memang telah dimuat dimedia lokal dan nasional. Rasanya ada kesalah fahaman tentang hal ini, " kata Kadis DTPH Mura, Hendy UP.

Ia juga menambahkan bahwa prosesi tenderisasi pengadaan Hand Tractor yang dipermasalahan oleh masyarakat tersebut masih dalam pengodokan panitia untuk persiapan proses tenderisasi, dan ia menjamin bahwa transparansi kegiatan pengadaan ini akan dilakukan. Dan ia mempersilahkan masyarakat untuk memantau langsung proses ini.

Sebelumnya Rekanan dan SUU mempertanyakan Tender 100 Hand Tractor proses tender pengadaan 100 unit Hand Tractor di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Kabupten Mura dipertanyakan. Adalah rekanan dan Koordinator Sumpah Undang Undang (SUU) mempertanyakan keabsahan proses tender tersebut.

“Informasi dari rekanan atau kontraktor pengadaan 100 hand tractor senilai Rp 3,3 Milyar dianggarkan pada APBD Perubahan 2010. Nah kenapa APBD Perubahan belum disyahkan tender sudah dilaksanakan. Bahkan informasinya akan diumumkan dan tampaknya ada semacam arahan khusus,” tegas Herman Sawiran.

Herman berharap masalah ini ada penjelasan dari DTPH agar tidak memicu masalah di kemudian hari, serta adanya multi tafsir dari semua kalangan dan masyarakat Mura. (polsaman)

APBD Perubahan Mura Disetujui DPRD

2010-10-11T22:12:00.001+07:00

politiksaman.com-Musi Rawas (11/10), Rancangan peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan kabupaten Musi Rawas (Mura), Sumatera Selatan akhirnya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Menurut ketua komisi I, Alamsyah A Manan Perda APBD Perubahan tahun anggaran 2010 ini tidak mengalami banyak perubahan dari KUA dan PPS yang telah dibahas beberapa waktu lalu, hanya saja ada satu SKPD yang mengalami perubahan penambahan anggaran sebesar Rp. 3 Miliyar.

" Penambah yang terjadi didinas Pertanian atau Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura berkisar 3 miliar, dan Perda APBD Perubahan tersebut tadi pagi telah ditanda tangani oleh Bupati dan ketua DPRD Mura, " ujar Alamsyah.

Terpisah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Gotri Suyatno mengutarakan bahwa setelah disahkan Raperda APBD Perubahan tersebut menjadi Perda, besok Badan Anggaran DPRD Mura serta eksekutif akan mengantarkan hasil pengesahan ini ke provinsi selasa (12/10). Dotri juga mengatakan hal sama dengan ketua komisi I, bahwa tidak ada perubahan signifikan dari apa yang telah dibahas beberapa waktu lalu melalui mekanisme DPRD.

" Tak ada perubahan, tetap seperti yang telah di sampaikan pada paripurna tentang KUA dan PPS waktu itu, dan alhamdulilah tinggal persetujuan Gubernur Sumsel, " Katanya.

Dari anggaran APBD Perubahan tahun 2010 ini anggaran untuk bagian Humas Sekda Mura mencapai Rp. 6 Miliar lebih dan untuk anggaran beiaya langsung dan tidak langsung 21 kecamatan mencapai kisaran rata-rata hampir Rp. 1 miliar. (polsaman)

Massa Bakar Fasilitas PT MHP

2010-10-11T21:06:00.002+07:00

politiksaman.com-Musi Rawas (11/10), Ratusan massa dari Desa Trianggun Jaya dan Bumi Makmur Trans HTI Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan membakar kantor dan Mess karyawan milik perusahaan perkebunan PT. MHP.

" Massasudah kumpul sekitar pukul 7 malam, awalnya massa dari Suban ulu Muara Enim dan SP 6 bumi Makmur datang ke SP 5 Desa Trianggun Jaya, karena mendengar ada lahan warga Sp 5 seluar 1/4 hektar digusur PT. MHP, lahan itu yang dianggap Status quo berdasarkan kesepakatan dan surat keputusan Bupati Mura. Lalu massa mulai tak terkendali membakar Came (Mess karyawan-Red) di Sp5 " ujar Indra Warga Sp 5.

Menurutnya setelah itu jam 8 pagi camat Muara lakitan masuk ke Sp 5 Desa Trianggun Jaya dan warga 3 desa ini bergerak menuju Came (Mess karyawan) unit 9. Karena negosiasi warga dan PT MHP gagal, massa tak puas dan kembali melakukkan pembakaran Came di unit 9 sekitar pukul 10 pagi. Masih belum puas massa kembali bergerak ke daerah Kemang Kantor PT. MHP. Namun massa tak berhasil melakukan niatnya untuk membakar kantor tersebut, sebab beberapa tokoh masyarakat mulai turun dan meminta massa untuk mundur.

Sebelumnya menurut Indra yang juga tokoh pemuda dari Forum Rakyat Menguggat (FRM) yang sempat mendampingi masyarakat HTI dalam kasus sengketa lahan ini mengatakan hal ini sebetulnya merupakan akumulasi dari keputus asa-an warga karena masalah sengketa lahan dan batas wilayah Desa yang tak kunjung selesai oleh Pemerintahan daerah, serta arogansi PT MHP yang selalu meneror warga dengan ancaman pengusuran. Padahal sudah ada kesepakatan bersama antara warga dari Sp 5,6,9,10,11 dan PT MHP yang difasilitasi Pemkab Mura untuk tidak mengusur lahan diarea status quo dan warga tak boleh menambah lahan garapan. Namun PT MHP selalu saja melakukan pelanggaran atas hal tersebut. Ia juga menjelaskan, jika sengketa ini tak kunjung selesai, bisa saja hal ini akan terulang lagi.

Sementara itu Wakil Bupati Musi Rawas, Hendra Gunawan meminta kepada pemerintahan kecamatan dan Desa untuk melakukan pemantuan dan melakukan pencegahan hal seperti ini terulang lagi dengan memamfaatkan potensi aparatur yang ada didesam serta bekerjasama dengan unsur Tripika.

" Kita mestinya dapat meminimalis kejadian-kejadian seperti itu, termasuk juga masalah teroris dan gangguan keamanan lainnya dengan bekerja sama dengan unsur Tripika, mengaktifkan kembali poskampling dan memberlakukan tamu wajib lapor selama 1x24 jam secara konsisten. Dan yang terpenting adalah membangun jaringan intelejen desa yang berguna untuk meredam gejolak yang ada, " katanya dalam rapat koordinasi perangkat daerah di kantor Kesbang Linmas, Senin (11/10).

Sedangkan kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnakertrans), Achmad Murtin menyayangkan tidak adanya koordinasi yang dilakukan pihak PT MHP dalam menyelesaikan sengketa lahan dan melakukan penggusuran diwilayah yang menjadi bagian dari tanggung jawab Dinasnya.

" Mestinyakan PT MHP jika akan melakukan kegiatan apakah itu pengusuran harus berkordinasi dulu dengan pihak terkait, jangan asal maunya saja. Jika terjadi hal seperti ini, kan semua ikut repot. Padahal mereka tahu sejarahnya daerah ini amat sensitif karana sengketa lahan ini telah lama terjadi antara masyarakat Trans HTI dan PT MHP, tahun lalu juga terjadi Bentrok yang menelan korban sekitar 45 orang polisi Muara Enim luka-luka dengan modus yang sama, kok diulangi lagi " tegasnya.

Hal ini menurut ia adalah pelajaran yang berharga bagi pemerintahan daerah, dan sduah semestinya permasalahan didaerah tersebut diselesaikan, karena akan terus menjadi api didalam sekam.

Info terakhir pasukan Brimob dari Kabupaten Muara Enim yang masuk kedaerah Sp 5 Desa Trianggun Jaya tersebut telah ditarik mundur digantikan kepolisian dari Polres Mura masuk yang langsung dipimpin oleh Kasat Intelkam Mura. (polsaman)

Komisi II : Masalah Penambangan Galian C Tak perlu Kometar Berlebihan

2010-10-08T22:16:00.003+07:00

politiksaman.com-Lubuklinggau (08/10), Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan meminta semua pihak untuk menghormati keputusan bersama yang telah diambil oleh Legislatif dan Eksekutif untuk aktifitas di lokasi penambangan Galian C Sungai Ulu Malus Kelurahan Petanang Kecamatan Lubuklinggau Utara I.

" Kita harus menghormati proses yang telah berjalan, dan saat ini status lokasi penambangan Galian C sungai Malus dapat dikatakan sebagai Status Quo. Dan tak perlu dikomentari secara berlebihan permasalahan ini, sebab masyarakat Kota Lubuklinggau sudah cukup cerdas dan mengerti permasalahan. Sebab nanti malah akan menjadi blunder dan mengaburkan arti yang sebenarnya, " Ujar Juru Bicara Komisi II, Hermansyah Masyaris (08/10).

Selain itu menurut politisi Hanura ini, mengajak pengelola daerah kedepan untuk lebih jeli dan cerdas dalam memamfaatkan potensi dan kekayaan alam yang ada dikota Lubuklinggau. Hal ini menginggat dengan minimnya potensi alam yang dimiliki dengan batas wilayah yang kecil menurutnya jika tak cerdas dalam mengelola dan memanagenya bisa jadi akan membuat permasalahan sosial kedepannya bagi daerah ini.

Ia juga menjelaskan bahwa semua potensi alam, apakah itu galian C, maupun kekayaan hutan mestinya di mamfaatkan secara efesien, cerdas dan memberikan mamfaat ekonomi secara nyata bagi PAD Lubuklinggau. Karena Menurutnya hal ini diperlukan agar dikemudian hari permasalahan serupa tak teruang lagi, karena itu perlu sebuah orientasi kedepan tentang pemamfaatan potensi dan kekayaaan daerah.

Ditambahkannya bahwa dengan kondisi geografis Lubuklinggau, yang hanya memiliki 11 ribu lebih Hutan lindung tentunya jika tak dijaga dan dikelola secara jeli, dapat dipastikan Lubuklinggau akan mengalami permasalahan sosial dan gejala alam yang akut, oleh karena itu menurut pendapatnya pemerintahan daerah kedepan harus lebih selektif dalam memberikan izin prinsip pada perusahaan penambangan galian C atau investor yang akan menanamkan investasi yang bersinggungan dengan kekayaan alam daerah ini.

Untuk itu menurutnya pernyataan ketua DPRD kota Lubuklinggau yang menjelaskan bahwa bukan hak Dewan untuk menutup aktifitas penambangan Galian C tersebut mesti dikaji secara seksama oleh semua kalangan di kota Lubuklinggau sebab tugas dari DRPD adalah Pegawasan, Legislasi dan Budgeting.

Dan dalam pengambilan keputusanpun harus melalui proses serta mekanisme yang jelas dan tidak menyalahi tatib yang ada. Dalam kasus penambangan Galian C ini, ia mengatakan bahwa keputusan dan sikap DPRD Lubuklinggau akan disampaikan oleh Ketua DPRD setelah proses mekanisme yang akan dijalankan. Dan hal tersebut akan mereka lakukan dengan rapat koordinasi atau lintas fraksi yang akan mereka lakukan dalam waktu dekat antara komisi II dan III, baru kemudian keputusan DPRD Lubuklinggau dapat dihasilkan. Dan saat ini DPRD kota Lubuklinggau tak bisa mengeluarkan sikap apapun setelah kesepakatan penutupan aktivitas galian C beberapa waktu lalu dengan pihak eksekutif.

Sebelumnya di media massa Wakil Walikota Lubuklinggau, SN Prana Putra Sohe mengajak semua pihak untuk menyikapi permasalahan galian C di Ulu Malus, Kecamatan Petanang Ilir, Kecamatan Lubuklinggau Utara I, secara proporsional.

Ia yakin telah ditutupnya lokasi tambang mungkin ada masyarakat sekitar tidak bisa membeli rokok, khususnya bagi warga yang bekerja pada perusahan galian C.

“Saya yakin perekonomian masyarakat sekitar juga terganggu akibat ditutupnya galian C itu,” pungkasnya.

Dan Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, Hasbi Asadiki mengatakan, tugas membuka dan menutup aktivitas galian C di Sungai Malus bukanlah tugas DPRD. Namun, kewenangan itu berada di tangan eksekutif, dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau sebagai eksekutornya.

“Kalau untuk membuka dan membongkar aktivitas galian C di Sungai Malus, itu bukan tugas DPRD. Namun, tugas DPRD hanya mencari solusi terbaik terhadap permasalahan ini. Caranya dengan duduk satu meja bersama pihak eksekutif untuk mencari jalan keluar,” ungkap Hasbi, kepada wartawan koran ini di ruang kerjanya, Selasa (5/10).

Namun, melalui berbagai pertimbangan pihak legislatif dan eksekutif sepakat galian C di Sungai Malus ditutup sementara hingga menemukan jalan keluar terhadap permasalahan ini.

Ditambahkan Hasbi, jika mencakup lahan, para pengusaha wajib melakukan reklamasi terhadap lingkungan dari lokasi kegiatan mereka. “Kita memahami, Kota Lubuklinggau harus mencari material dalam hal pembangunan di Kota Lubuklinggau. Dimungkinkan lokasi penambangan akan kita koordinasikan lagi dengan pihak eksekutif untuk lebih mempertimbangkan dalam hal pengawasan dan izinnya ke depan,” pungkas Hasbi.(polsaman)

Sistem SIAK Mura Terkendala Pengadaan Sofware dan Hardware

2010-10-08T17:32:00.007+07:00

politiksaman.com-Musi Rawas (08/10), Penerapan Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Musi Rawas (Mura), Sumatera Selatan yang di rencanakan selesai pada oktober tahun ini terkendala oleh belum tersedianya perangkat keras (Hardware) dan pengoperasian Sofware yang ada.

" Kita belum memiliki printer dan pengoperasian Sofware masih menunggu penginstalan, " ujar Sekretaris Kecamatan Selangit, Tegi Bayumi.

Namun ia berpendapat target yang di rencanakan pemerintahan daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Didukcapil)akan terealisasi, sebab saat ini pihaknya telah menyebarkan formulir pendataan yang telah di berikan Didukcapil.

Hanya saja menurut Tegi, peran serta masyarakat amat perlu, sebab tanpa dukungan dari semua kalangan SIAK yang merupakan bagian dari pembuatan KTP Elektronik akan sulit tercapai.

Hal sama juga diungkapkan oleh Camat Muara Beliti, Indra Bazid yang mengatakan saat ini pihaknya telah siap untuk menjalankan program ini karena, baik Software maupun hardware yang mereka miliki telah mulai berjalan, dan kedepan hanya perlu pelantikan operator agar pembuatan KTP Elektornik yang diharapkan dapat di buat dikecamatan segera terlaksana.

Lain halnya Camat Tiang Pungpung Kepungut (TPK), Musadik Nanguning mejelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan verifikasi data yang telah diberikan Disdukcapil, sedangkan permasalahan Hardware yang berupa printer dan komputer saat ini telah tersedia. namun permasalahan Sofware saat ini sedang ditangani oleh pihak Disdukcapil.

Sedangkan pihak Disdukcapil melalui Kabid Informasi, Tanang mengatakan saat ini program SIAK telah mencapai 98 % persen terlaksana, dan hanya 2 kecamatan yang masih dalam penyiapan penyediaan perangkat Lunak (Sofware0 dan keras (hardware) yaitu kecamatan Lakitan dan Karang Jaya.

Ia tak membenarkan bahwa permasalahan mendasar saat ini adalah penyediaan perangkat lunak dan keras ditingkatan kecamatan, namun masalah operator untuk mempermudah program SIAK tersebut agar dapat segerla terlaksana pembuatan KTP elektronik dengan cepat di kecamatan, mereka akan langsung mendapatkan pelatihan dari pusat.

" Kita amat berharap program ini berjalan sesuai dengan rencana, memang kendala kita ada pada pengadaan perangkat Lunak dan keras dikecamatan, namun jika operator dan perangkat telah tersedia. Kedepan masyarakat akan lebih mudah membuat KTP Elektonik, dan waktunya lebih singkat hingga hanya 1 hari, " jelas Tanang.

Selain itu kamera dan fotografer ditingkatan kecamatan juga masih menjadi kendala, karena masih banyak belum tersedia, selai itu juga dukungan dari perangkat desa yang masih belum menyadari pentingnya program ini. Sebab masih banyak perangkat desa seperti kepala Dusun yang tak serius menjalankan pengisian formulir F.1.O.1 yang disebarkan, sehingga data tentang golongan darah, status pekerjaan serta status perkawinan banyak yang kosong.

Saat ini Sidukcapil dalam anggaran APBD Perubahan mendapatkan kucuran dana sebesar 800 juta lebih untuk menyukseskan program SIAK ini, dan hal ini dipergunakan untuk menyiapkan semua jaringan LAN (Sofware) dan perangkat Keras untuk mencetak KTP Elktronik.(polsaman)

Pemadaman Listrik Melampaui Batas Mahasiswa Serbu PLN

2010-10-07T22:59:00.005+07:00

politiksaman.com-Musi Rawas (07/10), Buntut dari pemadaman listrik lebih dari batas waktu yang dijanjikan pada pukul 16.00 Wib petang tadi, akhirnya kantor PT.PLN Ranting Lubuklinggau, di serbu (demo) puluhan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) kota Lubuklinggau, malam ini (07/10).

Para mahasiswa tersebut melakukan orasi didepan kantor PT. PLN yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Watervang,Lubuklinggau Timur tersebut. Bukan hanya orasi,para pendemo membakar dua buah ban bekas di depan kantor tersebut. Tak pelak aksi yang dilakukan menyebabkan arus transportasi di ruas Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum)tersebut sempat menjadi perhatian pengguna jalan.

Dalam orasinya,mahasiswa tersebut meminta kejelasan dari pihak PT. PLN Ranting Lubuklinggau karena molornya jadwal pemadaman. Mereka menuding pihak PLN melakukan pembohongan public. Karena menurut mereka, janji pihak PLN akan menyalakan listrik pukul 4 sore tidakditepati,bahkan hingga pukul 9 malam saat mereka mulai berorasi didepan kantorPT.PLN listrik juga dinyalakan.

“Janji kalian jam empat sore listrik kembali dihidupkan, tapi sampai sekarang saja belumada khabar, pihak PLN telah melakukankebohongan public,”ujar Taufik salah seorang pengunjukrasa dalam orasinya,semalam.

Dia juga mengatakan,dengan kondisi seperti ini,dirinya mengajak seluruh masyarakat kota Lubuklingau untuk melakukan aksi boikot bayar tagihan listrik. Karena menurutnya,pelayanan yang diberikan pihak PLN sangat tidak sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang ada.

“Kalau kita lambat bayar listrik,kita langsung didenda, malahan meteran dicabut,kalau lampu mati sehari semalam seperti ini meraka tidak peduli, bahkan tidak ada yang bersedia memberikan keterangan,”tukasnya.

Sementara itu, Iswadi, ketua GMNI kota Lubuklingau dalam orasinya mengungkapkan,manajer PT.PLN Ranting Lubuklinggau untuk segera diganti. Karena menurutnya, saat ada masyarakat yang hendak mengadu atau mengkonfirmasi masalah listrik,yang bersangkutan tidak pernah bersedia ditemui.

“Kita meminta manajer PLN diganti karenayang bersangkutan tidak becus dalam mengelola manjemen PLN di Lubuklinggau. Lubuklinggau ini kota, namun kondisinya seperti desa tertinggal, gelap gulita,”teriaknya.

Dirinya juga mengatakan, kalau hingga besok (08/10) listrik di Kota Lubuklingau belum juga menyala,mereka akan kembali berorasi dengan mengajak massa yang lebih banyak, serta melakukan penyegelan kator PT. PLN Ranting Kota Lubuklinggau.

Selain menyuarakan kekesalan mereka akibat pemadaman listrik melalui batas waktu yang ditentukan mereka memaksa agar pihak PLN menjelaskan penyebab kematian yang melewati batas tersebut. Melalui perwakilannya, Herman, pihak PLN ranting kota Lubuklinggau menjelaskan penyebab kematian itu karena pemasangan kobelko gardu induk Petanang, Lubuklingau Utara belum selesai.

“Kami meminta maaf, karena pimpinan kami sedang berada di gardu induk mengawasi pemasangan kobelko di sana,jadi tidak bisa menemui adik-adik sekalian untuk menjelaskan ini. Kami juga meminta maaf kepada masyarakat atas pemadaman ini,”jelasnya.

Sebelumnya saat dihubungi via telepon tadi malam kepala divisi ditribusi PT. PLN Ranting Lubuklinggau Salam mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan pergantian kobelko di gardu induk Petanang Lubuklinggau Utara. Awalnya pihaknya memprediksikan listrik dalam wilayah kota Lubuklinggan dan sebagian wilayah Kabupaten Musi Rawas akan normal jam 4 sore kemarin.

‘’ Kami meminta maaf kepada masyarakat kota Lubuklinggau, mungkin untuk malam ini listrik belum bisa dinyalakan karena sedang dalam perbaikan di gardu induk. Memang awalnya kita memperkirakan jam empat sudah kembali normal, namun sekarang saja kita masih terus bekerja memasang kobelko di gardu induk ini,’’ ungkapnya tadi malam.

Sejak pukul 07.00 WIB pagi kemarin, seluruh jaringan listrik diwilayah kota Lubuklinggau dan beberapa kecamatan di Musi Rawas seperti Kecamatan Terawas, Karang Jaya, Muara Rupit, dan Rawas Ilir mengalami pemadaman. Informasi yang disampaikan oleh pihak PLN pemadaman hanya akan berlangsung selama sembilan jam. Namun hinga tadi malam, listrik belum juga dinyalakan, dan hal itu yang memacu elemen mahasiswa dari GMNI kota Lubuklingau melakukan unjukrasa semalam.

Khwatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam aksi tersebut,puluhan aparat kepolisian dari Polres kota Lubuklinggau melakukan pengamanan ketat didepan kantor PT.PLN ranting kota Lubuklinggau. Menurut kepala bagian operasional Polres Kota Lubuklinggau Komisaris Polisi (Kompol) Rifka Fathoni,seluruh satuan di Polres Lubuklinggau disiagakan dilokasi unjukrasa tersebut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sementara itu,Kasat Intel Polres kota Lubuklinggau Ajun Komisaris Polisi (AKP) Bambang S mengungkapkan aksi yang dilakukan oleh elemen mahasiswa tersebut tanpa ada koordinasi sebelumnya kepada mereka. Namun menurutnya,selagi aksi yang dilakukan sebatas menyampaikan orasi, aksi tersebut tidak akan dibubarkan.

“Kalau mereka hanya orasi dan bakar ban silahkan saja,namun kalau sudah melebihi batas kewajaran akan kita ambil tindakan,karena memang merekatidakada koordinasi sebelumnya,“ungkapnya. (polsaman)

Masyarakat Kecam Batal Dilantiknya Sekda Mura

2010-10-07T22:21:00.005+07:00

politiksaman.com-Musi Rawas (07/10), Masyarakat kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan kecam atas batalnya dilantiknya pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Mura, Sulaiman Kohar kemarin (06/10). Padahal ucapan selamat diseluruh media lokal di Musi Rawas dan Lubuklinggau oleh tokoh dan elemen masyarakat telah beredar.

"Apa alasan tidak dilantiknya Sekda Mura, apa karena masalah Suban IV yang sedang disengketakan sekarang, sehingga batal dilantik dengan alasan tidak dihadiri oleh Bupati dan Wakil Buapti Mura," ujar Edy Supriyadi, Aktivis Aliansi Masyarakat Musi Rawas Menguggat (AM3).

Selain itu menurutnya hal ini mesti diklarifikasi oleh pemprov agar masyarakat Mura dapat mengetahuyi secara jelas alasan batal dilantinya calon Sekda Mura tersebut. Insiden ini cukup mengejutkan dan membuat masyarakat semakin tidak simpatik terhadap kinerja Pemerintagan Gubernur Sumatera Selatan, Alek Noerdin.

Sedangkan Ketua Hukum dan HAM Front Perlawanan Rakyat (FPR), Andre Novanto mensinyalir hal ini kental dengan nuansa politik yang sedang berkembang akhir-akhir ini termasuk masalah sengketa suban 4 yang sedang diperebutkan saat ini.

"Jika batalnya dilantik Calon Sekda Mura oleh imbas dari permasalahan Suban 4, hal ini menunjukkan bahwa gubernur sumsel kekanak-kanakan. Sebab Mura juag adalah bagian dari provinsi ini, mestinya permasalahan masyarakat harus di utamakan, dan tugas dari Bapak Alek Noerdin adalah menjaga keutuhan dan stabilitas politik daerah, " paparnya.

Kejadian ini menurut bapak 3 anak ini akan berimbas pada hubungan daerah dan provinsi yang bisa jadi tidak akan harmonis kedepan, dan tentunya akan merugikan semua pihak. Bisa jadi tuntutan untuk pemekaran daerah dengan memisahkan diri dari Sumsel yangs elama ini diinginkan masyarakat dan elit Kabupaten Musi Rawas akan semakin gencar.

Ia mencontohkan saat ini ada dua gerakan yang meminta untuk terjadinya pemisahan dengan wilayah provinsi Sumsel yaitu Komite Persiapan Pembentukan Sumatera Tengah (KP3 Sumteng) dan Gerakan Provinsi Mura Darussalam. Gerakan ini diprediksi akan meningkat intensitasnya menurut Andri karena pemprov tak mampu mengakomodir kepentingan yang berkambang saat ini di Mura.

Ditempat terpisah, Kepala bagian Hukum (Kabag Hukum) Mura, Nawawi ketika dimintai keterangan terkait batalnya dilantik Sekda Mura, mengatakan bahwa ia merasa tak ada kendala untuk melantik sekda Mura dan ia merasa terkejut hal ini bisa terjadi.

"Setahu saya tak ada UU atau peraturan yang mengharuskan pelantikan sekda harus dihadiri oleh Bupati dan Wakil bupati. bukankah Bupati telah diwakilkan dan hal ini amat mengejutkan dan bagi maasyarakat Mura adalah preseden buruk. Hal ini akan kita laporkan dengan Bupati Mura, " ungkap Nawawi melalui ponselnya (07/10).

Sebelumnya pihak Mendagri dimedia massa mengatakan bahwa pelantikan sekda tak mesti dihadiri oleh Bupati dan Wakil bupati, hal ini hanya sebuah etika. namun jika keduanya berhalangan dapat diwakilkan. (polsaman)

4 Kandidat Akan Rebut Kursi Ketua PAN MURA

2010-10-05T18:25:00.004+07:00

politiksaman.com-Musi Rawas (05/10)- Empat orang kandidat akan bertarung untuk memperebutkan posisi ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional kabupaten Musi Rawas, dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke III, Rabu dan Kamis 6-7 Oktober.

Kandidat tersebut dua berasal dari pengurus internal DPD Musi Rawas masing-masing Toyeb Rakembang senbagai sekretaris DPD serta M. Soleh sebagai wakil ketua. Sedangkan dua kandidat lain yaitu Sambas berasal dari DPD PAN kota Lubuklinggau serta Yuzakkir Mahmud yang merupakan mantan Asisten I Setda Musi Rawas. Sedangkan ketua DPD PAN Musi Rawas masa bhakti 2005-2010 A. Bastari tidak mencalonkan diri.

Ketua panitia pelaksana musyawarah daerah DPD PAN ke III Musi Rawas I Wayan Kocap mengatakan, keempat nama kandidat tersebut saat ini sudah dikirim ke DPP PAN. Namun belum ada yang mendapatkan rekomendasi dari DPP.

“Masa penjaringan dan pendaftaran sudah kita tutup dan kita ajukan ke DPP, memang hingga hari ini belum ada rekomendasi, kemungkinan besok (hari ini) sudah keluar nama yang direkomendasi oleh pihak DPP,” jelasnya.

Dia mengatakan, pelaksanaan Musda akan dilaksanakan selama dua hari 6 dan 7 Oktober Tahun nanti, bertempat dihotel Hakmaz Taba Lubuklinggau. Hari pertama Musda, akan dilaksanakan registrasi para pemegang hak suara. Sedangkan hari kedua mengagendakan mendengarkan laporan pertangungjawaban ketua dan pengurus DPD PAN periode 2005-2010.

Sementara itu, sekeretari ketua panitia Musda Fery Fy mengatakan, jumlah pemegang hak suara dalam pemilihan ketua DPD PAN Musi Rawas sebanyak 323 suara. Suara tersebut berasal dari DPW 1 suara, DPD 3 suara, DPC 42 suara, serta pengurus ranting 277 suara. Sedangkan tekhnis pemilihan, kandidat yang berhasil merebut 50% + 1 pada putaran pertama, dialah yang terpilih sebagai ketua.

“Pemegang hak suara di DPD adalah ketua, sekretaris dan bendahara, sedangkan untuk DPC ketua dan sekretaris, serta untuk ranting atau tingkat desa dan kelurahan adalah ketua ranting,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, dalam pelaksanaan pemilihan, pihaknya akan memberi rentang waktu kepada pemegang hak suara untuk menggunakan hak pilihnya. Namun pihaknya akan memberikan batasan waktu yang relevan.

“Waktu pemilihan sesuai dengan jadwal tanggal 7 oktober dimulai sekitar pukul 12 siang, kita berikan batas waktu bagi yang belum memberikan suara hanya pada hari itu juga, kalau dalam batas waktu yang diberikan yang bersangkutan tidak dating, suaranya abstain,” jelasnya.

Sementar itu ketua DPD PAN Musi Rawas A. Bastari mengungkapkan, alas an dirinya tidak mencalonkan diri kembali karena ingin melakukan regenerasi kepengurusan kepada yang lain. Dirinya menolak jika alasannya tidak mencalonkan diri kembali karena ada tekanan ataupun terganjal aturan partai. Dirinya berharap siapapun yang terpilih nanti, berarti itu adalah pilihan terbaik.

“Saya ingin ada regenerasi kepemimpinan di PAN, dengan memberikan kesempatan yang lain, siapapun yang menang nanti dirinya berharap agar dapat menjaga nama baik dan meningkatkan kwalitas partai serta dapat menjaga kekompakan partai. Satu hal yang penting, dia harus bisa membesarkan partai,” ujarnya.

Terpisah salah seorang kandidat, M Toyeb Rakembang saat dikonfirmasi terkait pencalonannya menolak berkomentar banyak. Malahan dirinya mengatakan, batal mencalonkan diri.

“Saya batal, saya lebih merekomendasikan pencalonan saya kepada Sambas,” ujarnya singkat. (TG)

Wujudkan Mura Darussalam Bupati Perintahkan Hidupkan Majelis Taklim

2010-09-29T00:07:00.006+07:00

politiksaman.com-Musi Rawas (28/09), Bupati Musi Rawas (Mura), Sumatera Selatan Ridwan Mukti, memerintahkan kepada seluruh camat untuk menyelenggarakan serta menghidupkan pengajian dan majelis taklim mulai dari desa hingga kecamatan masing-masing guna mewujudkan Mura Darussalam.

"Saya ingin dalam lima tahun ini sesuai dengan visi Bupati Mura yakni mewujudkan Mura Darussalam, maka setiap desa harus terwujud jamaah pengajian bulanan. Serta melaporkan kegiatan tersebut kepada Bupati Mura secara langsung," perintah Ridwan, pada acara pelantikan Kepala Desa (Kades) di Lapangan Distrik Agropolitan Kecamatan STL Ulu Terawas, Selasa (28/09).

Bupati juga memerintahkan kepada Kades untuk memasyarakatkan Al Quran di tengah-tengah masyarakatnya. Hal itu bertujuan supaya masyarakat berlomba-lomba untuk mengkhatamkan Al Quran, sehingga semakin hari semakin banyak masyarakat yang mengkhatamkan Al Quran.

"Apabila masyarakatnya banyak yang mengkhatamkan Al Quran serta mengikuti pengajian visi Bupati dapat terwujud dengan baik. Maka dari itu, kegiatan ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan Mura Darussalam," lanjutnya.

Dia menambahkan, apabila ada desa yang belum terwujud pengajian, maka mulai sekarang untuk dibentuk pengajian. Kalau jamaahnya kurang, harus ditingkatkan kembali selama enam tahun ini. "Saya inginkan kepada seluruh camat mengadakan pengajian tingkat kecamatan setiap bulannya. Demikian pula untuk pengajian tingkat Kabupaten Mura yang akan dilaksanakan setiap tahunnya," pungkasnya. (polsaman)

Bupati Mura Pinta Pemdes Perangi Narkoba

2010-09-28T23:49:00.005+07:00

Politiksaman.com-Musi Rawas (28/09), Bupati Musi Rawas, Sumatera Selatan, Ridwan Mukti meminta kepala seluruh jajaran pemerintahan desa untuk mendukung realisasi Mura Darussalam dengan ikut melakukan pembautan Fakta Integritas untuk memerangi Narkoba.

" Setiap kepala desa harus membuat fakta integritas Anti Narkoba dan minuman keras" Uajrnya saat melantik 8 kepala desa dari 3 kecamatan di Mura di lokasi Kecamatan STL Ulu Terawas (27/09).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Mura juga menghimbau kepada Kades yang baru dilantik untuk tidak melakukan kebiasaan mengadakan pesta hiburan musik pada malam hari.

" kebiasaan pesta malam hari agar kiranya tidak dilaksanakan lagi dan kalau memang mau melaksanakan syukuran agar dilaksanakan pada siang hari saja," pinta Ridwan.

Hal ini merupakan bentuk komintmen Bupati Mura,Ridwan Mukti untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahannya menuju Mura Darussalam dan menekan peredaran narkoba yang kian mengila dipedesaan akhir-akhir ini. (polsaman)

Pemkab Mura Ajukan Bantuan Pertanian

2010-09-28T23:44:00.004+07:00

politiksaman.com-Musi Rawas (28/09), Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Mura), melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura mengajukan bantuan pertanian ke pemerintah pusat.

“Permintaan bantuan program pertanian untuk tahun 2010 sudah kami ajukan ke Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumsel,” kata Kepala Bidang Program Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Musi Rawas Mangara Tua Siahan.

Program pertanian yang diusul ke pemerintah pusat yaitu program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) yang meliputi pengelolaan tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian, penyaluran subsidi benih tanaman pangan dan pengelolaan penyediaan sarana produksi pangan.

Program yang diajukan meliputi tanaman kelompok biji-bijian atau serelia yang terdiri atas tanaman padi dan jagung, sedangkan untuk umbi-umbian adalah jenis tanaman kedelai.

Dengan adanya SLPTT tersebut petani di daerah yang lokasi pertaniannya belum maju dapat belajar dan menimba pengetahuan dari kelompok tani lainnya, sehingga mereka dapat berbagi pengetahuan dalam sistem pertanian modern satu dengan lainnya.

Untuk tanaman jagung dan kedelai kata dia, di daerah itu masih berupa tanaman sela yang biasanya di tanam di antara tanaman pokok seperti karet.

Produksi kedelai yang dihasilkan 21 kecamatan di daerah ini pada 2009 mencapai 3.373 ton, dengan luas lahan tanam 2.561 hektar. Sedangkan tanaman jagung pada 2009 sebanyak 3.031 ton dengan luas lahan tanam 1.273 hektar.

Kendati hasil produksi kedua komoditas tersebut masih rendah dan lebih banyak mengandalkan hasil impor guna memenuhi kebutuhan daerah, namun pada tanaman padi daerah ini menjadi salah satu daerah sentra pengahsil beras di Sumatra Selatan.

Produksi padi pada 2009 mengalami peningkatan sebesar 5,6 persen, dengan total produksi sebanyak 282.976 ton gabah kering giling (GKG), sedangkan pada 2008 produksinya 267.965 ton GKG.

Peningkatan hasil tanaman padi tersebut terdiri atas padi sawah dengan luas panen 50.211 hektare dengan total produksi mencapai 259.531 ton GKG atau produktifitas rata-rata perhektare mencapai 5,169 ton. (polsaman)

Imbas Dari Penambangan Galian C KLH Dipanggil Komisi II

2010-09-28T22:56:00.006+07:00

politiksaman.com-Lubukliggau (28/09), Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan akan memanggil Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) untuk mempertanyakan izin operasional 3 perusahaan penambangan galian C di Sungai Malus Kecamatan Lubuklinggau Utara I.

" Keluhan Rakyat terkait masalah ini sudah cukup banyak dan harus kita akomodir, sebab hal ini demi kepentingan bersama, "ujar Raden, juru Bicara Komisi II.

Menurut Raden sebelumnya komisi III Bidang pembangunan telah melakukan idak ketempat tersebut untuk menginventarisir keluhan masyarakat setempat dan meninjau langsung kondisi lapangan pada senin (27/09) lalu. Dan pihaknya juga akan melakukan hal yang sama, karena hal ini dibawah tanggung jawab komisinya. Namun sebelumnya mereka akan melakukan rapat bersama dengan beberapa Dinas terkait dan KLH untuk membahas hal ini.

Kegiatan ini direncanakan dilakukan pada awal oktober, Komisi II akan mengajak Dinas terkait dan masyarakat untuk meninjau langsung lokasi penambangan di Sungai Malus yang disinyalir tak memiliki izin kelengkapan untuk melakukan penambangan.

Polemik ini muncul setelah beberapa elemen masyarakat dan Mahasiswa meminta pemerintahan kota Lubuklinggau untuk menutup penambangan tersebut, dikarenakan dianggap mereka telah melakukan pencemaran lingkungan dan tidak peduli dengan fasilitas milik daerah dengan membiarkan jalan desa yang mereka gunakan sebagai jalur pengangkutan hasil penambangann galian C di daerah Domisili mereka.

Sedangkan menurut Komisi III melalui ketuanya Hendy Budiono, ada tiga perusahaan di daerah tersebut dari hasil sidak mereka yaitu PT Bania, Tamtama dan Roda Mas.

" Kita sudah turun kelapangan, dan akan berencana akan melakukan rapat bersama lintas komisi dalam menyikapi hal ini, " ujar Hendi diruang kerjanya didampingi anggotanya Romi Jaya (27/09).

Sedangkan aktivis GMNI dan GMM saat dihubungi mengatakan akan melakukan pemantauan hal ini hingga tuntas, dan menurut Redi Lansa Ketua GMNI Mura-Lubuklinggau, ia sangat resfeck dengan respon yang dilakukan oleh Komisi II dan III DPRD Kota Lubuklinggau.

Namun ia berharap permasalahan ini dilakukan secara menyeluruh dengan melakukan tes baku mutu air di Laboratorium independent atas baku mutu air yang ada di Sungai Malus yang digunakan 3 perusahaan tersebut untuk penambangan Galian C. Mereka menduga bahwa kadar mutu air tak lagi memenuhi standar yang di buat di dalam peraturan Gubernur

Dan menurut Redi, pemkot dan DPRD Kota Lubuklinggau harus konsisten dalam menyelesaikan masalah ini, sebab pencemaran lingkungan yang terjadi juga berdekatan dengan hutan TNKS dan diduga Hutan tersebut pun terjamah oleh penambangan Galian C ini. (Polsaman)

Jalan Poros Simpang Semambang-Pendopo Rusak Parah

2010-09-27T21:36:00.009+07:00

politiksaman.com-Musi Rawas (27/09), Sepanjang 30 kilometer lebih ruas jalan poros kabupaten Simpang Semambang–Pendopo Di Kabupaten Musi Rawas (Mura), Sumatera Selatan yang melintasi tiga kecamatan yaitu Tuah Negeri, Sukakarya serta BTS Ulu Cecar, mengalami rusak parah.

Bahkan dibeberapa ruas jalan tersebut, dari hasil pantauan wartwan polsaman ada lubang yang menganga sangat lebar dengan kedalam mencapai 5-15 Cm dengan diameter hingga 1/2 meter. Saat kondisi hujan seperti sekarang ini, dibeberapa titik ruas jalan, terlihat seperti kubangan, dan dikhawatirkan membahayakan para penguna jalan.

Menurut salah seorang warga Sukakarya, Zulfadli kondisi ini seudah berlangsung sepanjang tahun 2010 ini. Menurutnya kondisi jalan yang demikian sangat menyulitkan para pengguna jalan terutama mobil angkutan desa yang membawa keperluan seperti sembako dan bahan bangunan, bahkan untuk mengangkut hasil produksi pertanian mereka sendiri.

Menurutnya, peyebab utama rusaknya jalan tersebut karena banyaknya kendaraan berat dan mobilitas investor perkebunan dan perusahaan migas yang ada diwilayah tersebut.

“Kadang-kadang truk-turk besar lewat disini konvoi, kalau musim hujan banyak yang jadi seperti kubangan,” ungkapnya.

Semenatara itu, Wakil Bupati Musi Rawas H. Hendra Gunawan dihadapan ribuan masyarakat Sukakarya yang menghadiri acara pesta rakyat dalam Rangka HUT Musi Rawas ke 65 di halaman kantor Camat Sukakarya kemarin berjanji, perbaikan dan pembangunan jalan poros dengan panjang sekitar 30 kilometer dengan lebar 4 meter kan menjadi prioritas utama di tahun anggaran 2011.

“Tahun depan, jalan poros Simpang Semambang- pendopo akan dibangun, sehingga masyarakat yang berada di wilayah ini dapat menikmati kelancaran arus transportasi dan mencapai ibukota provinsi dengan sesingkat-singkatnya ” jelasnya didepan Ribuan massa saat acara pesta rakyat HUT RI Ke 65 (27/09).

Sebelumnya, Koordinator anggota DPRD Sumsel Dapil VII Lubuklingau- Musi Rawas Darmadi Jupri saat melakukan reseske Musi Rawas mengatakan, pada tahun 2011 nanti pihaknya memiliki prioritas program pembangunan di Musi Rawas. Prioritas tersebut adalah peningkatan dua jalur jalan poros Muara Rupit- Muara Lakitan dengan panjang 78 kilometer dengan alokasi anggaran Rp20-30 miliar. Serta jalan poros Simpang Semambang Kecamatan Tuah Negeri- Pendopo Kabupaten Muara Enim, dengan rentang 48 kilometer dengan alokasi anggaran Rp 20-25 miliar.

Dia mengakui, alokasi anggaran pembiayaan peningkatan jalan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumsel 2011. Menurutnya, alokasi anggaran tersebut memang belum cukup untuk menyempurnakan peningkatan kwalitas jalan di dua poros tersebut.

“Kita akan perjuangkan usulan tersebut agar berhasil, karena dengan dibangun dan dufungsikanya dua jalur tersebut, kepadatan transportasi di Jalinsum wilayah Musi Rawas dapat diatasi, dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat disekitar wilayah tersebut,” jelasnya

7700 PNS Terima KTE Dari 8616 Jumlah PNS Mura

2010-09-27T20:54:00.008+07:00

Politiksaman.com-Musi Rawas (27/09), Tahap kedua pembagian Kartu Pegawai Elektronik (KPE), ternyata dari 8616 orang pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Musi Rawas (Mura), Sumatera Selatan baru 7700 orang yang memiliki Kartu Pegawai Elektronik (KPE) yang dibagikan hari ini (27/09) oleh Pemerintahan Daerah.

Dari jumlah tersebut, yang sudah memegang kartu, baru sekitar 3000 orang, sedangkan 4700 diantaranya masih dalam proses pembuatan KTE. Hal tersebut terungkap saat dilakukannya pendataan dan pengambilan poto PNS yang akan dibuatkan KTE di auditorium Pemkab Musi Rawas, kemarin.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pemkab Mura, Rita Mardiyah melalui Kabid Penegakan Disiplin dan Penghargaan BKPP Musi Rawas Hendri Hermaini. Menurutnya, pendataan kali ini merupakan pendataan tahap kedua, dengan jumlah plapon pembuatan sebanyak 4700 orang. Sedangkan untuk tahap pertama pada tahun 2009 lalu, sebanyak 3000 PNS sudah didata dan memiliki KPE.

“Program pembuatan KPE ini berasal dari Badan Kepegawain Negara (BKN) pusat, termasukjumlah PNS yang dimabil potonya di tahap kedua ini,” ujarnya.

Dia menambahkan, pembuatan KPE hanya diperuntukkan sebagai pegawain negeri sipil. Hal tersebut tidak berlaku untyk para honorer. Dengan adanya kartu tersebut, urusan administrasi yang dilakukan oleh pemegang kartu tersebut dapat dilakukan denganmenggunakan satu kartu,seperti pengurusan gaji, Askes, Taspen dan lainnya.

“Intinya kartu ini berlaku untuk semua urusan yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian atau mulifungsi,”jelasnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Pemkab Musi Rawas Fauzi Bazid mengatakan, dengan adanya KTE tersebut PNS yang ada di Musi Rawas tidak akan mengalami hambatan dalam segala urusan administrasi.

“Kita menyambut baik diterbitkannya KTE tersebut, karena akan memudahkan kita dalam urusan adminsitrasi. Selain itu saya menghimbau terutama kepada jajaran di kantor Sat Pol PP Musi Rawas, jangan sampai menyalahgunakan kartu tersebut,” ujarnya.

Sedangkan beberapa PNS saat ditanyai usai mendapatkan KTE ini, masih banyak yang belum memahami fungsi dan kegunaan KTE tersebut.(polsaman).

Peringati Hari Tani, Ketua Walhi Sumsel Dipukul OTD

2010-09-27T20:30:00.004+07:00

politiksaman.com-Palembang (27/09), Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Selatan, Anwar Sadat dan rekannya di pukuli orang tidak dikenal saat melakukan aksi memperingati Hari Tani Nasioanl (HTN) hari ini.

Aksi yang dilakukan aktivis prodemokrasi ini dilakukan oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) tadi pagi jam 10.00 Wib berubah menjadi kisruh. Kejadian ini berawal saat Korlap aksi, Dedek Caniago sedang melakukan orasinya, tiba-tiba dari pintu masuk BPN (Badan Pertanahan Nasional)Sumsel datanglah Gubernur Sumsel Alex Noerdin beserta rombongannya.

Lalu tak diduga sejumlah orang yang tidak dikenal yang langsung mendatangi Korlap Dedek Caniago sambil hendak mengambil Toa dari tangan Korlap sambil bertanya kepada peserta aksi,

”Kalian tau tidak dengan orang – orang yang membawa kalian kesini, " tanya Alex Noerdin.

Pada saat inilah terjadi aksi dorong-dorongan, dimana Anwar Sadat di dorong dari belakang dan pegangi oleh sejumlah orang yang tidak dikenal yang langsung melakukan pemukulan ke muka Anwar Sadat yang menyebabkan luka di bagian muka Anwar Sadat, sementara Dedek Caniago (Korlap)) juga di pegangi oleh sejumlah orang yang tidak dikenal yang langsung mendapatkan tendangan di bagian paha yang menyebabkan sakit pada bagian ini, kejadian ini terjadi begitu cepat di depan muka Gubernur Sumatera Selatan sendiri.

Akibar kejadian ini sekitar pukul 16.20 Wib Ketua Walhi Sumsel, Anwar Sadat (31 Th) dan Korlap Aksi ini, Dedek Caniago (26 Th) didampingi pengacaranya Ellies SH dari LBH Sumsel serta beberapa kawan-kawan dari Aliansi Parlemen Jalanan (APJ) Mulyadi, Nacung dan Avir (DKR Sumsel), Yulius (SHI) mendatangi kantor Polda Sumsel.

Sejumlah aktivis ini tak terima atas tindakan premanisme dan pemukulan peserta aksi, akhirnya mereka melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami. Laporan ini diterima secara langsung oleh Yana Herdiana dan Bripka Soehartono dengan Laporan Polisi No : LP/47-B/IX/2010 – Siaga OPS Polda Sumsel, yang dilanjutkan ke ruang penyidik, sampai berita ini diturunkan rombongan masih berada di kantor Polda Sumsel.

Aksi ini sebelumnya dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi-red), Serikat Hijau Indonesia (SHI-red), Serikat Pekerja Indonesia (SPI-red) dan Serikat Mahasiswa Hijau (SMI-red) Sumsel bersama ratusan tani yang berasal dari Muba, Banyuasin, OKI dan OI mengelar aksi ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN-red) Sumsel, pada pukul 10.00 Wib. (polsaman)

6 Karang Taruna Minta Wako Tutup Aktivitas Galian C

2010-09-27T19:59:00.006+07:00

politiksaman.com-Lubuklinggau (27/09), Setelah gerakan mahasiswa dari berbagai elemen meminta Walikota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Riduan Effendi segera menutup aktivitas perusahaan pertambangan Galian C di Sungai Malus Kecamatan Lubuklinggau Utara I, kali ini Kembali Tokoh pemuda dan 6 Karang Taruna menyatakan hal yang sama.

" Masyarakat sangat mengeluh dan masyarakat menjadi resah terhadap galian C yang ada disungai malus, karena setiap kali kami mandi, air sungai keruh terus dan batu disungai malus abis tidak mau turun lagi sampai ketepian kami, sebab dihulu sungai sudah dikeruk oleh perusahaan-perusahan yang mengadakan aktivitas galian C tersebut," ungkap Ketua Karang Taruna Kecamatan Utara I, Alidin Idham Kholik (27/09).

Ia juga menambahkan biasanya dulu apa bila sungai malus naik, batu-batu banyak yang hanyut sampai ketepian mandi, tapi sekarang mau mencari batu bujang ditepian sangat sulit dan juga tidak itu saja bagi masyarakat sekitar disepanjang aliran sungai malus.

Selama ini sungai tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat dan sudah menjadi sumber bagi kehidupan mereka. Sungai Malus juga menjadi alat transfortasi untuk mengangkut hasil-hasil pertanian masyarakat.

Selain itu juga manfaat sungai malus dijadikan tempat untuk mencuci berbagai perabotan rumah tangga, pakaian dan tempat mencari ikan. Jadi civitas pengerukan Daerah Aliran Sungai dan Pengambilan material dengan menggunakan alat berat (doser) telah merusak dan mencemari lingkungan aliran sungai dan juga jalan menujuh desa Ulu malus rusak berat.

Hal senada juga disampaikan oleh beberapa karang taruna yang berdomisi di kelurahan sekitarnya, diantaranya Karang Taruna Kelurahan Petanang Ulu, Karang Taruna Kelurahan Petanang Ilir, Karang Taruna Kelurahan Sumber Agung, Karang Taruna Kelurahan Belalu I. Mereka meminta Walikota Lubuklinggau untuk berlaku tegas untuk menjaga kondisi alam yang mulai rusak didaerah mereka.

Sebelumnya GMNI dan GMM juga mendesak walikota Lubuklinggau untuk menutup aktivitas sejumlah perusahaan pertambangan galian C yang di Sungai Malus Kecamatan Lubuklinggau Utara I yang dianggap mereka telah mencemarkan lingkungan dan membahayakan kehidupan masyarakat sekitarnya yang memamfaatkan air sungai malus untuk kehidupan sehari-hari. (polsaman)

Lomba Karya Jurnalis Diumumkan DiDepan Ribuan Massa

2010-09-27T17:24:00.006+07:00

politiksaman.com-Musi Rawas (27/09), Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas (Mura) akhirnya menggumunkan hasil Lomba Karya Jurnalis 2010 hari ini (27/09) didepan ribuan massa dalam acara pesta rakyat Mura.

" Hasil Lomba Karya Jurnalis 2010 telah kita umumkan, dan kita ucapkan selamat kepada para pemenang lomba ini, " Ujar Kabag Humas Mura, Kgs Effendy Fery

Pemenang Lomba ini menurut Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) merupakan hasil penilaian dari sejumlah wartawan senior di Jakarta,dan hasilnya adalah Arif Chandra juara 1 dari Koran Harian Radar Pat patulai), Taufik Gondah Juara 2 dari SN/Politiksaman Online, Erik Ardiasyah juara 3 dari koran harian Musi Rawas ekspres.

Kemudian Juara Harapan 1 Budi Santoso dari Harian Linggau Post, Juara harapan 2 Panca Riatno dari koran harian Musi Rawas ekspres), dan juara Harapan 3 Nur Muhammad dari LKBN Antara.

Para pemenang ini secara simbolis mendapatkan piagam yang langsung diserahkan oleh WakilBuapti Mura, Hendra Gunawan dan Sekretaris Daerah (Sekda), Sulaiman Kohar.

Dimana Juara 1 mendapatkan hadiah pembinaan sebesar Rp. 12 Juta, Juara 2 Rp. 10 juta, Juara 3 Rp. 8,5 juta sedangakan Harpan 1 mendapatkan hadiah Rp. 6 Juta, HArapan 2 mendapatkan hadiah Rp. 4,5 juta dan Harapan 3 mendapakan hadiah Rp. 2,5 juta.

Pengumunan ini dilaksanakan di Lapangan Bola Kaki Kecamatan Sukakarya berbarengan dengan acara pesta rakyat yang mendatangkan penyanyi ibukota Syaiful Jamil dan Artis KDI 6. (polsaman)

10 Desa Desak Perbaikan Jalan

2010-09-27T00:07:00.003+07:00

*Warga Menilai Jalan Mereka Hancur Akibat PT BME*

politiksaman.com-Lahat (26/09), Warga 10 desa di Kecamatan Merapi Selatan, saat ini terus mendesak Pemerintah Kabupaten Lahat agar segera melakukan perbaikan akses jalan yang rusak parah akibat dilalui kendaraan pertambangan PT Bumi Merapi Energi (BME).

Ke-10 Desa yang menggugat itu, diantaranya, Desa Padang Baru, Padang Lama, Tanjung Menang, Talang Akar, Lubuk Pedaro, Suka Merindu, Tanjung Beringin, Lubuk Betung, Perangai, dan Desa Geramat.

Sebelumnya, pemerintah Lahat dan pihak pertambangan berjanji akan melakukan perbaikan jalan. “Beberapa bulan lalu, PT BME berjanji akan segera melakukan pengerasan jalan dalam waktu tiga bulan, hingga Agustus. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan dilakukannya perbaikan,” ungkap Udin (Bukan nama Sebenarnya-Red)salah seorang warga.

Bukan hanya warga 10 desa itu, saja yang mengeluhkan kerusakan jalan Merapi Selatan itu, namun anggota DPRD dari komisi II, Algun Asdianto juga mengeluhkan lambannya pembangunan jalan itu baik oleh pemerintah maupun pertambangan.

“Saat ini masyarakat sudah kebingungan akan mengadu kemana. Pemkab Lahat seakan tutup mata dengan masalah ini,” ungkap anggota DPRD dari komisi II ini.

Menurut Algun, PT BME yang sebelumnya sudah berjanji akan melakukan perbaikan sebelum bulan September hingga saat ini tidak terealisasi. Bahkan waktu itu, antara DPRD dengan pihak pertambangan yang disaksikan masyarakat Merapi Selatan sudah menyepakati akan menutup jalan tambang sementara jika mereka tidak melakukan perbaikan.

“Kita akan melayangkan surat rekomendasi penutupan tambang ke bupati Lahat jika pihak pertambangan tidak segera melakukan perbaikan,” janji Algun.

Beberapa warga kecamatan merapi selatan saat dibincangi membenarkan tidak adanya upaya perbaikan dari pihak pertambangan. Menurut mereka, PT BME hanya menggali aspal yang sudah ada untuk kemudian dipadatkan kembali sehingga terkesan ada perbaikan.

“Mereka bukan membangun, melainkan menggali jalan lama untuk kemudian di padatkan kembali sehingga terkesan seperti ada upaya perbaikan.” Kata beberapa warga Merapi Selatan belum lama ini. (firdaus*)

Polres Lahat dan Jajarannya Siaga Penuh

2010-09-26T23:59:00.004+07:00

*Intensifkan Patroli dan Pengawasan Lokasi Bisnis dan Keramaian*

politiksaman.com-Lahat (26/09), Dalam rangka mengantisipasi sedini mungkin terhadap semua gangguan dan ancaman keamanan di masyarakat, yang belakangan ini sangat mencemaskan di beberapa daerah, Kepolisian Resort (Polres) Lahat, Sumatera Selatan dan juga jajarannya yang ada sejak beberapa hari terakhir menyiagakan diri di lapangannya.

Ini seperti terlihat di beberapa titik lokasi keramaian dan juga pusat bisnis masyarakat di kawasan kota Lahat beberapa waktu lalu. Dimana setidaknya, di jam-jam sibuk tertentu tak jarang terlihat petugas Polres Lahat yang berjaga-jaga, baik secara beregu, atau perorangan.

“Benar, saat ini kita lebih meningkatkan kesiagaan aparat kita di lapangan, terutama sekali di pusat-pusat keramaian dan bisnis masyarakat. Ini semua demi mengantisipasi sedini mungkin semua kejadian yang tak diinginkan terjadi nantinya,” ungkap Kapolres Lahat, AKBP Drs Iwan Yusuf Chairudin, melalui Kabag Operasional, Kompol Imam Anshori SSos, di wawancarai kemarin.

Imam menjelaskan, pihaknya juga tidak menutup diri akan kemungkinan peristiwa perampokan, hingga terorisme juga bias terjadi di Lahat. Maka dari itu, sedini mungkin, dan ini sesuai dengan instruksi langsung dari Kapolri, sejak saat ini peningkatan kewaspadaan tengah di siagakan sepenuhnya di lapangan.

“Aparat yang standby sendiri bahkan di bagi menjadi 2. apakah petugas berpakaian resmi, juga berpakaian preman. Yang jelas, kami ingin Lahat selalu kondusif,” pungkas Imam.

Dalam sehari, di kemukakan Imam, bisanya petugas patroli biasanya hanya keliling sedikitnya 2 kali. Tapi, dalam waktu akhir-akhir ini, dalam sehari petugas bias keliling patroli sampai 4 kali lebih. “Semua demi upaya antisipatif saja, serta demi meminimalisir semua tindak kejahatan yang ada,” ucapnya.

Selain menyiagakan petugas dan personil yang ada, di katakana Imam pihaknya akhir-akhir ini juga lebih berusaha untuk mendekatkan diri kepada masyarakat Lahat yang ada, baik itu di kota atau bahkan hingga tingkat Pedesaan sekalipun. Semua ini khususnya demi penguatan jaringan yang ada, demi lebih memudahkan dalam hal meminimalisir semua kemungkinan gangguan social yang ada.

“Masyarakat juga akan kita libatkan secara langsung di lapangannya nanti. Karena dengan solidnya hubungan serta ikatan emosional dan spiritual yang ada ini, target pengamanan juga lebih mudah,” papar Imam.

Yang jelas, Imam mengatakan pihaknya (Polres Lahat-red) akan terus bersiaga di lapangannya. Sehingga kejadian gangguan kemanan dan kejahatan di masyarakat bias di cegah sedini mungkin, tak seperti di daerah-daerah lainnya.

“Segala upaya akan kita lakukan, baik persuasive atau preventif sekalipun di lapangannya. Demi kemananan dan kenyamanan masyarakat sepenuhnya.” Ungkap Imam kemarin dengan tegas. (firdaus*)

Tim Provinsi Ukur Runway Pesawat Bandara Lahat

2010-09-26T21:27:00.005+07:00

politiksaman.com-Lahat (26/09), Tim Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, Kominukasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Lahat baru-baru ini sudah memulai pelaksanaan pengukuran lahan, dimana ini guna menentukan titik nol landasan pacu pesawat, ketika takeoff and landing (terbang dan mendarat, red) nantinya.

“Tim yang terdiri dari 3 orang dari provinsi dan kabupaten, langsung menuju ke lokasi, dimana sebagai areal landasan bagi maskapai Susi Air, dengan mengukur titik awal dari Runway tersebut,” ungkap Kadishubkominfo, Drs Syafudin, melalui Kepala Bidang (Kabid) Angkutan, Ismansyah SSos, ditemui, Sabtu (25/09) lalu.

Disebutkan Ismansyah, landasan pesawat nantinya akan mengenai lahan warga dari tiga desa yakni, Desa Tanjung Beringin, Sukarame, dan Ngalam Baru, Kecamatan Gumay Talang.

“Alhamdulillah, saat ini warga telah setuju, lahan milik mereka dikenakan sebagai landasan pacu bagi pesawat terbang dan pembangunan lapangan terbang (lapter) dan sarana serta prasarana penunjang lainnya.” Jelas dia.

Tim kini berada di Dusun Tanjung Abang tepatnya di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Gumay Talang, dan mereka menginap di lokasi selama enam hari, untuk menetapkan titik-titik mana saja, dan tentunya jauh dari pemukiman masyarakat tiga desa tersebut.

“Panjang yang dipergunakan sebagai runway sepanjang 1.500 meter, itupun belum termasuk pembangunan gedung, gudang dan sarana penunjang lainnya, yang memang diperlukan dalam pendirian lapter.” Tambah Ismansyah.

Ismansyah menyebutkan, mudah-mudahan dengan dimulainya pengukuran ini oleh tim provinsi, tentunya akan membawa sesuatu yang positif bagi Kabupaten Lahat, perihal transportasi udara. Dimana apabila melalui darat jangka waktu yang diperlukan ke Palembang memakan 5 jam.

“Sedangkan kita memakai transportasi udara, cukup menempuh 30 menit, dan tentunya akan menajdi pilihan alternatif warga yang henfak bepergian ke Kota Palembang.” Paparnya.

Sementara itu, secara terpisah, Camat Gumay Talang, Reni Marnilam AP MHum mengatakan, dirinya beserta warga tiga desa sangat menyambut baik sekali, apa yang tim provinsi kerjakan, terlebih lagi kini telah masuk tahapan pengukuran landasan pacu pesawat.

“Kini warga tiga desa di Kecamatan Gumay Talang begitu antusias dengan rencana kehadiran lapter yang ada di Kabupaten Lahat, siapa tahu kedepan mereka dapat mempergunakan fasilitas tersebut nantinya.” Ucap Marnilam. (firdaus*)

Dishubkominfo Mura Akan Ajukan Perda Restribusi Jalan 2011

2010-09-26T21:02:00.005+07:00

politiksaman.com-Musi Rawas (26/09), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishukominfo) Kabupaten Musi Rawas (Mura), Sumatera Selatan berencana akan mengajukan peraturan daerah (Perda) tentang restribusi pengunaan jalan kabupaten Musi Rawas.

" Selama ini banyak investor dan perusahaan tidak memilik god will dalam merawat dan menjaga aset daerah terutama jalan yang sering mereka gunakan untuk melakukan aktivitas perusahaan mereka, sehingga banykan jalan-jalan yang berstatus milik dearah baik itu jalan kabupaten, kecamatan dan desa rusak parah tanpa ada kepedulian dari perusahaan yang mengunakan jalan tersebut sebagai jalur aktivitas perusahaan mereka, sebab itulah kita akan membauat payung hukumnya melalui Perda, " kata Ari Narsa, Minggu (25/09).

Sebelumnya menurut dia pemkab masih mengunakan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 8 Tahun 2008 tentang Dipensi izin pengunaan jalan, kedepan pihaknya akan melakukan pegajuan Perda terkait hal ini, agar pengunaan dan perawatan jalan milik daerah dapat dilakukan secara maksimal.

Ari juga menambahkan bahwa selama ini komitmen perawatan jalan daerah yang digunakan oleh perusahaan perkebunan maupun pertambangan didaerah ini tak berjalan dengan maksimal, padahal menurutnya jika komitmen ini berjalan beban pemerintahan daerah dalam melakukan perawatan dan pembangunan jalan daerah akan berkurang.

Selain itu dengan Perda yang akan diajukan pada 2011 mendatang, Dishubkominfo dapat memberikan pemasukan PAD yang signifikan dari retribusi atau dispensasi pengunaan jalan daerah tersebut yang menurutnya mencapai 3 ribu kilometer lebih jalan milik Kabupaten Mura.

Ia mencontohkan kasus PT Serelaya Meragin II yang melalui Jalan kabuapten sepanjang 120 Kilometer, dan beberapa titik mengalami rusak berat seperti di kecamatan Rawas Ilir, BTS Ulu dan Tuah Negeri, akan mudah diantisipasi jika Perda tersebut telah terbentuk. (polsaman)

BPMPD Siap Dukung Percepatan Realisasi 3 Program Besar Mura

2010-09-26T20:08:00.004+07:00

politiksaman.com-Musi Rawas (26/09), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan Berencana melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain dalam merespon percepatan realisasi 3 program inti Kabupaten Mura.

" Kita akan melakukan koordinasi yang masiv, guna mendukung percepatan realisasi 3 program Bupati Mura, terutama dengan Disnakertrans Mura dalam hal peningkatan keterampilan masyarakat desa, " Ujar Ali Sadikin, Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Musi Rawas (Mura) (26/09).

Ia juga menambahkan bahwa program Bupati Mura, Ridwan Mukti jika dikaitkan dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki hal tersebut akan memberikan perkembangan pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia (SDM) yang signifikan.

Sebab itulah menurutnya, koordinasi antar leading sektor harus dapat terbangun, sebab jika berjalan sendiri-sendiri apa yang dicita-citakan Bupati Mura tidak akan berjalan maksimal. Ia juga mengungkapkan bahwa ide Kadisnakertrans. Achmad Murtin untuk meningkatkan keterampilan masyarakat Musi Rawas harus mendapatkan dukungan dari semua pihak.

Dalam hal ini, ia akan memberikan dukungan dengan mengkordinasikan Lembaga Pembedayaan Masyarakat Desa (LPM) di 277 desa/kelurahan dan Karang Taruna guna membantu program peningkatan keterampilan masyarakat desa dalam menyokong 3 program Bupati.

Menurutnya Rencana pembangunan Balai latihan Kerja (BLK) pada tahun 2011 Disnakertrans bukan hanya sebagai solusi pengentasan kemiskinan dan pengangguran didaaerah ini, namun juga selaras dengan program yang dicanangkan Buapti Mura.

Sebelumnya, Kadinakertrans, Achmad Murtin mengungkapkan bahwa untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran keterampilan masyarakat kabupaten Mura harus ditingkatkan, hal ini dilakukan dengan mempersiapkan infrastukturnya yaitu BLK, dan work shop untuk mengembleng sumber daya manusia daerah (SDM).

" Program Buapti Musi Rawas harus direspon positiv dan untuk mendukung 3 programnya tersebut, harus dimulai dengan meningkatkan keterampilan SDM daerah. Dimulai dengan membangun koordinasi antar Dinas dan SKPD agar program penyanggah dan penyokong 3 program besar yang dicanangkan Bupati dapat dijalankan secara maksial, " uangkapnya (25/09).

Murtin juga mengatakan selama ini 3 program Bupati Musi Rawas, Ridwan Mukti telah berjalan, namun belum maksimal karena kurangnya dukungkan beberapa leading sektor. terutama Dinas yang baru saja ia pimpin.

Kedepan menurutnya, jika ada jaminan regulasi dari Buapti Musi Rawas dalam memberikan komitmen dalam meningkatkan keterampilan SDM Daerah, pada tahun 2014 tak ada lagi alasan perusahaan dan investor untuk tidak mengunakan SDM lokal untuk jadi pekerja mereka.

Tiga program utama Kabupaten Musi Rawas yaitu Agropolitan Center (AC), Gerbang Investasi Sektor Barat dan Mura Darussalam.

BLK Solusi Atasi Kemiskinan dan Pengangguran Mura

2010-09-25T17:57:00.006+07:00

politiksaman-Musi Rawas (26/09), Guna merealisasikan komitmen pemerintahan Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Musirawas berencana membangun Balai Latihan Kerja (BLK), pada tahun 2011.

Menurut Kadisnakertans HA Murtin, dengan adanya BLK, diharapkan menjadi tempat pendidikan dan pelatihan, serta mencetak tenaga-tenaga kerja terampil dan terlatih sesuai kebutuhan dunia usaha di kabupaten setempat, maupun daerah lain atau luar negeri. “Bila berjalan dengan baik, mudah-mudahan program ini dapat menciptakan masyarakat mandiri,” kata Murtin.

Dijelaskan, masyarakat mandiri yakni masyarakat yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan sesuai pelatihan yang didapat dari BLK. Murtin mencontohkan, nantinya ibu rumah tangga akan dididik dan dilatih untuk menciptakan usaha rumahan seperti salon, menjahit, serta usaha lainnya. Sedangkan tenaga produktif yang masih belum bekerja akan dilatih dan dididik dengan usaha kelompok seperti perbengkelan, pertukangan dan usaha lain yang mampu membuka lapangan pekerjaan. Selain itu, BLK juga akan melatih tenaga kerja yang dibutuhkan dunia usaha.

“Bupati sudah menyambut baik program ini, dan nantinya Bupati akan mengeluarkan semacam rekomendasi yang mewajibkan setiap perusahan di Musi Rawas agar merekrut tenaga kerja lokal melalui Disnakertran,” ucap Murtin. (polsaman)

Peringati Hari Tani DKR Pertanyakan Realisasi Program Pemprov

2010-09-25T17:26:00.003+07:00

politiksaman.com-Palembang (26/09), Memperingati Hari Tani Nasional 24 September 2010, puluhan aktivis Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Sumatera Selatan mendatangi kantor Gubernur Sumatera Selatan, tanyakan komitemen realisasi program Berobat Gratis Pemerintahan Provinsi (Pemprov).

Puluhan aktivis DKR Sumsel ini mendatangi kantor Sumatera Selatan guna menyuarakan tentang betapa pentingnya Kesehatan kaum tani di Sumatera Selatan sebagai pahlawan pangan Indonesia yang saat ini belum sepenuhnya ter-realisasi di tengah program pengobatan gratis Pemerintah Sumatera Selatan.

Aksi ini di pimpin oleh Avir sebagai koordinator lapangan dan Mulyadi sebagai koordinator aksi, mereka membawa spanduk yang bertuliskan "Rakyat Sehat Negara Kuat" dan beberapa kartun yang berisikan tuntutan-tuntutan diantara "Pertahankan Jamkesmas dan Jamsoskes semesta","pertahankan perda No 9 tahun 2009 tentang kesehatan gratis untuk rakyat miskin" dan "Berantas para koruptor di bidang Kesehatan.

Dalam orasinya Mulyadi meminta kepada Gubenur Sumatera Selatan untuk melakukan evaluasi dalam bidang kesehatan khususnya tentang pelaksanaan berobat gratis untuk rakyat miskin dan meminta agar dibangun Fasilitas Rumah Sakit - Rumah Sakit di kabupaten/kota serta RSMH Palembang serta pelayanan yang meng-internasional terhadap pasien berobat Gratis.

"Kita tidak membutuhkan RS Internasional tetapi kita membutuhkan RS-RS yang mempunyai pelayanan dan fasilitas yang meng-internasional," Tegasnya.

Aksi puluhan aktivis DKR Sumatera Selatan ini disambut secara langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan Eddy Yusuf yang mendapatkan pengawalan ketat polisi dan Sat Pol PP Sumatera Selatan.

Menanggapi aksi ini Wagub Eddy Yusuf mengganturkan ucapan terima kasih atas aspirasi-aspirasi rakyat yang disampaikan oleh puluhan aktivis DKR Sumsel ke Pemerintah Sumatera Selatan,

"saya mengucapkan terima kasih kepada aktivis DKR Sumsel atas inspirasi rakyat yang telah disampaikan dalam rangkah mengontrol berjalannya program Kesehatan Gratis yang kami usung dalam pemilukada 2 tahun yang lalu, dan kami menyadari betul bahwa masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan berobat gratis yang pemerintrah Sumsel jalankan ini dan kami berjanji bahwa tidak akan ada perubahan pada perda No. 9 Tahun 2009,yang jelas dalam pengobatan gratis itu masyarakat tidak dikenakan biaya se-senpun" ungkapnya.

Ditambahkannya bahwa pemerintah Sumsel menyadari betul bahwa perlunya kontrol-kontrol dari masyarakat dan organisasi-organisasi yang perduli tentang kesehatan dalam mengawal terlaksananya pengobatan gratis sesuai harapan rakyat dan pemerintah Sumatera Selatan,

" Pelaksanaan setiap program yang dijalankan diperlukannya kontrol yang baik khususnya oleh lembaga-lembaga Independen seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan DKR Sumsel ini sehingga pelaksana program ini dapat maksimal, karena jelas ada kontrol yang dilakukan, pemerintah Sumsel akan melakukan tindakan tegas bila ada yang melakukan korupsi dalam pelaksanaan program berobat gratis ini," tambahnya.
Akhirnya tepat jam 11.20 Wib puluhan aktivis DKR Sumsel membubarkan aksi dengan komitmen bahwa DKR akan selalu mengawal program kesehatan (berobat gratis-red) sampai ke desa-desa.

Sebelumnya Anggota DPRD Porpinsi Dapil 7 mengatakan bahwa dua program pemerintahan provinsi tentang kesehatan gratis dan sekolah gratis berjalan ditempat,hal ini diungkapkan mereka saat melakukan reses di Kapupaten Musi Rawas pada rabu (22/09), anggota DPRD propinsi tersebut diantaranya, Rogayati Baidjuri (P Demokrat), Darmadi jupri (PDI-P), Tukul (PKS), Japris Irwansyah (Golkar), Zulkarnain Ibrahim (PAN) dan Lily Madari (Golkar-tidak hadir). (polsaman)

Masyarakat Sumsel Keluhkan Seringnya Pemadaman Listrik

2010-09-25T17:20:00.006+07:00

politiksaman.com-Palembang (25/09), Kenaikan TDL ternyata benar-benar memberatkan para pelanggan PLN yang berada hampir di seluruh kabupaten/kota di wilayah Sumatera Selatan. Dan ternyata, bukan saja pembayaran rekening listrik yang meningkat akan tetapi pemadaman listrik di beberapa daerah pun semakin meningkat, hal ini jelas menjadi keluhan masyarakat sebagai pelanggan PLN, bahkan membuat masyarakat berang.

Menurut pantau media ini di 5 kabupaten/kota diantaranta Kabupaten 4 Lawang, Pagaralam, Lahat, Muara Enim dan Ogan Ilir selain seringnya terjadi pemadaman secara bergilir hampir dise

” Masyarakat didaerah terutama didesa ini sering mengeluhkan tentang seringnya listrik padam, mana setiap pembayaran selalu naik, lampu masih sering mati, ini jelas merugikan masyarakat pak,” tuturnyua kepada media ini.

Hal itu seiring dengan pernyataan Thamrin (49 Th) Desa Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muaraenim (ME-red) yang area listriknya masuk ke PLN Ranting Ogan Ilir menyatakan bahwa selain pemadaman listrik yang sering terjadi pemasangan meteran barupun sekarang ini juga naik.

”Selain sering yang sering padam pak, pemasangan meteran barupun sekarang ini naik, harganya antara 3,5 juta sampai 7,5 juta per satu meteran, sepertinya hal ini telah menjadi bisnis baru PLN pak,” paparnya.

Pernyataan 2 kota diatas senada dengan pernyataan salah seorang mantan Kades, Mulyadi (43 Th) Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang Kabuapten Empat Lawang bahwa pemadaman listrik di kecamatan Seleman Ulu ini sangat sering sekali,

”Kalau pemadaman listrik dihampir seluruh desa Kecamatan Seleman ini seharinya hamper 5-8 kali terjadi, hal ini jelas sekali meresahkan dan merugikan masyarakat,” tuturnya.

Permasalahaan ini juga terjadi di Kabupaten Lahat dan Kota Madya Pagaralam dimana Media ini tidak dapat bertemu dengan pimpinan-pimpinan Ranting kota/kabupaten tersebut tanpa ada alasan.

Menurut Pardiman pegawai PLN Ranting OI yang sempat ditemui media ini menyatakan bahwa pemadaman listrik dikarenakan daya yang kurang karena persiapan Sea Game yang akan datang,

”kalau masalah pemasangan PLN tidak melakukan kenaikan pemasangan baru, dan pemasangan ini juga bukan lagi dilakukan oleh PLN tetapi sudah diserahkan/dilakukan oleh PT rekanan PLN yaitu PT DEI. Untuk pemasangan baru meteran untuk 1.300 A PLN hanya membebankan harga sebesar 1.168.700 rupiah, kalau dilapangan harganya naik maka itu bukan dari PLN, hal itu bias saja dari Instalater atau PT rekanan PLN yang membidangi hal ini,” ujarnya kepada polsaman.

Saat Media ini akan melakukan konfirmasi ke kantor PLN WS2JB yang beralamat di Jl. Rivai Palembang Wartawan Media ini tidak mendapatkan izin dari Satpam penjaga kantor dengan alas an para pimpinan PLN sedang tidak berada sdi tempat dan diarahkan ke PLN Cabang Palembang. Saat melakukan konfirmasi ke PLN Cabang Palembang media ini berhasil menemui Syamsul yang membidangi pengaduan masyarakat tentang PLN, akan tetapi Syamsul tidak berani untuk berkomentar.

Dilain tempat Mulyadi Ketua Barisan Rakyat untuk Keadilan (BARAK) Sumsel menyayangkan akan kerja-kerja PLN dalam melayani kepentingan listrik untuk masyarakat.

”pegawai PLN sekarang ini banyak yang tidak mempunyai kerja lagi karena kerja-kerja mereka telah diserahkan kepada perusahaan-perusahaan rekanan yang mereka jalin, pemasangan meteran baru telah menjadi bisnis baru antara pegawai PLN dengan perusahaan rekanan yang merekja jalin, ini adalah bukti nyata penghisapan dan pembodohan terhadap rakyat,” tegasnya.

Direktur Utama (Dirut) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Dahlan Iskan, mengunjungi kantor PLN Cabang Lahat, Sumatera Selatan. Ia mengatakan, untuk kedepan Pihaknya akan melakukan pembenahan terkait masalah listrik (20/09).

" Lampu paling lama mati 3 jam dan harus kembali dinyala. Termasuk pada konsumen wilyah kabupaten Lahat, sebab itu Lahat tidak butuh Pembagkit Listrik yang baru." Kata Dahlan (20/09).

Hal ini diungkapkannya, ketika menyambangi kantor Cabang Lahat, yang langsung di sambut oleh Kepala Kantor Cabang PT PLN Lahat, serangkaian dengan agenda kunjungan kerjanya di seluruh Indonesia, terutama kali ini di Sumatera.

Dahlan bahkan langsung berkenan menghampiri loket pembayaran rekening listrik pelanggan, yang kebetulan juga saat itu sedang kondisi yang ramai di padati warga masyarakat. Bahkan, Dahlan juga sempat ‘melayani’ langsung konsumen yang ada, serta mempertanyakan kondisi kelistrikan di daerah atau wilayah masing-masing konsumen yang ada. (Mul/Jon/Fad/Jek)

Supra Fit Vs Vega Adu Kambing, 2 Joki Tewas

2010-09-24T23:44:00.002+07:00

*1 Orang Masih Tak Jelas Identitasnya*

politiksaman.com-Lahat (24/09), Lagi, Kecelakaan berujung dengan maut, kembali terjadi. Kali ini terjadi di kawasan Jalinsum Desa Tanjung Aur, Kecamatan Kikim Tengah, pada Rabu malam (23/09) sekitar pukul 18.30 Wib. Dimana kedua korban masing-masing motor ini tewas dalam perjalan menuju RSUD Lahat, ketika hendak dilakukan pertolongan, usai peristiwa itu berlangsung.

Salah satu korban Kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa dua korban pengendara sepeda motor ini sampai berita ini di turunkan, belum diketahui identitas jelasnya. Akibatnya, mayat korban sejak Rabu malam masih dititipkan di kamar mayat RSUD Lahat.

Inyuk sementara, korban yang mengendarai sepeda motor Supra Fit BG 6947 CD itu atau sebut saja Mr X adalah warga Kota Prabumulih. Ini terlihat dari STNK yang di dapati di saku celananya, kala itu.

“Motor yang digunakan Koran nomor polisinya dari Prabumulih. Kita sudah menghubungi petugas disana, pemilik motor pertama diketahui sudah meninggal. Kemungkinan motor itu sudah di jual ke orang lain,” ungkap Kapolres Lahat, AKBP Iwan Yusuf Chairudin, melalui Kasatantas, AKP Catur, didampingi Kanit Laka, AIPTU Sariyo.

Informasinya, kecelakaan terjadi di tikungan dan tanjakan yang berlokasi di Desa Tanjung Aur, kecamatan Kikim Barat. Mr X yang datang dari Arah Tebingtinggi menuju Lahat hendak menikung, dan cenderung mengambil jalur sebelah kanan, sehingga beradu dengan sepeda motor Vega nopol BG 6185 EH yang dikendarai Darmianto (29) alias Jarkum, warga Desa Sukaraja, Kecamatan Kikim Barat, Lahat dari arah Kikim menuju Tebingtinggi.

“Keduanya meninggal, Mr X meninggal ketika dalam perjalanan ke RSUD Lahat, sementara Darmianto meninggal di TKP,” pungkas Sariyo seraya mengatakan jenazah Darmianto saat ini sudah dibawa krumah duka oleh keluarganya malam itu juga.

Akan tetapi, diakui Sariyo, hingga saat ini, petugas kesulitan menghubungi keluarga korban yang diduga merupakan warga Kota Prabumulih itu.

“Kita tidak menemukan identitas korban lainnya, kita hanya menemukan STNK dengan nama pemilik Hadi Jurnalis yang beralamat di Jalan Alipatan No.337 Rt.03, Kota Prabumulih dan uang sejumlah Rp 40 ribu.” Katanya dengan tegas. Seraya menambahkan, bagi siapapun jika ada yang merasa mengenali sepeda motor Honda Supra Fit BG 6947 CD, agar segera menghubungi petugas kepolisian atau petugas RSUD Lahat. Himbau Sariyo. (Firdaus*)

Kembali Mahasiswa Desak Walikota Tutup Pertambangan Gol C

2010-09-24T22:47:00.004+07:00

politiksaman.com-Lubuklinggau (24/09), Gerakan Mahasiswa Menggugat (GMM) Lubuklinggau, Sumatera Selatan,menyayangkan sampai hari ini (24/09) tidak ada satupun pihak pemerintah kota Lubuklinggau dan DPRD Kota Lubuklinggau menyikapi aktifitas Galian C yang dilakukan oleh beberapa perusahan yang terletak di Ulu Malus yang diindikasi kuat tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP)sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan batu bara.

" Kami sangat kecewa sikap pemerintah kota Lubuklinggau dalam hal ini Walikota Lubuklinggau dan DPRD Kota Lubuklinggau yang sangat lamban menyikapi persolan tersebut. Pemerintah Kota Lubuklingga seolah tidak peduli terhadap persoalan yang timbul akibat aktifitas Galian C tersebut, padahal dampak dari aktifitas Galian C tersebut telah meresahkan warga di sekitar area pertambangan. Ada apa dibalik kelambatan, jangan-jangan benar indikasi yang selama ini beredar di tengah masyarakat bahwa ada oknum pejabat yang memback up aktifitas Galian C tersebut." ujar Koordinator GMM, Aren Firma (23/09).

Ia juga menjelaskan dalam Undang-undang (UU) No 4/2009 yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran (SE) Menteri Energi Sumberdaya Mineral No 03.E/31/DJB/2009 tertanggal 30 Januari 2009 terkait perizinan pertambangan mineral dan batu bara, sebelum terbitnya peraturan pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan UU No 4/2009.

Pada intinya memerintahkan gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia agar menghentikan sementara penerbitan izin usaha pertambangan baru. Artinya jika benar aktifitas Galian C tersebut telah mempunyai Izin Usaha Perusahaan, berarti Galian C yang ada di Ulu Malus tersebut adalah pelanggaran.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) juga mutlak dilakukan sebelum memberikan Izin Usaha Pertambangan, kita mempertanyakan apakah itu semua telah dilakukan atau tidak.

Sebelumnya GMNI juga mendesak Walikota untuk segera menutup galian C yang ada disungai Malus dan memberikan sanksi terhadap kepala Dinas yang telah memberikan izin galian C tersebut karena akibat pengambilan material yang terjadi di Sungai Malus jalan menjadi rusak, lingkungan aliran disepanjang sungai tercemari menjadi kotor dan juga perusahaan – perusahaan tersebut tidak mempunyai izin analisis terhadap lingkungan, " kata Ketua GMNI Lubuklinggau, Redi Lansa (20/09).

Ia juga menyatakan pengerukan di Sungai Malus ini mengakibatkan kekeruhan air dibeberapa titik dikarenakan adanya padatan terlarut pada sungai-sungai dalam wilayah kota Lubuklinggau, maupun partikel solid yang ada yang mengendap lama kelamaan menibulkan pendangkalan badan air permukaan, akibat lain dari padatan Zat Padat Tersuspendi ini adalah menimbulkan tanaman air tertentu yang dapat menjadi racun bagi mahluk hidup lainnya.

Dalam air permukaan terdapat zat organik yang terdiri dari unsur karbon, hydrogen dan oksigen dengan tambahan yang lain seperti belerang dan lain-lain yang menyerap oksigen. Oksigen Bilogis (BOD) ini yang digunakan untuk mengurai seyawa organik diair secara biologis. Hal ini juga membuat air menjadi keruh dan berbau, namun jika hal ini mengalami defisit makan biota air seperti ikan (Nekton) akan kesulitan untuk hidup diair ini.

Didalam undang undang no.23 tahun 1997 tentang pengolahan lingkungan hidup dalam pasal 5 ayat 1. bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik. 2. setiap orang berhak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengolahan lingkungan hidup. Dan dalam pasal 6 juga berbunyi setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan pengrusakan.

Berdasarkan Undang Undang tersebut, aktivitas pengerukan yang dilakukan oleh 4 perusahaan besar didaeah ini harus segera ditutp, dan pengambilan batu yang dilakukan oleh beberapa perusahan telah merusak tatanan jalan dan mencemari lingkungan serta meresahkan masyarakat khususnya di 6 kelurahan yang berada di daerah sekitar. (polsaman)

Warga Tangkap Oknum Polisi Menjambret

2010-09-24T22:29:00.004+07:00

politiksaman.com-Lubuklinggau (24/09),Oknum Kepolisian Resort Kota Lubuklinggau, Sumatra Selatan, briptu Dedi Supriadi, anggota sub sektor Lubuklinggau Timur II nyaris dikeroyok massa karena melakukan penjambretan.

Kasus penjambretan yang dilakukan oknum polisi tersebut menimpa Hj Siti Surmi (41) pemilik warung nasi di kawasan jalan Sukarno Hatta, Kelurahan Petanang, Jumat (24/09) sekitar pukul 13.30 WIB.

"Saat ini tersangka briptu Dedi Supriadi sudah diamankan di Mapolres Lubuklinggau, berikut barang bukti 12 suku kalung emas dan liontin milik korban Siti Surmi," kata Kapolres Kota Lubuklinggau, AKBP Tackwil Ichsan didampingi Kasat Reskrim AKP Jhonson Nadadap.

Barang bukti lainnya yang diamankan dari tersangka ialah kendaraan roda dua merk Yamaha FIZR Nopol BG 4874 HW warna merah, satu pucuk pistol mainan dan sebilah pisau.

Aksi penjambretan ini kata kapolres terjadi saat warung nasi pindang milik korban ramai di kunjungi pembeli, dimana saat itu tersangka masuk ke warung dengan menggunakan helm dan langsung merampas kalung emas milik korban.

Namun aksi ini dapat digagalkan, karena korban melakukan perlawanan dan langsung mengejar. Pelaku berhasil ditangkap warga dan sempat di pukuli sebelum diserahkan ke Polsek Lubuklinggau Utara I, yang selanjutnya di angkut Mapolres Lubuklinggau.

"Saat di geledah warga dari tubuh tersangka di temukan pistol mainan dan sebilah pisau. Warga mengenali tersangka setelah helm yang dikenakannya terlepas. Tersangka juga dikenal sering makan di warung tersebut," katanya.

Tersangka briptu Dedi Supriadi kata dia, sebelumya juga pernah terlibat kasus penganiayaan terhadap warga, kemudian tersangka juga pernah tersandung kasus penggunaan narkoba.

Untuk itu pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke Kapolda Sumsel untuk proses hukum pemecatan tidak hormat, sedangkan proses hukum peradilan umum akan di naikkan ke pengadilan setempat.(polsaman)

Hutan Wisata Bukit Cogong Butuh Fasilitas

2010-09-24T00:28:00.004+07:00

politiksaman.com-Musi Rawas (23/09), Aset Wisata dan hutan dunia bukit Cogong di desa Suka karya kecamatan STL Terawas Kabupaten Musi Rawas (Mura), Sumatera Selatan butuhkan fasilitas.

" untuk memaksimalkan perawatan dan pegelolaan hutan lindung di bukit cogong ini kita butuh fasilitas, sekarang sudah ada beberapa tempat sampah dan papan peringatan agar tak merusak hutan ini, " ujar Suwarno pengelola aset Wisata ini.

Menurutnya sebelumnya yang masuk kawasan Hutan lindung berkisar 400 hektar dibukit cogong ini, sekarang sudah mencapai 800 hektar. Namun untuk merawatnya mereka masih swadaya bersama-sama warga desa setempat.

Jalan menuju pusat aset wisata saat ini masih berkoral dan sempit, sehingga menyulitkan pengunjung yang mengunakan kendaraan roda 4 menjangkau lokasi wisata ini, janji pemerintah daerah sebelumnya pada tahun ini jalan sepanjang 400 meter tersebut akan dibangun. Namun hingga saat ini menurut warga belum ada kejelasan tentang harapan mereka ini.

Berdasrkan pantau dilapangan dinas Kehutanan (Dishut) sedang membangun fasilitas kolam renang untuk anak-anak di lokasi ini, sebelumnya tapak on blok dari semen untuk menghindari jalan yang licin bagi pejalan kaku menjangkau lokasi tersebut telah dibangun Dishut beberapa bulan lalu sepanjang 1 kilo meter dengan 1000 tapak semen. Selain itu juga mereka mempunyai fasilitas out bound yang digemari pengunjung dengan instruktur dari desa setempat.

Sedangkan fasilitas lain belum terlihat dibangun, seperti WC umum, selter tempat istirahat pengunjung juga belum dibangun. Padahal menurut pengelola dan pemilik warung di pusat objek wisata hutan lindung Bukit Congong ini, setiap hari libur lebihd ari 500 orang mengunjungi tempat ini.

Bahkan pada hari raya idul fitri kemarin hingga hari ke 5 lebaran mereka dapat menjual 6000 karcis masuk dengan harga pertiket Rp. 1000,- dan mereka dapat menyetor pada Dishut sebagai bagian bagi hasil mencapai lebih dari Rp. 4 juta pada hari raya kemarin. Padahal pada hari biasanya mereka hanya mampu menyetor Rp. 300 ribu hingga Rp. 400 ribu perbulannya.

Bukit Cogong ini, merupakan tempat wisata dan juga bagian dari hutan dunia yang dilindungi, beberapa waktu lalu menurut pengelola mereka didatangi tim survei dari Amerika untuk melihat perkembangan hutan tersebut. (Polsaman)

Desa Sukakarya Mamfaatkan Air Bukir Cogong

2010-09-23T23:05:00.004+07:00

politiksaman.com-Musi Rawas (23/09),Desa Sukakarya, kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan, sejak 10 tahun belakangan memanfaatkan sumber air bukit Cogong untuk pemenuhan air bersih desa.

"Pertama kali sarana air bersih ini dibuat oleh bapak saya, dengan menggunakan bambu dilobangi yang diambil dari atas bukit Cogong. Sejak lima tahun belakangan sistem pendistribusiannya sudah menggunakan pipa paralon dan di salurkan kerumah 500 pelanggan," kata pengelola sarana air bersih Bukit Cogong, Suwarno, Kamis.

Sumber mata air perbukitan ini kata dia, menjadi satu-satunya pemenuhan kebutuhan air bersih. Kalau pun ada yang menggunakan air bersih dari sumur namun jumlahnya sedikit, karena rata-rata kedalaman sumur di daerah ini mencapai 20 meter baru ada airnya.

Pelanggan air PAM ini dalam setiap bulannya di kenakan biaya sebesar Rp5.000, untuk membiayai operasional dan penggajian petugas pengelola serta untuk kas desa.

Sementara itu menurut keterangan ketua RT 01 Desa Sukakarya, Suwarjiyo Bukit Cogong yang terletak di kawasan hutan lindung tersebut selain di jadikan sarana wisata alam Kabupaten Musi Rawas juga menjadi sumber perekonomian masyarakat setempat.

Warga daerah ini dulunya berprofesi sebagai perajin batu lemper, namun sejak sering ditangkap polisi kehutanan karena dapat mengakibatkan longsor dan merusak lingkungan sebagian warga beralih profesi sebagai pedagang makanan maupun menjadi pengelola air bersih dan kawasan wisata alam Bukit Cogong.

Sumber air asli perbukitan Desa Sukakarya sudah sering diteliti pengusaha pengolahan air bersih, tetapi masyarakat setempat menolaknya karena takut nantinya mereka tidak dapat lagi memanfaatkannya untuk berbagai keperluan.

Untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sehingga tidak mengganggu sumber mata air, masyarakat daerah ini setiap saat melakukan penjagaan dari perambahan hutan dan memelihara lingkungan agar debit airnya tidak berkurang. (polsaman)

APBD- P Belum Sah Paket Proyek DPU Habis Dibagikan

2010-09-23T22:45:00.006+07:00

politiksaman.com-Lubuklinggau (23/09), Seluruh paket proyek dari sumber pembiayaan APBD-Perubahan yang pengesahannya masih menunggu verifiksi Gubernur di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, telah habis di berikan pada rekanan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas PU, Rahman Dera melalui kepala bidang Bina Marga (BM), Bahermansyah. Menurutnya paket tersebut tak tersisa sama sekali dan telah dibagi-bagikan kepada rekanan yang ada dikota Lubuklinggau dan sekitarnya.

" Tidak ada lagi paket proyek di PU, semua sudah ada pemiliknya," Ujarnya, senin (20/09).

Paket tersebut kebanyakan adalah paket dengan klasifikasi penunjukan langsung (PL), yang jumlahnya puluhan paket. Hal ini disinyalir menyalhi aturan yang ada, karena APBD-Perubahan belum sah secara yuridis karena masih di menunggu persetujuan gubernur Sumsel, namun PU Kota Lubuklinggau telah berani melakukan pembagian paket tersebut.

Beberapa rekanan saat ditanyakan hal ini, mereka menyayangkan hal ini, sebab DPU kota telah melakukan beberapa pelanggaran yang fatal dalam tahun ini. Sebelumnya DPU juag melakukan proses tederisasi paket puluhan miliar rupiah yang belaum disetujui DPRD di APBD Perubahan.

Para rekanan dan kontraktor mengatakan bahwa paket tersebut disinyalir telah diberikan penjabat DPU kepada para anggota DPRD Kota Lubuklinggau sebagai ganti polemik yang terjadi pada pembahasan APBD Perubahan lalu serta kroni penguasa di Kota Lubuklinggau. (polsaman)

2011, Pembuatan KTP Dan KK di Lahat Gratis

2010-09-23T22:23:00.004+07:00

*Bagi Oknum Yang Mengambil Dana Akan Dikenakan Sangsi*

politiksaman.com-Lahat (23/09), Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), Nomor 06 Tahun 2009, sejak 2010-2011 kedepan bagi masyarakat yang membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), sudah gratis. Namun, hingga saat ini masih juga ada oknum-oknum yang dengan sengaja mengambil keuntungan dari semua itu.

“Sebetulnya, dari tahun ini (2010 red) hingga 2011 dalam pembuatan KTP dan KK itu semuanya gratis. Akan tetapi, masih saja oknum-oknum yang sengaja memanfaatkan hal tersebut.” Kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) H.A Muchtar Efendi Ali MM, kemarin (23/09) diruang kerjanya.

Diakui Muchtar, sebab sejak Perda Nomor 06 ini diberlakukan telah 100 persen gratis. Untuk itu, sambung Muchtar, 2011 mendatang pihaknya akan memperlakukan KTP dan KK gratis ini sampai ketingkat bawah. Dimana saat ini, dirinya mengatakan masih banyak masyarakat yang mengeluhkan, karma mereka masih tetap dikenakan biaya baik itu dari Rt, Lurah, Kades, dan tingkat Kecamatan.

“InsyaAllah, 2011 kita berupaya lebih efektikan lagi hingga ketingkat bawah sekalipun. Tujuannya, agar benar-benar masyarakat merasakan yang dimaksud gratis tersebut.” Ujarnya.

Selain itu, Muchtar juga mengungkapkan, mulai sekarang sampai kedepannya apabila masih ada oknum-oknum yang menarik dana bagi masyarakat yang membuat KTP dan KK segera laporkan kedinas Disdukcapil dan pihak menjamin si-oknum akan dikenakan sangsi.

“Bagi mereka yang masih memungut sejumlah dana kepada masyarakat, saya pastikan akan dikenakan sangsi. Dan sangsi yang akan diberikan nanti tergantung dari Pak Bupati.” Tambah Muchtar.

Muchtar juga menjelaskan, namun bagi oknum yang dinas disdukcapil sendiri dia mengaku, sangsi yang terberat apabila ketahuan bias mencapai penundaan kenaikan pangkat. Namun, bagi oknum-oknum baik dari Lurah, Kades, hingga tingkat Kecamatan pihaknya akan melaporkan ke Bupati Lahat.

“Bagi mereka yang dilaur dinas Disdukcapil, akan kita laporkan kepada Bapak Bupati, guna memintak petunjuk dari beliau sangsi apa yang akan diberikan nantinya.” Ungkap Muchtar.

Setelah semua itu berjalan lancer, kata Muchtar, pihaknya akan kembali memberikan wewenang sepenuhnya kepihak Kecamatan, namun, dari pihaknya sendiri (Disdukcapil red) tetap akan disiagakan ditiap-tiap kecamatan nantinya.

“Apabila, kedepannya tidak ada lagi oknum-oknum yang menarik dana bagi warga yang membuat KTP dan KK, nanti akan kita kembalikan lagi kepihak kecamatan, namun disetiap kecamatan kita tetap akan menyiagakan dari Disdukcapil untuk memantau.” Pungkas Muchtar kemarin dengan tegas. (firdaus*)

Dihantam Banjir Bandang 1 Warga Hanyut Belum Ditemukan

2010-09-23T22:14:00.003+07:00

*Dari 3 Warga Desa Lainnya*

politiksaman.com-Lahat (23/09), Satu dari tiga warga Desa Pajar Tinggi, Kecamatan Pajarbulan, Lahat atas nama Ardiansyah (23) yang hanyut akibat hantaman banjir bandang dari luapan Sungai Lematang, Rabu (22/09) dinihari sekitar pukul 03.00 belum ditemukan.

Sementara, dua korban lainnya berhasil diselamatkan tim Tagana dari Lahat, bekerjasama dengan tim SAR Kota Pagaralam, atas nama Arlan (43), Mauludi (25), dengan menyusuri sungai Lematang, sekitar Curup Bedegung, Kecamatan Tanjung Tebat, hingga aliran sungai di desa Muarapinang.

“Kita masih terus melakukan pencarian untuk salah seorang warga yang hingga hari ini belum ditemukan. Pencariannya dengan menyusuri aliran Sungai Lematang,” ungkap Kepala Dinas Kesejahteraan sosial (Dinkessos) Lahat, Ir Hj Rechnawati dihubungi Kamis (23/09).

Kemungkinannya, korban saat ini sudah terbawa arus cukup jauh, bahkan bisa jadi sudah sampai di wilayah Muara Enim. Namun, pihaknya akan terus melakukan pencarian hingga korban ditemukan.

“Kita akan terus upayakan agar semua korban bisa ditemukan. Meskipun itu harus menyusuri hingga ke Muara Enim sekalipun. Koordinasi dengan pihak lainnya juga akan terus kita jalin, demi pemaksimalan pencarian yang ada,” papar Rechnawati.

Sementara untuk lokasi dan penyebab banjir bandang, sejauh ini Rechnawati belum bisa menjelaskan pastinya, termasuk apa yang menyebabkannya. Namun, untuk di lokasi di katakannya pihaknya sudah menyiagakan petugas-petugas khusus yang ada, terutama sekali demi pelayanan kebutuhan lapangan yang ada.

“Petugas juga sudah kita siagakan di lapangan, guna memberikan bantuan nanti kedepannya, terutama bagi salah satu korban yang hingga kini belum ditemukan oleh petugas kita.” Jelas Rechnawati. (Firdaus*)

Tabung Gas Meledak 4 Lokal SD Dihabisi Sijago Merah

2010-09-23T21:56:00.002+07:00

*Kerugian Ditapsir Hingga 350 Juta*

politiksaman.com-Lahat (23/09), Sedikitnya, 4 lokal bagunan Sekolahan Dasar (SD) Negeri 5 Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, hangus disantap oleh sijago merah. Bahkan, akibat peristiwa ini, Pihak Sekolah mengalami kerugian sebesar Rp 350 Juta. Namun, beruntung saat peristiwa ini berlangsung tidak ada korban jiwa.

Meledaknya, tabung gas yang berukuran 3 kg ini.Yakni satu local ruang kantor dan tiga local ruangan belajar. Peristiwa itu terjadi, kemarin (23/09) sekitar pukul 12.00 Wib.

Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, amukan si jago merah terjadi pada saat sekolah tengah sepi, yakni usai jam sekolah berakhir. Bersamaan, para murid dan para guru telah pulang semua. Tidak lama berselang, dari penuturan warga setempat tidak lama para guru pulang dari sekolah, terdengar suara ledakan keras, sumber suaranya dari arah sekolah. Tidak lama kemudian menyusul terlihat kepulan asap diatas atap sekolah ternyata api telah melalap bagian atap seng bangunan sekolah.

Bangunan SD yang berada persis di tengah pemukiman desa, sontak membuat warga setempat kalang kabut. Namun, berkat kesigapan warga dengan perlengakapan seadanya berusaha memadamkan api dengan air. Kobaran api berhasil di padamkan sekitar satu jam kemudian.

Di tempat kejadian perkara (TKP), beruntung api hanya melalap bagian atap sekolah saja. Sementara, perabot sekolah yakni moubelier seperti meja, kursi, dan lemari tidak sempat hangus terbakar. Hanya saja, empat local bangunan yang rusak parah di bagian atap.

Kapolres Lahat, AKBP Drs IwanYusuf Chairudin, melalui Kapolsek Tanjung Sakti Pumi, Bripka Novi saat dikonfirmasi pihaknya membenarkan adanya kebakaran yang menghanguskan bangunan sekolah di Desa Lubuk Dalam.

“Sekitar pukul 12.00 WIB api berhasil di padamkan pukul 13.25 WIB atas bantuan warga setempat secara beramai-ramai,” terangnya.

Hasil olah TKP, dugaan sementara api berasal dari tabung gas yang meledak yang berada dapur yang ada di ruang kantor. Tambahnya, belum diketahui pasti pemicu suara ledakan tabung gas tersebut. Tim yang diterjunkan melakukan olah TKP telah mengamankan satu unit tabung gas 3 kg beserta tumpukan arang dari lokasi kejadian kebakaran.

“Akibat peristiwa kebarakan yang menghanguskan 4 lokal atap bangunan sekolah ini menyisakan kerugian mencapai Rp.350 juta, atas kejadian ini pihak aparat masih melakukan penyidikan lebih dalam guna memastikan penyebab kebakaran ini,” tukasnya, seraya mengatakan sejauh ini pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak Kepala Sekolah SDN 5 Lubuk Dalam, guna untuk mengetahui koronologis awal. Ucap Nopi. (Firdaus*)

FORSIP Desak Kadispora RL Dipecat dan Diproses Hukum

2010-09-23T21:50:00.003+07:00

politiksaman.com-Lubuklinggau, (23/09),Forum Solidaritas Insan Pers (FORSIP) Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas mengutuk keras tindakan Kadispora Rejang Lebong, GNS terhadap wartawan Radar Pat Petulai (JPNN), Dayek (22) pada Rabu (22/09). Atas peristiwa ini Forsip mendesak agar Bupati segera mencopot jabatan pelaku dan pihak kepolisian segera menangkap dan memproses oknum pejabat tersebut.

Koordinator Forsip, Nur Muhammad menegaskan tidak ada satu dalilpun yang memperbolehkan seseorang menganiaya insane pers, terlebih wartawan tersebut sedang menjalankan tugas jurnalistiknya.

”Prilaku pejabat ini sudah diluar batas kewajaran dan tidak mencerminkan seorang pejabat public yang seharusnya mengayomi masyrakat termasuk wartawan. Untuk itu Bupati harus bertindak tegas bawahannya ini,”katanya.

Selain itu, tindak kekerasan dengan cara mencekik dan membenturkan kepala korban ke dinding oleh oknum pejabat tersebut yang dilakukan merupkaan perbuatan melanggar hukum atau penganiayaan dan harus dip roses secara hukum.

”Melihat kasus ini, penegak hukum dituntut untuk bertindak dan segara mencari langkah-langkah hukum, apalagi bukti dan saksi-saksi yang melihat kejadian sudah jelas,”jelasnya

Tidak hanya Dayek, Lanjut Nur, berdasarkan data Forsip tindak kekerasan yang menimpa kalangan wartawan di tanah air menunjukan tingginya angka aksi premanisme dan cara ini akan mencederai atas kebebasan pers belakangan ini. Seperti, kekerasan serupa dialami oleh Wartawan Merauke TV, Ardyansah Matrain (25) yang tewas dibunuh pada 29 Juli 2010. Pada Februari lalu juga menimpa wartawan Papua TV, Marlon Brando Mramra, yang tewas ditikam saat melerai suami-istri yang bertikai. Kejadian terhadap wartawan RPP ini menambah daftar panjang tindak kekerasan terhadap wartawan. Hingga September 2010 setidak kasus kekerasan yang dialami kaum jurnalist di tanah air mencapai 40 kasus.

Sementara itu, salah satu wartawan harian lokal di Lubuklinggau,Lubuklinggau Andep Musrapa mendesak agar korban jangan sekali-kali melakukan perdamaian sehingga kasus kekerasan ini tidak sampai ke meja pengadilan.

”Targetnya, kasus oknum pejabat RL ini harus diusut dan sampai ke meja hijau, jika tidak maka akan menjadi preseden buruk bagi insan pers di negeri ini,”tandasnya. (TG)

Komisi II DPRD Lahat Nilai Izin PT BRU Mengada-ada

2010-09-23T21:21:00.003+07:00

*Izin PT BRU Dipertanyakan*

politiksaman.com-Musi Rawas (23/09), PT Baniah Rahmat Utama (PT BRU) yang bergerak di bidang penambangan bahan galian golongan C, serta mengaspal jalan dalam Kota Lahat, mulai melakukan aktifitasnya seperti dulu kala, tampak alat-alat berat milik perusahaan mengerjakan proyek jalan, bahkan tunggakan pajak selama satu terakhir sekitar Rp.5,6 M, saat ini masih di pertanyakan apakah telah diselesaikan atau belum.

Hal ini seperti diungkapkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol-PP) Lahat, Drs Deswan Irsyad MPdi mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menerima surat perintah untuk melakukan penutupan ataupun penyegelan terhadap PT BRU tersebut.

“Kita belum menerima surat rekomendasikan dari kepala daerah untuk menutup atau menyegel perusahaan PT BRU,” ungkapnya kala dihubungi via ponsel, Kemarin (23/09).

Bahkan, di kemukakan Deswan lebih lanjut,untuk perizinan perusahaan yang belakangan di permasalahkan, saat ini PT BRU sudah mendapatkannya, dimana izin itu adalah izin usaha pertambangan operasi produksi, bernomor No. 503 / 14 / BPPT & PMD / 2010, tertanggal 14 September 2010, perihal persetujuan peningkatan usaha pertambangan eksplorasi menjadi usaha pertambangan operasi produksi.

“Jadi mereka itu bisa juga di katakan sudah resmi berusaha di Lahat,” ucap Deswan ketiak dibincangi kemarin.

Sementara itu, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lahat, H Niko Pransisko SH mengatakan, pihaknya telah membuat dan menyerahkan surat rekomendasi kepada Bupati Lahat, akan tetapi memang sampai sejauh ini belum ada tindak lanjut dari mereka (Eksekutif.red).

“Kita sudah melayangkan surat rekomendasikan kepada kepala daerah, dan memang hingga detik ini belum ada tindak lanjut dari pihak eksekutif menyikapinya,” ungkap Niko.

Mengenai telah di terbitkanya izin yang ada, Niko mengatakan ini adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Dimana ketika DPRD Lahat mengadakan rapat lintas sektoral di ruang rapat gabungan pada 17 September 2010 silam, di peroleh hasil tegas bahwa PT BRU tidak memiliki surat izin resmi oleh instansi terkait yang berhak menerbitkannya.

“Jelas ini bisa dipertanyakan, padahal kemarin jelas kita sudah usulkan untuk di hentikan sementara waktu, terutama hingga mereka melunasi semua kewajibannya dulu, baru bisa urus izin,” jelas Niko.

Kalaupun PT BRU memang telah mengantongi surat izin tertanggal 14 September 2010, mengapa instansi terkait tidak mengatakan sejujurnya pada 17 September 2010 silam. Justru ini cenderung akan menimbulkan spekulasi ada apa-apa dibalik ini semua. “Kita semakin memilik tanda tanya besar disini jadinya,” ucapnya.

Secara terpisah dilain pihak, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Lahat, HM Rudi Thamrin SH MM, melalui Kepala Bidang (Kabid) Perpajakan dan Retribusi, Indra Wijaya SE menuturkan, bahwasanya PT BRU hingga detik ini masih belum melunasi tunggakan pajak yang ada, nilainya bahkan memang seperti terungkap semula, yaitu sekitar Rp.5,6 M lebih ke kas daerah.

“Belum dibayar, dan kita masih menunggu pembayaran mereka dan itu pihak perusahaan berhak dan wajib melunasi dan membayar tunggakan pajak yang tidak dibayarkan selama satu tahun terakhir.” Terang Indra saat dikonfirmasi oleh wartawan kemarin. (Firdaus*)

Muhamadiyah dan NU Minta Dilibatkan Dalam Mewujudkan Mura Darussalam

2010-09-23T20:27:00.005+07:00

politiksaman.com-Musi Rawas (23/09), Dua Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam Muhamadiyah dan Nadhatul Ulama (NU) meminta pemerintahan daerah Musi Rawas (Mura), untuk dapat melibatkan mereka dalam mewujudkan program Mura Darussalam.

Hal ini disampaikan mereka sewaktu menghadiri kunjungan anggota Dewan Perwailan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan daerah pemilihan 7 rabu kemarin (22/09). Muhammadiyah Mura melalui ketuanya, Slamet mengatakan bahwa mewujudkan program Mura Darussalam tidak akan berhasil tanpa ada peran serta organisasi Islam didalamnya.

" Dana anggaran 50 miliar untuk khatam alquran dalam satu tahun untuk 277 Desa dari 21 kecamatan tidak menjamin terwujudnya Mura Darussalam, jika tanpa melibatkan Muhammdiyah dan NU didalamnya hal tersebut akan sulit terlaksana, " ujarnya.

Slamet juga mengkritik kurangnya perhatian pemerintahan daerah terhadap Ormas Islam dalam memberikan support kegiatan yang dilakukan oleh mereka, baik itu NU atau pun Muhammadiyah, hal ni terlihat dari paparan yang disampaikan oleh baik DPRD Provinsi maupun daerah dalam dialog dengar pendapat pada reses kedua DPRD Provinsi Dapil 7 ini.

Bahkan saat ini kendaraan operasional yang mereka dapatkan dari bantuan Bupati Musi Rawas, Ridwan Mukti ditarik kembali oleh pemkab Mura, ditambah lagi dengan minimnya bantuan pendanaan dari pemda untuk kegiatan peningkatan kualitas moral masyarakat
Mura. Hal tersebut memaksa mereka untuk mandiri, sehingga kegiatan peningkatan kualitas moral dalam menopang program Mura Darussalam tak dapat mereka lakukan secara maksimal.

Senada juga disampaikan oleh ketua NU, Misbahul Arifin. Menurutnya,program pembinaan mental masyarakat dan aparatur pemerintahan, merupakan penopang utama keberhasilan pembangunan fisik dan Mura Darussalam.

“Semua usulan yang disampaikan, nampaknya hanya yang berkaitan dengan pembangunan dan anggaran fisik, namun belum ada yang berkaitan dengan cost moral, padahal kalau dibandingkan sama saja pentingnya membangun jalan dengan membangun mesjid,” cetusnya.

Ia sangat menyayangkan bahwa Ormas Islam terkadang hanya digunakan dan didekati oleh pemerintahan daerah hanya karena pada moment dan kepentingan tertentu, seperti pilkada dan sebagainya.

NU berharapa kedepan mereka dapat memberikan kontribusi yang maksimal atas pembangunan di Kabupaten Mura, baik itu dalam melakukan pembinaan moral umat Islam yang sebagaian besar di Mura adalah warga NU, dan semestinya hubungan antara pemda dan NU harus lebih baik secara silaturahmi agar NU juga dapat menjadi motor penggerak dalam membantu perigram pemerintah menuju Mura Darussalam.

NU juag mengalami nasib yang sama dengan Muhammadiyah sejumlah bantuan yang meeka dapatkan dari pemerintahan daerah aman minim, dan bahkan mobil operasional yang mereka dapatkan dari pemkab juga telah ditarik kembali.

Kedua Ormas ini baik Muhammadiyah maupun NU, kedepan berharap DPRD Kabupaten, provinsi dan pemerintahan daerah dapat memperhatikan pembangunan kualitas moral didaerah ini, serta dapat meningkatkan bantuan pendanaan operasional mereka, setidaknya seperti pemeritahan daerah lain.(polsaman)

Konflik Pemkab Mura dan PT Seralaya Temui Titik Sepakat

2010-09-23T02:19:00.005+07:00

politiksaman.com-Musi Rawas (22/09), Konflik yang selama ini berlangsuang antara Perusahaan tambang minyak PT Seleraya Merangin II yang berlokasi di Rawas iIlir, dengan pemerintahan daerah Kabupaten Musi Rawas (Mura), Sumatera Selatan, akhirnya menemukan titik sepakat untuk bekerjasama dalam pemanfaatan jalan untuk pengangkutan hasil tambang mereka yang selama ini dilarang.

Pelarangan operasional pengangkutan minyak perusahaan tersebut melalui jalan darat oleh Pemkab Musirawas terhadap PT Seleraya dari lokasi pengeboran di Desa Belani Kecamatan Rawasilir ke wilayah Jene Kecamatan BTS Ulu sepanjang 130 km.

Sampai saat ini, pelarangan pengangkutan minyak melalui jalan kabupaten oleh PT Seleraya masih berlaku, dimana kendaraan operasional atau tangki mereka masih dilarang melintas. Namun, tadi (kemarin, Red) sudah ada titik temu antara PT Seleraya dengan Pemkab Musirawas.

" Kesepakatan kerjasama untuk pemanfaatan jalan tersebut terjadi setelah surat kesepakatan bersama diteken bupati dan pihak Seleraya, maka pelarangan pengunaan jalan milik kabupaten dicabut,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Musirawas, Ari Narsa, didampingi Kabag Humas Kgs Effendi Feri, disela jeda rapat dengan PT Seleraya, Rabu (22/9).

Dikatakannya, nota kesepakatan kerjasama antara PT Seleraya dengan Pemkab Musirawas antara lain, pihak PT Seleraya menyanggupi dan bersedia untuk melakukan perbaikan dan peningkatan jalan kabupaten yang digunakan untuk operasional kendaraan tangki pengangkut minyak mereka. Selain itu, menurutnya, pihak perusahaan juga sanggup untuk memberikan kontibusi kepada Pemkab Musirawas yang akan dimasukkan dalam PAD.

Besarannya disesuaikan dengan hasil angkutan minyak mentah dalam satu bulan dari Belani ke Jene. Berdasarkan perkiraan itu sekitar 6.000 barel, atau setara Rp 1,25 miliar per bulan dimasukkan PAD, dan merupakan sumbangan pihak ktiga yang tidak mengikat. Nanti disetor melalui Bank Sumsel Babel ke rekening daerah,” katanya. (Polsaman)

68 Desa Di Mura Terima Dana 8, 840 Miliar

2010-09-23T02:10:00.004+07:00

politiksaman.com-Musi Rawas (22/09), Sebanyak 68 desa dalam 21 kecamatan di Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan pada tahun ini menerima Anggaran Dana Desa (ADD) senilai Rp8,840 miliar.

"Anggaran Dana Desa atau ADD yang diterima per desanya sebanyak Rp130 juta, yang di kucurkan Pemkab Musi Rawas diambil dari 10 oersn PAD daerah ini," kata Kepala Bidang Pemerintahan dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Musi Rawas, Yulius Hadi, Rabu.

Dana yang diterima oleh masing-masing desa tersebut kata dia digunakan untuk membiayai Tunjangan Perangkat Aparatur Desa (TPAD), untuk dana tanggap darurat, honor guru ngaji dan pembiayaan pembangunan proyek fhisik.

Sejauh ini desa-desa penerima bantuan masih mengalami permasalahan tekhnis terutama untuk tenaga penyusunan permintaan pembangunan kegiatan fhisik, pembuatan gambar serta Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sedangkan untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban serta tenaga pelaksanaan kegiatan tidak mengalami kendala.
Desa-desa yang menerima anggaran ini umumnya desa-desa yang tidak termasuk dalam penerima bantuan proyek yang sumbernya dari APBD setempat.

"Kalau salah satu desa sudah dapat dana ADD, maka proyek sejenis tidak di berikan kepada desa tersebut. Kalau mereka dapat dapat lagi tapi sumber pendanaannya dari APBD provinsi ataupun dari APBN," terangnya.

Sementara itu Ghufron, Kepala Desa Air Satan, Kecamatan Muara Beliti salah satu desa penerima bantuan ini mengatakan, dana tersebut mereka terima pada awal September lalu senilai Rp130 juta yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan di desa mereka.
Selain digunakan untuk membayar honor ketua dan anggota BPD, guru ngaji, perangkat desa juga di gunakan untuk pembangunan jalan setapak sepanjang 150 meter. (polsaman)

DPRD Provinsi Siap Serap Aspirasi Masyarakat Mura

2010-09-23T01:58:00.005+07:00

politiksaman.com-Musi Rawas (22/09), Lima dari enam orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) daerah pemilihan (Dapil) 7 Lubuklingau-Musi Rawas melakukan kunjungan kerja ke Musi Rawas Rabu (22/09).

Dari enam orang tersebut, hanya Lili Martiani Maddari yang berasal dari fraksi Golkar DPRD Sumsel yang tidak turut serta dalam kunjungan tersebut. Menurut Darmadi Djufri dari fraksi PDI-P yang menjadi koordinator, ketidakhadiran Lili Martiani Maddari karena yang bersangkutan ada urusan keluarga. Anggota DPRD Sumsel yang hadir diantaranya, Darmadi Jupri dari komisi IV, Hj. Rogayati Baijuri Asir dari komisi V, Zulkarnain Ibrahim dari komisi III, HM Tukul dari komisi IV,serta Japris Iwansyah dari komisi I.

“ Yang bersangkutan (Lili Martiani Maddari) tidak dapat hadir karena ada urusan keluarga ke luar kota,” ujarnya singkat dihadapan Wakil Bupati Musi Rawas dan jajarannya, beserta anggota DPRD Musi Rawas di ruang of room Pemkab Musi Rawas, kemarin.

Selain itu, Darmadi Jupri mengatakan, pada tahun 2011 nanti pihaknya memiliki prioritas program pembangunan di Musi Rawas. Prioritas tersebut adalah peningkatan dua jalur jalan poros Muara Rupit- Muara Lakitan dengan panjang 78 kilometer dengan alokasi anggaran Rp20-30 miliar. Serta jalan poros Simpang Semambang Kecamatan Tuah Negeri- Pendopo Kabupaten Muara Enim, dengan rentang 48 kilometer dengan alokasi anggaran Rp20-25 miliar.

Dia mengakui, alokasi anggaran pembiayaan peningkatan jalan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumsel 2011. Menurutnya, alokasi anggaran tersebut memang belum cukup untuk menyempurnakan peningkatan kwalitas jalan di dua poros tersebut.

“Kita akan perjuangkan usulan tersebut agar berhasil, karena dengan dibangun dan dufungsikanya dua jalur tersebut, kepadatan transportasi di Jalinsum wilayah Musi Rawas dapat diatasi, dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat disekitar wilayah tersebut,” jelasnya.

Dalam tatap muka tersebut, pihak DPRD Sumsel melalui Darmadi Jupri mengatakan, pihaknya ingin mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan masyarakat Musi Rawas. Namun dalam kesempatan pertemuan kemarin, dari 40 orang anggota DPRD Musi Rawas hanya 9 orang yang hadir dan menyampaikan aspirasi. Mereka diantaranya A. Bastari, Marwan Chandra, I Wayan Kocap, Alamsyah A Manan,Suryadi, Wahisun Wais Wahid, Sonny Rahmat Widodo, Yon Sobri, serta H.Asir. sedangkan ketua DPRD Musi Rawas Sri Hernalini Nita Utama, beserta dua wakilnya Suhari dan Herman Mawik tidak terlihat hadir.

Dalam pertemuan kemarin,rata-rata usulan yang disampaikan oleh Sembilan orang wakil rakyat Musi Rawas di DPRD Musi Rawas kemarin adalah usulan pembangunan fisik. Diantara usulan aspirasi yang disampiakan adalah masalah pembangunan jalan, gedung sekolah, program sekolah dan berobat gratis, serta permasalahan dengan investor perkebunan. Padahal pemerintah kabupaten Musi Rawas memiliki salah satu program pembinaan mental dan spiritual masyrakat melalui program Musi Rawas Darussalam. Hal tersebut akhirnya mendapat sorotan dari salah seorang tokoh masyarakat masyrakat Musi Rawas Misbahul Arifin. Menurutnya,program pembinaan mental masyarakat dan aparatur pemerintahan, merupakan penopang utama keberhasilan pembangunan fisik.

“Semua usulan yang disampaikan, nampaknya hanya yang berkaitan dengan pembangunan dan anggaran fisik, namun belum ada yang berkaitan dengan cost moral, padahal kalau dibandingkan sama saja pentingnya membangun jalan dengan membangun mesjid,” cetusnya. (polsaman)

Mahasiswa Baru STKIP Mura Kesurupan

2010-09-23T01:44:00.003+07:00

politiksaman.com-Lubuklinggau (22/09), Kejadian heboh sempat terjadi di kampus Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Lubuklinggau, Selasa lalu (21/09).

Sekitar puluhan mahasiswa baru yang sedang menjalani masa orientasi pendidikan (Opdik) di kampus yang terletak di Kelurahan Majaphit, Lubuklingau Timur tersebut mengalami kesurupan. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 17.30 WIB dan sedang dalam kondisi hujan deras. Akibat kejadian tersebut, suasana menjadi panic, apalagi saat itu kondisi listrik PLN sedang mati.

Ketua STKIP PGRI Kota Lubuklinggau, Lukman Nawi melalui Pembantu Ketua II, Anshori Naib saat dikonfirmasi kemarin membenarkan peristiwa yang menimpa mahasiswa barunya itu. Menurutnya, kejadian tersebut mungkin disebabkan para mahasiswi baru yang kesurupan tersebut mengalami kelelahan usai menjalani Opdik hari kedua tersebut.

“ Kejadian ini tidak berlangsung lama dan dapat diatasi oleh internal kami sendiri,”ujarnya.

Menurutnya, pihaknya tidak mengetahui secara pasti penyebab kejadian tersebut. Pihaknya menduga, kejadian tersebut akibat para mahasiswa tersebut melamun dan kelelaha.

“Mungkin ada juga diantara mereka yang tidak sempat makan pagi sebelum berangkat ke kampus mengikuti masa orientasi. Tapi semuanya berjalan dengan baik dan hari ini (kemarin,red) massa orientasinya selesai,” katanya.

Sementara itu, bagian hmas STKIP PGRI Rudi Erwandi mengatakan, kejadian tersebut menjadi heboh karena saat kejadian ratusan mahasiswa lain langsung bubar dan kembali ke rumah masing-masing. Selain itu katanya, mahasiswa baru yang lain kaget dengan kajadian tersebut, sehingga mereka tidak mengetahui berapa jumlah rekan-rekan mereka yang mnderita kesurupan.

:Paling hanya sepulu orang, karena teman-temannya yang tidak kena langsung berhamburan pulang, makanya mereka menduga jumlahnya ratusan,” jelasnya.

Dia mengatakan, jumlah mahasiswa baru di STKIP Lubuklinggau yang mengikti OPdik tahun ini sebanyak 1089 orang. (polsaman)

238 Desa Di Mura Selesai Laksanakan Pilkades

2010-09-23T01:41:00.003+07:00

politiksaman.com-Musi Rawas (21/9), Sebanyak 238 desa dari 258 desa di Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan, selesai melaksanakan pemilihan kepala desa.

"Dari 258 desa di Kabupaten Musi Rawas, yang sudah melaksanakan pemilihan kades sebanyak 238 desa. Sedangkan 20 desa lainnya baru selesai melaksanakan pemilihan dan ada beberapa desa baru akan melaksanakannya pada Oktober 2010 mendatang," kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Musi Rawas, Yulius Hadi, Selasa.

Dari 20 desa tersebut kata dia, sembilan desa lainnya baru selesai melaksanakan pemilihan dan sudah dilantik oleh bupati Ridwan Mukti.

Kemudian delapan desa lainnya sudah melaksanakan pemilihan tapi belum dilantik dan tiga desa lainnya baru akan melaksanakan pemilihan pada bulan Oktober mendatang.
Pemilihan kepala desa (Pilkades) di daerah itu belakangan ini gemanya tidak kalah dengan pemilihan anggota legislatif, karena tingginya biaya yang dikeluarkan seorang kandidat untuk menduduki jabatan tersebut.

Pilkades didaerah itu kata dia belakangan sudah menjadi ajang pertarungan tokoh masyarakat di desa masing-masing yang tidak segan-segan mengeluarkan dana hingga ratusan juta. Pada hal biaya penyelenggaraannya dibiayai oleh pemkab setempat.

"Biaya tidak resmi yang di keluarkan masing-masing kandidat bisa mencapai ratusan juta yang digunakan untuk menjamu makan warga se desa, mengadakan hiburan musik hingga kepada pemberian bantuan untuk warga desa," katanya. (polsaman)

Bendahara Kasus Sapi Akui Terima Uang Rp.3 Juta

2010-09-22T00:58:00.002+07:00

*Sidang Lanjutan Kasus Korupsi Sapi PO Disnakkan Tahun 2007*

politiksaman.com-Lahat (21/09), Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi sapi Ongle yang dikucurkan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2007 tetang Pengadaan Sapi PO sebesar Rp 607.860.000.00’. dari Tingkat II Lahat, dan Pengadaan Sapi Bali dari APBD Tingkat I Sum-Sel sebesar Rp 460.610.000.00’. juga ditambah pengadaan sapi bali dan kambing dari DAK Non DR, sebesar Rp, 790,850 Juta. jadi total keseluruhan dana bantuan tersebut sebesar Rp 1,911. Milyar.

Terhadap Dinas Peternakan Dan Perikanan (Disnakkan), Kabupaten Lahat, 2007, Kemarin (21/9) sekitar pukul 10.30 Wib, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Lahat. Dengan agenda mendegarkan pemeriksaan 3 terdakwa yang ada, masing-masing Tugiarto, Bendahara Disnakkan, Nuchman Idris selaku Direktur Utama CV Mas Persada, Agung Mazani.

Dalam sidang kemarin langsung dipimpin majelis hakim terdiri dari Lismawati SH, selaku Hakim Ketua, dan hakim anggotanya, Mulyadi Aribowo SH, dan juga Dyah Retno Yulianti SH. Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendri Hanafi SH dan Murni SH.

Dalam keterangannya, Tugiarto mengakui adanya penyimpangan dalam proyek pengadaan sapi PO itu. Namun dirinya tidak menyangka akan terlibat, bahkan menjadi terdakwa dalam kasus tersebut.

“Memang ada, saya tidak menyangka akan berlanjut hingga sejauh ini,” ungkap Tugiarto.

Dalam persidangan itu sendiri sebenarnya banyak terungkap juga fakta lainnya, diantaranya bahwa Tugiarto ikut menikmati uang penyimpangan pengadaan sapi PO itu, sebesar Rp.3 juta.

“Hanya itu yang saya peroleh. Saya tidak berbohong, saya hanya mendapatkan uang sebanyak itu dari pak Nuchman dan pak Idris,” pungkasnya ketika ditanya hakim berapa jumlah uang penyelewengan yang dinikmatinya.

Namun elak Tugiarto, dirinya juga mengaku jika sejauh ini pembelian sapi PO sendiri sudah dianggap sesuai spesifikasi yang di tentikan, baik itu ukuran, atau juga harga belinya. Namun, saat Hakim Lismawati menunjukkan pedoman belanja yang ada, dimana sapi PO jenis betina itu seharha Rp.2,9 juta dan jantan Rp.3,2 juta, sementara di kontrak tertulis seharga Rp.4 juta, Tugiarto tak bias berkata apa-apa.

“Ini adalah hasil audit BPKP pak, disini jelas bahwa Negara sudah di rugikan, karena sebenarnya uang pembelian masih ada sisa, sementara uangnya sampai saat ini entah kemana,” pungkas Lismawati kepada terdakwa Tugiarto dalam persidangan kemarin.

Termasuk saat semua jawaban yang sudah di berikan Tugiarto bahwa dalam praktek di lapangan, sering menandatangani berkas-berkas yang ada sendiri, tidak langsung ke Nuchman atau Agung, dengan alas an semuanya sudah ada izin yang bersangkutan. Ini semua di bantah tegas oleh Agung dan juga Nuchman.

“Sayatidak pernah dapat kabar atau izin bahwa semua surat di lapangan yang butuh tandatangan saya itu di wakilkan ke Tugiarto,” ungkap Nuchman.

Persidangan ini sendiri berlangsung lama, dan alot. Sempat di skors selama satu jam, dan kembali di lanjutkan pukul 14.00 Wib. Bahkan, hingga berita ini di turunkan, sekitar pukul 16.00 Wib, persidangan masih berlangsung, dengan agenda masih sama, yaitu pemeriksaan para terdakwa yang ada.

Berita sebelumnya, berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumsel yang di tetapkan 30 Juli 2009 lalu Negara mengalami kerugian sebesar Rp 734.328. Juta. Akibat ulah oknum-oknum yang demi meraup keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan sebab dan akibat dikemudian harinya.

Lebih parahnya, dilapangan banyak yang sakit dan mati dalam waktu sekitar 7 hari setelah penyerahan. Namun, hal ini sama sekali tidak di pertanggung jawabi oleh pihak perusahaan, sebab dilapangannya oleh pihak pelaksana dan juga bendahara di alokasikan sebagian dengan bibit sapi yang bukan jenis PO, atau jenis PO namun ukurannya tidak sesuai, yang tentu saja harganya relative berbeda adanya. Maka dari itu, proyek dana nasional guna pengadaan dan pengembangan bibit sapi PO kepada sekitar 22 kelompok tani yang ada, dengan dana mencapai sekitar Rp.1,38 Miliar dan Spek yang ada adalah bibit sapi ongole berukuran 115 cm meter untuk sapi jantan, dan 110 cm untuk sapi betina. (FIRDAUS)

BPD Pertanyakan Pencairan Dana Bangub

2010-09-22T00:54:00.001+07:00

*Dana Triwulan Belum Dikucurkan kepada Mereka*

politiksaman.com-Lahat (21/09), Kalau sebelumnya, Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Babat Baru, Kecamatan Kikim Barat Melaporkan kasus dugaan penyelewengan Bantuan Gubernur (BANGUB) Tahun 2008,2009, dan 2010 yang dilakukan oleh oknum Kadesnya berinisial Z (Zamir Mulyada.red), belakangan, BPD juga meminta agar status jabatan Kades tersebut untuk segera di copot.

Hal ini seperti diungkapkan Suroso, Ketua BPD Babat Baru, yang melaporkan dugaan penyimpangan yang dilakukan Kades Babat Baru, terutama masalah pencairan dana Bangub tahun 2010. Dimana bukti surat asli pencairan masih dipegang Ketua BPD tersebut, akan tetapi di lapangan, dana tersebut sudah di cairkan Kades.

“Kita saat ini mempertanyakan bagaimana Kades dapat mencairkan dana Bangub, padahal surat pencairan masih ada ditangan saya,” ungkap Suroso.

Menurutnya, dengan ada pencairan tersebut sangat diherankan, karena surat resmi pencairan dari camat tetap ada ditangannya, sehingga Kades melakukan pencairan melalui surat yang mana, disinilah lantas terjadi kecurigaan adanya penyelwengan.

Untuk membuktikan hal tersebut, Ketua BPD Babat Baru bahkan bersedia menunjukan bukti surat asli yang ditanda tangani Camat Kikim Barat, yang juga ada stempel aslinya kepada wartawan, sehingga dengan ada pencairan yang dilakukan dianggap sudah menyalahi aturan.

“Setelah dicek di Bank SumselBabel Cabang Tebing Tinggi, dana bangub tersebut telah dicairkan, dan saat ditanyakan dengan Kades sendiri, dijawab dana masih di Bupati.” Ujarnya.

Dengan adanya kasus ini, di lanjutkan Suroso, di Desanya saat ini terjadi keresahan di kalangan warga. Otomatis hal ini di haruskan untuk sesegera mungkin dapat perhatian khusus, terutama dari pihak Pemkab Lahat. Bahkan, di katakannya jika memang perlu, Kades ini bias segera di copotkan dari jabatannya.

“Terus terang apa yang dilakukan Kades selama Tiga Tahun ini telah membuat keresahan dimasyarakat, dan kurang transparan masalah dana serta sampai sekarang dana triwulan untuk BPD saja belum diberikan.” Ungkap Suroso ketika dibincangi Sentral Pos kemarin.

Sementara itu terpisah, Kades Desa Babat Baru, Zamir Mulyada mengatakan bahwa dirinya sejauh ini punya bukti yang kuat, dan BPD yang melaporkan serta membuat statemen dimedia itu legalitasnya masih di pertanyakan, karena masih PAW dan belum dilantik.

“Terus Terang, apa yang dipertanyakan oleh anggota BPD tersebut tidak benar, dan mereka juga belum dilantik. Disamping itu saya punya bukti yang kuat kok terkait masalah dana tersebut.” Kata Zamir dengan tegas. (Firdaus*)

Siswa SMKN 1 Lahat Rakit Laptop

2010-09-22T00:44:00.003+07:00

*Hasil Kerjasama Dengan Perusahaan Advan*

politiksaman.com-Lahat (21/09), Hasil kerjasama siswa Sekolah Menegah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Lahat, Sumatera Selatan dengan Perusahaan Advan, belum lama ini cukup membanggakan. Bagaimana tidak, demi wujudkan sekolah menjadi business center (pusat bisnis, Red), para siswa di Sekolah saat ini mulai melaksanakan usaha perakitan laptop.

“Alhamdulillah kita diberikan kepercayaan, karena memang cukup lama kita menantikan kesempatan berharga ini. Nantinya sekolah juga akan menjualnya dengan harga yang relative jauh lebih murah,” ungkap Sutoko Kepala SMKN I Lahat.

Sutoko juga mengungkapkan perakitan laptop oleh siswa merupakan hasil kerjasama SMKN 1 Lahat dengan Perusahaan Advan. Dimana nantinya, pihak sekolah ini tidak hanya akan sekedar merakit semata, melainkan juga akan melayani pemesanan orang pribadi secara umum.

“Alhamdulillah kita diberikan kepercayaan, karena memang cukup lama kita menantikan kesempatan berharga ini. Nantinya sekolah juga akan menjualnya dengan harga yang relative jauh lebih murah,” ungkap Sutoko.

Sutoko menerangkan, ada beberapa type laptop merk Advan yang mereka tawarkan, mulai dari harga Rp.2,6 juta sampai Rp.5,5 juta per-unitnya, semua tergantung dari jenis dan spesifikasi yang akan tertera di dalamnya nanti. “Yang jelas, semuanya sangat kompetitif, baik dari keunggulan fitur atau dari segi harga jual yang ada.” Tutur dia.

Untuk itu, Sutoko berharap, masyarakat di Kabupaten Lahat kedepan juga bias ikut mendukung karya-karya putra daerahnya, diantaranya dengan membeli laptop rakitan anak sekolah yang kualitasnya tidak berbeda dengan rakitan pabrik.

“Mari kita dukung pengembangannya, karena langkah ini dapat menambah penghasilan siswa.” Tambah Sutoko.

Terpisah, Suhirdin mengatakan, pihaknya menyambut baik terjalinnya kerjasama antara pihak sekolah dengan perusahaan yang berniat ingin memajukan anak didik.

“Tahap awal laptop rakitan ini akan dijual terlebih dahulu di lingkungan sekolah, berikutnya ke masyarakat luas, baik di dalam maupun di luar Kabupaten Lahat,” ungkap Suhirdin.

Dikatakan Suhirdin, laptop merupakan perangkat canggih yang kegunaannya dapat mendukung aktivitas pemakainya, dan Suhirdin mengatakan bahwa saat ini merasa bangga, karena anak SMKN 1 Lahat dapat merakit sendiri laptop yang merknya cukup terkenal itu.

“Inilah yang kita inginkan, bukan sekedar memakai tetapi mampu merakit dan memasarkannya kepada masyarakat luas,” katanya.

Dirinya berharap, adanya aktivitas perakitan laptop oleh siswa SMKN 1 Lahat dapat menambah penghasilan bagi siswa yang berperan. “Jika unit usaha ini maju, siswa dapat mengurangi beban orangtuanya karena sudah memiliki penghasilan sendiri.” Imbuhnya.

Suhirsin juga menjelaskan, seluruh jurusan yang ada di SMKN 1 Lahat memiliki minimal satu unit usaha. “Tidak mustahil hal itu tercapai karena SMK ini memiliki peralatan dan mesin yang memadai, sehingga siswa tidak hanya dituntut belajar tetapi juga diarahkan bagaimana caranya untuk memberikan penghasilan tambahan bagi siswa-siswa yang ada.” Pungkas Suhirdin. (Firdaus*)

Proyek Rumah Murah Lahat Jalan Ditempat

2010-09-22T00:30:00.003+07:00

*Di Lokasi Terlihat Sudah Nyaris Menjadi Semak*

politiksaman.com-Lahat (21/09), Proyek pembangunan rumah murah yang dicanangkan bupati Lahat, Sumatera Selatan, H Saifudin Aswari Rivai SE setahun lalu melalui MOU di Desa Manggul Jalan ditempat dan menjadi kebun semak belukar.

Pasalnya, berdasarkan pengamatan dilapangan menyebutkan Selasa (21/09), puluhan bangunan sudah ditumbuhi rerumputan dan ilalang di sekitarnya, sehingga menunjukkan kesan tak rapi dan terbengkalai. Selain itu, jalan menuju sejumlah rumah belum dilakukan pengerasan, sehingga kondisi jalan yang berlapis tanah merah terkadang sulit dilalui dan nyaris menjadi semak belukar.

Terpisah, pihak pengembang dari PT Revari Putra Pratama saat wartawan mencoba menggali hingga sejauh mana pengerjaannya selama ini sedang tak ada yang berada di kantor, dan beberapa kali dihubungi Handphonebya selalu tidak aktif. Sehingga berita ini diturunkan wartawan belum mendapatkan konfirmasi dari PT Revari selaku kontraktor.

Sementara, menurut Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Lahat, Faisal Ishak SH yang membidangi pembangunan rumah murah itu sejauh ini membantah pihaknya bertanggung jawab terhadap pembangunan rumah murah tesebut.

Dimana, menurutnya Faisal, Pemkab Lahat hanya memasilitasi penandatanganan MoU saja, sementara untuk pembangunan, diserahkan kepada pengembang yang bekerjasama dengan Bank Sumselbabel Lahat sendiri.

“Pembangunan proyek itu sepenuhnya diserahkan kepada pihak pengembang PT Revari. Kita hanya menandatangi MoU saja,” ungkap Faisal kemarin ketika dibincangi.

Diakui Faisal, dirinya pernah mendengar beberapa persoalan yang ada di lapangan, diantaranya belum cairnya uang subsidi Bapetarum dari Pemerintah Pusat, yang menyebabkan pembangunannya terhambat.

“Guna Subsidi Bapetarum itu nantinya adalah untuk uang muka pembeli. Pembeli mengaku uang muka terlalu tinggi jika tidak disertakan subsidi bapetarum yang ada, terutama di kalangan PNS,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Bank Sumselbabel Lahat, Syamsu Rian SE ketika dikonfirmasi mengakui, pembangunan rumah murah hingga saat ini sebenarnya tidak ada masalah dan tetap dilanjutkan. Pembenahan dan pembangunan jalan juga sudah dilakukan. Yang jelas, kata dia pembangunan rumah murah tetap dilanjutkan dan tidak ada masalah dalam pembangunannya.

“Pembangunannya tetap kita lanjutkan, meskipun subsidi Bapetarum belum cair. Kita tidak terkendala dengan hal itu, semuanya tetap kita laksanakan, akan tetapi masyarakat diharapkan lebih sedikit bersabar.” Terang Syamsu Rian ketika dikonfirmasi oleh wartawan. (Firdaus)

Saat Pelantikan, 20 CPNSD Dianggap Tak Dukung Mura Darussalam

2010-09-22T00:05:00.012+07:00

politiksaman.com-Musi Rawas (21/09), Pelantikan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) formasi 2008 dari jalur umum dan honorer kabupaten Musi Rawas (Mura), Sumatera Selatan yang dilantik hari ini, selasa (21/09). Sekitar 20 orang dari 453 dibariskan terpisah dengan peserta lainnya, karena dianggap tak dukung program Mura Darussalam.

“Ini salah satu peringatan, karena mereka dilantik sebagai PNS di Musi Rawas Darussalam, mereka harus konsisten untuk mendukung program Musi Rawas Darussalam, termasuk dalam aturan berbusana dan tingkah laku,” jelas Wakil Bupati Mura, Hendra Gunawan kepada wartawan seusai pelantikan kemarin.

Hal ini disebabkan karena mereka dianggap tidak mendukung program Mura Darussalam dengan tidak menggunakan jilbab saat acara pelantikan yang dilakukan oleh Wakil Bupati Musi Rawas H. Hendra Gunawan di gedung Auditorium Pemkab Musi Rawas.

Padahal menurut pihak Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Musi Rawas, mereka sebelumnya sudah diberitahu mengenai busana yang digunakan saat acara pelantikan tersebut.

Saat prosesi pelantikan di gedung auditorium tersebut, kedua puluh CPNSD yang kesemuanya wanita tersebut, dibariskan disisi kiri meja para pejabat dan Muspida tepatnya diibagian kanan depan para peserta yang lain. Sehingga semua peserta yang dilantik dapat melihat muka mereka.

Dia mengatakan saksi dan peringatan kepada mereka hanya saat pelantikan saja, tidak sampai kepada sanksi yang menyangkut hak-hak para CPNSD yang dilantik menjadi PNS tersebut.

Sementara itu, kepala BKPP Musi Rawas Hj Rita Mardiyah mengatakan,sebelumnya pihaknya telah memberitahukan kepada ratusan CPNS yang akan dilantik tersebut untuk menggunakan baju batik korpri, bercelana dan rok panjang hitam serta menggunakan kopiah untuk laki-laki dan berjilbab untuk yang perempuan.

“Itu hanya berlaku untuk CPNSD yang beragama islam, kalau yang non-muslim mereka hanya menggunakan baju batik korpri dan celana panjang hitam. Karena mereka tidak mengindahkan hal tersebut sanksinya seperti itu, namun ini hanya sekedar peringatan, agar program dan konsistensi mendukung perwujudan Musi Rawas Darussalam dapat terlaksana,” jelasnnya.

Saat ditanyakan apakah mereka yang dianggap tak mendukung program pemerintah daerah itu akan mendapatkan sangsi ?, ia mengatakan bahwa tidak ada, tindakan yang dilakukan memajang ke dua puluh CPNSD tersebut hanya untuk peringatan saja, tidak ada sanksi lain seperti penundaan pemberian SK atau lainnya.

Salah seorang CPNSD yang mendapatkan sanksi saat pelantikan kemarin, Trisnawati mengaku kaget dengan apa yang dialaminya. Dirinya saat terkejut saat dipanggil dan diharuskan duduk dibagian depan tersebut. Dia mengaku awalnya dia merasa seperti jadi tontonan. Dia mengaku, tidak menerima pemberitahuan mengenai busana pelantikan yang harus menggunakan jilbab tersebut.

“Saya mendapatkan informasi mengenai pelantikan hari ini, saya nanya kepada teman-teman yang lain masalah pakaian, seperti saat pelantikan prajabatan. Saya sempat nanya langsung kepada pegawai dikantor BKPP Musi Rawas jawabannya juga sama, makanya saya datang tidak menggunakan jilbab, ternyata disuruh duduk didepan,” ujarnya.

Pelantikan CPNSD menjadi PNS dilingkungan kabupaten Musi Rawas kemarin, total yang dilantik sebanyak 453 orang. Terdiri dari 10 orang golongan I, 194 orang golongan II serta 249 orang golongan III. Mereka merupkan CPNSD dari jalur honorer sebanyak 130 orang dan jalur umum sebanyak 323 orang yang merupakan formasi pengangkatan tahun 2008. Sedangkan untuk jumlah berdasarkan formasi, CPNSD yang dilantik yaitu terdiri dari tenaga kesehatan sebanyak 65 orang, kependidikan atau guru 215 orang serta untuk tenaga tekhnis sebanyak 173 orang. (polsaman)

Pemkab Mura Optimis Penyelenggaraan Aeromodelling Sukses

2010-09-21T23:52:00.005+07:00

politiksaman.com-Musi rawas (21/09), Pemerintahan kabupaten Musi Rawas (Mura), Sumatera Selatan, melalui Kepala Bagian Humasnya Kgs Effendi Fery optimis penyelenggaraan aeromodellin oleh pihaknya yang berskala Internasional sukses dilaksanakan.

" saat ini sudah ada tiga negara yang sudah mendaftar untuk mengikuti perlombaan aeromodelling. Sedangkan untuk tingkat nasional, sudah 20 propinsi yang mendaftar untuk mengikuti perlombaan yang akan digelar 27 Oktober-3 Nopember 2010, " katanya (17/09)

Undangan untuk mengikuti perlombaan tersebut telah disebarkan melalui media elektronik. Untuk tingkat internasional, sudah ada tiga negara dari sepuluh negara ASEAN yang mendaftar yaitu

Malaysia. Singapore dan satu lagi yaitu negara diluar ASEAN Timor Leste. Sedangkan negara lainnya, seperti Myanmar, Thailand, Bruney, Filipina, Kamboja, Laos masih belum mendaftar” ujarnya, Jumat (17/09).

Disebutkan, selaku tuan rumah, Kabupaten Musi Rawas akan memersiapkan lokasi lomba, yang akan dipusatkan di alun-alun agropolitan centre (AC) di Kecamatan Muara Beliti dan Bandara Silampari.

Untuk pelaksanaan sendiri, ada tim teknis dari pusat yaitu pengurus PB PASI. Direncanakan, pembukaan lomba akan dimeriahkan oleh band dari Jakarta yaitu Wonder Boy. (polsaman)

Jalan Rusak Parah, Desa Tanjung Agung Nyaris Terisolasi

2010-09-21T23:39:00.005+07:00

politiksaman.com-Musi Rawas (21/09) Desa Tanjung Agung, Kecamatan Karang Jaya, Musi Rawas, Sumatera Selatan nyaris terisolasi, karena akses jalan menuju desa tersebut rusak parah sepanjang 6 KM lebih.

Desa tersebut merupakan desa terakhir di jalur jalan Simpang Danau, Terusan Karang Jaya. Selain kondisi jalan yang sempit, beberapa titik diruas jalan satu-satunya akses menuju desa tersebut banyak ang berlubang bahkan berlumpur. Kondisi tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih tiga tahun sejak jalan tersebut ditingkatkan dengan aspal lapen.

Kondisi jalan yang sempit dan rusak mengharuskan kendaraan terutama mobil truk pengangkut karet di desa tersebut harus sangat hati-hati. Saat kendaraan berpapasan dengan kendaran lain, salah satunya harus mengalah dahulu untuk memberikan kesempatan untuk kendaraan lain agar bisa sama-sama lewat.

Seperti diungkapkan warga setempat Yus (45), kondisi jalan tersebut akan semakin parah saat hujan, selain kondisinya sangat licin, jalan yang terletak disisi sungai Batang Empu tersebut dikhawatirkan longsor. Satu-satunya jalan yang dalam kondisi bagus di jalur Simpang Danau- Tanjung Agung, dengan jarak tempuh sekitar 20 km hanya sampai ke desa Rantau Telang.

“Kalau dari simpang Rantau Telang hingga desa kami panjangnya sekitar 6 kilometer, kondisinya bisa dilihat sendiri, pokonya kalau mobil atau motor yang ingin masuk ke desa kami harus sangat hati-hati,” ungkapnya.

Dia mengatakan,jumlah penduduk di desa tersebut mencapai 5 ribu jiwa dan mayoritas petani karet. Dengan kondisi jalan seperti ini, warga setempat kesulitan menjual karet dan menyebabkan ongkos angkut menjadi tinggi dan petani menjadi tertekan.

”Harga karet di desa ini dihargai sangat rendah karena banyak terpotong untuk ongkos angkut. Ini juga berpengaruh dengan harga kebutuhan pokok di desa kami,” jelasnya.

Dengan kondisi jalan seperti itu, dirinya berharap agar pihak Pemkab Musi Rawas melakukan perbaikan jaln tersebut. Karena menurutnya, jika kondisi tersebut dibiarkan hingg beberapa tahun kedepan, desa tersebut akan terisolasi.

Selain akses jalan menuju desa tersebut mengalami kerusakan, hingg sekarng desa tertsebut belum menikmati penerangan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Seperti diungkapkan oleh Abdullah, 42, untuk penerangan saat malam hari, warga di desa tersebut menggunakan penerangan dari mesin Genset. Hal tersebut menurutnya juga berpengaruh kepada perekonomian masyarakat desa yang harus mengeluarkan biaya untuk membeli bahan bakar mesin genset.

”Selain harus mengeluarkan biaya unutk membeli BBM untuk mesin genset, kami juga harus mengeluarkantambahan biaya angkut, apalagi kondisi jalan banyak yang rusak. Kami mengharapkan agar Bupati dapat meningkatkan jalan dan memasang jaringan listrik sehingga daerah ini menjadi daerah yang makmur dan jangan sampai terisolasi,” harapnya. (polsaman)

Masyarakat Kecewa Janji Dirut Utama PLN Tak Terbukti

2010-09-21T21:15:00.005+07:00

politiksaman.com-Lubuklinggau (21/09), Masyarakat kecewa janji Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN), Dahlan Iskan saat mengunjungi Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, senin kemarin (20/09) untuk membenahi pelayanan PLN tak terbukti.

" Ironis, baru beberapa jam Dirut utama PLN menyampaikan beberapa program peningkatan pelayanan PLN serta mengatasi masalah pemadaman. Justru hari terjadi pemadaman listrik total selama 4 jam, padahal Dahlan Iskan hanya berjanji paling lama mati lampu hanya 3 jam " Kata Nur Muhamad ujar Koordinator Komunitas Masyarakat Marginal (Komunal), selasa (20/09).

Selain itu menurutnya PLN Lubuklinggau mestinya malu dengan kejadian ini, baru beberapa jam masyarakat Lubuklinggau berharap, apa yang diucapkan oleh Dirut Utama PLN akan menjadi kenyataan. Justru yang terjadi sebaliknya.

Yang lebih parah adalah lamanya durasi pemadaman listrik tersebut, melampaui janji Dahlan Iskan kemarin saat berkunjung ke daerah ini. Ucapan paling lama pemadaman selama 3 jam tak terbukti, selanjutnya program lainnya menunggu waktu apakah juga kosong seperti kejadian hari.

Nur Juga meminta PLN Lubuklinggau untuk berbenah diri dan sebaiknya meminta maaf kepada masyarakat kota Lubuklinggau atas pemadaman listrik yang terjadi hari ini (20/09). Padahal baru saja mereka berharap mendapatkan perubahan pelayanan PLN dengan komentar Dirut Utama PLN di Media Lokal beberapa jam lalu.

Hal senada juga dikatakan oleh Irhandi Kasmaran pimpinan media Tabloid Lensa, ia justru meragukan niat baik Dirut PLN untuk memperbaiki pelayanan PLN diderah, hal ini disebabkan ketidak konsistenan dari managemen cabang PLN itu sendiri.

" Baru saja pimpinan mereka (Dirut Utama PLN-Red), berjanji kepada publik, kok langsung di balas dengan pemadaman. Seolah mereka tak mendengarkan ucapan dan janji pimpinan mereka sendiri, " uajr Irhandi (20/09).

Hari ini Kota Lubuklinggau mengalami pemadaman total hingga 4 jam lebih, dari pukul 16.30 Wib hingga pukul 20.30 Wib. Hal ini tak selaras dengan janji Dirut Utama PLN di beberapa daerah yang dikunjunginya untuk memperbaiki masalah pelayanan PLN. (Polsaman)

Wabup : Tak Ada Data Honorer Disusupi Timses

2010-09-21T16:02:00.001+07:00

Politiksaman.com-Musi Rawas (21/09), Wakil Bupati (Wabup) kabupaten Musi Rawas (mura), Sumatera Selatan, Hendra Gunawan memastikan data Validasi Honorer dari jalur APBN dan APBD serta Non APBD tidak disusupi oleh tim sukses.

“ Tidak mungkin bisa menyusupi data base honorer dan validasi yang dilakukan BKD, sebab hal itu dilakukan dengan cermat, dan saya pastikan tidak ada timses yang masuk menyusupi, “ ujarnya usai menghadiri acara halal bihalal dengan anggota DPRD Mura.

Hendra Gunawan juga mengungkapkan bahwa pihaknya yang baru saja memenangkan pilkada Mura, tidak akan melakukan hal tersebut.

Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Mura, Hj Rita Mardiah usai pelantikan PNS formasi 2008 di Auditorium Pemkab Mura selasa (21/09).

“ Saya pastikan tidak ada data honorer yang disusupi oleh timses, seperti yang dikhawatirkan BKN. Sebab resikonya adalah penjara, jika coba-coba mempermaikan data validasi honorer pembiayaan APBN-APBD maupun non APBN-APBD, “ tegas.

Ia juga menyakinkan kepada semua pihak bahwa tak perlu khawatir dengan hasil validasi yang mereka lakukan, sebab saat ini hal tersebut telah rampung dilaksanakan dan tingal menunggu petunjuk dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Sebelumnya Direktur Pengolahan Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) Iwan Hermanto mengungkapkan, pendataan honorer masih diwarnai kepentingan politik. Kepala daerah tetap turut campur dalam pendataan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

"Ini kita sayangkan karena ada laporan, dalam pendataan masih diintervensi kepala daerahnya," kata Iwan, minggu (19/9).

Intervensi ini terjadi di daerah-daerah yang baru selesai melaksanakan pilkada. Karena merasa berhutang budi pada tim suksesnya, kepala daerahnya memasukkan nama-nama honorer tim pendukungnya.

"Iya kalau layak, kalau tidak kan kasihan honorer yang sebenarnya berhak masuk," sesalnya. Menghadapi masalah ini, menurut Iwan, tim verifikasi dan validasi yang akan turun ke daerah awal Oktober mendatang bakal memperketat pendataan. Data yang masuk, akan di-cross ceck kebenarannya. "Saya yakin, dari data yang ada hanya separuh saja yang sesuai aturan," ujarnya.

Seperti yang sudah diberitakan, jumlah honorer tertinggal atau tercecer untuk kategori pertama (yang dibiayai APBN/APBD) mencapai 131.484 orang. Hanya saja selain jumlah honorer yang dimasukkan BKD ke BKN per 31 Agustus tersebut, masih ada data susulan lainnya hingga 15 September. Penambahannya cukup fantastis yaitu 5.692 orang. Sehingga kalau ditotal data honorer yang masuk per 31 Agustus dan 15 September maka jumlahnya menjadi 137.176 orang. (polsaman)

Dirut Utama PLN Janji Lakukan Pembenahan Masalah Listrik

2010-09-20T22:31:00.005+07:00

*Dahlan Iskan : Akhir Oktober, Pasang Baru Lahat Dilayani*

politiksaman.com-Lahat (20/09), Direktur Utama (Dirut) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Dahlan Iskan, mengunjungi kantor PLN Cabang Lahat, Sumatera Selatan. Ia mengatakan, untuk kedepan Pihaknya akan melakukan pembenahan terkait masalah listrik (20/09).

" Lampu paling lama mati 3 jam dan harus kembali dinyala. Termasuk pada konsumen wilyah kabupaten Lahat, sebab itu Lahat tidak butuh Pembagkit Listrik yang baru." Kata Dahlan (20/09).

Hal ini diungkapkannya, ketika menyambangi kantor Cabang Lahat, yang langsung di sambut oleh Kepala Kantor Cabang PT PLN Lahat, serangkaian dengan agenda kunjungan kerjanya di seluruh Indonesia, terutama kali ini di Sumatera.

Dahlan bahkan langsung berkenan menghampiri loket pembayaran rekening listrik pelanggan, yang kebetulan juga saat itu sedang kondisi yang ramai di padati warga masyarakat. Bahkan, Dahlan juga sempat ‘melayani’ langsung konsumen yang ada, serta mempertanyakan kondisi kelistrikan di daerah atau wilayah masing-masing konsumen yang ada.

Ketika di singgung oleh wartawan masalah masih banyaknya pelanggan yang saat ini masuk dalam daftar tunggu pemasangan jaringan baru di jumpa pers, Dahlan menjelaskan bahwa sebenarnya untuk masalah satu ini adalah masalah Nasional, atau tepatnya sekitar 2,5 juta penduduk atau calon pelanggan yang ada, dan ada banyak factor yang menyebabkannya hingga saat ini.

Itu masalah Nasional, dan salah satu penyebabnya adalah kemarin Indonesia masih dalam status defisit listrik. Tapi semuanya saat ini sudah bias diatasi.

Selain itu, dirinya juga mengakui, dengan telah selesainya masalah deficit listrik yang ada, minimal hingga akhir September ini, maka di bulan berikutnya, atau di Oktober akhir nanti, di rencanakan untuk masing-masing cabang PLN se-Indonesia akan mendapatkan jatah pemasangan jaringan baru yang ada.

Dahlan bahkan berani memasang target bahwa di akhir tahun 2010 ini, semua masalah pemasangan jaringan bias selesai, dengan semua pengembangan dan inovasi terkini nantinya, hingga 2010 akhir, dan jika semuanya berjalan lancar.

Saat menjawab pertanyaan mengenai masih seringnya terjadi Byarpet listrik di Lahat. Di pastikan oleh Dahlan sesungguhnya itu semua bukan lagi karena masalah kurangnya pasokan listrik yang ada. Lahat saat ini untuk stok listriknya sudah aman dan terpenuhi adanya, jika masih ada pemadaman, kemungkinan besarnya ada gangguan alat dan sistemnya di lapangan.

Lahat stoknya aman dan malahan mencukupi. Pasti jika ada pemadaman, itu karena ada gangguan teknis di lapangannya, seperti pohon tumbang, kecelakaan, dan gangguan hewan lainnya.

Guna mengatasi hal ini, dalam waktu dekat pula dirinya menginstruksikan agar petugas di lapangan bias cepat tanggap, dan gampang membaca situasi terkini. Seperti pada Trafo, di lapangan sebenarnya bias di lihat tanda-tandanya, oleh karena itu, minimal 1 minggu sebelum adanya gangguanpun, petugas PLN seharusnya sudah bias membaca situasinya.

Setelah menyambangi Lahat, Dirut PT PLN ini di rencanakan langsung melanjutkan perjalanannya ke Musi Rawas, Bangko, Bengkulu, dan seterusnya, hingga rangkaian kunkernya di Sumatera selesai guna memantau masalah kelistrikan yang ada. (Firdaus*)

Sekda Minta RSUD Perbaiki Pelayanan

2010-09-20T22:22:00.004+07:00

*RSUD Diminta Utamakan Pelayanan Publik*

politiksaman.com-Lahat (20/09), Sekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Ir H Eddy Chairil Ichwan MM, bersama Kepala BKD, Hermansyah Silin SSos, serta Kepala Inspektorat, Huzairin AK, meminta management Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) meningkatkan pelayanannya (20/09).

Selain itu, sekda juga meminta agar RSUD Lahat dapat terus memperhatikan kebersihan di lingkungan RSUD, demi pewujudan kenyamanan selama mendapatkan pelayanan di RSUD bias lebih baik lagi.

Belakangan sangat banyak SMS dan berita-berita yang mengatakan RSUD tidak memberikan pelayanan dengan baik. Bahkan beberapa waktu lalu sempat ada yang sempat bersitegang, karena tidak dilayani perawat. Ia berharap ini tidak terjadi lagi dan pembenahan serta perbaikan dapat dilakukan kedepannya.

Bukti dari tidak baiknya pelayanan RSUD Lahat lainnya di katakana Hermasnyah Silin adalah belakangan masih terlihat sekian banyak warga dan masyarakat Lahat yang berobat keluar daerah, seperti Muaraenim dan daerah lainnya.

Ini bukti bahwa sebenarnya pelayanan RSUD masih sangat parah, dan mereka justru lari ke RSUD di kawasan Kabupaten atau Kota lain. Padahal Lahat memiliki RSUD, serta tenaga medis, kenapa tidak di Lahat saja.

Secara tidak langsung, keberangkatan sejumlah warga dan masyarakat itu ke RSUD tetangga, disebabkan karena tidak bagusnya pelayanan RSUD Lahat ini. Ini jelas sangat merugikan Lahat, khususnya dari sector pemasukan rumah sakit sendiri.

" Mulai sekarang perbaiki pelayanan, jaga kebersihan buat pasien betah dan tidak mengeluh. Bila perlu masyarakat tetangga seperti dari kabupaten Empatlawang dan Pagaralam berobat Ke Lahat. Jangan kita yang berobat keluar,” tuturnya dihadapan pimpinan RSUD Lahat, dr Djoni Chandra, serta puluhan staff dan dokter RSUD Lahat lainnya kemarin ketika melakukan sidak. (Firdaus*)

Dana DAK Lahat Mencapai 24,7 Miliar Lebih

2010-09-20T22:14:00.005+07:00

*SD/SDLB 60%, SMP 40%*

politiksaman.com-Lahat (20/09), Dana alokasi khusus (DAK) 2010 yang diperuntukan bagi sekolah dasar dan sekolah dasar luar biasa (SD/SDLB) dan sekolah menengah pertama (SMP) Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan mencapai Rp 24.769.140.000,-.

Dimana dana yang didapat dari pusat sebesar Rp 22.517.400.000 dan dana pendamping mencapai 10 persen atau berkisarRp 2.251.740.000.

“ Secara nasional dana DAK 2010 jenjang SD/SDLB sebesar Rp 5,6 T dengan persentasi 60 persen dan jenjang SMP 40 persen sebesar Rp 3,7 T,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Lahat Drs H Suhirdin MM, ditemui, usai rapat pembahsan DAK 2010, di Operation Room, Senin (20/09).

Dimana, sambung Suhirdin, untuk pengerjaan bangunan fisik 30 persen, buku pelajaran atau perpusatakaan 35 persen dan pengadaan alat-alat pendidikan juga sama 35 persen, sehingga untuk non fisik mencapai 70 persen.

Untuk itulah, dengan sedikitnya pembangunan dari segi fisik, maka dipastikan sasaran pengerjaan hingga tenggat waktu 31 Desember 2010 akan terealisasi, tinggal bagaimana sistem yang dipergunakan nantinya, apakah melalui dan hibah atau tender.

Sebab, apabila dana tersebut masuk ke dalam kas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) akan dilakukan secara hibah, dan masuk ke Disdik maka di tenderkan kepada perusahaan dalam mengerjakannya.

Sesuai dengan petunjuk teknis (juknis), maka dana DAK 2010 tersebut harus dilakukan dengan tender, hal ini pada 25 Mei 2010 silam, dana masuk ke PPKD akan dihibahkan, lain halnya apabila telah di disdik semuanya akan ditenderkan.

Diakui Suhirdin, dalam pelaksanaan tender tenggat waktu yang diberikan selama 40 hari dan pengerjaannya sendiri baru dimuali November 2010 mendatang, dengan sisa waktu yang sedikit, maka fisik tidak akan mempengaruhi banyak.

Dimana Oktober dana tersebut semuanya harus jalan, dan siap-siap melakukan pengerjaan dana DAK 2010 tersebut, yang dikhususkan bagi SD/SDLB dan SMP se Kabupaten Lahat.

Rekapitulasi sekolah penerima dana DAK 2010 tingkat SMP, untuk pengerjaan fisik sebesar Rp 2.210.000.000 pagu Rp 2.211.495.000 dengan total sekolah 19 sekolah, lalu rehabilitasi gedung (Rp 480 juta) untuk 8 sekolah, pembangunan perpustakaan dan meubilier (Rp 980 juta) bagi 7 sekolah.

Selanjutnya, pembangunan ruang kelas baru sebesar Rp 750 juta duperuntukan 6 sekolah, pekerjaan pengadaan dana Rp 5.021.000.000 sedangkan pagu Rp 5.160.155.000 bagi 119 sekolah. Dimana buku perpustakaan (Rp 2.366.000.000) 55 sekolah, alat IPA (Rp 550 juta) 10 sekolah, alat laboratorium bahasa (Rp 1,5 M) 10 sekolah, berikutnya, alat matematika (Rp 56 juta) 11 sekolah, alat IPS (Rp 110 juta untuk 11 sekolah), alat kesenian (Rp 220 juta) 11 sekolah, dan alat olahraga (Rp 220 juta) 11 sekolah.

Disamping itu, rekapitulasi alokasi DAK 2010 bagi SD, pengerjaan fisik mencapai Rp 4.797.490.000 dengan pagu sebesar Rp 4.797.490 untuk 49 sekolah, lalu buku (Rp 6.650.000.000 untuk 70 sekolah), alat peraga dan sarana penunjang (Rp 4,2 M) bagi 70 sekolah, dan sarana TIK (Rp 1.750.000.000) untuk 70 sekolah,” papar Suhirdin lugas.

Sementara itu, Sekda Lahat Ir H Eddy Chairil Iswan MM mengungkapkan, penggunaan dana DAK 2010 ini, sebaiknya betul-betul tepat sasaran dan dikerjakan sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan.

“Jangan sampai ketika dilakukan banyak sekali diketemukan penyimpangan yang terjadi pada dana DAK 2010, yang notabene untuk pembangunan dan peningkatan kualitas dunia pendidikan di Kabupaten Lahat,” katanya.

Hal serupa juga disampaikan, Ketua Komisi IV DPRD Lahat Erlansyah Rumsyah SE menuturkan, dana DAK 2010 yang telah digelontorkan nantinya dapat dilakukan dengan sebaik mungkin, dan tentunya diperlukan pengawasan ketat di lapangan oleh petugas yang ditunjuk.

Akan tetapi, petugas juga harus tegas, apabila nantinya selama pengerjaan berjalan menemukan kejanggalan, untuk tidak segan-segan melaporkan hal tersebut kepada dinas terkait atau dewan.(Firdaus *)

Jembatan Gantung Tanjung Agung Nyaris Putus

2010-09-20T22:06:00.002+07:00

politiksaman.com-Musi Rawas (20/09), Kondisi jembatan gantung ditas sungai Batang Empu yang terletak di desa Tanjung Agung, Kecamatan Karang Jaya, Musi Rawas sangat mengkhawatirkan.

kondisi jembatan yang memiliki panjang 60 meter dan lebar sekitar 1,5 meter tersebut saat ini nyaris putus. Lantai jembatan sudah banyak yang lepas, sehingga sangat membahayakan warga yang melintas diatasnya. Apalagi jarak lantai jembatan dengan permukaaan sungai Batang Empu, mencapai 10 meter. Selain banyak lantainya yang sudah lepas, kawat penahan lantai jembatan ke kawat utama jembatan sudah banyak yang putus dan hilang, sehingga warga mengantinya dengan tali.

Bahkan sekitar 10 meter dari pangkal jembatan, lantai jembatan sudah terlepas dengan panjang sekitar 2 meter.

Menurut Azwar,35, warga desa Tanjung Agung, kondisi jembatan gantung tersebut sudah ahmpir tiga tahun seperti itu. Dengan kondisi itu, warga terutama wanita dan anak-anak tidak berani melintas diatas jembatan tersebut.

“Kalau wanita sama anak-anak jelas suda tidak berani lagi melintas melalui jembatan, kalau mereka hendak ke ladang, mereka harus menggunakan perahu untuk nyeberang,” jelasnya.

Dia mengakui disebarang jembatan tersebut memang tidak ada perumahan penduduk, namun jembatan itu digunakan oleh mayoritas warga desa sebagai akses utama menuju lahan perkebunan mereka yang terletak di lerang Bukit Lilin, Kecamatan Karang Jaya. Dengan tidak bisa difungsikannya jembatan tersebut, otomatis warga harus mengeluarkan biaya untuk ongkos nyeberang dengan menggunakan perahu.

“Memang tidak ada pemukiman, namun kebun warga desa ini rata-rata diseberang, jadi jembatan ini adalah sarana penghubung. Kalau sudah mau putus begini, kami mesti mengeluarkan biaya untuk sewa perahu, bahkan untuk membuat perahu sendiri,’ jelasnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Adat desa Tanjung Agung, H. Sedin mengatakan, jembatan tersebut dibangun oleh pemerintah sekitar tahun 2004 lalu. Hingga sekarang belum ada perbaikan sama sekali. Menurutnya, jembatan tersebut masih bisa digunakan akhir-akhir ini karena swadaya masyarakat sendiri yang berinisiatif untuk memperbaiki jembatan tersebut.

“Perbaikannya paling-paling mengganti lantai jembatan, kalau penggantian kawat seling penahan utama jembatan belum pernah, kalau sekarang kondisinya, mas bisa lihat sendiri,” jelasnya , kemarin.

Dia menambahkan, kondisi jembatan yang tidak layak digunakan lagi tersebut sudah berlangsung tiga tahun belakangan ini. Meskipun ada perbaikan, kondisi jembatan tetap saja mengkahwatirkan.

“Itu tadi, perbaikan paling-paling mengganti lantai dan kayu penahan lantai, itupun tidak bertaham lama,” jelasnya.

Terkait kondis jembatan tersebut, dia mengatakan pihaknya bersama perangkat desa yang lain, sudah berulang kali mengajukan permohonan perbaikan jembatan, namun hingga kini hal tersebut belum pernah digubris oleh jajaran terkait.

“Kalau itu sudah berulang kali, baik oleh pemerintah desa, kami bahkan oleh warga sendiri, tapi hingga sekarang belum ada respon,” cetusnya. (polsaman)

GMNI Desak Walikota Hentikan Pengerukan Galian C Di Malus

2010-09-20T21:40:00.004+07:00

politiksaman.com-Lubuklinggau (20/09), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMMI)t meminta Walikota Lubuklinggau, Sumatera Selatan untuk menghentikan aktivitas pengerukan galian C Daerah Aliran Sungai (DAS) Kecamatan Utara I kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang cukup parah.

" GMNI mendesak Walikota untuk segera menutup galian C yang ada disungai Malus dan memberikan sanksi terhadap kepala Dinas yang telah memberikan izin galian C tersebut karena akibat pengambilan material yang terjadi di Sungai Malus jalan menjadi rusak, lingkungan aliran disepanjang sungai tercemari menjadi kotor dan juga perusahaan – perusahaan tersebut tidak mempunyai izin analisis terhadap lingkungan, " kata Ketua GMNI Lubuklinggau, Redi Lansa (20/09).

Ia juga menyatakan pengerukan di Sungai Malus ini mengakibatkan kekeruhan air dibeberapa titik dikarenakan adanya padatan terlarut pada sungai-sungai dalam wilayah kota Lubuklinggau, maupun partikel solid yang ada yang mengendap lama kelamaan menibulkan pendangkalan badan air permukaan, akibat lain dari padatan Zat Padat Tersuspendi ini adalah menimbulkan tanaman air tertentu yang dapat menjadi racun bagi mahluk hidup lainnya.

Dalam air permukaan terdapat zat organik yang terdiri dari unsur karbon, hydrogen dan oksigen dengan tambahan yang lain seperti belerang dan lain-lain yang menyerap oksigen. Oksigen Bilogis (BOD) ini yang digunakan untuk mengurai seyawa organik diair secara biologis. Hal ini juga membuat air menjadi keruh dan berbau, namun jika hal ini mengalami defisit makan biota air seperti ikan (Nekton) akan kesulitan untuk hidup diair ini.

Didalam undang undang no.23 tahun 1997 tentang pengolahan lingkungan hidup dalam pasal 5 ayat 1. bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik. 2. setiap orang berhak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengolahan lingkungan hidup. Dan dalam pasal 6 juga berbunyi setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan pengrusakan.

Berdasarkan Undang Undang tersebut, aktivitas pengerukan yang dilakukan oleh 4 perusahaan besar didaeah ini harus segera ditutp, dan pengambilan batu yang dilakukan oleh beberapa perusahan telah merusak tatanan jalan dan mencemari lingkungan serta meresahkan masyarakat khususnya di 6 kelurahan yang berada di daerah sekitar.

Redi juga mengatakan bahwa organisasi yang ia pimpin telah berkoordinasi dengan masyarakat setempat, apa bila tidak segera ditutup aktivitas ke 4 perusahaan ini yang melakukan pengerukan Galian C. GMNI dan Warga masyarakat akan mengadakan aksi besar-besaran. (polsaman)

Wabup Prihatin Mendengar Panti Jompo Terbengkalai

2010-09-20T18:25:00.001+07:00

Politiksaman.com-Musi Rawas (20/09), Wakil Bupati Musi Rawas (Wabup) Kabupaten Musi Rawas (Mura), Sumatera Selatan, Hendra Gunawan prihatin dengan adanya kabar terbengkalainya penghuni Panti Jompo G1 Kecamatan Mataram dan akan memanggil Dinas terkait serta pengelola Panti.

“ Kita akan inventaris masalah yang ada, dan akan mengecek kebenaran berita tersebut kelapangan. Kita akan tanyakan pada Dinas terkait dalam waktu dekat ini, sebab hal ini tak sejalan dengan program Mura Darussalam, “ Ujarnya usai acara hal.

Menurutnya permasalahan ini tak boleh lagi terjadi, karena program Mura Darussalam harus lah dijadikan sebagai acuan dalam bersikap dan bertindak. Menelantarkan orang tua di Panti Jompo ada kesalahan yang fatal.

Namun Wabup tak mau memberikan keterangan secara detil kepada wartawan sebelum mendapatkan data valid terkait kasus ini, ia berjanji akan memberikan sangsi berat dan mengkordinasikan hal ini kepada Dinas terkait, termasuk jumlah bantuan yang diberikan oleh pihak Pemda selama ini.

Sebelumnya 17 orang penghuni Panti Jompo mengeluh atas minimnya perhatian pemda atas nasib mereka, selain itu mereka mempertanyakan bantuan kambing dan seprei tidur mereka yang tiba-tiba hilang.

Mereka menduga bantuan tersebut telah disalah gunakan oleh pengurus Panti Jompo tersebut, hal ini diperkuat dengan tidak masuknya salah satu pengurus Panti bernama Suwandi selama 2 bulan terakhir, yang menyebabkan 17 orang penghuni Panti yang berumur uzur ini terbengkalai. (polsaman)

APBD Perubahan Tak Akomodir Usulan KPUD Mura

2010-09-20T18:10:00.002+07:00

Politiksaman.com-Musi Rawas (20/09), Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Rawas (Mura), Sumatera Selatan, Gotri Suyatno memastikan usulan anggaran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tak terakomodir.

“ KPUD hingga hari ini (20/09) belum memberikan laporan pengunaan kuangan mereka yang kami pinta selama ini, oleh sebab itulah usulan mereka tak masuk dalam KUA. Bagaimana kita mau menganggarkan jika peruntukkannya kami tak jelas, karena dasar kebutuhan tersebut dari laporan keuangan mereka, “ Katanya.

Gotri juga mengatakan bahwa kebutuhan dan alasan kekurangan dana KPUD tidak serta merta dapat dikabulkan, jika mereka sendiri yang membutuhkan tak melaporkan pengunaan anggaran mereka selama ini. Laporan tersebit adalah pengunaan dana hibah tahap kedua sebesar Rp. 8,5 Miliar dari jumlah total dana hibah ke KPUD Mura sebesar Rp.16,5 Miliar untuk penyelenggaraan Pilkada Mura.

Statement ketua KPUD Mura, Efriansyah di media massa yang mengatakan KPUD membutuhkan dana Rp.1,3 miliar karena meningkatnya dana pencetakan kertas suara tak dapat menjadi acuan dan alasan untuk serta merta dianggarkan. Karena sesuai prosedur kekurangan anggaran tersebut dapat di akomodir jika ada laporan dan SPJ pengunaan anggaran sebelumnya. Hal ini yang tak dapat dipenuhi oleh KPUD Mura hingga membuat Pemkab Mura dan Legislatif tak mengakomodir usulan anggaran KPUD Mura di APBD Perubahan.

Sebelumnya Sekretariat KPUD Muras, menurut Gotri pernah memasukan usulan kekurangan dana sebesar Rp.200 juta untuk dimasukan pada anggaran APBD Perubahan dengan alasan kekurangan dana operasional kesekretariatan KPUD. Hal ini tak singkron dengan permintaan Ketua KPUD yang mengusulkan perubahan anggaran hingga mencapai Rp.1,3 Miliar.

Komisi III DPRD Mura, Leo Adonora juga mengatakan bahwa anggaran KPUD tak dapat dianggarkan, selain adanya permasalahan internal mereka yang tak membingungkan, juga karena laporan keuangan mereka tak pernah disampaikan baik kepada Eksekutif maupun kepada Legislatif. Sedangkan kegiatan mereka telah selesai, jadi tak ada alasan untuk mengabulkan usulan anggaran tersebut.

“ Kami tak faham, ketua KPUD dan sekretaris kok lain usulannya, jadi yang mana yang akan dituruti. Sedangkan kewajiban mereka saja hingga saat ini tak pernah mereka lakukan, SPJ mereka adalah acuan untuk penganggaran, dan itu tak dilakukan mereka, jadi untuk apa dianggarkan, “ tegas Leo. (polsaman)

Unmura Ospek 700 Mahasiswa Baru

2010-09-20T18:02:00.002+07:00

Politiiksamn.com-Lubuklinggau (20/09), Universitas Musi Rawas (Unmura), Sumatera Selatan tahun ajaran 2010 melakukan masa Orientasi pengenalan kampus (Ospek) 700 mahasiswa baru dari 4 fakukltas yang mereka miliki.

“ 700 mahasiswa yang sedang melakukan masa orientasi ini merupakan mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi ulang,” kata Ferdinan Wahyudi, Dosen senior sekaligus ketua pelaksana kegiatan ini (20/09).

Ia juga menambahkan bahwa sebelumnya peminat untuk masuk Universitas pertama di Kabupaten Mura ini cukup signifikan, dengan 810 orang yang terdata mendaftarkan diri untuk menjadi mahasiswa mereka.

Unmura memiliki 5 fakultas diantarnya fakultas FKIP masih dalam proses administrasi, dan 4 fakultas lain yang telah resmi yaitu fakultas Pertanian, Teknik, Sospol, dan Ekonomi.

Sedangkan 700 mahasiswa baru tersebut mengambil jurusan Fisip 190 orang, Pertanian 180 orang, ekonomi 150 orang dan teknik hanya 68 orang.

Dengan komposisi civitas akademik berkisar 64 orang diantaranya, 36 Dosen tetap, yang berstatus S1 berjumlah 16 orang, S2 20 orang sedangkan untuk S3 diprogramkan tahun depan Unmura telah memiliki dosen dari pendidikan S3.

Ospek yang dimulai hari ini(20/09) dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Sulaiman Kohar. Acara ini dilaksanakan selama 4 hari dan akan berakhir pada tanggal 23 September 2010 mendatang. Dengan agenda kegiatan hari pertama Out Bond, hari kedua Orientasi Universitas, Hari ketiga Orientasi Fakultas dan hari keempat prodi.

Sebelumnya sejumlah mahasiswa sempat berdemo menyegel kantor rektorat Unmura guna mempertanyakan dana Out Bond dalam kegiatan ini yang dianggap mereka tak logis dan Rerktorat cenderung tak tranparans dalam penggunaan setiap anggaran yang didapat dari pembayaran SPP dan bantuan dari pemerintahan daerah.

Mahasiswa juga mengkrtisi honor para pelatih out bond yang digunakan oleh panitia Ospek yang mencapai 500 juta dalam satu hari kegiatan saja.

Sedangkan beberapa dosen serta tata usaha rektorat Unmura saat ditanyakan perihal tuntutan mahasiswa ini mengatakan bahwa permasalahanya telah selesai, dan mahasiswa senior semester II telah menerima hal tersebut dan tidak ada lagi masalah termasuk kegiatan hari ini.

Hal tersebut benar saja, sebab beberapa tokoh mahasiswa yang getol pada demo penyegelan rektorat beberapa waktu lalu, justru ikut larut menjadi panitia acara ospek ini dan berbaur dengan beberapa dosen yang mereka gugat, terutama ketua panitia pelaksana kegiatan ini, Ferdinan Wahyudi yang mereka pertanyakan jejang karir akademiknya hingga dapat menjadi dosen dan duduk sebagai salah satu pemegang kebijakan di Unmura. (polsaman)

Berkas Penganiayaan Anggota FPR Sudah P21

2010-09-20T17:42:00.002+07:00

Politiksaman.com-Musi Rawas (20/09), Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Musi Rawas (Mura), Sumatera Selatan AKBP Imam Syachroni memastikan bahwa proses hokum pelaku pengeroyokan kader Front Perlawanan Rakyat (FPR) Wilayah Musi telah P21.

“ Alhamdulilah berkas pelaku penganiayaan anggota FPR di Desa Pelawe kecamatan BTS Ulu telah P21, “ Katanya usai serah terima jabatan Polsek Rawas Ulu (16/09).

Sebelumnya Oknum Satuan Keamanan (Satpam) PT. Medco E&P melakukan pengeroyokan 2 anggota FPR yang menuntut ganti rugi lahan mereka yang dicaplok oleh perusahaan tersebut.

Hal ini sempat memanas karena pelaku pengeroyokan yang dilaporkan oleh FPR tidak di sel oleh Polsek BTS Ulu, hingga membuat ratusan anggota FPR setempat berang dan mendatangi kantor pusat FPR di Lubuklinggau guna meminta penjelasan Kapolres Mura.

Setelah berdialog dengan Wakapolres Mura, Joni anggota FPR dapat mengerti bahwa tidah terjadi penahanan terhadap pelaku pengeroyokan yang melanggar pasal 170 KUHP ini dikarena alasan kemanusian dan moral. Sebab salah satu pelakunya dari 3 orang tersebut masih berstatus pelajar dan masih dibawah umu, sehingga dalam aturannya jika satu orang yang dilepas terpaksa dua orang lainya juga tidak dilakukan penahanan.

Dengan telah P21 kasus ini membuat Anggota FPR puas, namun mereka berjanji untuk terus mengawal permasalahan ini hingga tuntas, sehingga arogansi dan kekerasan di Mura sesuai dengan keinginan Kapolres Mura dan masyarakat terwujud.

“ Kita akan terus memantau perkembangan kasus ini, P21 di Kapolres bukan berarti hal ini selesai, karena proses hokum baru saja dimulai. Kita berharap ini akan menjadi contoh bagi kita semua, terutama pihak-pihak terkait yang mengasumsikan diri mereka kebal hokum karena memiliki kemampuan finasial yang kuat dan didukung oelh perusahaan besar, “ Tegas Edwar Antoni Ketua Harian FPR didampingi Koordinatonya, Wahisun Wais Wahid. (polsaman)

Penghuni Panti Jompo Keluhkan Minimnya Perhatian Pemkab Mura

2010-09-20T00:19:00.004+07:00

politiksaman.com-Musi Rawas (19/09) Penghuni Panti Jompo di desa G1 Mataram Kecamatan Tugumlyo Kabupaten Musi Rawas (Mura), Sumatera Selatan mengeluh Minimnya perhatian daerah atas kebobrokan kepengurusan Panti Asuhan yang mereka huni.

" Pak Suwandi Pengurus Panti jompo ini sudah dua bulan tak masuk, dan menurut laporan penghuni panti ini mereka telah diterbengkalaikan, " ujar Ali salah satu tokoh masyarakat didaerah tersebut

Darmidi salah satu penghuni panti ini menuturkan, pengurus panti jompo diduga telah melakukan penjualan kambing bantuan tahun 2010 untuk penghuni panti tersebut. Bahkan seprei alas tidur mereka dan bentuk bantuan lainnya yang pernah diberikan kepanti ini tak pernah mereka nikmati.

Jumlah penghuni di panti ini berjumlah 17 orang, mereka berharap pemerintahan daerah dapat membantu mereka untuk menyelesaikan masalah yang sedang mereka alami, dan menurut penghuni panti ini, mereka berharap dapat diberikan kagiatan yang bisa bermamfaat bagi mereka dalam melewati masa tua mereka.

Selama ini perhatian pemerintahan daerah dianggap mereka aman minim, dan fasilitas yang mereka miliki pun dak cukup memadai,hingga mereka merasa kurang produktif dalam mengisi hari-hari mereka di panti. (polsaman)

Pemkab Mura Belum Dapat Kepastian Jadwal Penerimaan CPNSD

2010-09-19T22:15:00.005+07:00

politiksaman.com-Musi Rawas (19/09), Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Mura) belum dapat menentukan kepastian jadwal penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNSD) formasi umum tahun 2010.

“Informasi awal pelaksanaan tes CPNSD formasi Umum tahun 2010 akan dilaksanakan akhir Oktober nanti, namun sejauh ini belum ada kejelasan dari Badan Kepegawaian Negara, kita masih menunggu informasi lebih lanjut,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Mura, Hj Rita Mardiah usai mengikuti kegiatan pembinaan PNS di Auditorium Pemkab Mura Sabtu (18/09).

Penerimaan CPNSD 2010 diperkirakan sama seperti tahun sebelumnya. Namun hingga pertengahan September 2010 ini pihaknya belum mendapatkan informasi kapan waktu pelaksanakannya. Hal ini juga dialami daerah lain yang hingga saat ini belum dapat menentukan jdwal penerimaan CPNSD didaerah mereka masing-masing.

"Untuk pastinya kapan pelaksanaannya kita belum tahu, namun sepertinya sama seperti tahun sebelumnya, pelaksaannya juga akan dilangsungkan secara serentak" katanya.

Ditambahkannya, pihaknya saat ini terus berkoordinasi dengan BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementrian PAN&RB) RI untuk mencari tahu mengenai informasi penerimaan CPNSD.

Pemkab Mura sendiri sudah mengajukan usulan formasi penerimaan CPNSD sesuai dengan kebutuhan. Bahkan pihaknya menurut Rita sudah menyusun rencana formasi dan telah disampaikan kepada pemerintah pusat.

Mengenai jumlah usulan CPSND 2010 Rita belum bisa menyampaikannya. Sebab semuanya akan disesuaikan dengan kebutuhan. Maksudnya kebutuhan pegawai yang memang mendesak dan disesuaikan dengan rencana kuota per daerah.

Sebelumnya, Rita Mardiah membenarkan jika formasi CPNSD Mura tahun 2010 disetujui BKN dan MenPAN sebanyak 257 orang. Dari hasil rapat di BKD Provinsi Sumsel, baru-baru ini, diketahui 257 orang terdiri dari guru 116, kesehatan 77 orang, dan teknis 64 orang. Untuk formasi guru SD lebih mendominasi dibandingkan formasi lainnya. (polsaman)

Pasca Lebaran Jalinsum Masih Padat

2010-09-19T21:37:00.005+07:00

politiksaman.com-Musi Rawas (19/09), Jalan Lintas Sumatera, di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan pasca lebaran berpotensi rawan kecelakaan. Hal ini dikarenakan Padatnya arus mudik yang melalui jalan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Ari Narsa meminta pengendara kendaraan mudik untuk waspada.

" H+8 sekarang jalur jalinsum masih cukup padat, potensi kecelakaan masih cukup tinggi. Sebab itu saya himbau kepda pengendara yang mudik melalui jalur ini untuk waspada, dan maafaatkan posko-posko lebaran yang telah kita siapkan baik dari polantas maupun pihak lain untuk istirahat dan mendapatkan info lain, " himbaunya.

Peningkatan pengguna jalur ini, kata dia, dapat dilihat dengan keluar masuknya kendaraan bus baik dari arah Sumatra atau sebaliknya dari arah Jawa yang masuk ke dalam terminal type-A Simpang Periuk mencapai 40 buah perhari, sedangkan hari-hari biasanya hanya 20-25 buah/hari.

Untuk mengamankan arus mudik yang melintas di didaerah itu saat ini pihaknya telah mendirikan sembilan unit posko pengamanan arus mudik dan balik lebaran yang ditempatkan di beberapa kecamatan.

Sembilan posko yang didirikan tersebut berada di daerah yang dianggap rawan kecelakaan dan kejahatan. Dimana saat ini pihaknya telah bekerja sama dengan Polres Musi Rawas, Kodim 0406 Musi Rawas, Subden POM-AD dan instansi terkait lainnya.

Ke sembilan titik yang akan didirikan posko tersebut antara lain, di Simpang Muarakati Baru, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Simpang Desa Muara Beliti Baru, Kecamatan Muara Beliti, Simpang Semambang Kecamatan Tuah Negeri.

Kemudian di perbatasan Kecamatan Muara Lakitan dengan Kabupaten Musi Banyu Asin, Desa A-Widodo, dan Kecamatan Tugumulyo. Selanjutnya, poskotis di sepanjang jalan lintas Sumatra antara lain di Desa Beringin, Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Rupit dan Simpang Nibung, Kecamatan Rawas Ulu perbatasan Provinsi Jambi serta poskotis induk di terminal simpang periuk, Kota Lubuklinggau.

Posko tersebut mulai beroperasi selama 24 jam mulai H-7 hingga H+7 lebaran Idul Fitri. Selain memberikan pelayanan bidang kesehatan, petunjuk jalan, posko ini juga menyediakan tempat berisitirahat sementara bagi pemudik.

Menurut ia hari ini di Jalinsum tepatnya di Desa Terusan kecamatan Karang Jaya berkisar pukul 14.00 Wib terjadi insiden kecelakaan tunggal yang menimpa kendaraan pemudik dari Provinsi Sumatera Barat menuju Jakarta, hal ini disebabkan selain karena faktor kelelahan juga akibat padatnya arus mudik.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun Ari meminta para pengemudi untuk betul-betul waspada dijalur tersebut yang masih pada kategori tempat rawan kecelakaan. (polsaman)