Kamis, 23 September 2010

Desa Sukakarya Mamfaatkan Air Bukir Cogong


politiksaman.com-Musi Rawas (23/09),Desa Sukakarya, kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan, sejak 10 tahun belakangan memanfaatkan sumber air bukit Cogong untuk pemenuhan air bersih desa.

"Pertama kali sarana air bersih ini dibuat oleh bapak saya, dengan menggunakan bambu dilobangi yang diambil dari atas bukit Cogong. Sejak lima tahun belakangan sistem pendistribusiannya sudah menggunakan pipa paralon dan di salurkan kerumah 500 pelanggan," kata pengelola sarana air bersih Bukit Cogong, Suwarno, Kamis.

Sumber mata air perbukitan ini kata dia, menjadi satu-satunya pemenuhan kebutuhan air bersih. Kalau pun ada yang menggunakan air bersih dari sumur namun jumlahnya sedikit, karena rata-rata kedalaman sumur di daerah ini mencapai 20 meter baru ada airnya.

Pelanggan air PAM ini dalam setiap bulannya di kenakan biaya sebesar Rp5.000, untuk membiayai operasional dan penggajian petugas pengelola serta untuk kas desa.

Sementara itu menurut keterangan ketua RT 01 Desa Sukakarya, Suwarjiyo Bukit Cogong yang terletak di kawasan hutan lindung tersebut selain di jadikan sarana wisata alam Kabupaten Musi Rawas juga menjadi sumber perekonomian masyarakat setempat.

Warga daerah ini dulunya berprofesi sebagai perajin batu lemper, namun sejak sering ditangkap polisi kehutanan karena dapat mengakibatkan longsor dan merusak lingkungan sebagian warga beralih profesi sebagai pedagang makanan maupun menjadi pengelola air bersih dan kawasan wisata alam Bukit Cogong.

Sumber air asli perbukitan Desa Sukakarya sudah sering diteliti pengusaha pengolahan air bersih, tetapi masyarakat setempat menolaknya karena takut nantinya mereka tidak dapat lagi memanfaatkannya untuk berbagai keperluan.

Untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sehingga tidak mengganggu sumber mata air, masyarakat daerah ini setiap saat melakukan penjagaan dari perambahan hutan dan memelihara lingkungan agar debit airnya tidak berkurang. (polsaman)

APBD- P Belum Sah Paket Proyek DPU Habis Dibagikan


politiksaman.com-Lubuklinggau (23/09), Seluruh paket proyek dari sumber pembiayaan APBD-Perubahan yang pengesahannya masih menunggu verifiksi Gubernur di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, telah habis di berikan pada rekanan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas PU, Rahman Dera melalui kepala bidang Bina Marga (BM), Bahermansyah. Menurutnya paket tersebut tak tersisa sama sekali dan telah dibagi-bagikan kepada rekanan yang ada dikota Lubuklinggau dan sekitarnya.

" Tidak ada lagi paket proyek di PU, semua sudah ada pemiliknya," Ujarnya, senin (20/09).

Paket tersebut kebanyakan adalah paket dengan klasifikasi penunjukan langsung (PL), yang jumlahnya puluhan paket. Hal ini disinyalir menyalhi aturan yang ada, karena APBD-Perubahan belum sah secara yuridis karena masih di menunggu persetujuan gubernur Sumsel, namun PU Kota Lubuklinggau telah berani melakukan pembagian paket tersebut.

Beberapa rekanan saat ditanyakan hal ini, mereka menyayangkan hal ini, sebab DPU kota telah melakukan beberapa pelanggaran yang fatal dalam tahun ini. Sebelumnya DPU juag melakukan proses tederisasi paket puluhan miliar rupiah yang belaum disetujui DPRD di APBD Perubahan.

Para rekanan dan kontraktor mengatakan bahwa paket tersebut disinyalir telah diberikan penjabat DPU kepada para anggota DPRD Kota Lubuklinggau sebagai ganti polemik yang terjadi pada pembahasan APBD Perubahan lalu serta kroni penguasa di Kota Lubuklinggau. (polsaman)

2011, Pembuatan KTP Dan KK di Lahat Gratis


*Bagi Oknum Yang Mengambil Dana Akan Dikenakan Sangsi*

politiksaman.com-Lahat (23/09), Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), Nomor 06 Tahun 2009, sejak 2010-2011 kedepan bagi masyarakat yang membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), sudah gratis. Namun, hingga saat ini masih juga ada oknum-oknum yang dengan sengaja mengambil keuntungan dari semua itu.

“Sebetulnya, dari tahun ini (2010 red) hingga 2011 dalam pembuatan KTP dan KK itu semuanya gratis. Akan tetapi, masih saja oknum-oknum yang sengaja memanfaatkan hal tersebut.” Kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) H.A Muchtar Efendi Ali MM, kemarin (23/09) diruang kerjanya.

Diakui Muchtar, sebab sejak Perda Nomor 06 ini diberlakukan telah 100 persen gratis. Untuk itu, sambung Muchtar, 2011 mendatang pihaknya akan memperlakukan KTP dan KK gratis ini sampai ketingkat bawah. Dimana saat ini, dirinya mengatakan masih banyak masyarakat yang mengeluhkan, karma mereka masih tetap dikenakan biaya baik itu dari Rt, Lurah, Kades, dan tingkat Kecamatan.

“InsyaAllah, 2011 kita berupaya lebih efektikan lagi hingga ketingkat bawah sekalipun. Tujuannya, agar benar-benar masyarakat merasakan yang dimaksud gratis tersebut.” Ujarnya.

Selain itu, Muchtar juga mengungkapkan, mulai sekarang sampai kedepannya apabila masih ada oknum-oknum yang menarik dana bagi masyarakat yang membuat KTP dan KK segera laporkan kedinas Disdukcapil dan pihak menjamin si-oknum akan dikenakan sangsi.

“Bagi mereka yang masih memungut sejumlah dana kepada masyarakat, saya pastikan akan dikenakan sangsi. Dan sangsi yang akan diberikan nanti tergantung dari Pak Bupati.” Tambah Muchtar.

Muchtar juga menjelaskan, namun bagi oknum yang dinas disdukcapil sendiri dia mengaku, sangsi yang terberat apabila ketahuan bias mencapai penundaan kenaikan pangkat. Namun, bagi oknum-oknum baik dari Lurah, Kades, hingga tingkat Kecamatan pihaknya akan melaporkan ke Bupati Lahat.

“Bagi mereka yang dilaur dinas Disdukcapil, akan kita laporkan kepada Bapak Bupati, guna memintak petunjuk dari beliau sangsi apa yang akan diberikan nantinya.” Ungkap Muchtar.

Setelah semua itu berjalan lancer, kata Muchtar, pihaknya akan kembali memberikan wewenang sepenuhnya kepihak Kecamatan, namun, dari pihaknya sendiri (Disdukcapil red) tetap akan disiagakan ditiap-tiap kecamatan nantinya.

“Apabila, kedepannya tidak ada lagi oknum-oknum yang menarik dana bagi warga yang membuat KTP dan KK, nanti akan kita kembalikan lagi kepihak kecamatan, namun disetiap kecamatan kita tetap akan menyiagakan dari Disdukcapil untuk memantau.” Pungkas Muchtar kemarin dengan tegas. (firdaus*)

Dihantam Banjir Bandang 1 Warga Hanyut Belum Ditemukan


*Dari 3 Warga Desa Lainnya*

politiksaman.com-Lahat (23/09), Satu dari tiga warga Desa Pajar Tinggi, Kecamatan Pajarbulan, Lahat atas nama Ardiansyah (23) yang hanyut akibat hantaman banjir bandang dari luapan Sungai Lematang, Rabu (22/09) dinihari sekitar pukul 03.00 belum ditemukan.

Sementara, dua korban lainnya berhasil diselamatkan tim Tagana dari Lahat, bekerjasama dengan tim SAR Kota Pagaralam, atas nama Arlan (43), Mauludi (25), dengan menyusuri sungai Lematang, sekitar Curup Bedegung, Kecamatan Tanjung Tebat, hingga aliran sungai di desa Muarapinang.

“Kita masih terus melakukan pencarian untuk salah seorang warga yang hingga hari ini belum ditemukan. Pencariannya dengan menyusuri aliran Sungai Lematang,” ungkap Kepala Dinas Kesejahteraan sosial (Dinkessos) Lahat, Ir Hj Rechnawati dihubungi Kamis (23/09).

Kemungkinannya, korban saat ini sudah terbawa arus cukup jauh, bahkan bisa jadi sudah sampai di wilayah Muara Enim. Namun, pihaknya akan terus melakukan pencarian hingga korban ditemukan.

“Kita akan terus upayakan agar semua korban bisa ditemukan. Meskipun itu harus menyusuri hingga ke Muara Enim sekalipun. Koordinasi dengan pihak lainnya juga akan terus kita jalin, demi pemaksimalan pencarian yang ada,” papar Rechnawati.

Sementara untuk lokasi dan penyebab banjir bandang, sejauh ini Rechnawati belum bisa menjelaskan pastinya, termasuk apa yang menyebabkannya. Namun, untuk di lokasi di katakannya pihaknya sudah menyiagakan petugas-petugas khusus yang ada, terutama sekali demi pelayanan kebutuhan lapangan yang ada.

“Petugas juga sudah kita siagakan di lapangan, guna memberikan bantuan nanti kedepannya, terutama bagi salah satu korban yang hingga kini belum ditemukan oleh petugas kita.” Jelas Rechnawati. (Firdaus*)

Tabung Gas Meledak 4 Lokal SD Dihabisi Sijago Merah


*Kerugian Ditapsir Hingga 350 Juta*

politiksaman.com-Lahat (23/09), Sedikitnya, 4 lokal bagunan Sekolahan Dasar (SD) Negeri 5 Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, hangus disantap oleh sijago merah. Bahkan, akibat peristiwa ini, Pihak Sekolah mengalami kerugian sebesar Rp 350 Juta. Namun, beruntung saat peristiwa ini berlangsung tidak ada korban jiwa.

Meledaknya, tabung gas yang berukuran 3 kg ini.Yakni satu local ruang kantor dan tiga local ruangan belajar. Peristiwa itu terjadi, kemarin (23/09) sekitar pukul 12.00 Wib.

Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, amukan si jago merah terjadi pada saat sekolah tengah sepi, yakni usai jam sekolah berakhir. Bersamaan, para murid dan para guru telah pulang semua. Tidak lama berselang, dari penuturan warga setempat tidak lama para guru pulang dari sekolah, terdengar suara ledakan keras, sumber suaranya dari arah sekolah. Tidak lama kemudian menyusul terlihat kepulan asap diatas atap sekolah ternyata api telah melalap bagian atap seng bangunan sekolah.

Bangunan SD yang berada persis di tengah pemukiman desa, sontak membuat warga setempat kalang kabut. Namun, berkat kesigapan warga dengan perlengakapan seadanya berusaha memadamkan api dengan air. Kobaran api berhasil di padamkan sekitar satu jam kemudian.

Di tempat kejadian perkara (TKP), beruntung api hanya melalap bagian atap sekolah saja. Sementara, perabot sekolah yakni moubelier seperti meja, kursi, dan lemari tidak sempat hangus terbakar. Hanya saja, empat local bangunan yang rusak parah di bagian atap.

Kapolres Lahat, AKBP Drs IwanYusuf Chairudin, melalui Kapolsek Tanjung Sakti Pumi, Bripka Novi saat dikonfirmasi pihaknya membenarkan adanya kebakaran yang menghanguskan bangunan sekolah di Desa Lubuk Dalam.

“Sekitar pukul 12.00 WIB api berhasil di padamkan pukul 13.25 WIB atas bantuan warga setempat secara beramai-ramai,” terangnya.

Hasil olah TKP, dugaan sementara api berasal dari tabung gas yang meledak yang berada dapur yang ada di ruang kantor. Tambahnya, belum diketahui pasti pemicu suara ledakan tabung gas tersebut. Tim yang diterjunkan melakukan olah TKP telah mengamankan satu unit tabung gas 3 kg beserta tumpukan arang dari lokasi kejadian kebakaran.

“Akibat peristiwa kebarakan yang menghanguskan 4 lokal atap bangunan sekolah ini menyisakan kerugian mencapai Rp.350 juta, atas kejadian ini pihak aparat masih melakukan penyidikan lebih dalam guna memastikan penyebab kebakaran ini,” tukasnya, seraya mengatakan sejauh ini pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak Kepala Sekolah SDN 5 Lubuk Dalam, guna untuk mengetahui koronologis awal. Ucap Nopi. (Firdaus*)

FORSIP Desak Kadispora RL Dipecat dan Diproses Hukum


politiksaman.com-Lubuklinggau, (23/09),Forum Solidaritas Insan Pers (FORSIP) Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas mengutuk keras tindakan Kadispora Rejang Lebong, GNS terhadap wartawan Radar Pat Petulai (JPNN), Dayek (22) pada Rabu (22/09). Atas peristiwa ini Forsip mendesak agar Bupati segera mencopot jabatan pelaku dan pihak kepolisian segera menangkap dan memproses oknum pejabat tersebut.

Koordinator Forsip, Nur Muhammad menegaskan tidak ada satu dalilpun yang memperbolehkan seseorang menganiaya insane pers, terlebih wartawan tersebut sedang menjalankan tugas jurnalistiknya.

”Prilaku pejabat ini sudah diluar batas kewajaran dan tidak mencerminkan seorang pejabat public yang seharusnya mengayomi masyrakat termasuk wartawan. Untuk itu Bupati harus bertindak tegas bawahannya ini,”katanya.

Selain itu, tindak kekerasan dengan cara mencekik dan membenturkan kepala korban ke dinding oleh oknum pejabat tersebut yang dilakukan merupkaan perbuatan melanggar hukum atau penganiayaan dan harus dip roses secara hukum.

”Melihat kasus ini, penegak hukum dituntut untuk bertindak dan segara mencari langkah-langkah hukum, apalagi bukti dan saksi-saksi yang melihat kejadian sudah jelas,”jelasnya

Tidak hanya Dayek, Lanjut Nur, berdasarkan data Forsip tindak kekerasan yang menimpa kalangan wartawan di tanah air menunjukan tingginya angka aksi premanisme dan cara ini akan mencederai atas kebebasan pers belakangan ini. Seperti, kekerasan serupa dialami oleh Wartawan Merauke TV, Ardyansah Matrain (25) yang tewas dibunuh pada 29 Juli 2010. Pada Februari lalu juga menimpa wartawan Papua TV, Marlon Brando Mramra, yang tewas ditikam saat melerai suami-istri yang bertikai. Kejadian terhadap wartawan RPP ini menambah daftar panjang tindak kekerasan terhadap wartawan. Hingga September 2010 setidak kasus kekerasan yang dialami kaum jurnalist di tanah air mencapai 40 kasus.

Sementara itu, salah satu wartawan harian lokal di Lubuklinggau,Lubuklinggau Andep Musrapa mendesak agar korban jangan sekali-kali melakukan perdamaian sehingga kasus kekerasan ini tidak sampai ke meja pengadilan.

”Targetnya, kasus oknum pejabat RL ini harus diusut dan sampai ke meja hijau, jika tidak maka akan menjadi preseden buruk bagi insan pers di negeri ini,”tandasnya. (TG)

Komisi II DPRD Lahat Nilai Izin PT BRU Mengada-ada


*Izin PT BRU Dipertanyakan*

politiksaman.com-Musi Rawas (23/09), PT Baniah Rahmat Utama (PT BRU) yang bergerak di bidang penambangan bahan galian golongan C, serta mengaspal jalan dalam Kota Lahat, mulai melakukan aktifitasnya seperti dulu kala, tampak alat-alat berat milik perusahaan mengerjakan proyek jalan, bahkan tunggakan pajak selama satu terakhir sekitar Rp.5,6 M, saat ini masih di pertanyakan apakah telah diselesaikan atau belum.

Hal ini seperti diungkapkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol-PP) Lahat, Drs Deswan Irsyad MPdi mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menerima surat perintah untuk melakukan penutupan ataupun penyegelan terhadap PT BRU tersebut.

“Kita belum menerima surat rekomendasikan dari kepala daerah untuk menutup atau menyegel perusahaan PT BRU,” ungkapnya kala dihubungi via ponsel, Kemarin (23/09).

Bahkan, di kemukakan Deswan lebih lanjut,untuk perizinan perusahaan yang belakangan di permasalahkan, saat ini PT BRU sudah mendapatkannya, dimana izin itu adalah izin usaha pertambangan operasi produksi, bernomor No. 503 / 14 / BPPT & PMD / 2010, tertanggal 14 September 2010, perihal persetujuan peningkatan usaha pertambangan eksplorasi menjadi usaha pertambangan operasi produksi.

“Jadi mereka itu bisa juga di katakan sudah resmi berusaha di Lahat,” ucap Deswan ketiak dibincangi kemarin.

Sementara itu, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lahat, H Niko Pransisko SH mengatakan, pihaknya telah membuat dan menyerahkan surat rekomendasi kepada Bupati Lahat, akan tetapi memang sampai sejauh ini belum ada tindak lanjut dari mereka (Eksekutif.red).

“Kita sudah melayangkan surat rekomendasikan kepada kepala daerah, dan memang hingga detik ini belum ada tindak lanjut dari pihak eksekutif menyikapinya,” ungkap Niko.

Mengenai telah di terbitkanya izin yang ada, Niko mengatakan ini adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Dimana ketika DPRD Lahat mengadakan rapat lintas sektoral di ruang rapat gabungan pada 17 September 2010 silam, di peroleh hasil tegas bahwa PT BRU tidak memiliki surat izin resmi oleh instansi terkait yang berhak menerbitkannya.

“Jelas ini bisa dipertanyakan, padahal kemarin jelas kita sudah usulkan untuk di hentikan sementara waktu, terutama hingga mereka melunasi semua kewajibannya dulu, baru bisa urus izin,” jelas Niko.

Kalaupun PT BRU memang telah mengantongi surat izin tertanggal 14 September 2010, mengapa instansi terkait tidak mengatakan sejujurnya pada 17 September 2010 silam. Justru ini cenderung akan menimbulkan spekulasi ada apa-apa dibalik ini semua. “Kita semakin memilik tanda tanya besar disini jadinya,” ucapnya.

Secara terpisah dilain pihak, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Lahat, HM Rudi Thamrin SH MM, melalui Kepala Bidang (Kabid) Perpajakan dan Retribusi, Indra Wijaya SE menuturkan, bahwasanya PT BRU hingga detik ini masih belum melunasi tunggakan pajak yang ada, nilainya bahkan memang seperti terungkap semula, yaitu sekitar Rp.5,6 M lebih ke kas daerah.

“Belum dibayar, dan kita masih menunggu pembayaran mereka dan itu pihak perusahaan berhak dan wajib melunasi dan membayar tunggakan pajak yang tidak dibayarkan selama satu tahun terakhir.” Terang Indra saat dikonfirmasi oleh wartawan kemarin. (Firdaus*)

Muhamadiyah dan NU Minta Dilibatkan Dalam Mewujudkan Mura Darussalam


politiksaman.com-Musi Rawas (23/09), Dua Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam Muhamadiyah dan Nadhatul Ulama (NU) meminta pemerintahan daerah Musi Rawas (Mura), untuk dapat melibatkan mereka dalam mewujudkan program Mura Darussalam.

Hal ini disampaikan mereka sewaktu menghadiri kunjungan anggota Dewan Perwailan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan daerah pemilihan 7 rabu kemarin (22/09). Muhammadiyah Mura melalui ketuanya, Slamet mengatakan bahwa mewujudkan program Mura Darussalam tidak akan berhasil tanpa ada peran serta organisasi Islam didalamnya.

" Dana anggaran 50 miliar untuk khatam alquran dalam satu tahun untuk 277 Desa dari 21 kecamatan tidak menjamin terwujudnya Mura Darussalam, jika tanpa melibatkan Muhammdiyah dan NU didalamnya hal tersebut akan sulit terlaksana, " ujarnya.

Slamet juga mengkritik kurangnya perhatian pemerintahan daerah terhadap Ormas Islam dalam memberikan support kegiatan yang dilakukan oleh mereka, baik itu NU atau pun Muhammadiyah, hal ni terlihat dari paparan yang disampaikan oleh baik DPRD Provinsi maupun daerah dalam dialog dengar pendapat pada reses kedua DPRD Provinsi Dapil 7 ini.

Bahkan saat ini kendaraan operasional yang mereka dapatkan dari bantuan Bupati Musi Rawas, Ridwan Mukti ditarik kembali oleh pemkab Mura, ditambah lagi dengan minimnya bantuan pendanaan dari pemda untuk kegiatan peningkatan kualitas moral masyarakat
Mura. Hal tersebut memaksa mereka untuk mandiri, sehingga kegiatan peningkatan kualitas moral dalam menopang program Mura Darussalam tak dapat mereka lakukan secara maksimal.

Senada juga disampaikan oleh ketua NU, Misbahul Arifin. Menurutnya,program pembinaan mental masyarakat dan aparatur pemerintahan, merupakan penopang utama keberhasilan pembangunan fisik dan Mura Darussalam.

“Semua usulan yang disampaikan, nampaknya hanya yang berkaitan dengan pembangunan dan anggaran fisik, namun belum ada yang berkaitan dengan cost moral, padahal kalau dibandingkan sama saja pentingnya membangun jalan dengan membangun mesjid,” cetusnya.

Ia sangat menyayangkan bahwa Ormas Islam terkadang hanya digunakan dan didekati oleh pemerintahan daerah hanya karena pada moment dan kepentingan tertentu, seperti pilkada dan sebagainya.

NU berharapa kedepan mereka dapat memberikan kontribusi yang maksimal atas pembangunan di Kabupaten Mura, baik itu dalam melakukan pembinaan moral umat Islam yang sebagaian besar di Mura adalah warga NU, dan semestinya hubungan antara pemda dan NU harus lebih baik secara silaturahmi agar NU juga dapat menjadi motor penggerak dalam membantu perigram pemerintah menuju Mura Darussalam.

NU juag mengalami nasib yang sama dengan Muhammadiyah sejumlah bantuan yang meeka dapatkan dari pemerintahan daerah aman minim, dan bahkan mobil operasional yang mereka dapatkan dari pemkab juga telah ditarik kembali.

Kedua Ormas ini baik Muhammadiyah maupun NU, kedepan berharap DPRD Kabupaten, provinsi dan pemerintahan daerah dapat memperhatikan pembangunan kualitas moral didaerah ini, serta dapat meningkatkan bantuan pendanaan operasional mereka, setidaknya seperti pemeritahan daerah lain.(polsaman)

Konflik Pemkab Mura dan PT Seralaya Temui Titik Sepakat


politiksaman.com-Musi Rawas (22/09), Konflik yang selama ini berlangsuang antara Perusahaan tambang minyak PT Seleraya Merangin II yang berlokasi di Rawas iIlir, dengan pemerintahan daerah Kabupaten Musi Rawas (Mura), Sumatera Selatan, akhirnya menemukan titik sepakat untuk bekerjasama dalam pemanfaatan jalan untuk pengangkutan hasil tambang mereka yang selama ini dilarang.

Pelarangan operasional pengangkutan minyak perusahaan tersebut melalui jalan darat oleh Pemkab Musirawas terhadap PT Seleraya dari lokasi pengeboran di Desa Belani Kecamatan Rawasilir ke wilayah Jene Kecamatan BTS Ulu sepanjang 130 km.

Sampai saat ini, pelarangan pengangkutan minyak melalui jalan kabupaten oleh PT Seleraya masih berlaku, dimana kendaraan operasional atau tangki mereka masih dilarang melintas. Namun, tadi (kemarin, Red) sudah ada titik temu antara PT Seleraya dengan Pemkab Musirawas.

" Kesepakatan kerjasama untuk pemanfaatan jalan tersebut terjadi setelah surat kesepakatan bersama diteken bupati dan pihak Seleraya, maka pelarangan pengunaan jalan milik kabupaten dicabut,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Musirawas, Ari Narsa, didampingi Kabag Humas Kgs Effendi Feri, disela jeda rapat dengan PT Seleraya, Rabu (22/9).

Dikatakannya, nota kesepakatan kerjasama antara PT Seleraya dengan Pemkab Musirawas antara lain, pihak PT Seleraya menyanggupi dan bersedia untuk melakukan perbaikan dan peningkatan jalan kabupaten yang digunakan untuk operasional kendaraan tangki pengangkut minyak mereka. Selain itu, menurutnya, pihak perusahaan juga sanggup untuk memberikan kontibusi kepada Pemkab Musirawas yang akan dimasukkan dalam PAD.

Besarannya disesuaikan dengan hasil angkutan minyak mentah dalam satu bulan dari Belani ke Jene. Berdasarkan perkiraan itu sekitar 6.000 barel, atau setara Rp 1,25 miliar per bulan dimasukkan PAD, dan merupakan sumbangan pihak ktiga yang tidak mengikat. Nanti disetor melalui Bank Sumsel Babel ke rekening daerah,” katanya. (Polsaman)

68 Desa Di Mura Terima Dana 8, 840 Miliar


politiksaman.com-Musi Rawas (22/09), Sebanyak 68 desa dalam 21 kecamatan di Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan pada tahun ini menerima Anggaran Dana Desa (ADD) senilai Rp8,840 miliar.

"Anggaran Dana Desa atau ADD yang diterima per desanya sebanyak Rp130 juta, yang di kucurkan Pemkab Musi Rawas diambil dari 10 oersn PAD daerah ini," kata Kepala Bidang Pemerintahan dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Musi Rawas, Yulius Hadi, Rabu.

Dana yang diterima oleh masing-masing desa tersebut kata dia digunakan untuk membiayai Tunjangan Perangkat Aparatur Desa (TPAD), untuk dana tanggap darurat, honor guru ngaji dan pembiayaan pembangunan proyek fhisik.

Sejauh ini desa-desa penerima bantuan masih mengalami permasalahan tekhnis terutama untuk tenaga penyusunan permintaan pembangunan kegiatan fhisik, pembuatan gambar serta Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sedangkan untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban serta tenaga pelaksanaan kegiatan tidak mengalami kendala.
Desa-desa yang menerima anggaran ini umumnya desa-desa yang tidak termasuk dalam penerima bantuan proyek yang sumbernya dari APBD setempat.

"Kalau salah satu desa sudah dapat dana ADD, maka proyek sejenis tidak di berikan kepada desa tersebut. Kalau mereka dapat dapat lagi tapi sumber pendanaannya dari APBD provinsi ataupun dari APBN," terangnya.

Sementara itu Ghufron, Kepala Desa Air Satan, Kecamatan Muara Beliti salah satu desa penerima bantuan ini mengatakan, dana tersebut mereka terima pada awal September lalu senilai Rp130 juta yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan di desa mereka.
Selain digunakan untuk membayar honor ketua dan anggota BPD, guru ngaji, perangkat desa juga di gunakan untuk pembangunan jalan setapak sepanjang 150 meter. (polsaman)

DPRD Provinsi Siap Serap Aspirasi Masyarakat Mura



politiksaman.com-Musi Rawas (22/09), Lima dari enam orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) daerah pemilihan (Dapil) 7 Lubuklingau-Musi Rawas melakukan kunjungan kerja ke Musi Rawas Rabu (22/09).

Dari enam orang tersebut, hanya Lili Martiani Maddari yang berasal dari fraksi Golkar DPRD Sumsel yang tidak turut serta dalam kunjungan tersebut. Menurut Darmadi Djufri dari fraksi PDI-P yang menjadi koordinator, ketidakhadiran Lili Martiani Maddari karena yang bersangkutan ada urusan keluarga. Anggota DPRD Sumsel yang hadir diantaranya, Darmadi Jupri dari komisi IV, Hj. Rogayati Baijuri Asir dari komisi V, Zulkarnain Ibrahim dari komisi III, HM Tukul dari komisi IV,serta Japris Iwansyah dari komisi I.

“ Yang bersangkutan (Lili Martiani Maddari) tidak dapat hadir karena ada urusan keluarga ke luar kota,” ujarnya singkat dihadapan Wakil Bupati Musi Rawas dan jajarannya, beserta anggota DPRD Musi Rawas di ruang of room Pemkab Musi Rawas, kemarin.

Selain itu, Darmadi Jupri mengatakan, pada tahun 2011 nanti pihaknya memiliki prioritas program pembangunan di Musi Rawas. Prioritas tersebut adalah peningkatan dua jalur jalan poros Muara Rupit- Muara Lakitan dengan panjang 78 kilometer dengan alokasi anggaran Rp20-30 miliar. Serta jalan poros Simpang Semambang Kecamatan Tuah Negeri- Pendopo Kabupaten Muara Enim, dengan rentang 48 kilometer dengan alokasi anggaran Rp20-25 miliar.

Dia mengakui, alokasi anggaran pembiayaan peningkatan jalan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumsel 2011. Menurutnya, alokasi anggaran tersebut memang belum cukup untuk menyempurnakan peningkatan kwalitas jalan di dua poros tersebut.

“Kita akan perjuangkan usulan tersebut agar berhasil, karena dengan dibangun dan dufungsikanya dua jalur tersebut, kepadatan transportasi di Jalinsum wilayah Musi Rawas dapat diatasi, dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat disekitar wilayah tersebut,” jelasnya.

Dalam tatap muka tersebut, pihak DPRD Sumsel melalui Darmadi Jupri mengatakan, pihaknya ingin mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan masyarakat Musi Rawas. Namun dalam kesempatan pertemuan kemarin, dari 40 orang anggota DPRD Musi Rawas hanya 9 orang yang hadir dan menyampaikan aspirasi. Mereka diantaranya A. Bastari, Marwan Chandra, I Wayan Kocap, Alamsyah A Manan,Suryadi, Wahisun Wais Wahid, Sonny Rahmat Widodo, Yon Sobri, serta H.Asir. sedangkan ketua DPRD Musi Rawas Sri Hernalini Nita Utama, beserta dua wakilnya Suhari dan Herman Mawik tidak terlihat hadir.

Dalam pertemuan kemarin,rata-rata usulan yang disampaikan oleh Sembilan orang wakil rakyat Musi Rawas di DPRD Musi Rawas kemarin adalah usulan pembangunan fisik. Diantara usulan aspirasi yang disampiakan adalah masalah pembangunan jalan, gedung sekolah, program sekolah dan berobat gratis, serta permasalahan dengan investor perkebunan. Padahal pemerintah kabupaten Musi Rawas memiliki salah satu program pembinaan mental dan spiritual masyrakat melalui program Musi Rawas Darussalam. Hal tersebut akhirnya mendapat sorotan dari salah seorang tokoh masyarakat masyrakat Musi Rawas Misbahul Arifin. Menurutnya,program pembinaan mental masyarakat dan aparatur pemerintahan, merupakan penopang utama keberhasilan pembangunan fisik.

“Semua usulan yang disampaikan, nampaknya hanya yang berkaitan dengan pembangunan dan anggaran fisik, namun belum ada yang berkaitan dengan cost moral, padahal kalau dibandingkan sama saja pentingnya membangun jalan dengan membangun mesjid,” cetusnya. (polsaman)

Mahasiswa Baru STKIP Mura Kesurupan


politiksaman.com-Lubuklinggau (22/09), Kejadian heboh sempat terjadi di kampus Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Lubuklinggau, Selasa lalu (21/09).

Sekitar puluhan mahasiswa baru yang sedang menjalani masa orientasi pendidikan (Opdik) di kampus yang terletak di Kelurahan Majaphit, Lubuklingau Timur tersebut mengalami kesurupan. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 17.30 WIB dan sedang dalam kondisi hujan deras. Akibat kejadian tersebut, suasana menjadi panic, apalagi saat itu kondisi listrik PLN sedang mati.

Ketua STKIP PGRI Kota Lubuklinggau, Lukman Nawi melalui Pembantu Ketua II, Anshori Naib saat dikonfirmasi kemarin membenarkan peristiwa yang menimpa mahasiswa barunya itu. Menurutnya, kejadian tersebut mungkin disebabkan para mahasiswi baru yang kesurupan tersebut mengalami kelelahan usai menjalani Opdik hari kedua tersebut.

“ Kejadian ini tidak berlangsung lama dan dapat diatasi oleh internal kami sendiri,”ujarnya.

Menurutnya, pihaknya tidak mengetahui secara pasti penyebab kejadian tersebut. Pihaknya menduga, kejadian tersebut akibat para mahasiswa tersebut melamun dan kelelaha.

“Mungkin ada juga diantara mereka yang tidak sempat makan pagi sebelum berangkat ke kampus mengikuti masa orientasi. Tapi semuanya berjalan dengan baik dan hari ini (kemarin,red) massa orientasinya selesai,” katanya.

Sementara itu, bagian hmas STKIP PGRI Rudi Erwandi mengatakan, kejadian tersebut menjadi heboh karena saat kejadian ratusan mahasiswa lain langsung bubar dan kembali ke rumah masing-masing. Selain itu katanya, mahasiswa baru yang lain kaget dengan kajadian tersebut, sehingga mereka tidak mengetahui berapa jumlah rekan-rekan mereka yang mnderita kesurupan.

:Paling hanya sepulu orang, karena teman-temannya yang tidak kena langsung berhamburan pulang, makanya mereka menduga jumlahnya ratusan,” jelasnya.

Dia mengatakan, jumlah mahasiswa baru di STKIP Lubuklinggau yang mengikti OPdik tahun ini sebanyak 1089 orang. (polsaman)

238 Desa Di Mura Selesai Laksanakan Pilkades


politiksaman.com-Musi Rawas (21/9), Sebanyak 238 desa dari 258 desa di Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan, selesai melaksanakan pemilihan kepala desa.

"Dari 258 desa di Kabupaten Musi Rawas, yang sudah melaksanakan pemilihan kades sebanyak 238 desa. Sedangkan 20 desa lainnya baru selesai melaksanakan pemilihan dan ada beberapa desa baru akan melaksanakannya pada Oktober 2010 mendatang," kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Musi Rawas, Yulius Hadi, Selasa.

Dari 20 desa tersebut kata dia, sembilan desa lainnya baru selesai melaksanakan pemilihan dan sudah dilantik oleh bupati Ridwan Mukti.

Kemudian delapan desa lainnya sudah melaksanakan pemilihan tapi belum dilantik dan tiga desa lainnya baru akan melaksanakan pemilihan pada bulan Oktober mendatang.
Pemilihan kepala desa (Pilkades) di daerah itu belakangan ini gemanya tidak kalah dengan pemilihan anggota legislatif, karena tingginya biaya yang dikeluarkan seorang kandidat untuk menduduki jabatan tersebut.

Pilkades didaerah itu kata dia belakangan sudah menjadi ajang pertarungan tokoh masyarakat di desa masing-masing yang tidak segan-segan mengeluarkan dana hingga ratusan juta. Pada hal biaya penyelenggaraannya dibiayai oleh pemkab setempat.

"Biaya tidak resmi yang di keluarkan masing-masing kandidat bisa mencapai ratusan juta yang digunakan untuk menjamu makan warga se desa, mengadakan hiburan musik hingga kepada pemberian bantuan untuk warga desa," katanya. (polsaman)

Komentar Pengunjung

ARSIP

PROFILE TOKOH

PUISI & SASTRA

  • Kenanganmu - Tadinya tidur menyapakuLelah hari ini pun mengoda matakuNamun sekilas sayuberganti, rindu.........Bukan Cinta itu maksudmuNamun mencintai semua rasamembuatku...
    3 tahun yang lalu

OPINI

  • Kaca Benggala: Sumpah Palapa - Oleh: Agus Jabo Priyono*) Ibarat pepatah, sebagai sebuah bangsa kita sedang berlayar dengan perahu besar, melawan gelombang liar. Dikurung langit yang tla...
    4 tahun yang lalu